Tokoh-Tokoh Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Perannya Pada Persiapan Pelaksanaan Proklamasi
Berikut ini adalah daftar orang yang memiliki peran serta dalam mempersiapkan pelaksanaan proklamasi pada 17 agustus 1945 jam 10.00 wib di jl. pegangsaan timur no.56 jakarta. Berikut ini adalah nama tokoh tersebut beserta aktivitasnya pada waktu itu yaitu :
1. Soekarno dan M. Hatta
Kedua tokoh pahlawan Negara Indonesia itu merumuskan naskah proklamasi bersama dengan Soebardjo. Sukarno dan Bung Karno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan M.Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.
2. Sayuti Melik
Beliau adalah tokoh yang mengetik naskah teks proklamasi setelah disempurnakan dari naskah tulisan tangan asli.
3. Sukarni
Sukarni adalah tokoh pemuda yang sebelumnya pernah memimpin asrama angkatan baru yang berlokasi di menteng raya 31.
4. B.M. Diah
Beliau merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru tanah air.
5. Latif Hendraningrat, S. Suhud dan Tri Murti
Mereka berperan penting dalam pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi 17-08-1945. Tri Murti sebagai petugas pengibar pemegang baki bendera merah putih.
6. Frans S. Mendur
Beliau seorang wartawan yang menjadi perekam sejarah melalui gambar-gambar hasil bidikannya pada peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bersama kawan-kawannya di Ipphos (Indonesia Press Photo Service).
7. Syahrudin
Adalah seorang telegraphis pada kantor berita Jepang yang mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia ke seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi ketika personil jepang istirahat pada tanggal 17 agustus 1945 jam 4 sore.
8. Soewirjo
Beliau adalah walikota Jakarta Raya yang mengusahakan kegiatan upacara proklamasi dan pembacaan proklamasi berjalan aman dan lancar.
Sejarah Detik-Detik Proklamasi Dan Makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Pelaksanaan acara proklamasi hari kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Augustus 1945 di Jl. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta pukul 10.00 wib. Setelah bendera sang merah putih berkibar, para hadirin dengan spontan dan serentak menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.
Jadwal Acara Proklamasi 17-08-1945 :
1. Pembacaan proklamasi yang kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat Ir. Soekarno.
2. Pengibaran Sang Bendera Merah Putih.
3. Kata Sambutan dari Suwiryo.
4. Sambutan dari Dr. Muwardi selaku panitia keamanan.
Makna Proklamsi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia :
1. Telah lahir sebuah negara dan bangsa baru yang merdeka dan berdaulat.
2. Adanya revolusi untuk memindahkan kekuasaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
3. Bebas dari segala bentuk janji muluk kemerdekaan dari pemerintah Jepang.
Raihlah kesempatan selagi masih bisa.... jangan pernah menyerah dan janganlah berpikiran sempit tapi berpikirlah maju kedepan, jangan pernah menyesali sesuatu yang terjadi, gunakanlah waktu untuk mempelajari hal yang baru supaya maju selangkah lebih maju.... but Life must go on
Rabu, 16 Juni 2010
Kamis, 10 Juni 2010
Mengapa Rokok Bisa Membunuh
Sudah tak terhitung penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dampak rokok terhadap kesehatan fisik dan emosi. Diperkirakan seperlima orang di dunia tiap tahun meninggal karena penyakti yang berkaitan dengan rokok.
Bila tidak sampai membunuh, paling tidak rokok akan mengurangi hak Anda untuk sehat lebih lama. Selain itu, rokok juga akan memperparah penyakit yang sedang Anda derita.
Penelitian menunjukkan, asap rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia, termasuk bermacam-macam racun dalam takaran sangat kecil. Pada setiap isapan, racun-racun ini akan masuk melalui paru-paru, kemudian meneruskannya ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sebagian racun-racun ini dikenal sebagai radikal bebas.
Riset teranyar yang dilakukan para peneliti dari National Cheng Kung University di Taiwan menunjukkan, zat karsinogenik dalam rokok yang disebut NNK menyebabkan kanker paru.
"NKK membuat akumulasi protein yang disebut DNMT1 di dalam inti sel. Selanjutnya, DNMT1 akan membuat gen berubah menjadi sel-sel tumor," kata peneliti dalam laporan yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Investigation. Para peneliti juga menemukan tingginya kadar DNMT1 pada pasien kanker paru dengan diagnosis buruk.
Sementara itu, nikotin dalam asap tembakau menyebabkan kelenjar-kelenjar adrenal memproduksi hormon yang meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung sehingga jantung Anda bekerja lebih keras. Ini salah satu alasan mengapa perokok berisiko menderita serangan jantung dan stroke.
Merokok juga mengurangi kemampuan Anda untuk tetap bugar karena menghabiskan oksigen yang diperlukan untuk menyegarkan tubuh dan otak Anda.
Sebuah studi yang dilakukan peneliti dari Inggris menemukan bahwa perokok yang tertular HIV dua kali lebih cepat mendapatkan serangan AIDS dibandingkan dengan bukan perokok.
Bila tidak sampai membunuh, paling tidak rokok akan mengurangi hak Anda untuk sehat lebih lama. Selain itu, rokok juga akan memperparah penyakit yang sedang Anda derita.
Penelitian menunjukkan, asap rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia, termasuk bermacam-macam racun dalam takaran sangat kecil. Pada setiap isapan, racun-racun ini akan masuk melalui paru-paru, kemudian meneruskannya ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sebagian racun-racun ini dikenal sebagai radikal bebas.
Riset teranyar yang dilakukan para peneliti dari National Cheng Kung University di Taiwan menunjukkan, zat karsinogenik dalam rokok yang disebut NNK menyebabkan kanker paru.
"NKK membuat akumulasi protein yang disebut DNMT1 di dalam inti sel. Selanjutnya, DNMT1 akan membuat gen berubah menjadi sel-sel tumor," kata peneliti dalam laporan yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Investigation. Para peneliti juga menemukan tingginya kadar DNMT1 pada pasien kanker paru dengan diagnosis buruk.
Sementara itu, nikotin dalam asap tembakau menyebabkan kelenjar-kelenjar adrenal memproduksi hormon yang meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung sehingga jantung Anda bekerja lebih keras. Ini salah satu alasan mengapa perokok berisiko menderita serangan jantung dan stroke.
Merokok juga mengurangi kemampuan Anda untuk tetap bugar karena menghabiskan oksigen yang diperlukan untuk menyegarkan tubuh dan otak Anda.
Sebuah studi yang dilakukan peneliti dari Inggris menemukan bahwa perokok yang tertular HIV dua kali lebih cepat mendapatkan serangan AIDS dibandingkan dengan bukan perokok.
7 Cara Mengalahkan Penyakit Jantung
Penyakit jantung adalah sesuatu yang tidak boleh kita abaikan karena saat ini penyakit ini masih jadi pembunuh nomor satu di Indonesia. Kedengarannya memang mengerikan. Akan tetapi, Anda tidak boleh menyerah dan hidup dalam kecemasan.
Sejatinya, banyak yang dapat kita perbuat agar penyakit jantung jangan sampai menghampiri Anda. Penyakit jantung tidak terjadi dalam semalam. Kebanyakan penyakit yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah ini terbentuk selama puluhan tahun. Penyebab utamanya adalah gaya hidup kita.
Riset menunjukkan, orang berusia 50 tahun bisa bebas dari stroke dan serangan jantung hingga 40 tahun kemudian bila menghindari rokok, menjaga kadar kolesterol, tekanan darah, dan gula darah. "Stroke dan serangan jantung adalah pembunuh nomor satu di dunia," kata Dr Cylde Yancy, Presiden The American Heart Association.
Baru-baru ini Asosiasi Ahli Jantung Amerika Serikat kembali mengingatkan tujuh faktor yang bisa membantu Anda mengalahkan penyakit jantung dan terus hidup lebih lama. Apa sajakah itu?
1. Tidak pernah merokok atau sudah berhenti merokok lebih dari setahun.
2. Indeks massa tubuh (IMT) kurang dari 25. IMT dihitung dengan berat badan (dalam kg) dibagi tinggi badan (dalam m). Jadi, seseorang yang berat badannya 62 kg dan tinggi 170 cm, IMT-nya 62/1,70 x 1,70 = 21,4. IMT di atas 25 bisa dikategorikan obesitas.
3. Berolahraga sedikitnya 150 menit setiap minggu atau 75 menit untuk jenis olahraga yang lebih berat.
4. Mengonsumsi minimal empat jenis makanan sehat yang direkomendasikan (ikan, sayur, buah, cukup air, mengurangi garam, dan sebagainya). Konsumsi pula sayur dan buah yang kaya antioksidan.
5. Total kolesterol tidak lebih dari 200.
6. Menjaga tekanan darah yang normal (120/80).
7. Kadar glukosa puasa kurang dari 100.
Sejatinya, banyak yang dapat kita perbuat agar penyakit jantung jangan sampai menghampiri Anda. Penyakit jantung tidak terjadi dalam semalam. Kebanyakan penyakit yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah ini terbentuk selama puluhan tahun. Penyebab utamanya adalah gaya hidup kita.
Riset menunjukkan, orang berusia 50 tahun bisa bebas dari stroke dan serangan jantung hingga 40 tahun kemudian bila menghindari rokok, menjaga kadar kolesterol, tekanan darah, dan gula darah. "Stroke dan serangan jantung adalah pembunuh nomor satu di dunia," kata Dr Cylde Yancy, Presiden The American Heart Association.
Baru-baru ini Asosiasi Ahli Jantung Amerika Serikat kembali mengingatkan tujuh faktor yang bisa membantu Anda mengalahkan penyakit jantung dan terus hidup lebih lama. Apa sajakah itu?
1. Tidak pernah merokok atau sudah berhenti merokok lebih dari setahun.
2. Indeks massa tubuh (IMT) kurang dari 25. IMT dihitung dengan berat badan (dalam kg) dibagi tinggi badan (dalam m). Jadi, seseorang yang berat badannya 62 kg dan tinggi 170 cm, IMT-nya 62/1,70 x 1,70 = 21,4. IMT di atas 25 bisa dikategorikan obesitas.
3. Berolahraga sedikitnya 150 menit setiap minggu atau 75 menit untuk jenis olahraga yang lebih berat.
4. Mengonsumsi minimal empat jenis makanan sehat yang direkomendasikan (ikan, sayur, buah, cukup air, mengurangi garam, dan sebagainya). Konsumsi pula sayur dan buah yang kaya antioksidan.
5. Total kolesterol tidak lebih dari 200.
6. Menjaga tekanan darah yang normal (120/80).
7. Kadar glukosa puasa kurang dari 100.
Rabu, 09 Juni 2010
Soal Ujian Semester
IPS Klas VII
Soal B
___________________________________________________________________________
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar
1.
gambar disebelah ini disebut……
a. Kapak perimbas
b. Kapak perunggu
c. Kapak lonjong
d. Manik-manik
2. Corak kepercayaan masyarakat purba dapat di ketahui dari hal berikut kecuali……
a. Penguburan
b. Lukisan dinding goa
c. Bangunan megalithic
d. Pembuatan manic-manik
3. Jenis fosil manusia purba yang ditemukan oleh Dr Eugene Dubois di daerah Trinil yaitu……
a. Pithecanthropus Erectus
b. Megantrophus Palaeojavanicus
c. Homo Soloensis
d. Pithecanthropus Mojokertensis
4. Membuat skala prioritas atas kebutuhan yang dianggap paling penting,
prinsip ekonomi seperti pernyataan diatas dilaksanakan oleh…..
a. Distributor
b. Konsumen
c. Programmer
d. Produsen
5. Manusia hidup bersama karena adanya kesamaan ciri lahiriah dan satu daerah
Factor yang melatarbelakangi adalah
a. Factor berjuang
b. Factor mendapatkan kebebasan dan persamaan nasib
c. Factor adanya kesamaan ras dan keturunan
d. Factor social
6. Jenis fosil Sinanthrophus Pekinensis dari cina memiliki kesamaan dengan….
a. Homo Crogmanon
b. Homo Soloensis
c. Pithecantropus erectus
d. Megantropus Palaeojavanicus
7. Penemu Fosil manusia purba homo pekinensis/ sinantrophus pekinensis adalah…..
a. Davidson black
b. Raymond dart
c. Von Koenigwalds
d. Eugene dubois
8. Ilmu yang mempelajari sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu adalah….
a. Sejarah
b. Ekonomi
c. Palaeonantropologi
d. Geologi
9.
gambar disebelah ini merupakan kapak jenis apa……….
a. Kapak genggam
b. Kapak lonjong
c. Kapak persegi
d. Flakes
10. Berikut ini yang bukan atau tidak termasuk kebudayaan megalithic adalah….
a. Dolmen
b. Menhir
c. Sarkofagus
d. Moko
11. Salah satu hasil kebudayaan megalithic adalah dolmen, dolmen adalah…….
a. Arca perwujudan leluhur
b. Peti mati yang terbuat dari batu utuh seperti lesung dengan bahan penutup utuh pula
c. Batu besar dengan permukaan rata untuk meletakkan sesaji
d. Bangunan berundak –undak dari batu makin keatas makin kecil tingkatannya
12. Gunung Bromo adalah contoh gunung darat yang berada di daerah…….
a. Jawa barat
b. Jawa tengah
c. DKI Jakarta
d. Jawa timur
13. Bangunan megalithic berkaitan erat dengan…………….
a. Kepercayaan
b. Kesenian
c. Pelayaran
d. Pemerintahan
14.
gambar disebelah ini adalah gambar…..
a. pebble/kapak sumatra
b. kapak lonjong
c. kapak genggam
d. kapak persegi
15. Nirleka sendiri artinya…..
a. Ada tulisan
b. Tidak ada tulisan
c. Ada peninggalan
d. Tidak ada peninggalan
16. Tindakan ekonomi pada dasarnya meliputi…..
a. Produksi dan konsumsi
b. Konsumsi dan distribusi
c. Produksi, konsumsi, dan distribusi
d. Salah semua
17. Bangsa proto melayu datang ke Indonesia pada tahun……
a. 500 SM
b. 1000 SM
c. 1500 SM
d. 2000 SM
18. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat disebut…..
a. Demografi
b. Sosiologi
c. Zoologi
d. Anthropologi
19. Corak kepercayaan masyarakat purba dapat di ketahui dari hal berikut kecuali……
a. Penguburan
b. Lukisan dinding goa
c. Bangunan megalithic
d. Pembuatan manic-manik
20. Pada dasarnya masyarakat akan selalu mengalami perubahan, sifat yang demikian disebut…..
a. Sifat dinamis
b. Sifat statis
c. Sifat optimis
d. Sifat pesimis
21. Kegiatan atau tindakan ekonomi dilakukan berdasarkan ……
a. Keinginan ekonomi
b. Dorongan ekonomi
c. Skala prioritas kebutuhan
d. Modal yang dimiliki
22. Tindakan ekonomi pada dasarnya meliputi…..
A. Produksi dan konsumsi
b. Konsumsi dan distribusi
c. Produksi, konsumsi, dan distribusi
d. Salah semua
23. Prinsip ekonomi berlaku dalam kegiatan………
a. Konsumsi
b. Distribusi
c. Produksi
d. A,b, dan c semua benar
24. Proses social yang cenderung menyatukan atau meningkatkan solidaritas anggota adalah…..
a. Asosiatif
b. Dissosiatif
c. Akulturasi
d. Inkulturasi
25. Abris sous roche merupakan tempat tinggal manusia purba yang berbentuk………
a. Rumah panggung
b. Rumah permanen
c. Gua
d. Salah semua
26. Gunung api pada saat meletus mengeluarkan benda padat disebut……
a. Lapili
b. Bom
c. Dikes
d. Seal
27. Pada hakikatnya manusia senang…..
a. Hidup sendiri
b. Bekerja dengan sesama
c. Bekerja sendiri
d. Salah semua
28. Berikut ini corak kehidupan nomaden adalah masa …….
a. Meramu dan berburu
b. Tradisi megalithic
c. Bercocok tanam
d. Perundagian
29. Dinamakan zaman prasejarah karena
a. Tidak ada hasil kebudayaan
b. Tidak ada kehidupan manusia
c. Tidak ada peninggalan sejarah
d. Tidak ada dokumen dan tulisan
30. Pada tahun 1941 Von Koenigwalds menemukan fosil manusia purba di sangiran yang di beri nama…………
a. Homo Soloensis
b. Megantropus Palaeojavanicus
c. Homo Wajakensis
d. Pithecanthropus erectus
31. Bahan makanan telah diusahakan dengan bercocok tanam dan berternak . cara hidup macam seperti itu…..
a. Food gathering
b. Food producing
c. Food building
d. Benar semua
32. Manusia purba yang tertua dalam kehidupan di Indonesia adalah…..
a. Pithecantropus Soloensis
b. Megantropus Palaeojavanicus
c. Homo Wajakensis
d. Sinantrophus Pekinensis
33. Salah satu factor yang mendasari terjadinya interaksi social adalah tindakan meniru tingkah laku orang lain disebut……
a. Imitasi
b. Identifikasi
c. Sugesti
d. Simpati
34. Eugene Dubouis dalam penelitiannya banyak dilakukan di daerah …..
a. Trinil
b. Bengawan Solo
c. Mojokerto
d. Sangiran
35. Prinsip ekonomi berlaku dalam kegiatan………
a. Konsumsi
b. Distribusi
c. Produksi
d. A,b, dan c semua benar
36. Zaman prasejarah di Indonesia berakhir pada abad…..
a. 3 M
b. 4 M
c. 5 M
d. 6 M
37. Salah satu hasil kebudayaan megalithic adalah dolmen, dolmen adalah…….
a. Arca perwujudan leluhur
b. Peti mati yang terbuat dari batu utuh seperti lesung dengan bahan penutup utuh pula
c. Batu besar dengan permukaan rata untuk meletakkan sesaji
d. Bangunan berundak –undak dari batu makin keatas makin kecil tingkatannya
38. Asas kebenaran yang menjadi awal dari suatu tindakan ekonomi disebut……
a. Kebijaksanaan ekonomi
b. Prinsip ekonomi
c. Hukum ekonomi
d. Motif ekonomi
39. Manusia sebagai makhluk ekonomi hidupnya penuh perhitungan yaitu……
a. Hemat dalam pengeluaran
b. Selalu menghambur-hamburkan uang
c. Hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri
d. Watak manusia
40. Nilai spiritual yang bersumber dari unsure akal atau pikiran, budi daya dan daya cipta disebut…..
a. Nilai kebenaran
b. Nilai moral
c. Nilai keindahan
d. Nilai religious
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat
1. Barang siapa yang melanggar norma social akan mendapatkan…………..
2. Arti dari self interest adalah…………………
3. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antar manusia disebut…………
4. Akomodasi dan akulturasi merupakan bentuk interaksi bersifat…………..
5. Penemu Pithecantropus Erectus adalah………..
6. Ilmu yang mempelajari lapisan tanah disebut…………..
7. Zaman praaksara disebut juga dengan jaman………
8. Arti dari Food gathering adalah…………………
9. Jenis manusia purba yang dianggap paling tua di Indonesia adalah………….
10. Proses penyesuaian norma dan budaya sekarang dalam masyarakat adalah…………
IPS Klas VII
Soal B
___________________________________________________________________________
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar
1.
gambar disebelah ini disebut……
a. Kapak perimbas
b. Kapak perunggu
c. Kapak lonjong
d. Manik-manik
2. Corak kepercayaan masyarakat purba dapat di ketahui dari hal berikut kecuali……
a. Penguburan
b. Lukisan dinding goa
c. Bangunan megalithic
d. Pembuatan manic-manik
3. Jenis fosil manusia purba yang ditemukan oleh Dr Eugene Dubois di daerah Trinil yaitu……
a. Pithecanthropus Erectus
b. Megantrophus Palaeojavanicus
c. Homo Soloensis
d. Pithecanthropus Mojokertensis
4. Membuat skala prioritas atas kebutuhan yang dianggap paling penting,
prinsip ekonomi seperti pernyataan diatas dilaksanakan oleh…..
a. Distributor
b. Konsumen
c. Programmer
d. Produsen
5. Manusia hidup bersama karena adanya kesamaan ciri lahiriah dan satu daerah
Factor yang melatarbelakangi adalah
a. Factor berjuang
b. Factor mendapatkan kebebasan dan persamaan nasib
c. Factor adanya kesamaan ras dan keturunan
d. Factor social
6. Jenis fosil Sinanthrophus Pekinensis dari cina memiliki kesamaan dengan….
a. Homo Crogmanon
b. Homo Soloensis
c. Pithecantropus erectus
d. Megantropus Palaeojavanicus
7. Penemu Fosil manusia purba homo pekinensis/ sinantrophus pekinensis adalah…..
a. Davidson black
b. Raymond dart
c. Von Koenigwalds
d. Eugene dubois
8. Ilmu yang mempelajari sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu adalah….
a. Sejarah
b. Ekonomi
c. Palaeonantropologi
d. Geologi
9.
gambar disebelah ini merupakan kapak jenis apa……….
a. Kapak genggam
b. Kapak lonjong
c. Kapak persegi
d. Flakes
10. Berikut ini yang bukan atau tidak termasuk kebudayaan megalithic adalah….
a. Dolmen
b. Menhir
c. Sarkofagus
d. Moko
11. Salah satu hasil kebudayaan megalithic adalah dolmen, dolmen adalah…….
a. Arca perwujudan leluhur
b. Peti mati yang terbuat dari batu utuh seperti lesung dengan bahan penutup utuh pula
c. Batu besar dengan permukaan rata untuk meletakkan sesaji
d. Bangunan berundak –undak dari batu makin keatas makin kecil tingkatannya
12. Gunung Bromo adalah contoh gunung darat yang berada di daerah…….
a. Jawa barat
b. Jawa tengah
c. DKI Jakarta
d. Jawa timur
13. Bangunan megalithic berkaitan erat dengan…………….
a. Kepercayaan
b. Kesenian
c. Pelayaran
d. Pemerintahan
14.
gambar disebelah ini adalah gambar…..
a. pebble/kapak sumatra
b. kapak lonjong
c. kapak genggam
d. kapak persegi
15. Nirleka sendiri artinya…..
a. Ada tulisan
b. Tidak ada tulisan
c. Ada peninggalan
d. Tidak ada peninggalan
16. Tindakan ekonomi pada dasarnya meliputi…..
a. Produksi dan konsumsi
b. Konsumsi dan distribusi
c. Produksi, konsumsi, dan distribusi
d. Salah semua
17. Bangsa proto melayu datang ke Indonesia pada tahun……
a. 500 SM
b. 1000 SM
c. 1500 SM
d. 2000 SM
18. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat disebut…..
a. Demografi
b. Sosiologi
c. Zoologi
d. Anthropologi
19. Corak kepercayaan masyarakat purba dapat di ketahui dari hal berikut kecuali……
a. Penguburan
b. Lukisan dinding goa
c. Bangunan megalithic
d. Pembuatan manic-manik
20. Pada dasarnya masyarakat akan selalu mengalami perubahan, sifat yang demikian disebut…..
a. Sifat dinamis
b. Sifat statis
c. Sifat optimis
d. Sifat pesimis
21. Kegiatan atau tindakan ekonomi dilakukan berdasarkan ……
a. Keinginan ekonomi
b. Dorongan ekonomi
c. Skala prioritas kebutuhan
d. Modal yang dimiliki
22. Tindakan ekonomi pada dasarnya meliputi…..
A. Produksi dan konsumsi
b. Konsumsi dan distribusi
c. Produksi, konsumsi, dan distribusi
d. Salah semua
23. Prinsip ekonomi berlaku dalam kegiatan………
a. Konsumsi
b. Distribusi
c. Produksi
d. A,b, dan c semua benar
24. Proses social yang cenderung menyatukan atau meningkatkan solidaritas anggota adalah…..
a. Asosiatif
b. Dissosiatif
c. Akulturasi
d. Inkulturasi
25. Abris sous roche merupakan tempat tinggal manusia purba yang berbentuk………
a. Rumah panggung
b. Rumah permanen
c. Gua
d. Salah semua
26. Gunung api pada saat meletus mengeluarkan benda padat disebut……
a. Lapili
b. Bom
c. Dikes
d. Seal
27. Pada hakikatnya manusia senang…..
a. Hidup sendiri
b. Bekerja dengan sesama
c. Bekerja sendiri
d. Salah semua
28. Berikut ini corak kehidupan nomaden adalah masa …….
a. Meramu dan berburu
b. Tradisi megalithic
c. Bercocok tanam
d. Perundagian
29. Dinamakan zaman prasejarah karena
a. Tidak ada hasil kebudayaan
b. Tidak ada kehidupan manusia
c. Tidak ada peninggalan sejarah
d. Tidak ada dokumen dan tulisan
30. Pada tahun 1941 Von Koenigwalds menemukan fosil manusia purba di sangiran yang di beri nama…………
a. Homo Soloensis
b. Megantropus Palaeojavanicus
c. Homo Wajakensis
d. Pithecanthropus erectus
31. Bahan makanan telah diusahakan dengan bercocok tanam dan berternak . cara hidup macam seperti itu…..
a. Food gathering
b. Food producing
c. Food building
d. Benar semua
32. Manusia purba yang tertua dalam kehidupan di Indonesia adalah…..
a. Pithecantropus Soloensis
b. Megantropus Palaeojavanicus
c. Homo Wajakensis
d. Sinantrophus Pekinensis
33. Salah satu factor yang mendasari terjadinya interaksi social adalah tindakan meniru tingkah laku orang lain disebut……
a. Imitasi
b. Identifikasi
c. Sugesti
d. Simpati
34. Eugene Dubouis dalam penelitiannya banyak dilakukan di daerah …..
a. Trinil
b. Bengawan Solo
c. Mojokerto
d. Sangiran
35. Prinsip ekonomi berlaku dalam kegiatan………
a. Konsumsi
b. Distribusi
c. Produksi
d. A,b, dan c semua benar
36. Zaman prasejarah di Indonesia berakhir pada abad…..
a. 3 M
b. 4 M
c. 5 M
d. 6 M
37. Salah satu hasil kebudayaan megalithic adalah dolmen, dolmen adalah…….
a. Arca perwujudan leluhur
b. Peti mati yang terbuat dari batu utuh seperti lesung dengan bahan penutup utuh pula
c. Batu besar dengan permukaan rata untuk meletakkan sesaji
d. Bangunan berundak –undak dari batu makin keatas makin kecil tingkatannya
38. Asas kebenaran yang menjadi awal dari suatu tindakan ekonomi disebut……
a. Kebijaksanaan ekonomi
b. Prinsip ekonomi
c. Hukum ekonomi
d. Motif ekonomi
39. Manusia sebagai makhluk ekonomi hidupnya penuh perhitungan yaitu……
a. Hemat dalam pengeluaran
b. Selalu menghambur-hamburkan uang
c. Hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri
d. Watak manusia
40. Nilai spiritual yang bersumber dari unsure akal atau pikiran, budi daya dan daya cipta disebut…..
a. Nilai kebenaran
b. Nilai moral
c. Nilai keindahan
d. Nilai religious
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat
1. Barang siapa yang melanggar norma social akan mendapatkan…………..
2. Arti dari self interest adalah…………………
3. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antar manusia disebut…………
4. Akomodasi dan akulturasi merupakan bentuk interaksi bersifat…………..
5. Penemu Pithecantropus Erectus adalah………..
6. Ilmu yang mempelajari lapisan tanah disebut…………..
7. Zaman praaksara disebut juga dengan jaman………
8. Arti dari Food gathering adalah…………………
9. Jenis manusia purba yang dianggap paling tua di Indonesia adalah………….
10. Proses penyesuaian norma dan budaya sekarang dalam masyarakat adalah…………
Soal Ujian Semester
IPS Klas VII
Soal B
___________________________________________________________________________
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar
1.
gambar disebelah ini disebut……
a. Kapak perimbas
b. Kapak perunggu
c. Kapak lonjong
d. Manik-manik
2. Corak kepercayaan masyarakat purba dapat di ketahui dari hal berikut kecuali……
a. Penguburan
b. Lukisan dinding goa
c. Bangunan megalithic
d. Pembuatan manic-manik
3. Jenis fosil manusia purba yang ditemukan oleh Dr Eugene Dubois di daerah Trinil yaitu……
a. Pithecanthropus Erectus
b. Megantrophus Palaeojavanicus
c. Homo Soloensis
d. Pithecanthropus Mojokertensis
4. Membuat skala prioritas atas kebutuhan yang dianggap paling penting,
prinsip ekonomi seperti pernyataan diatas dilaksanakan oleh…..
a. Distributor
b. Konsumen
c. Programmer
d. Produsen
5. Manusia hidup bersama karena adanya kesamaan ciri lahiriah dan satu daerah
Factor yang melatarbelakangi adalah
a. Factor berjuang
b. Factor mendapatkan kebebasan dan persamaan nasib
c. Factor adanya kesamaan ras dan keturunan
d. Factor social
6. Jenis fosil Sinanthrophus Pekinensis dari cina memiliki kesamaan dengan….
a. Homo Crogmanon
b. Homo Soloensis
c. Pithecantropus erectus
d. Megantropus Palaeojavanicus
7. Penemu Fosil manusia purba homo pekinensis/ sinantrophus pekinensis adalah…..
a. Davidson black
b. Raymond dart
c. Von Koenigwalds
d. Eugene dubois
8. Ilmu yang mempelajari sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu adalah….
a. Sejarah
b. Ekonomi
c. Palaeonantropologi
d. Geologi
9.
gambar disebelah ini merupakan kapak jenis apa……….
a. Kapak genggam
b. Kapak lonjong
c. Kapak persegi
d. Flakes
10. Berikut ini yang bukan atau tidak termasuk kebudayaan megalithic adalah….
a. Dolmen
b. Menhir
c. Sarkofagus
d. Moko
11. Salah satu hasil kebudayaan megalithic adalah dolmen, dolmen adalah…….
a. Arca perwujudan leluhur
b. Peti mati yang terbuat dari batu utuh seperti lesung dengan bahan penutup utuh pula
c. Batu besar dengan permukaan rata untuk meletakkan sesaji
d. Bangunan berundak –undak dari batu makin keatas makin kecil tingkatannya
12. Gunung Bromo adalah contoh gunung darat yang berada di daerah…….
a. Jawa barat
b. Jawa tengah
c. DKI Jakarta
d. Jawa timur
13. Bangunan megalithic berkaitan erat dengan…………….
a. Kepercayaan
b. Kesenian
c. Pelayaran
d. Pemerintahan
14.
gambar disebelah ini adalah gambar…..
a. pebble/kapak sumatra
b. kapak lonjong
c. kapak genggam
d. kapak persegi
15. Nirleka sendiri artinya…..
a. Ada tulisan
b. Tidak ada tulisan
c. Ada peninggalan
d. Tidak ada peninggalan
16. Tindakan ekonomi pada dasarnya meliputi…..
a. Produksi dan konsumsi
b. Konsumsi dan distribusi
c. Produksi, konsumsi, dan distribusi
d. Salah semua
17. Bangsa proto melayu datang ke Indonesia pada tahun……
a. 500 SM
b. 1000 SM
c. 1500 SM
d. 2000 SM
18. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat disebut…..
a. Demografi
b. Sosiologi
c. Zoologi
d. Anthropologi
19. Corak kepercayaan masyarakat purba dapat di ketahui dari hal berikut kecuali……
a. Penguburan
b. Lukisan dinding goa
c. Bangunan megalithic
d. Pembuatan manic-manik
20. Pada dasarnya masyarakat akan selalu mengalami perubahan, sifat yang demikian disebut…..
a. Sifat dinamis
b. Sifat statis
c. Sifat optimis
d. Sifat pesimis
21. Kegiatan atau tindakan ekonomi dilakukan berdasarkan ……
a. Keinginan ekonomi
b. Dorongan ekonomi
c. Skala prioritas kebutuhan
d. Modal yang dimiliki
22. Tindakan ekonomi pada dasarnya meliputi…..
A. Produksi dan konsumsi
b. Konsumsi dan distribusi
c. Produksi, konsumsi, dan distribusi
d. Salah semua
23. Prinsip ekonomi berlaku dalam kegiatan………
a. Konsumsi
b. Distribusi
c. Produksi
d. A,b, dan c semua benar
24. Proses social yang cenderung menyatukan atau meningkatkan solidaritas anggota adalah…..
a. Asosiatif
b. Dissosiatif
c. Akulturasi
d. Inkulturasi
25. Abris sous roche merupakan tempat tinggal manusia purba yang berbentuk………
a. Rumah panggung
b. Rumah permanen
c. Gua
d. Salah semua
26. Gunung api pada saat meletus mengeluarkan benda padat disebut……
a. Lapili
b. Bom
c. Dikes
d. Seal
27. Pada hakikatnya manusia senang…..
a. Hidup sendiri
b. Bekerja dengan sesama
c. Bekerja sendiri
d. Salah semua
28. Berikut ini corak kehidupan nomaden adalah masa …….
a. Meramu dan berburu
b. Tradisi megalithic
c. Bercocok tanam
d. Perundagian
29. Dinamakan zaman prasejarah karena
a. Tidak ada hasil kebudayaan
b. Tidak ada kehidupan manusia
c. Tidak ada peninggalan sejarah
d. Tidak ada dokumen dan tulisan
30. Pada tahun 1941 Von Koenigwalds menemukan fosil manusia purba di sangiran yang di beri nama…………
a. Homo Soloensis
b. Megantropus Palaeojavanicus
c. Homo Wajakensis
d. Pithecanthropus erectus
31. Bahan makanan telah diusahakan dengan bercocok tanam dan berternak . cara hidup macam seperti itu…..
a. Food gathering
b. Food producing
c. Food building
d. Benar semua
32. Manusia purba yang tertua dalam kehidupan di Indonesia adalah…..
a. Pithecantropus Soloensis
b. Megantropus Palaeojavanicus
c. Homo Wajakensis
d. Sinantrophus Pekinensis
33. Salah satu factor yang mendasari terjadinya interaksi social adalah tindakan meniru tingkah laku orang lain disebut……
a. Imitasi
b. Identifikasi
c. Sugesti
d. Simpati
34. Eugene Dubouis dalam penelitiannya banyak dilakukan di daerah …..
a. Trinil
b. Bengawan Solo
c. Mojokerto
d. Sangiran
35. Prinsip ekonomi berlaku dalam kegiatan………
a. Konsumsi
b. Distribusi
c. Produksi
d. A,b, dan c semua benar
36. Zaman prasejarah di Indonesia berakhir pada abad…..
a. 3 M
b. 4 M
c. 5 M
d. 6 M
37. Salah satu hasil kebudayaan megalithic adalah dolmen, dolmen adalah…….
a. Arca perwujudan leluhur
b. Peti mati yang terbuat dari batu utuh seperti lesung dengan bahan penutup utuh pula
c. Batu besar dengan permukaan rata untuk meletakkan sesaji
d. Bangunan berundak –undak dari batu makin keatas makin kecil tingkatannya
38. Asas kebenaran yang menjadi awal dari suatu tindakan ekonomi disebut……
a. Kebijaksanaan ekonomi
b. Prinsip ekonomi
c. Hukum ekonomi
d. Motif ekonomi
39. Manusia sebagai makhluk ekonomi hidupnya penuh perhitungan yaitu……
a. Hemat dalam pengeluaran
b. Selalu menghambur-hamburkan uang
c. Hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri
d. Watak manusia
40. Nilai spiritual yang bersumber dari unsure akal atau pikiran, budi daya dan daya cipta disebut…..
a. Nilai kebenaran
b. Nilai moral
c. Nilai keindahan
d. Nilai religious
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat
1. Barang siapa yang melanggar norma social akan mendapatkan…………..
2. Arti dari self interest adalah…………………
3. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antar manusia disebut…………
4. Akomodasi dan akulturasi merupakan bentuk interaksi bersifat…………..
5. Penemu Pithecantropus Erectus adalah………..
6. Ilmu yang mempelajari lapisan tanah disebut…………..
7. Zaman praaksara disebut juga dengan jaman………
8. Arti dari Food gathering adalah…………………
9. Jenis manusia purba yang dianggap paling tua di Indonesia adalah………….
10. Proses penyesuaian norma dan budaya sekarang dalam masyarakat adalah…………
IPS Klas VII
Soal B
___________________________________________________________________________
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar
1.
gambar disebelah ini disebut……
a. Kapak perimbas
b. Kapak perunggu
c. Kapak lonjong
d. Manik-manik
2. Corak kepercayaan masyarakat purba dapat di ketahui dari hal berikut kecuali……
a. Penguburan
b. Lukisan dinding goa
c. Bangunan megalithic
d. Pembuatan manic-manik
3. Jenis fosil manusia purba yang ditemukan oleh Dr Eugene Dubois di daerah Trinil yaitu……
a. Pithecanthropus Erectus
b. Megantrophus Palaeojavanicus
c. Homo Soloensis
d. Pithecanthropus Mojokertensis
4. Membuat skala prioritas atas kebutuhan yang dianggap paling penting,
prinsip ekonomi seperti pernyataan diatas dilaksanakan oleh…..
a. Distributor
b. Konsumen
c. Programmer
d. Produsen
5. Manusia hidup bersama karena adanya kesamaan ciri lahiriah dan satu daerah
Factor yang melatarbelakangi adalah
a. Factor berjuang
b. Factor mendapatkan kebebasan dan persamaan nasib
c. Factor adanya kesamaan ras dan keturunan
d. Factor social
6. Jenis fosil Sinanthrophus Pekinensis dari cina memiliki kesamaan dengan….
a. Homo Crogmanon
b. Homo Soloensis
c. Pithecantropus erectus
d. Megantropus Palaeojavanicus
7. Penemu Fosil manusia purba homo pekinensis/ sinantrophus pekinensis adalah…..
a. Davidson black
b. Raymond dart
c. Von Koenigwalds
d. Eugene dubois
8. Ilmu yang mempelajari sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu adalah….
a. Sejarah
b. Ekonomi
c. Palaeonantropologi
d. Geologi
9.
gambar disebelah ini merupakan kapak jenis apa……….
a. Kapak genggam
b. Kapak lonjong
c. Kapak persegi
d. Flakes
10. Berikut ini yang bukan atau tidak termasuk kebudayaan megalithic adalah….
a. Dolmen
b. Menhir
c. Sarkofagus
d. Moko
11. Salah satu hasil kebudayaan megalithic adalah dolmen, dolmen adalah…….
a. Arca perwujudan leluhur
b. Peti mati yang terbuat dari batu utuh seperti lesung dengan bahan penutup utuh pula
c. Batu besar dengan permukaan rata untuk meletakkan sesaji
d. Bangunan berundak –undak dari batu makin keatas makin kecil tingkatannya
12. Gunung Bromo adalah contoh gunung darat yang berada di daerah…….
a. Jawa barat
b. Jawa tengah
c. DKI Jakarta
d. Jawa timur
13. Bangunan megalithic berkaitan erat dengan…………….
a. Kepercayaan
b. Kesenian
c. Pelayaran
d. Pemerintahan
14.
gambar disebelah ini adalah gambar…..
a. pebble/kapak sumatra
b. kapak lonjong
c. kapak genggam
d. kapak persegi
15. Nirleka sendiri artinya…..
a. Ada tulisan
b. Tidak ada tulisan
c. Ada peninggalan
d. Tidak ada peninggalan
16. Tindakan ekonomi pada dasarnya meliputi…..
a. Produksi dan konsumsi
b. Konsumsi dan distribusi
c. Produksi, konsumsi, dan distribusi
d. Salah semua
17. Bangsa proto melayu datang ke Indonesia pada tahun……
a. 500 SM
b. 1000 SM
c. 1500 SM
d. 2000 SM
18. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat disebut…..
a. Demografi
b. Sosiologi
c. Zoologi
d. Anthropologi
19. Corak kepercayaan masyarakat purba dapat di ketahui dari hal berikut kecuali……
a. Penguburan
b. Lukisan dinding goa
c. Bangunan megalithic
d. Pembuatan manic-manik
20. Pada dasarnya masyarakat akan selalu mengalami perubahan, sifat yang demikian disebut…..
a. Sifat dinamis
b. Sifat statis
c. Sifat optimis
d. Sifat pesimis
21. Kegiatan atau tindakan ekonomi dilakukan berdasarkan ……
a. Keinginan ekonomi
b. Dorongan ekonomi
c. Skala prioritas kebutuhan
d. Modal yang dimiliki
22. Tindakan ekonomi pada dasarnya meliputi…..
A. Produksi dan konsumsi
b. Konsumsi dan distribusi
c. Produksi, konsumsi, dan distribusi
d. Salah semua
23. Prinsip ekonomi berlaku dalam kegiatan………
a. Konsumsi
b. Distribusi
c. Produksi
d. A,b, dan c semua benar
24. Proses social yang cenderung menyatukan atau meningkatkan solidaritas anggota adalah…..
a. Asosiatif
b. Dissosiatif
c. Akulturasi
d. Inkulturasi
25. Abris sous roche merupakan tempat tinggal manusia purba yang berbentuk………
a. Rumah panggung
b. Rumah permanen
c. Gua
d. Salah semua
26. Gunung api pada saat meletus mengeluarkan benda padat disebut……
a. Lapili
b. Bom
c. Dikes
d. Seal
27. Pada hakikatnya manusia senang…..
a. Hidup sendiri
b. Bekerja dengan sesama
c. Bekerja sendiri
d. Salah semua
28. Berikut ini corak kehidupan nomaden adalah masa …….
a. Meramu dan berburu
b. Tradisi megalithic
c. Bercocok tanam
d. Perundagian
29. Dinamakan zaman prasejarah karena
a. Tidak ada hasil kebudayaan
b. Tidak ada kehidupan manusia
c. Tidak ada peninggalan sejarah
d. Tidak ada dokumen dan tulisan
30. Pada tahun 1941 Von Koenigwalds menemukan fosil manusia purba di sangiran yang di beri nama…………
a. Homo Soloensis
b. Megantropus Palaeojavanicus
c. Homo Wajakensis
d. Pithecanthropus erectus
31. Bahan makanan telah diusahakan dengan bercocok tanam dan berternak . cara hidup macam seperti itu…..
a. Food gathering
b. Food producing
c. Food building
d. Benar semua
32. Manusia purba yang tertua dalam kehidupan di Indonesia adalah…..
a. Pithecantropus Soloensis
b. Megantropus Palaeojavanicus
c. Homo Wajakensis
d. Sinantrophus Pekinensis
33. Salah satu factor yang mendasari terjadinya interaksi social adalah tindakan meniru tingkah laku orang lain disebut……
a. Imitasi
b. Identifikasi
c. Sugesti
d. Simpati
34. Eugene Dubouis dalam penelitiannya banyak dilakukan di daerah …..
a. Trinil
b. Bengawan Solo
c. Mojokerto
d. Sangiran
35. Prinsip ekonomi berlaku dalam kegiatan………
a. Konsumsi
b. Distribusi
c. Produksi
d. A,b, dan c semua benar
36. Zaman prasejarah di Indonesia berakhir pada abad…..
a. 3 M
b. 4 M
c. 5 M
d. 6 M
37. Salah satu hasil kebudayaan megalithic adalah dolmen, dolmen adalah…….
a. Arca perwujudan leluhur
b. Peti mati yang terbuat dari batu utuh seperti lesung dengan bahan penutup utuh pula
c. Batu besar dengan permukaan rata untuk meletakkan sesaji
d. Bangunan berundak –undak dari batu makin keatas makin kecil tingkatannya
38. Asas kebenaran yang menjadi awal dari suatu tindakan ekonomi disebut……
a. Kebijaksanaan ekonomi
b. Prinsip ekonomi
c. Hukum ekonomi
d. Motif ekonomi
39. Manusia sebagai makhluk ekonomi hidupnya penuh perhitungan yaitu……
a. Hemat dalam pengeluaran
b. Selalu menghambur-hamburkan uang
c. Hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri
d. Watak manusia
40. Nilai spiritual yang bersumber dari unsure akal atau pikiran, budi daya dan daya cipta disebut…..
a. Nilai kebenaran
b. Nilai moral
c. Nilai keindahan
d. Nilai religious
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat
1. Barang siapa yang melanggar norma social akan mendapatkan…………..
2. Arti dari self interest adalah…………………
3. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antar manusia disebut…………
4. Akomodasi dan akulturasi merupakan bentuk interaksi bersifat…………..
5. Penemu Pithecantropus Erectus adalah………..
6. Ilmu yang mempelajari lapisan tanah disebut…………..
7. Zaman praaksara disebut juga dengan jaman………
8. Arti dari Food gathering adalah…………………
9. Jenis manusia purba yang dianggap paling tua di Indonesia adalah………….
10. Proses penyesuaian norma dan budaya sekarang dalam masyarakat adalah…………
pluralisme agama
PENDAHULUAN
a. Latar belakang
Pluralitas adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Allah menciptakan alam ini di atas sunah pluralitas dalam sebuah kerangka kesatuan. Isu pluralitas adalah setua usia manusia dan selamanya akan ada selama kehidupan belum berakhir, hanya saja bisa terus menerus berubah, sesuai perkembangan zaman.
Pluralitas pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan itu sendiri, yang tidak bisa dihindari dan ditolak. Karena pluralitas merupakan sunatullah, maka eksistensi atau keberadaanya harus diakui oleh setiap manusia. Namun pengakuan ini dalam tataran realitas belum sepenuhnya seiring dengan pengakuan secara teoritik dan kendala-kendala masih sering dijumpai dilapangan.
Dalam kehidupan sehari-hari sebelum dicampuri dengan kepentingan ideologis, ekonomis, sosial-politik, agamis dan lainnya, manusia menjalani kehidupan yang bersifat pluralitas secara ilmiah, tanpa begitu banyak mempertimbangkan sampai pada tingkat "benar tidaknya" realitas pluralitas yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Baru ketika manusia dengan berbagai kepentingannya (organisasi, politik, agama, budaya dan lainnya) mulai mengangkat isu pluralitas pada puncak kesadaran mereka dan menjadikannya sebagai pusat perhatian. Maka pluralitas yang semula bersiat wajar, alamiah berubah menjadi hal yang sangat penting.
Seiring dengan maraknya proses liberalisasi sosial politik yang menandai lahirnya tatanan dunia abad modern, dan disusul dengan liberalisasi atau globalisasi (penjajahan model baru) ekonomi, wilayah agamapun pada gilirannya dipaksa harus membukakan diri untuk diliberalisasikan.
Agama yang semenjak era reformasi gereja abad ke-15 wilayah juridiksinya telah diredusir, dimarjinalkan dan didomestikasikan sedemikian rupa, yang hanya boleh beroperasi disisi kehidupan manusia yang paling privat, ternyata masih diangap tidak cukup kondusif (atau bahkan mengganggu) bagi terciptanya tatanan dunia baru yang harmoni, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan HAM seperti toleransi, kebebasan, persamaan dan pluralisme. Seakan-akan semua agama secara general adalah musuh demokrasi, kemanusiaan dan HAM. Sehingga agama harus mendekonstruksikan diri (atau didekonstruksikan secara paksa) agar, menurut bahasa kaum liberal , merdeka dan bebas dari kungkungan teks-teks dan tradisi yang jumud serta tidak sesuai lagi semangat zaman.
Agama sebagai sebuah tatanan nilai, sebenarnya membutuhkan medium budaya agar keberadaannya membumi dalam kehidupan umat pemeluknya dan ia diharapkan menjadi institusi bagi pengalaman iman kepada sang Khaliq. Disini agama menawarkan agenda penyelamatan manusia secara universal, namun disisi yang lain agama sebagai sebuah kesadaran makna dan legitimasi tindakan bagi pemeluknya, dalam interaksi sosialnya banyak mengalami perbedaan hermeunetik sehingga tidak pelak memunculkan konplik. Pluralitas agama disatu sisi, dan hiterogenitas realitas social pemeluknya disisi yang lain, tidak jarang menimbulkan benturan-benturan dalam tataran tafsir atau dogma agama maupun dalam tataran aksi. Disadari atau tidak, konplik kemudian menjadi problem kebangsan dan keagamaan yang tidak bisa hanya diselesaikan lewat pendekatan teologi normatif. Akan tetapi diperlukan pendekatan lain yaitu sikap kearifan sosial di antara kelompok kepentingan dan kalangan pemeluk paham atau agama.
Berkenaan dengan munculnya paham pluralisme terutama pluralisme agama beberapa tahun terakhir ini, maka wacana tentang pluralisme agama menjadi tema penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendikiawan muslim sekaligus nampaknya juga memunculkan pro dan kontra dikalangan para pemikir, cendikiawan dan para tokoh agama. Lebihlebih ketika MUI dalam Munas ke 7 pada bulan Juli 2005 yang lalu di Jakarta telah mengharamkan pluralisme agama, maka persoalan ini telah mencuat kepermukaan dan telah menghiasi halaman-halaman media masa cetak maupun elektronik. Bila dicermati, maka perbedaan ini nampaknya berkaitan dengan term pluralisme agama-budaya, perbedaan didalam memahami isyarat-isyarat ayat al-Qur'an tentang pluralitas maupun tentang klaim kebenaran dalam suatu agama.
Setelah membaca beberapa literature, maka bagi penulis tema persoalan paham pluralisme agama merupakan persoalan yang sangat mendasar untuk diangkat karena persoalan ini sudah masuk pada wilayah yang sangat sensitive yakni persoalan teologi dan syari'ah.
Mengingat begitu pentingnya persoalan paham pluralisme agama-budaya ini, maka makalah ini mencoba untuk mendiskripsikan tentang term pluralisme agama, sejarah gagasan lahirnya pluralisme agama, bagaimana paham pluralisme agama dilihat dari kacamata Islam, kekhawatiran-kekhawatiran terhadap paham pluralisme agama berikut fatwa MUI tentang paham pluralisme agama, dan sajian tentang argumentasi-argumentasi tentang pluralisme agama serta pandangan penulis tentang pluralisme agama.
b. Rumusan masalah
Dalam Uraian diatas dapat disimpulkan beberapa masalah:
a. Bagaimana istilah tentang paham Pluralisme Agama?
b. Bagaimana Sejarah Gagasan Pluralisme Agama?
c. Bagaimana tren Pluralisme Agama dan Dasar-Dasarnya?
d. Bagaimana Islam Dan Pluralitas Agama-Budaya?
e. Bagaimana Kekhawatiran terhadap Paham Pluraisme Agama?
f. Bagaimana Pro dan Kontra tentang Pluralisme Agama?
g. Bagaimana Pendapat Penulis dalam hal Pluralisme Agama?
PEMBAHASAN
A. Istilah Tentang Paham Pluralisme Agama
Secara etimologi, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu "pluralisme" dan "agama". Dalam bahasa Arab diterjemahkan "al-ta'addudiyyah al-diniyyah" dan dalam bahasa Inggris "religious pluralism". Oleh karena istilah pluralisme agama berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa tersebut. Pluralism berarti "jama'" atau lebih dari satu. Pluralism dalam bahasa Inggris menurut Anis Malik Thoha (2005: 11) mempunyai tiga pengertian. Pertama, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis; berarti system pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu. Sedangkan ketiga, pengertian sosio-politis: adalah suatu system yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat kerakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.
Adapun tentang agama para ahli sosiologi dan antropologi cenderung mendefinisikan agama dari sudut fungsi sosialnya-yaitu suatu system kehidupan yang mengikat manusia dalam satuan-sataun atau kelompok-kelompok sosial. Sedangkan kebanyakan pakar teologi, fenomenologi dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansinya yang sangat asasi-yaitu sesuatu yang sakral.
Dari definisi diatas, maka dapat di tarik suatu pengertian bahwa "pluralitas agama" adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masiang-masing agama..
Namun dari segi konteks dimana "plurlisme agama' sering digunakan dalam studi-studi dan wacana sosio-ilmiah pada era modern ini, memiliki definisi yang berbeda. John Hick, yang dikutip Anis Malik Thoha misalnya menyatakan : "…pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang, dan secara bertepatan merupakan respon real atau Yang Maha Agung dari dalam pranata cultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transpormasi wujud manusia dari pemusatan-diri menuju pemusatan hakiki terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranata cultural manusia tersebut dan terjadi, sejauh yang dapat diamati, sampai pada batas yang sama". Dengan kata lain, Hick menurut Anis menegaskan sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain.
Majelis Ulama Indonesia mendefiniskan Pluralisme Agama sebagai : "Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga".
Lebih lanjut Nurchalish Madjid yang dikutip Adian Husaini, dalam majalah Media Dakwah Edisi No. 358 tahun 2005 pluralisme agama adalah istilah khas dalam teologi. Dia juga menyatakan bahwa ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil, yaitu pertama, sikap ekslusif dalam melihat agama lain (agama-agama yang lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya; kedua, sikap inklusif (Agama-agama lain adalah bentuk inplisit agama kita); ketiga sikap pluralis yang biasa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya " Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama", "Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah". Atau ' Setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran".
Komarudin Hidayat dalam Andito yang dikutif Atang Abdul Hakim dan Jaih Mobarak mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan salah satu dari tipe sikap keberagamaan yang secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas, masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat missionaris atau dakwah diangap tidak relevan.
B. Sejarah Gagasan Pluralisme Agama
Untuk memahami pluralisme agama, perlu ditelusuri sejarahnya, paling kurang sejak awal abad ke-20 . Ketika itu seorang teolog Kristen Jerman bernama Ernst Troeltsch mengungkapkan perlunya bersikap pluralis ditengah berkembangnya konplik internal agama Kristen maupun antar agama. Dalam artikelnya berjudul " The Place of Chritianity among the Word Relegions", ia menyatakan, umat Kristiani tidak berhak mengklaim paling benar sendiri. Pendapat senanda banyak dilontarkan sejumlah pemikir dan teolog Kristen antara lain, seperti William E. Hocking dan sejarawan terkenal Arnpld Toynbee. Oleh karena itu gerakan ini dapat dikatakan sebagai "liberalisasi agama Kristen" yang telah dirintis dan diasaskan oleh tokoh Protestan liberal Friedrich Schleiremacher pada sekitar abad pertengahan ke-19 lewat pergerakannya yang dikenal dengan "Liberal Protestantism". Konplik internal Kristen yang hebat ketika itu sampai mendorong Presiden AS, Grover Cleveland, turun tangan untuk mengakhiri perang antar aliran tersebut. Pada awal-awal abad ke-20 juga mulai bermunculan bermacam-macam aliran fundamentalis Kristen di Amerika Serikat. Jadi selain konplik antar aliran Kristen, ternyata faktor politik juga sangat erat dengan latar belakang gagasan ini.
Sebagai sebuah bentuk liberalisasi agama, Pluralisme Agama adalah respon teologis terhadap political pluralism (baca : liberalisasi politik) yang telah cukup lama digulirkan (sebagai wacana) oleh para peletak dasar-dasar demokrasi pada awal dan yang secara nyata dipraktikan oleh Amerika Serikat. Kecendrungan umum dunia Barat pada waktu itu telah berusaha menuju modernisasi di segala bidang. Dan salah satu ciri dari modern adalah demokrasi, globalisasi dan HAM. Maka, dari sinilah lahir political pluralism. Jika dilihat dari konteks itu, maka Relegious Pluralism pada hakikatnya adalah gerakan politik par excellen dan bukan gerakan agama. Setiap manusia dipandang sama " by virtue of being human", tidak ada ras, suku, angsa atau agama yang berhak mengklaim bahwa dirinya paling unggul.
Menurut Anis Malik Thoha, wacana pluralisme lahir dari rahim paham "liberalisme". Maka tidaklah aneh jika kemudian gagasan pluralisme agama itu sendiri muncul dan hadir dalam kemasan "pluralisme politik "political liberalism". Jelas, faham "liberalisme" tidak lebih merupakan respon politis terhadap kondisi sosial masyarakat Kristen Eropa yang plural dengan keragaman sekte, kelompok dan mazhab. Namun kondisi pluralistik semacam ini masih senantiasa terbatas dalam masyarakat Kristen Eropa untuk sekian lama, baru kemudian pada abad ke -20 berkembang hingga mencakup komunitas-komunitas lain di dunia.
Dengan demikian menurut Anis Malik Thoha dapat disimpulkan bahwa gagasan pluralisme agama sebenarnya merupakan upaya peletakan landasan teoritis dalam teologi Kristen untuk berinteraksi secara toleran dengan agama lain. Pada dataran ini, gagasan plualisme agama bisa dilihat sebagai salah satu elemen gerakan reformasi pemikiran atau liberalisasi agama yang dilancarkan oleh Gereja Kristen pada abad kesembilan belas, dalam gerakan yang kemudian dikenal dengan "Liberal Protestantism" yang dipelopori Friedrich Schleiremacher.
Lebih lanjut menurut Adian Husaini, bahwa paham pluralisme merupakan bagian dari ajaran pokok Islam Liberal. Dalam Disertasi di Monash University Australia, Greg Barton menjelaskan beberapa prinsif gagasan Islam liberal yang dikembangkan di Indonesia : (1) pentingnya kontekstual ijtihad, (b) komitmen terhadap rasionalitas dan pembaharuan, (c) penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama, (d) pemisahan agama dari partai politik dan adanya posisi non sektarian negara. Menurutnya ada 4 tokoh Liberal di Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid, Nuchalis Madjid (alm), Ahmad Wahib, dan Johan Efendi. Lebih lanjut ia mengatakan ada beberapa pokok ajaran liberal, yaitu : (1) menghancurkan ajaran Islam dengan menyebarkan paham pluralisme Agama, (2) meruntuhkan bangunan syariat Islam dengan program "kontektualisasi ijtihad" dan penggunaan metodologi interpretasi hermeunetika terhadap al-qur'an, (3) membongkar konsep al-Qur'an sebagai wahyu Allah, lafdzon wa ma'nan minallah yang suci dari kesalahan, (4) membongkar konsep-konsep dasar Islam seperti makna iman, kufur, murtad, islam dan sebagainya, (5) meruntuhkan otoritas ulama dalam pemahaman Islam dan (6) mendukung kerusakan akhlak, dengan berpegang kepada paham liberalisme dan relativisme moral.
C. Tren Pluralisme Agama dan Dasar-Dasarnya
Menurut Anis Malik Thoha, dalam bukunya Tren Pluralisme: Tinjauan Kritis, mengatakan bahwa tren-tren pluralisme agama secara umum dapat diklasifikasi kedalam empat kategori: Humanisme Sekuler, Teologi Global, Sinkritisme dan Hikmah Abadi.
1. Humanisme Sekuler
Humanisme sekuler adalah suatu system etika (ethical system) yang mengukuhkan dan mengagungkan nilai-nilai humanis, seperti toleransi, kasih sayang, kehormatan tanpa adanya ketergantungan pada akidah-akidah dan ajaran-ajaran agama.
Ciri dari 'Humanisme Sekuler ini adalah "antroposentris", yakni menganggap manusia sebagai hakikat sentral kosmos atau menempatkannya dititik sentral. Pemikiran ini merupakan kebangkitan kembali secara sadar pemikiran relativisme Protagoras, yang ditafsirkan bahwa setiap manusia standard dan ukuran segala sesuatu. Apabila terjadi perbedaan opini diantara mereka dalam suatu masalah , maka tidak ada apa yang disebut "kebenaran obyektif', sehingga tidak boleh dikatakan yang satu benar dan yang lain salah". Diantara tokoh yang mengusung konsep ini antara lain adalah F.C.S Schiller (1863-1937), Bertrand Russel. August Comte (1798-1857)
2. Teologi Global
Pengaruh "globalisasi" luar biasa dahsyat dan komplek dalam mengubah kehidupan manusia dengan segala aspeknya diluar apa yang dibayangkan sebelumnya. Ia telah menyebabkan luntur, dan bahkan lenyapnya jati diri dan nilai-nilai suatu kultur atau budaya. Globalisasi juga telah mempengaruhi secara nyata dan sangat signifikan munculnya gagasan-gagasan dan wacana-wacana teologis baru yang sangat radikal, yang intinya menganjurkan bahwa tidak perlu bersikap resisten dan menentang globalisasi dan globalisme yang sudah nyata-nyata tak mungkin dihindari. Manusia harus mengubah dan merombak pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan agama tradisional agar seirama dengan semangat zaman dan nilai-nilainya yang diyakini "universal".
Berdasarkan perkembangan global ini menurut John Hick memprediksi bahwa secara gradual akan terjadi proses konvergensi cara-cara beragama dimasa yang akan dating, sehingga pada suatu ketika agama-agama ini akan lebih menyerupai sekte yang beragam dalam Kristen di Amerika Utara dan Eropa saat ini daripada merupakan entitas-entitas yang ekslusif secara radikal.
Wacana atau pemikiran keagamaan lintar kultur ini, menurut Hick yang dikutip Anis harus dibungkus dalam kemasan yang ia sebut global theology.
3. Singkritisme
Tren sinkritisme adalah suatu kecendrungan pemikiran yang berusaha mencampur dan merekonsiliasi berbagai unsur yang berbeda-beda (bahkan mungkin bertolak-belakang) yang diseleksi dari berbagai agama dan tradisi, dalam suatu wadah tertentu atau dalam salah satu agama yang ada (berwujud suatu aliran baru). Gagasan ini antara lain diusung oleh Friedrich Heiler dan Arnold Toynbee.
Dalam sebuah konfrensi Asosiasi Sejarah Agama Internasional di Tokyo pada bulan September 1958, ia melontarkan gagasan bahwa "mewujudkan persatuan seluruh agama" merupakan satu tugas penting Ilmu Perbandingan Agama. Selanjutnya Arnold Toynbee menyatakan dalam salah satu bab bukunya An Historian's Approach to Relegion "Misi agama-agama besar tidaklah kompetitif, melainkan komplementer atau saling melengkapi. Kita bisa meyakini agama kita sendiri tanpa harus menganggapnya sebagai satu-satunya wadah kebenaran (truth). Kita bisa mencintainya tanpa harus merasakan bahwa ia satu-satunya jalan keselamatan. Hal 102
4. Hikmah Abadi (Shophia Perennis)
Tema utama Himah Abadi adalah "hakikat esoteric" yang merupakan asas dan esensi segala sesuatu yang wujud dan yang terekspresikan dalam bentuk "hakikat-hakikat exsoteric" dengan bahasa yang berbeda. Hakikat yang pertama adalah "hakikat transcendent" yang tunggal, sementara yang kedua adalah 'hakikat relegius" yang merupakan manifestasi eksternal yang beragam dan saling berlawanan dari hakikat transcendent tadi. Cara pandang ini kemudian menjadi pakem Hikmah Abadi dalam memandang segala realitas pluralitas agama. Dengan kata lain bahwa agama terdiri dari dua hakikat atau dua realitas, yakni esoteric dan exsoteric (esensi dan bentuk) Dua hakikat ini dipisah antara keduanya oleh suatu garis horizontal; dan bukan pertikal, sehingga memisahkan antara yang satu dengan yang lain (Hindu-Budha-Kristen-Islam dan sebagainya). Yang berada di atas garis adalah hakikat bathiniyah (esoteric) dan yang berada di bawah adalah hakikat lahiriyah (exsoteric). Meskipun secara lahiriyah agama berbeda-beda tetapi secara bathiniyah semua agama menuju pada yang satu yakni Tuhan. Tokoh yang mengusung tren ini adalah Frithjof Schuon dan Sayyed Hosein Nasr. Nasr sebagaimana yang dikutip Anis berpendapat : " memeluk atau mengimani agama apapun, kemudian mengamalkan ajaran-ajarannya secara sempurna berarti memeluk dan mengimani semua agama,…" hal. 120
D. Islam Dan Pluralitas Agama-Budaya
Al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah [2]: 148), mengakui masyarakat terdiri berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu kecurigaan tentang Islam yang anti plural, sangatlah tidak beralasan dari segi idiologis. Bila setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam al-Qur'an, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan, dan konplik baik intern maupun antar agama selama mereka tidak saling memaksakan.
Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebebasan untuk meyakini agama yang dipilihnya dan beribadat menurut keyakinan tersebut. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang penerimaan petunjuk atau agama Allah. Penerimaan terhadap sebuah keyakinan agama adalah pilihan bebas yang bersifat personal. Barang siapa yang sesat berarti ia menyesatkan dirinya sendiri (QS. al-Isra’[17]:15). Orang yang mendapat petunjuk yang benar tidak akan ada yang menyesatkannya (QS. al-Zumar [39]: 37) dan orang yang sesat dari jalan yang benar tidak akan ada yang dapat menunjukinya selain Allah (Qs. al-Zumar [39]: 9). Selain prinsip tidak ada paksaan dalam agama (QS al-Baqarah [2]: 256), juga dikenal prinsif "untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku". (QS al-Kafirun [109]: 6). Sungguhpun demikian, manusia diminta untuk menegakan agama fithrah (QS al-Rum [30]: 30). Fithrah adalah ciptaan dan agama adalah ciptaan Allah. Dua ciptaan dari Maha Pencipta yang sama, yaitu manusia dan agama, tidak mungkin melahirkan kontradiktif. Karena itu, opsi yang terbaik adalah memilih agama ciptaan Allah. Intinya sama sepanjang sejarah, yang dibawa oleh para Nabi/Rasul dan disempurnakan dengan kedatangan Nabi/Rasul terakhir, Muhammad Saw.
Pluralitas adalah merupakan "hukum ilahi dan "sunnah" ilahiyah yang abadi disemua bidang kehidupan, sehinga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama semua makhluk Allah bahkan manusia, macamnya, afialiasinya, dan tingkat prestasi (performance) dalam melaksanakan kewajibannya . Allah berfirman dalam surat al-Hujurat [ 47 ] ayat 13 :
يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبا الى لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير
Artinya: " Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."
Ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan fakta diatas secara jelas menerangkan, pluralisme merupakan realitas yang mewujud dan tidak mungkin dipungkiri. Yaitu suatu hakikat perbedan dan keragaman yang muncul semata karena memang adanya kehususan dan karakterstik yang diciptakan Allah dalam setiap ciptaan-Nya. Dan pluralitas yang menyangkut agama, yaitu suatu topik yang sedang kita bicarakan, adalah berarti pengakuan akan eksistensi agama-agama yang berbeda dan beragam dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya, dan menerima ke-"lain"-an yang lain beserta hak untuk berbeda alam beragama dan berkeyakinan.
Konsep dan pemahaman pluralitas seperti inilah yang di dukung oleh teks wahyu, akal dan kenyataan. Teks-teks wahyu yang dirujuk seperti dalam surat Huud: [11]: 118-119 dan al-Maaidah [5]: 48, menegaskan bahwa perbedaan dan keragaman bangsa-bangsa, syariat dan filsafah hidup memang dikehendaki oleh Allah swt. Inilah yang pertama. Kedua, ayat al-Qur'an yang menggambarkan bahwa Allah Swt mengutus serangkaian nabi dan rasul kepada manusia sepanjang zaman, dengan membawa akidah Islamiyah yang benar dan agama yang suci (hanif) antara lain seperti Nabi Nuh a.s (Q.S. Yunus [10 ]: 71), Nabi Ibrahim dan cucu-cucunya (Q.S. al-Baqarah [2]: 128), Nabi Yusuf (Q.S. Yunus [ 10 ]:101), Nabi Musa (Q.S. Yunus [10]: 48), Nabi Sulaiman (Q.S. an-Naml [ 27 ]: 44) dan nabi-nabi Bani Israil (Q.S. al-Mâidah [5]: 44), Ali Imran [3]:52}. Jika memang tidak ada perbedaan hakiki antara agama-agama tentu saja pengutusan ini tidak ada artinya atau sia-sia, dan ini adalah hal yang mustahil bagi Allah. Ketiga, Ayat-ayat al-Qur'an yang di dalamnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengajak ahli kitab (kaum Yahudi dan Nasrani) dan para penyembah berhala semua agar masuk Islam (Q.S. Ali Imran [3]: 20 dan 64). Allah berfirman
فان حاجوك فقل اسلمت وجهى لله و من اتبعن و قل للذين اوتوا الكتاب و الاميين ء اسلمتم فان اسلموا فقداهتدوا و ان تولو ا فاءنما عليك البلغ و الله بصير بالعباد (ال عمران : 20)
Artinya : "Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah, :Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikain pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi al-Kitab dan kepada orang-orang yang ummi, "Apakah kamu (mau) masuk Islam?". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan(ayat-ayat Allah). Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya.
Ini menunjukan perbedaan yang substansial antara Islam dan agama-agama lain. Keempat, ayat-ayat dalam surat al-Kâfirûn [109]: 1-7, dimana Allah Swt memerintahkan Nabi-Nya untuk mencuci tangan (barâ'ah) dari agama orang kafir dan musyrik Quraisy. Hal ini kalau tidak ada perbedaan tentu Rasulullah tidak mungkin berbuat demikian. Kelima, ayat-ayat al-Qur'an yang menceritakan saling lempar klaim-klaim kebenaran (truth claim) antara kaum Yahudi dan Nasrani, bahwa klaim-klaim tersebut hanyalah angan-angan kosong, dan bahwa yang haq hanyalah Islam Jadi sangat jelas ada perbedaan hakiki dan mendasar antar agama terutama Islam, Yahudi dan Nasrani.
Selanjutnya menurut logika akal sehat, bahwa tidak mungkin dibayangkan adanya pluralitas atau keberagamaan antara dua hal, kecuali jika masing-masing dari kedunya memiliki karakteristik khusus yang membedakan dirinya dari yang lain. Tanpa itu keragaman tidak akan wujud, dan yang wujud adalah keseragaman (uniformity). Demikian juga dalam hal agama-agama, tidak mungkin dibayangkan adanya agama-agama yang berbeda-beda dan beragam kecuali jika memang diantara yang satu dengan yang lain benar-benar ada perbedaan, yakni masing-masing mempunyai ciri atau karakteristik yang khusus yang membedakan dirinya dari yang lain..
Dari segi kenyataan praktis historis, kita saksikan sejarah masyarakat-masyarakat manusia, dulu maupun kini, penuh berbagai macam peperangan dan konplik berdarah yang sering diwarnai agama, antar kelompok, suku atau bangsa. Kita masih menyaksiakan pertikaian-pertikaian agama berdarah di Palestina, Kashmir, India, Filifina dan sebagainya. Belum lagi perang peradaban yang tidak kalah dahsyatnya dengan pertikaian agama, yaitu perang antar peradaban Islam disatu pihak dengan peradaban Kristen yang didukung sekularisme dipihak lain. Hal ini tentu saja menunjkan secara gambling adanya perbedaan mendasar antar agama-agama.
E. Kekhawatiran terhadap Paham Pluraisme Agama
Paham pluralisme sekurang-kurangnya memiliki dua aliran yang berbeda tapi ujungnya sama : aliran kesatuan trasenden agama-agama (transcendent unity of religion) dan teologi global (global theology). Yang pertama lebih merupakan protes terhadap arus globalisasi, sedangkan yang kedua adalah kepanjangan tangan dan bahkan pendukung gerakan globalisasi, dan paham yang kedua inilah yang kini ujung tomba gerakan weternisasi.
Karena pluralisme ini sejalan dengan agenda globalisasi, iapun masuk kedalam wacana keagamaan agama-agama termasuk Islam. Ketika paham ini masuk kedalam pemikiran keagamaan Islam, respon yang muncul hanyalah adopsi ataupun modifikasi dalam takaran yang minimal dan lebih cendrung menjustifkasi. Akhirnya yang terjadi justru peleburan nilai-nilai dan doktrin-doktrin keagamaan Islam kedalam arus pemikiran moderenisasi dan globalisasi. Caranya adalah dengan memaknai kembali konsep Ahlul Kitab dengan pendekatan Barat. Jika perlu makna itu di dekonstruksikan dengan menggunakan ilmu-ilmu Barat modern. Inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Muhammad Arkoun. Ia mengusulkan misalnya agar pemahaman Islam yang dianggap ortodoks ditinjau kembali dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial historis Barat. Dan dalam kaitannya dengan pluralisme agama ia mencanangkan agar makna Ahlul Kitab itu didekonstruksikan agar lebih kontekstual. Disitu ayat-ayat tentang Ahlul Kitab dijadikan alat justifikasi, meskipun terkadang dieksploitir tanpa memperhatikan konteks histories dan metodologi tafsir standar. Mindset seperti ini jelas sekali telah terhegemoni oleh pemikiran Barat. Inti doktrinnya adalah untuk menghilangkan sifat ekslusif umat beragama, khususnya Islam. Artinya dengan paham ini umat Islam diharapkan tidak lagi bersifat panatik, mempunyai sikap militansi, merasa benar sendiri dan menganggap agama lain salah. John Hick, tokoh pluralisme agama, diantara prinsip pluralisme agama menyatakan bahwa agama lain adalah sama-sama jalan yang benar menuju kebenaran yang sama (Other religions are equally valid ways to them same truth). Di Indonensia paham ini disebar luaskan oleh Sekolah Tinggi Teologi Kristen, dan diikuti oleh para cendikiawan muslim. Jadi pengembangan teologi pluralis itu sendiri sebenarnya merupakan pelaksanaan dari teori Samuel Zwemmer untuk melemahkan umat Islam, Dengan teologi semacam ini , umat Islam sudah terjebak untuk tidak meyakini kebenaran agamanya.
Dampak yang lebih kongkrit dan berbahaya dari paham pluralisme adalah diplokramirkannya praktek kawin beda agama. Untuk itu para cendikiawan muslim mencoba merobah konsep Ahlul Kitab dalam al-Qur'an dan al-Hadits, dengan memasukan semua agama adalah sama benarnya. Karena semua agama sama, maka muncullah hukum baru yang membolehkan wanita muslim kawin dengan laki-laki Kristen. Masalah kawin beda agama ini tercantum dalam "Universal Declaration of Human Right" pasal 16 ayat 1, yang berbunyi : "Pria dan wanita dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan, atau agama, memiliki hak untuk kawin dan membangun suatu keluarga. Mereka memiliki hak-hak sama perihal perkawinan, selama dalam perkawinan dan sesudah dibatalkannya perkawinan." Pasal ini sebenarnya telah ditolak oleh umat Islam melalui Memorandum Organisasi Konprensi Islam (OKI). Dalam memorandaum tersebut ditekankan perlunya "kesamaan agama" dalam perkawinan bagi muslimah, "Perkawinan tidak sah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, dengan tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesamaan agama bagi setiap muslimat". Oleh karena itu penerimaan paham pluralisme agama berarti penerimaan agama lain sebagai sama benarnya dengan Islam. Ironisnya gagasan ini mendapat sambutan yang positif dari sekelompok cendikiawan Muslim yang didukung oleh Universitas Paramadina. Buku yang berjudul Fiqih Lintas Agama yang diterbitkan oleh yayasan Paramadina adalah hasil dari pemikiran pluralisme agama yang disebarkan Barat. Islam mengakui adanya pluralitas agama (keberagamaan agama) tapi menolak ide pluralisme agama (kesatuan agama-agama)
Ada beberapa kelemahan mendasar dari paham Pluralisme Agama . Pertama, Kaum pluralis mengklaim bahwa pluralisme menjunjung tinggi dan mengajarkan toleransi, tetapi justru mereka sendiri tidak toleran karena menafikan "kebenaran ekslusif" sebuah agama. Mereka menafikan klaim "paling benar sendiri" dalam suatu agama, akan tetapi justru faktanya "kaum pluralis"lah yang mengklaim dirinya paling benar sendiri dalam membuat dan memahami statemen keagamaan (religion statement). Kedua, adanya "pemaksaan" nilai-nilai dan budaya barat (weternisasi), terhadap negara-negara dibelahan dunia Timur, dengan berbagai bentuk dan cara, dari embargo ekonomi sampai penggunaan senjata dan pengerahan militer secara besar-besaran seperti tengah menimpak Irak saat ini. Mereka merelatifkan Tuhan-Tuhan yang dianggap absolute oleh kelompok-kelompok lain. Namun disaat yang sama "secara tanpa sadar" mereka mengklaim bahwa Tuhan mereka sendiri yang absolute. Tuhan yang absolute menurut mereka namanya seperti yang diusulkan John Hick, adalah "The Real", yang secara kebetulan ia dapatkan padanan katanya dalam tradisi Islam sebagai "al-Haq". Tapi anehnya ia menolak "al-Haq" ini sebagai "The Real" dengan alasan bahwa "al-Haq" telah mengalami akulturasi konseptual dalam kultur dan tradisi tertentu, yaitu Islam.
Pluralisme tidak membenarkan penganut atau pemeluk agama lain untuk menjadi dirinya sendiri, atau mengekspresikan jati dirinya secara utuh, seperti mengenakan simbul-simbul keagamaan tradisional. Jadi wacana pluralisme sebenarnya merupakan upaya penyeragaman (uniformity) atau menyeragamkan segala perbedaan dan keberagamaan agama. Dan secara antologi ini jelas bertentangan dengan sunatullah yang pada gilirannya akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Gagasan penyamaan agama oleh sebagian kalangan kemudian dipopulerkan dengan istilah pluralisme agama yang dikembangkan sampai ke level operasional kehidupan sosial, seperti penghalalan perkawinan antar-agama dan sebagainya tidak terlalu tepat disandarkan pada ide Trancendent Unity of Relegion yang secara sistimatis dikembangkan oleh Fritchof Schuon. Dengan gagasan ini "Pluralisme Agama" itu, maka tidak boleh ada "truth claim", bahwa hanya satu agama saja yang benar. Dengan gagasan itu, maka masing-masing agama tidak boleh mengklaim memiliki kebenaran secara mutlak, karena masing-masing mempunyai metode, jalan atau bentuk untuk mencapai Tuhan. Trancendent of Unity sendiri berpendapat, bahwa semua agama esensinya semua dianggap sama saja, sebab agama-agama itu didasarkan kepada sumber yang sama, Yang Mutlak. Bentuknya bisa berbeda karena manfestasi yang berbeda ketika menanggapi yang mutlak. Tapi semua agama dapat bertemu pada level esoteris, kondisi internal atau batin, dan berbeda dalam bentuk lahirnya (eksoteris) saja. Jika dicermati, Pluralisme agama sebenarnya merupakan agama baru, dimana sebagai agama dia punya Tuhan sendiri, nabi dan kitab suci serta ritual sendiri, sebagaimana humanisme juga merupakan agama, dan Tuhannya adalah nlai-nilai kemanusiaan, seperti yang dikatakan August Comte. John Dewey mengatakan demokrasi adalah agama dan Tuhannya adalah nilai demokrasi.
Menyikapi perkembangan tren pluralisme agama akhir-akhir ini, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai institusi berkumpulnya para ulama dan cendekiawan muslim dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-7 di Jakarta, 24-29 Juli 2005, mengeluarkan 11 fatwa. Fatwa itu antara lain berkaitan dengan sesat dan haramnya ajaran Liberalisme, Pluralisme dan Sekularisme. Dalam kaitan dengan Liberalisme, Pluralisme dan Sekularisme Agama dalam ketentuan umumnya dinyatakan : Pertama, Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga". Kedua, Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara/daerah tertentu terdapat berbagai bentuk pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Ketiga, Liberalisme adalah memahami nas-nas agama (al-Qur'an dan Sunnah) dengan menggunakan akal dan pikiran yang bebas semata, hanya menerima doktrin agama yang sesuai dengan akal dan pikrian semata; Keempat, Sekularisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sementara hubungan dengan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka MUI mengeluarkan ketentuan hukum: pertama, Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam; kedua, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. ketiga, dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap ekslusif, dalam arti haram mencampur adukan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain; keempat, bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama) dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan agama ibadah, umat Islam bersikap inklusif dalam artian tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak merugikan.
F. Pro dan Kontra tentang Pluralisme Agama
Dari hasil bacaan beberapa literutur, penulis menemukan minimal para cendikiawan dan pemikir Islam terdapat perbedaan didalam menyikapi nilai-nilai Pluralisme. Perbedaan itu terletak pada definisi tentang Pluralisme Agama, kedua pada pemahaman teks ayat yang berkaitan dengan pluralitas agama dan pada truth klaim kebenaran agama.
1. Definisi pluralisme agama
Sebagaimana di paparkan pada bagian terdahulu, Nurchalis Madjid dikutip Adian Husaini, dalam majalah Media Dakwah Edisi No. 358 2005 menyatakan bahwa Pluralisme agama adalah istilah khas dalam teologi. Dia mengelompokan ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil, yaitu: Pertama, sikap ekslusif dalam melihat agama lain (agama-agama yang lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya. Kedua, sikap inklusif (Agama-agama lain adalah bentuk inplisit agama kita). Ketiga Sikap Pluralis yang bisa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya " Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama", "Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah". Atau ' setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran".
Sementara Komarudin Hidayat dalam Andito (ed.) yang dikutif Jaih Mobarak mengatakan bahwa Sikap Pluralisme Agama, yakni secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas, masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat missionaris atau dakwah dianggap tidak relevan; sedangkan Universalisme, yakni pandangan bahwa pada dasarnya semua agama satu dan sama. Hanya karena faktor historis-antropologis agama kemudian tampil dalam format plural. Di Indonensia nampaknya umat Islam masih didominasi pandangan ekslusivisme. Disisi yang lain Fatwa MUI mendefinisikan Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relative; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga". sehingga MUI secara tegas menyatakan bahwa paham pluralisme agama bertentangan dengan ajaran Islam.
Menurut Azumardi Azra dalam penyusunan fatwa, MUI terutama dalam mendefinisikan istilah Liberalisme dan Pluralisme seharusnya tidak hanya sekedar mencari pertimbangan kajian Fiqh, tetapi pertimbangan lain seperti pertimbangan sisi budaya, agama, dan lain-lain dalam konteks kebangsaan. Tetapi hemat penulis terlepas tepat atau tidaknya definisi MUI tentang Pluralisme agama sebagaimana diatas, justru pertimbangan tersebut telah memperhatikan aspek teologis, realitas, empiris dan sebagai tindakan prefentif agar tidak terjadi pengikisan akidah umat terutama mereka yang memiliki tarap pemahaman agama yang masih rendah.
2. Pemahaman Teks Ayat yang Berkaitan dengan Pluralitas Agama
Dalam hasil penelitian Syamsul Hidayat, disebutkan bahwa para pemikir Islam berbeda pendapat dalam melihat isyarat-isyarat al-Qur'an tentang pluralisme keagamaan, pandangan pertama, dan ini merupakan pandangan yang dominan dalam Islam dan juga dalam agama-agama lain yaitu mereka yang berangkat dari klaim kebenaran atas agamanya sendiri, sementara agama orang lain adalah agama yang salah dan sesat. . Alasan yang memiliki pandangan yang pertama ini menurut hasil penelitian tersebut adalah bahwa isyarat al-Qur'an tentang pluralitas keagamaan dan adanya larangan pemaksaan dalam memasuki agama, adalah justru untuk menunjukan kebenaran Islam diatas agama-agama yang lain. Meski demikian Islam mengakui, bahkan menghormati kebenaran agama-agama tersebut. Beberapa ayat yang menjadi dasar rujukan pandangan pertama ini adalah: Al-Qur'an hanya memerintahkan mengajak mereka kepada akidah Islam dengan hikmah (Q.S. An-Nahl [16]:125) tanpa paksaan (Q.S. al-Baqarah [2]: 256). Dan sekalipun orang-orang non muslim itu tetap kepada akidah mereka, hak-hak mereka dijamin oleh hukum syari'ah yang diterapkan secara sama sehingga seluruh warga bersama kedudukannya dihadapan hukum syara.
Menurut Roem Rowi yang dikutif Hidayat, tidak dipaksanya manusia untuk kembali bersatu dalam agama yang satu yakni Islam dkarenakan dua hal : Pertama, karena agama adalah keyakinan yang akan memberikan ketenangan dan kepuasan batin dan bahkan sebaliknya akan melahirkan sifat kemunafikan yang amat dibenci oleh Allah. Kedua, karena telah nyata jalan menuju kebenaran, sebagaimana jelasnya jalan menuju kesesatan, sementara manusia telah dilengkapi dengan perangkat akal. (QS. Ali –Imran [3]: 85), "Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama) itu darinya (fala yuqbalu minh), dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi,"
Pandangan kedua, kelompok pemikir yang melihat bahwa isyarat al-Qur'an akan pluralisme keagamaan tersebut, tidak hanya menunjukan kebenaran Islam, selama esensi keberagamaan, yakni penyerahan diri secara total kepada Tuhan menjadi pandangan hidupnya. Dalam hal ini Ulil Absar Abdalla, mengatakan "Semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran. "Dengan tanpa rasa sungkan dan kikuk, saya mengatakan semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu (pen: sesuai dengan yang dpahami dan telah berjalan selama ini), jalan panjang menuju yang maha besar. Semua agama dengan demikian adalah benar, dengan variasi tingkat dan kadar kedalaman yang berbeda-beda dalam menghayati jalan relegusitas itu. Semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama: yaitu keluarga pencinta jalan menuju kebenaran." Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non muslim, sudah tidak relevan lagi.
Amin Abdullah dalam bukunya "Al-Qur'an Pluralisme"(1997) yang dikutif Hidayat menegaskan : Secara dialektis dan hermeneutika, al-Qur'an memberikan tawaran yang bersifat terapis dari kecendrungan umat beragama yang selalu ingin menuntut truth claim, secara sepihak. Al-qur'an memberikan jawaban yang sangat tegas terhadap pernyataan-pernyataan umat beragama yang bersifat ekslusif tersebut. (Seakan Al-Qur'an mengatakan), "Petunjuk bukanlah fungsi dari kaum-kaum tertentu, tetapi dari Allah dan manusia-manusia yang sholeh; tidak ada satu kaum pun dapat mengatakan (mengklaim) bahwa hanya merekalah yang telah diangkat Allah dan yang telah memperoleh petunjuk-petunjuk-Nya. Fazlur Rahman dalam bukunya Interpretion in the Qur'an yang dikutip oleh Alwi Shihab mengatakan bahwa ada beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukan kepada nilai pluralisme Islam dan menjadi dasar argumentasi pandangan kedua ini antara lain adalah : Al Hujarat (49) ayat 13, " Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah menciptakan makhluknya, laki-laki dan perempuan, dan menciptakan manusia berbangsa-bangsa, untuk menjalin hubungan yang baik. Kata ta'ârafû pada ayat ini maksudnya bukan hanya berinteraksi tetapi berinteraksi positif. Karena itu setiap hal yang baik dinamakan dengan ma'rûf. Jadi dijadikannya makhluk dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah dengan harapan bahwa satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi secara baik dan positif. Lalu dilanjutkan dengan ayat … inna akramakum 'indallahi atqâkum… maksudnya, bahwa interaksi positif itu sangat diharapkan menjadi prasyarat kedamaian dibumi ini., namun yang dinilai terbaik di sisi Allah adalah mereka itu yang betul-betul dekat kepada Allah.
Selanjutnya dalam Surat al-Ankabut (29) ayat 46 Allah menegaskan "Dan janganlah kemu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zolim diantara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.". Kemudian dalam surat al-Mâidah [5]: 48: "…Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu". Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Dia dapat menciptakan suatu bangsa atau satu umat, tetapi kenapa tidak?. Alasannya sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan ayat, yaitu liyabluwakum fii mâ âtâkum… untuk menguji dengan apa yang kalian terima dari tuntunan Allah. Apakah manusia akan konsisten atau menyimpang. Oleh karena Allah ingin melihat siapa yang konsisten dan siapa yang tidak/menyimpang, maka fastabiqul khairât, berlomba-lombalah untuk menunaikan kebaikan. Sebab semua akan kembali kepada Allah. Jadi dengan demikian yang dikehendaki Allah adalah pluralisme interaksi positif, saling menghormati . " Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat (Q.S. Hûd [11]: 118). Dalam ayat ini dapat dipahami kalau Tuhan mau, dengan gampang sekali akan menciptakan manusia semuanya dalam satu grup, monolitik dan satu agama, tetapi Allah tidak menghendaki hal tersebut. Tetapi justru Tuhan menunjukan kepada realita bahwa pada hakikatnya manusia itu berbeda. Ini kehendak Tuhan. "Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian serta beramal sholeh, mereka semua akan mendapat pahala dari Tuhan mereka dan tidak ada kuatir, tidak pula akan berselisih (QS. Al-Baqarah: 62)
Jadi jelas menurut pandangan kedua ini, bahwa nilai-nilai pluralisme dalam Islam dapat dijumpai dalam al-Qur'an. Hanya saja terkadang karena fanatisme manusia yang membawa dia bukan kepada khilaf , tetapi kepada syiqaq. Khilaf adalah perbedaan pendapat yang didasari atas saling hormat menghormati, sedangkan shiqâq adalah perbedaan pendapat yang membawa kepada pertikaian dan perselisihan. Menurut Quraish Shihab, kalaulah ayat ini dipahami oleh umat Islam sebagaimana bunyi harpiyahnya, dan diterima pula oleh para penganut agama lain, tanpa mengaitkan dengan teks-teks keagamaan yang lain niscaya absolutusme dalam keberagamaan niscaya akan berkurang dan akan pupus sama sekali.
Sebagai ideologi dan gerakan politik, pluralitas pernah diteladani oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah Saw berada di Madinah. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bukanlah upaya melegitimasi agama resmi saat itu dan bukan pula alat pemaksa agar orang-orang memeluk Islam seluruhnya. Dengan mengikuti prinsif universal keadilan ilahi saja, kita ketahui bersama bahwa perbedaan latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, budaya dan kesempatan seseorang, meniscayakan diferensiasi penerimaan konsep tentang Tuhan dan Agama. Dalam hal toleransi Nabi Muhammad pernah memberikan suri teladan yang sangat inspiring dihadapan para pengikutnya. Sejarah mencatat bahwa Nabi pernah dikucilkan dan bahkan diusir dari tanah tumpah daranya (Makkah). Beliau terpaksa hijrah ke Madinah untuk beberapa lama dan kemudian kembali ke Makkah. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah Islam Fathul Makkah. Dalam peristiwa yang penuh kemenangan ini, Nabi tidak mengambil langkah balas dendam kepada siapapun juga yang telah mengusirnya dahulu dari tanah kelahirannya " Antum Tulaqa (kamu sekalian bebas)". Peristiwa ini sangat memberikan inspirasi dan memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap penganut agama Islam dimanapun mereka berada dan Nabi telah memberikan contoh kongkrit dan sekaligus contoh pemahaman dan penghayatan pluralisme keagamaan yang amat riil dihadapan umatnya. Disini dimensi historisitas keteladanan Nabi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penghayatan beragama. Tanpa didahului polemik pergumulan filosofis-teologis, Nabi tidak menuntut "truth claim" atas nama dirinya maupun atas nama agama yang dianutnya. Dia mengambil sikap "agree in disagreement" . Dia tidak memaksakan agamanya untuk diterima oleh orang lain, tanpa kesadaran dari lubuk hatinya. Disitu nabi Muhammad SAW sangat mengakui eksistensi dan keberadaan agama-agama lain selain Islam.
Amin Abdullah berkomentar dalam perspektif Islam, dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang pluralistik secara relegius, sejak semula memang telah dibangun diatas landasan normatif historis sekaligus. Jika ada hambatan atau anomala-anomali disana sini, penyebab utamanya bukan karena inti ajaran Islam itu sendri yang bersifat intoleran dan ekslusif, tetapi lebih banyak ditentukan dan dikondisikan oleh situasi historis-ekonomis-politis yang melingkari komunitas umat Islam di berbagai tempat. Kompetisi untuk menguasai sumber–sumber ekonomi, kekuasaan politik, hegemoni kekuasaan, jauh lebih mewarnai ketidak-mesraan hubungan antar pemeluk agama dan bukannya oleh kandungan ajaran etika "agama" itu sendiri.
3. Truth Claim Kebenaran Agama.
Padangan yang sepakat adanya truth claim berpendapat bahwa sebagai penganut agama, manusia tidak dapat mengetepikan hubungan kitab suci dengan truth claim, Agama tanpa truth claim ibarat pohon tak berbuah. Tanpa adanya truth claim yang oleh Whitehead disebut dogma, atau Fazlur rahman disebut normatif (transcendent aspect), maka agama sebagai bentuk kehidupan (form of life) yang distinctive tak akan punya kekuatan simbolik yang menarik pengikutmya. Whitehead menyimpulkan bahwa baik dalam agama maupun ilmu pengetehuan, truth claim yang terbungkus dogma adalah sah. Dogma dalam agama merumuskan kebenaran pengalaman beragama, sedang dogma dalam ilmu pengetahuan mengungkap kebenaran pengamatan rasional .
Klaim kebenaran (truth –claim) bagi agama adalah sesuatu yang alami atau natural. Lebih dari itu ia merupakan esensi jati diri sebuah agama. Oleh karena itu solusi apapun yang dimaksud untuk menyelesaikan problem pluralitas klaim kebenaran yang saling bertentangan (conflicting truth claim) tidak boleh menggangu gugat keunikan dan eksklusivitas ini, baik dengan cara reduksi, distorsi atau relativisasi, apalagi dengan negasi. Sebab hal ini akan membunuh karakter atau jati diri agama itu sendiri. Islam dengan konsep Hanifisme-nya memberikan solusi teologis yang paling rasional dan humane. Sedangkan secara praktis fiqhiyyah, Islam memberikan pula, yaitu dengan konsep "plurality of laws" dimana setiap pemeluk agama menikmati pemerintahan "otonomi" sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan demikian, Islam telah memberikan "yang paling maksimal" kepada agama lain yang tidak ada bandingannya dalam sejarah. . Perbedaan mendasar antara teori-teori Islam dan pluralisme agama dalam hal pendekatan metodologis terhadap isu dan penomena pluralitas agama. Islam memandangnya sebagai hakikat ontologism yang genuine, yang tidak mungkin dinafikan atau dinihilkan, sementara teori-teori pluralis melihatnya sebagai keagamaan yang hanya terjadi pada level manifestasi eksternal yang superfisial dan oleh karenanya tidak hakiki atau tidak genuine,. Perbedan metodologis ini pada gilirannya akan mengiring pada perbedan dalam menentukan solusinya. Islam menawarkan solusi praktis sosiologis-oleh karenannya lebih bersifat fiqhiyah, sementara teori-teori pluralis memberikan solusi teologis efistimologis.
Kelompok yang tidak setuju, berpendapat bahwa klaim kebenaran dan eksklusifisme secara sepihak, dicela oleh Al-Qur'an (Al-Baqarah [2]: 113) sebaliknya al-Qur'an mengajarkan ingklusifitas dalam beragama (QS Ali Imran [3]: 84). Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa adanya perpecahan dan perbedan agama tersebut disebabkan oleh wahyu-wahyu Allah yang disampaikan oleh para nabi, yang ini merupakan sunah dan rahasia Allah. Al-Qur'an mengajarkan paham kemajemukan keagaman (religiousitas plurality). Ajaran itu tdak perlu diartikan sebagai secara langsung pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuk yang nyata sehari-hari (dalam hal ini bentuk-bentuk nyata keagamaan orang-orang muslimpun banyak yang tidak benar, karena secara prinsipil bertentangan dengan ajaran dasar kitab suci Al-Qur'an seperti sikap pengkultusan kepada sesama manusia dan makhluk lain (baik yang hidup maupun yang mati). Akan tetapi ajaran kemajemukan itu menandaskan pengertian dasar bahwa semua agama diberikan kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para penganut agama itu masing-masing baik secara pribadi/kelompok.
G. Pendapat Penulis dalam hal Pluralisme Agama
Dengan membaca dan menelaah tentang konsep paham pluralisme beserta argumentasi-argumentasi yang di kemukakan baik oleh yang pro maupun kontra pluralism, maka menurut penulis Islam sesungguhnya mengakui adanya pluralitas agama (keberagaman agama) dengan berbagai argumentasi ayat Qur'an diatas dan menolak ide pluralisme agama (kesatuan agama-agama)
Pluralisme agama (semua agama sama) bertentangan dengan ajaran Islam sebab dengan paham tersebut dakwah Islam menjadi terputus, syariah Islam terhapus, bahkan akidah Islam tergerus.
Mengakui kebenaran semua agama, adalah paham syirik, karena mencampuradukan yang hak dan yang bathil, dan menodai tawhid Islam. Paham seperti ini meremehkan ayat-ayat al-Qur'an yang mengkritik kepercayaan agama lain yang dinilai Islam telah menyimpang, seperti kepercayaan kaum Kristen bahwa "Allah mempunyai anak". Padahal Al-qur'an memandang serius penyimpangan yang dilakukan kaum Nasrani dalam pemahaman konsep Tuhan mereka. " hampir-hampir langit pecah karena itu dan bumi terbelah, dan gunung hancur lebur. Karena mereka menuduh al-Rahman mempunyai anak (Q.S. Maryam [19]: 90-91). Hal yang paling mendasar dan sangat bertentangan antara Islam dengan agama lain adalah Tuhan yang disembah berbeda dan tata cara penyembahannya pun berbeda hal inipun menafikan ayat Qur'an pada surat Ali Imran [3]:19, 20 dan 31 artinya : Sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah hanyalah Islam . Tiada berselisih orang-orang yang diberi al-Kitab (kitab-kitab yang diturunkan sebelum al-Qur'an) kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada) diantara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah, : Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikain pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi al-Kitab dan kepada orang-orang yang ummi, "Apakah kamu (mau) masuk Islam?". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan(ayat-ayat Allah). Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Di ayat lain (Q.S. al-Baqarah [2]: 256) Allah berfirman "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam); sesungguhnya telah jelasa jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taaguut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada bukhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
Dalam surat Ali Imran [3]: 85 Allah juga menegaskan dengan firman, " Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima (agama itu) daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".
Klaim kebenaran (truth claim) merupakan sesuatu yang wajar , sebab hal ini sangat erat kaitannya dengan keyakinan dan keistiqamahan dalam memeluk dan memegang teguh ajaran agama. Hal inipun dapat dilihat dari isyarat-isyarat al-Qur'an antara lain QS. Ali Imran [3]: 19, 20 dan 21 sebagaimana disebutkan diatas. Tetapi truth klaim menurut penulis bukan hanya sekedar sampai pada tataran konsep, akan tetapi akan lebih terlihat lagi ketika diwujudkan dalam kehidupan nyata. Lebih arif lagi manakala truth claim lebih bersifat kedalam sehingga tidak menimbulkan berbagai gesekan-gesekan ditengah-tengah masyarakat.
Mengenai adanya kritikan oleh pihak-pihak tertentu bahwa fatwa MUI kurang mempertimbangkan aspek keagamaan dan kebangsaan. menurut hemat penulis fatwa MUI tentang sesatnya paham Liberalisme, Pluralisme dan Sekularisme cukup argumentatif. Argumentasinya adalah ketika orang berpandangan bahwa semua agama adalah sama, maka orang akan bebas untuk keluar masuk agama sesuai dengan keinginan nafsunya tanpa memperhatikan rambu-rambu yang telah diatur dalam syari'at agama Islam seperti kebolehan untuk menjadi murtad. Penulis juga berasumsi bahwa ketika MUI mengeluarkan fatwa tersebut, merupakan salah satu langkah perpentif guna pembentengan akidah umat dari pengikisan akidah dan telah mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek teologis, sosiologis, budaya, politik dan syariat dalam Islam. Dalam lembaga MUI pun berkumpul 300 lebih para pemikir, cendikiawan, umara dan para ulama Islam yang diyakini oleh penulis mempunyai kredibilitas dan wawasan keagaman serta kebangsan yang luas. Lebih-lebih lagi paham ini telah ditolak dalam Konprensi Organisasi Islam Dunia. (OKI)
III. PENUTUP
Pluralitas termasuk pluralitas agama pada dasarnya merupakan sebuah realitas dalam kehidupan dunia. Al-Qur'an mengakui secara tegas adanya pluralitas (keberagamaan) dalam berbagai aspek kehidupan dengan berbagai argumentasi ayat al-Qur'an.
Terminologi pluralisme atau dalam bahasa Arabnya, "al-ta'addudiyyah", tidak dikenal secara popular dan tidak banyak dipakai dikalangan Islam kecuali sejak kurang lebih dua dekade terakhir abad ke 20 yang lalu, yaitu ketika terjadi perkembangan penting dalam kebijakan internasional Barat yang baru yang memasuki sebuah pase yang dijuluki Muhammad Imarah sebagai "marhalat al-ijtiyaah" (fase pembinasaan). Yaitu sebuah perkembangan dalam upaya Barat yang habis-habisan guna menjajakan ideology modernnya yang dianggap universal, seperti demokrasi, pluralisme, HAM dan pasar bebas dan mengekspornya untuk konsumsi luar guna berbagai kepentingan yang beragam. Tidak adanya terminology pluralitas dalam agama secara verbal dalam teks-teks suci, al-Qur'an maupun al-Sunnah serta kitab-kitab klasik, sama sekali tidak menunjukan tidak-adanya konsep atau teori tentang pluralitas agama dalam Islam. Hanya saja harus diakui, sebagian besar konsep atau teori ini tidak dituangkan atau dikupas dalam bentuk karya independent.
Gagasan Pluralisme Agama lahir dan muncul dari paham "liberalisme politik" dan merupakan upaya peletakan landasan teoritis dalam teologi Kristen sekaligus merupakan gerakan reformasi pemikrian liberalisasi agama yang dilancarkan oleh Gereja Kristen pada abd ke 19 dalam gerakan "Liberal Protestantism".
Teori-teori yang mendasari lahirnya paham Pluralisme agama dapat diklasifikasi dalam empat kategori yakni Humanisme Sekuler, Teologi Global, Sinkretisme dan Sophia Perennis.
Dalam hal pluralitas agama, Islam memberikan kebebasan untuk memilih dan meyakini serta beribadah menurut keyakinan masing-masing. Pemilihan sebuah keyakinan merupakan pilihan bebas yang bersifat personal. Meskipun demikian , manusia diminta untuk memilih dan menegakkan agama fitrah.
Meskipun Islam mengakui adanya pluralitas akan tetapi menolak ide pluralisme agama (kesatuan agama-agama). Toleransi dalam Islam tidak berarti pluralisme agama, saling menghargai dan menghormati antar penganut agama atau paham tidak berarti menganggap semua agama adalah sama lebih-lebih dengan mengatasnamakan Islam. Pada surat Ali-Imran [3]: 19 ini secara tidak langsung dapat dipahami bahwa klaim kebenaran pada dasarnya boleh-boleh saja.
Truth Claim masing-masing agama adalah sifat jiwa ke dalam, tidak menuntut pernyataan atau kenyataan di luar bagi yang tidak meyakininya dalam arti silahkan masing-masing untuk mengatakan bahwa agamanya yang paling benar tetapi menurut keyakinannya masing-masing.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim, Atang dan Jaih Mubarak, Metodologi Studi Islam, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000, Cet. III.
Abdul Helim (ed.), Teologi Islam Rasional, Apresiasi terhadap Wacana dan Praksis Harun Nasution, Jakarta: Ciputat Pers, 2001, Cet. I
Abdullah, M.Amin, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999, Cet. II
Barton, Greg. Gagasan Islam Liberal Di Indonesia Pemikiran Neomodernisme Nurchalis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad wahib dan Abdurrahman Wahid, Jakarta: kerjasama Paramadina, Yayasan Adikarya Ikapi, dan Ford Foundation , 1999.
Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Jumaaanatul 'Ali, 2004.
el-Ijtima: Jurnal Media Komunikasi Pengembangan Masyarakat Madani, LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 3.No. 2 Juli-Desember 2002
Hidayat, Syamsul. Studi Agama dalam Pandangan Al-Qur'an, (Hasil penelitian, 2001,)
Imarah, Muhammad. Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
Ismail, H. Faisal, Prof. DR. Pijar-Pijar Islam : Pergumulan Kultur dan Struktur, Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2002
Kahmad, H. Dadang, Sosiologi Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, Cet. II.
Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, Bandung: Mizan, 1994, Cet. VI
Mansur, Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Global Pustaka Utama, 2004, Cet. I
Madjid, Nurchalish. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tnetang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, Jakarta: Paramadina, 2004), Cet. IV
Majalah Media Dakwah, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, edisi No. 358 Sya'ban 1426 H- September 2005
Menjawab Tantangan Sekularisme dan Liberalisme Di Dunia Islam, Kumpulan Makalah Workshop Pemikiran Islam dan Pemikiran Barat Putaran V di Pasuruan , 45 April 2005
Nata, H. Abuddin, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Raja Grafindu Persada, 1998, Cet. I
Saifuddin, Upaya Mempertemukan Realitas Dalam Pluralitas Sosial Budaya, Jurnal Suhuf , No.01 tahun XII, 2000,
Sururin (ed.) Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak, Bandung: Nuansa, 2005, Cet. I
Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1998, Cet. VIII.
----------, Membumikan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1999, Cet. XX.
Shihab, Umar, Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an, Jakarta: Penamadani, 2004, Cet. II
Sudjana, Nana. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiyah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003, Cet. VII
Syafi'i Ma'arif, Ahmad. Al Qur'an, Realitas Sosial dan Lombo Sejarah, Bandung: Pustaka, 1985.
Thoha, Malik, Anis, Tren Pluralisme Agama, Tinjauan kritis, Jakarta, Perspektif, 2005, cet. I.
_______________________________________
1Pluralitas adalah sebagai "menerima perbedaan" atau menerima perbedaan yang banyak". Dalam konteks pengunaan kata pluralitas pada makalah ini penulis mengartikannya sebagai keberagaman termasuk keberagaman agama.
2. Saifuddin, Upaya Mempertemukan Realitas Dalam Pluralitas Sosial Budaya, Jurnal Suhuf , No.01 Tahun XII, 2000, p.70
3. Anis Malik Thoha, Wacana Kebenaran Agama Dalam perspektif Islam (Telaah Kritis Gaga san Pluralistik Agama, Makalah Workshop Pemikiran Islam dan pemikiran Barat, Pasuruan 4-5 April 2005, p.60
4. Ibid., p. 65.
5. Terminologi pluralisme atau dalam bahasa Arabnya, "al-ta'addudiyyah", tidak dikenal secara popular dan tidak banyak dipakai dikalangan Islam kecuali sejak kurang lebih dua dekade terakhir abad ke 20 yang lalu, yaitu ketika terjadi perkembangan penting dalam kebijakan internasional Barat yang baru yang memasuki sebuah pase yang dijuluki Muhammad Imarah sebagai "marhalat al-ijtiyaah" (fase pembinasaan). Yaitu sebuah perkembangan yang prinsipnya tergurat dan tergambar jelas dalam upaya Barat yang habis-habisan guna menjajakan ideology modernnya yang daingap universal, seperti demokrasi, pluralisme, HAM dan pasar bebas dan mengekspornya untuk konsumsi luar guna berbagai kepentingan yang beragam. Lihat : Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis, Jakarta: Perspektif, 2005, p.180.
6. Pluraisme berasal dari kata "plural" yang berarti banyak atau berbilang atau "bentuk kata yang digunakan untuk menunjukan lebih daripada satu" (form of word used with reference to more than one) Pluralisme dalam filsafat adalah pandangan yang melihat dunia terdiri dari banyak makhluk. Istilah ini sering dilawankan dengan monotheisme yang menekankan kesatuan dalam banyak hal atau dualisme yang melihat dunia terdiri dari dua hal yang berbeda. Monoisme terbagi kepada physica monoism yang terwujud dalam filsafat materialisme bahwa seluruh alam adalah benda dan mental monoism atau idealisme yang menyatakan bahwa alam seluruhnya adalah gagasan atau idea. Pada dualisme, segala sesuatu dilihat sebagai dua. Filsafat Zoroaster misalnya, melihat duania terbagai kepada gelap dan terang, dan Descartes mempertentangkan antara pikiran (mind) dan benda (mater). Pada Pluralisme, segala hal dilihat sebagai banyak. Lihat : A.S. Hornby et.al., The Advanced Learner's Dictionary of Current English (Oxfort : Oxford University Press, 1972), hal. 744 dalam Riyal Ka'bah, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam, Bingkai gagasan yang berserak, (Ed.) Suruin, Bandung : Penerbit Nuansa, 2005, p.68.
7Ibid., p. 12-14.
8. Anis Malik Thoha, Wacana…., op.cit., p. 15.
9Lihat Fatwa MUI dalam majalah Media Dakwah No. 358 Ed. Sya'ban 1426 H/September 2005, p. 49.
10. Adian Husaini, majalah Media Dakwah, Jakarta : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2005, Edisi No. 358, p.45.
11. Atang Abdul Hakim, dan Jaih Mobarok, Metodologi Studi Islam, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000, Cet. 3, hal. 6-7.
12. Paham pluralisme agama menurut Frans Magnis Suseno, dalam bukunya "Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk", Jakarta: Obor, 2004 yang dikutip Adian Husaini Ditolak gereja Katholik. Pad tahun 2001, Vatikan menerbitkan penjelasan "Dominus Yesus". Dalam penejlasan ini disamping menolak paham pluralisme agama, juga menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantar keselamatan Ilahi dan tidak ada orang yang bisa ke Bapak kecuali Yesus. Lihat tulisan Adian Husaini " Islam Liberal Paska Fatwa MUI, dalam majalah Media Dakwah, Edisi No. 358 Sya'ban 1426 H-September 2005, p.47.
13. Anas Malik Toha, Wacana…., op.cit., p.50.
14. Ibid., p. 50
15. Ibid., p. 51
16. Lihat, Greg Barton, Gagasan Islam Liberal Di Indonesia Pemikiran Neomodernisme Nurchalis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad wahib dan Abdurrahman Wahid, (Jakarta : kerjasama Paramadina, Yayasan Adikarya Ikapi, dan Ford Foundation , 1999)
17.Adian Husaini, op.cit., p. 44
18. Ans Malik Thoha, Tren …, p. 49-108
19 Rifyal Ka'bah, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam, (ed). Sururin, Bandung: Nuans, 2005, p. 69-70.
20Lihat, misalnya surat Yaasiin [56]: 36, al-Zukhruf [43]: 13, al-Zaariyat [51]: 49; al-Fatir[35]: 27-28
21Perbedaan itu terletak pada 2 aspek yakni yang disembah dan tata cara penyembahan. Lihat Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 30;
22. Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata. "Sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang beragama (Yahudi dan Nasrani). "Demikain itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, "Tunjuknlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Q.S. al-Baqarah [2}: 111, 112 dan 113. Lihat Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, , Jakarta : Penerbit J-Art, 2004, p. 18-19.
23Hamid Fahmi Zarkasyi, Ghazwul Fikri: Gambaran tentang Benturan Pandangan Hidup, Makalah pada Workshop Pemikiran Islam dan Barat, Pasuruan 4-5 April 2005.
24Ibid., p. 12
25. Ibid.,
26. Ibid.,
2 7. Ibid.,
28Anis Malik Thoha, Wacana…op.cit., p. 51.
29. Ibid., p.50-51.
30 Adian Husaini,. op. cit., p.45.
31 Anis Malik Thoha, Wacana…op.cit.,p. 49.
32. Lihat Fatwa MUI dalam majalah Media Dakwah, No. 358, Ed. Sya'ban 1426 H/September 2005, p. 49
33. Adian Usiani, op.cit., p.45.
34Atang Abdul Hakim, Jaih Mubarok, op.cit., p. 45
35 Lihat Fatwa MUI dalam majalah Media Dakwah No. 358 Ed. Sya'ban 1426 H/September 2005, p. 49.
36. Adian Husaini, op.cit.,, p. 45
37. Syamsul Hidayat, Studi Agama dalam Pandangan Al-Qur'an, Hasil penelitian, 2001, p. 103.
38Ibid., p 102.
39. Majalah Media Dakwah, op.cit. p. 46
40.Syamsul Hidayat, op.cit. p. 102.
41.Alwi Shihab, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam, (ed). Sururin, Bandung: Nuansa, 2005, p. 15-20.
42. Ibid., p. 17.
43. Ibid., p. 20
44.Quraish Shihab, op.cit., p. 217
45Amin Abdullah, op.cit., hal.73-74.
46.Amin Abdullah, op., cit. p. 75.
47.Amin Abdullah, p. 49.
48.Anis Malik Toha, Wacana…,.op.cit. p.77.
49.Amin Abdullah dalam Hidayat, p. 104.
50. Nurchalish Madid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan kemoderenan, Jakarta: Paramadina, 2004), Cet. IV p. 47
51 Lebih jelasnya lihat Q.S. al- Kafirun [109]: 1- 6 dalam Tafsir Al-Azhar, Juz 30 oleh Hamka
52.Ummi menurut sebagian ahli tafsir adalah orang Arab musyrik yang tidak tahu baca tulis, dan menurut sebagian yang lain orang-orang yang tidak diberi kitab. Lihat Depag RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Jumaanatul "Ali, 2004, p. 53
53.Taaghut, Syaitan dan dari apa saja yang disembah selain Allah. Lihat Depag RI, AlQur'an dan Terjemahnya, 2004, p. 43
a. Latar belakang
Pluralitas adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Allah menciptakan alam ini di atas sunah pluralitas dalam sebuah kerangka kesatuan. Isu pluralitas adalah setua usia manusia dan selamanya akan ada selama kehidupan belum berakhir, hanya saja bisa terus menerus berubah, sesuai perkembangan zaman.
Pluralitas pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan itu sendiri, yang tidak bisa dihindari dan ditolak. Karena pluralitas merupakan sunatullah, maka eksistensi atau keberadaanya harus diakui oleh setiap manusia. Namun pengakuan ini dalam tataran realitas belum sepenuhnya seiring dengan pengakuan secara teoritik dan kendala-kendala masih sering dijumpai dilapangan.
Dalam kehidupan sehari-hari sebelum dicampuri dengan kepentingan ideologis, ekonomis, sosial-politik, agamis dan lainnya, manusia menjalani kehidupan yang bersifat pluralitas secara ilmiah, tanpa begitu banyak mempertimbangkan sampai pada tingkat "benar tidaknya" realitas pluralitas yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Baru ketika manusia dengan berbagai kepentingannya (organisasi, politik, agama, budaya dan lainnya) mulai mengangkat isu pluralitas pada puncak kesadaran mereka dan menjadikannya sebagai pusat perhatian. Maka pluralitas yang semula bersiat wajar, alamiah berubah menjadi hal yang sangat penting.
Seiring dengan maraknya proses liberalisasi sosial politik yang menandai lahirnya tatanan dunia abad modern, dan disusul dengan liberalisasi atau globalisasi (penjajahan model baru) ekonomi, wilayah agamapun pada gilirannya dipaksa harus membukakan diri untuk diliberalisasikan.
Agama yang semenjak era reformasi gereja abad ke-15 wilayah juridiksinya telah diredusir, dimarjinalkan dan didomestikasikan sedemikian rupa, yang hanya boleh beroperasi disisi kehidupan manusia yang paling privat, ternyata masih diangap tidak cukup kondusif (atau bahkan mengganggu) bagi terciptanya tatanan dunia baru yang harmoni, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan HAM seperti toleransi, kebebasan, persamaan dan pluralisme. Seakan-akan semua agama secara general adalah musuh demokrasi, kemanusiaan dan HAM. Sehingga agama harus mendekonstruksikan diri (atau didekonstruksikan secara paksa) agar, menurut bahasa kaum liberal , merdeka dan bebas dari kungkungan teks-teks dan tradisi yang jumud serta tidak sesuai lagi semangat zaman.
Agama sebagai sebuah tatanan nilai, sebenarnya membutuhkan medium budaya agar keberadaannya membumi dalam kehidupan umat pemeluknya dan ia diharapkan menjadi institusi bagi pengalaman iman kepada sang Khaliq. Disini agama menawarkan agenda penyelamatan manusia secara universal, namun disisi yang lain agama sebagai sebuah kesadaran makna dan legitimasi tindakan bagi pemeluknya, dalam interaksi sosialnya banyak mengalami perbedaan hermeunetik sehingga tidak pelak memunculkan konplik. Pluralitas agama disatu sisi, dan hiterogenitas realitas social pemeluknya disisi yang lain, tidak jarang menimbulkan benturan-benturan dalam tataran tafsir atau dogma agama maupun dalam tataran aksi. Disadari atau tidak, konplik kemudian menjadi problem kebangsan dan keagamaan yang tidak bisa hanya diselesaikan lewat pendekatan teologi normatif. Akan tetapi diperlukan pendekatan lain yaitu sikap kearifan sosial di antara kelompok kepentingan dan kalangan pemeluk paham atau agama.
Berkenaan dengan munculnya paham pluralisme terutama pluralisme agama beberapa tahun terakhir ini, maka wacana tentang pluralisme agama menjadi tema penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendikiawan muslim sekaligus nampaknya juga memunculkan pro dan kontra dikalangan para pemikir, cendikiawan dan para tokoh agama. Lebihlebih ketika MUI dalam Munas ke 7 pada bulan Juli 2005 yang lalu di Jakarta telah mengharamkan pluralisme agama, maka persoalan ini telah mencuat kepermukaan dan telah menghiasi halaman-halaman media masa cetak maupun elektronik. Bila dicermati, maka perbedaan ini nampaknya berkaitan dengan term pluralisme agama-budaya, perbedaan didalam memahami isyarat-isyarat ayat al-Qur'an tentang pluralitas maupun tentang klaim kebenaran dalam suatu agama.
Setelah membaca beberapa literature, maka bagi penulis tema persoalan paham pluralisme agama merupakan persoalan yang sangat mendasar untuk diangkat karena persoalan ini sudah masuk pada wilayah yang sangat sensitive yakni persoalan teologi dan syari'ah.
Mengingat begitu pentingnya persoalan paham pluralisme agama-budaya ini, maka makalah ini mencoba untuk mendiskripsikan tentang term pluralisme agama, sejarah gagasan lahirnya pluralisme agama, bagaimana paham pluralisme agama dilihat dari kacamata Islam, kekhawatiran-kekhawatiran terhadap paham pluralisme agama berikut fatwa MUI tentang paham pluralisme agama, dan sajian tentang argumentasi-argumentasi tentang pluralisme agama serta pandangan penulis tentang pluralisme agama.
b. Rumusan masalah
Dalam Uraian diatas dapat disimpulkan beberapa masalah:
a. Bagaimana istilah tentang paham Pluralisme Agama?
b. Bagaimana Sejarah Gagasan Pluralisme Agama?
c. Bagaimana tren Pluralisme Agama dan Dasar-Dasarnya?
d. Bagaimana Islam Dan Pluralitas Agama-Budaya?
e. Bagaimana Kekhawatiran terhadap Paham Pluraisme Agama?
f. Bagaimana Pro dan Kontra tentang Pluralisme Agama?
g. Bagaimana Pendapat Penulis dalam hal Pluralisme Agama?
PEMBAHASAN
A. Istilah Tentang Paham Pluralisme Agama
Secara etimologi, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu "pluralisme" dan "agama". Dalam bahasa Arab diterjemahkan "al-ta'addudiyyah al-diniyyah" dan dalam bahasa Inggris "religious pluralism". Oleh karena istilah pluralisme agama berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa tersebut. Pluralism berarti "jama'" atau lebih dari satu. Pluralism dalam bahasa Inggris menurut Anis Malik Thoha (2005: 11) mempunyai tiga pengertian. Pertama, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis; berarti system pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu. Sedangkan ketiga, pengertian sosio-politis: adalah suatu system yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat kerakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.
Adapun tentang agama para ahli sosiologi dan antropologi cenderung mendefinisikan agama dari sudut fungsi sosialnya-yaitu suatu system kehidupan yang mengikat manusia dalam satuan-sataun atau kelompok-kelompok sosial. Sedangkan kebanyakan pakar teologi, fenomenologi dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansinya yang sangat asasi-yaitu sesuatu yang sakral.
Dari definisi diatas, maka dapat di tarik suatu pengertian bahwa "pluralitas agama" adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masiang-masing agama..
Namun dari segi konteks dimana "plurlisme agama' sering digunakan dalam studi-studi dan wacana sosio-ilmiah pada era modern ini, memiliki definisi yang berbeda. John Hick, yang dikutip Anis Malik Thoha misalnya menyatakan : "…pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang, dan secara bertepatan merupakan respon real atau Yang Maha Agung dari dalam pranata cultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transpormasi wujud manusia dari pemusatan-diri menuju pemusatan hakiki terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranata cultural manusia tersebut dan terjadi, sejauh yang dapat diamati, sampai pada batas yang sama". Dengan kata lain, Hick menurut Anis menegaskan sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain.
Majelis Ulama Indonesia mendefiniskan Pluralisme Agama sebagai : "Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga".
Lebih lanjut Nurchalish Madjid yang dikutip Adian Husaini, dalam majalah Media Dakwah Edisi No. 358 tahun 2005 pluralisme agama adalah istilah khas dalam teologi. Dia juga menyatakan bahwa ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil, yaitu pertama, sikap ekslusif dalam melihat agama lain (agama-agama yang lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya; kedua, sikap inklusif (Agama-agama lain adalah bentuk inplisit agama kita); ketiga sikap pluralis yang biasa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya " Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama", "Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah". Atau ' Setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran".
Komarudin Hidayat dalam Andito yang dikutif Atang Abdul Hakim dan Jaih Mobarak mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan salah satu dari tipe sikap keberagamaan yang secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas, masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat missionaris atau dakwah diangap tidak relevan.
B. Sejarah Gagasan Pluralisme Agama
Untuk memahami pluralisme agama, perlu ditelusuri sejarahnya, paling kurang sejak awal abad ke-20 . Ketika itu seorang teolog Kristen Jerman bernama Ernst Troeltsch mengungkapkan perlunya bersikap pluralis ditengah berkembangnya konplik internal agama Kristen maupun antar agama. Dalam artikelnya berjudul " The Place of Chritianity among the Word Relegions", ia menyatakan, umat Kristiani tidak berhak mengklaim paling benar sendiri. Pendapat senanda banyak dilontarkan sejumlah pemikir dan teolog Kristen antara lain, seperti William E. Hocking dan sejarawan terkenal Arnpld Toynbee. Oleh karena itu gerakan ini dapat dikatakan sebagai "liberalisasi agama Kristen" yang telah dirintis dan diasaskan oleh tokoh Protestan liberal Friedrich Schleiremacher pada sekitar abad pertengahan ke-19 lewat pergerakannya yang dikenal dengan "Liberal Protestantism". Konplik internal Kristen yang hebat ketika itu sampai mendorong Presiden AS, Grover Cleveland, turun tangan untuk mengakhiri perang antar aliran tersebut. Pada awal-awal abad ke-20 juga mulai bermunculan bermacam-macam aliran fundamentalis Kristen di Amerika Serikat. Jadi selain konplik antar aliran Kristen, ternyata faktor politik juga sangat erat dengan latar belakang gagasan ini.
Sebagai sebuah bentuk liberalisasi agama, Pluralisme Agama adalah respon teologis terhadap political pluralism (baca : liberalisasi politik) yang telah cukup lama digulirkan (sebagai wacana) oleh para peletak dasar-dasar demokrasi pada awal dan yang secara nyata dipraktikan oleh Amerika Serikat. Kecendrungan umum dunia Barat pada waktu itu telah berusaha menuju modernisasi di segala bidang. Dan salah satu ciri dari modern adalah demokrasi, globalisasi dan HAM. Maka, dari sinilah lahir political pluralism. Jika dilihat dari konteks itu, maka Relegious Pluralism pada hakikatnya adalah gerakan politik par excellen dan bukan gerakan agama. Setiap manusia dipandang sama " by virtue of being human", tidak ada ras, suku, angsa atau agama yang berhak mengklaim bahwa dirinya paling unggul.
Menurut Anis Malik Thoha, wacana pluralisme lahir dari rahim paham "liberalisme". Maka tidaklah aneh jika kemudian gagasan pluralisme agama itu sendiri muncul dan hadir dalam kemasan "pluralisme politik "political liberalism". Jelas, faham "liberalisme" tidak lebih merupakan respon politis terhadap kondisi sosial masyarakat Kristen Eropa yang plural dengan keragaman sekte, kelompok dan mazhab. Namun kondisi pluralistik semacam ini masih senantiasa terbatas dalam masyarakat Kristen Eropa untuk sekian lama, baru kemudian pada abad ke -20 berkembang hingga mencakup komunitas-komunitas lain di dunia.
Dengan demikian menurut Anis Malik Thoha dapat disimpulkan bahwa gagasan pluralisme agama sebenarnya merupakan upaya peletakan landasan teoritis dalam teologi Kristen untuk berinteraksi secara toleran dengan agama lain. Pada dataran ini, gagasan plualisme agama bisa dilihat sebagai salah satu elemen gerakan reformasi pemikiran atau liberalisasi agama yang dilancarkan oleh Gereja Kristen pada abad kesembilan belas, dalam gerakan yang kemudian dikenal dengan "Liberal Protestantism" yang dipelopori Friedrich Schleiremacher.
Lebih lanjut menurut Adian Husaini, bahwa paham pluralisme merupakan bagian dari ajaran pokok Islam Liberal. Dalam Disertasi di Monash University Australia, Greg Barton menjelaskan beberapa prinsif gagasan Islam liberal yang dikembangkan di Indonesia : (1) pentingnya kontekstual ijtihad, (b) komitmen terhadap rasionalitas dan pembaharuan, (c) penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama, (d) pemisahan agama dari partai politik dan adanya posisi non sektarian negara. Menurutnya ada 4 tokoh Liberal di Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid, Nuchalis Madjid (alm), Ahmad Wahib, dan Johan Efendi. Lebih lanjut ia mengatakan ada beberapa pokok ajaran liberal, yaitu : (1) menghancurkan ajaran Islam dengan menyebarkan paham pluralisme Agama, (2) meruntuhkan bangunan syariat Islam dengan program "kontektualisasi ijtihad" dan penggunaan metodologi interpretasi hermeunetika terhadap al-qur'an, (3) membongkar konsep al-Qur'an sebagai wahyu Allah, lafdzon wa ma'nan minallah yang suci dari kesalahan, (4) membongkar konsep-konsep dasar Islam seperti makna iman, kufur, murtad, islam dan sebagainya, (5) meruntuhkan otoritas ulama dalam pemahaman Islam dan (6) mendukung kerusakan akhlak, dengan berpegang kepada paham liberalisme dan relativisme moral.
C. Tren Pluralisme Agama dan Dasar-Dasarnya
Menurut Anis Malik Thoha, dalam bukunya Tren Pluralisme: Tinjauan Kritis, mengatakan bahwa tren-tren pluralisme agama secara umum dapat diklasifikasi kedalam empat kategori: Humanisme Sekuler, Teologi Global, Sinkritisme dan Hikmah Abadi.
1. Humanisme Sekuler
Humanisme sekuler adalah suatu system etika (ethical system) yang mengukuhkan dan mengagungkan nilai-nilai humanis, seperti toleransi, kasih sayang, kehormatan tanpa adanya ketergantungan pada akidah-akidah dan ajaran-ajaran agama.
Ciri dari 'Humanisme Sekuler ini adalah "antroposentris", yakni menganggap manusia sebagai hakikat sentral kosmos atau menempatkannya dititik sentral. Pemikiran ini merupakan kebangkitan kembali secara sadar pemikiran relativisme Protagoras, yang ditafsirkan bahwa setiap manusia standard dan ukuran segala sesuatu. Apabila terjadi perbedaan opini diantara mereka dalam suatu masalah , maka tidak ada apa yang disebut "kebenaran obyektif', sehingga tidak boleh dikatakan yang satu benar dan yang lain salah". Diantara tokoh yang mengusung konsep ini antara lain adalah F.C.S Schiller (1863-1937), Bertrand Russel. August Comte (1798-1857)
2. Teologi Global
Pengaruh "globalisasi" luar biasa dahsyat dan komplek dalam mengubah kehidupan manusia dengan segala aspeknya diluar apa yang dibayangkan sebelumnya. Ia telah menyebabkan luntur, dan bahkan lenyapnya jati diri dan nilai-nilai suatu kultur atau budaya. Globalisasi juga telah mempengaruhi secara nyata dan sangat signifikan munculnya gagasan-gagasan dan wacana-wacana teologis baru yang sangat radikal, yang intinya menganjurkan bahwa tidak perlu bersikap resisten dan menentang globalisasi dan globalisme yang sudah nyata-nyata tak mungkin dihindari. Manusia harus mengubah dan merombak pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan agama tradisional agar seirama dengan semangat zaman dan nilai-nilainya yang diyakini "universal".
Berdasarkan perkembangan global ini menurut John Hick memprediksi bahwa secara gradual akan terjadi proses konvergensi cara-cara beragama dimasa yang akan dating, sehingga pada suatu ketika agama-agama ini akan lebih menyerupai sekte yang beragam dalam Kristen di Amerika Utara dan Eropa saat ini daripada merupakan entitas-entitas yang ekslusif secara radikal.
Wacana atau pemikiran keagamaan lintar kultur ini, menurut Hick yang dikutip Anis harus dibungkus dalam kemasan yang ia sebut global theology.
3. Singkritisme
Tren sinkritisme adalah suatu kecendrungan pemikiran yang berusaha mencampur dan merekonsiliasi berbagai unsur yang berbeda-beda (bahkan mungkin bertolak-belakang) yang diseleksi dari berbagai agama dan tradisi, dalam suatu wadah tertentu atau dalam salah satu agama yang ada (berwujud suatu aliran baru). Gagasan ini antara lain diusung oleh Friedrich Heiler dan Arnold Toynbee.
Dalam sebuah konfrensi Asosiasi Sejarah Agama Internasional di Tokyo pada bulan September 1958, ia melontarkan gagasan bahwa "mewujudkan persatuan seluruh agama" merupakan satu tugas penting Ilmu Perbandingan Agama. Selanjutnya Arnold Toynbee menyatakan dalam salah satu bab bukunya An Historian's Approach to Relegion "Misi agama-agama besar tidaklah kompetitif, melainkan komplementer atau saling melengkapi. Kita bisa meyakini agama kita sendiri tanpa harus menganggapnya sebagai satu-satunya wadah kebenaran (truth). Kita bisa mencintainya tanpa harus merasakan bahwa ia satu-satunya jalan keselamatan. Hal 102
4. Hikmah Abadi (Shophia Perennis)
Tema utama Himah Abadi adalah "hakikat esoteric" yang merupakan asas dan esensi segala sesuatu yang wujud dan yang terekspresikan dalam bentuk "hakikat-hakikat exsoteric" dengan bahasa yang berbeda. Hakikat yang pertama adalah "hakikat transcendent" yang tunggal, sementara yang kedua adalah 'hakikat relegius" yang merupakan manifestasi eksternal yang beragam dan saling berlawanan dari hakikat transcendent tadi. Cara pandang ini kemudian menjadi pakem Hikmah Abadi dalam memandang segala realitas pluralitas agama. Dengan kata lain bahwa agama terdiri dari dua hakikat atau dua realitas, yakni esoteric dan exsoteric (esensi dan bentuk) Dua hakikat ini dipisah antara keduanya oleh suatu garis horizontal; dan bukan pertikal, sehingga memisahkan antara yang satu dengan yang lain (Hindu-Budha-Kristen-Islam dan sebagainya). Yang berada di atas garis adalah hakikat bathiniyah (esoteric) dan yang berada di bawah adalah hakikat lahiriyah (exsoteric). Meskipun secara lahiriyah agama berbeda-beda tetapi secara bathiniyah semua agama menuju pada yang satu yakni Tuhan. Tokoh yang mengusung tren ini adalah Frithjof Schuon dan Sayyed Hosein Nasr. Nasr sebagaimana yang dikutip Anis berpendapat : " memeluk atau mengimani agama apapun, kemudian mengamalkan ajaran-ajarannya secara sempurna berarti memeluk dan mengimani semua agama,…" hal. 120
D. Islam Dan Pluralitas Agama-Budaya
Al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah [2]: 148), mengakui masyarakat terdiri berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu kecurigaan tentang Islam yang anti plural, sangatlah tidak beralasan dari segi idiologis. Bila setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam al-Qur'an, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan, dan konplik baik intern maupun antar agama selama mereka tidak saling memaksakan.
Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebebasan untuk meyakini agama yang dipilihnya dan beribadat menurut keyakinan tersebut. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang penerimaan petunjuk atau agama Allah. Penerimaan terhadap sebuah keyakinan agama adalah pilihan bebas yang bersifat personal. Barang siapa yang sesat berarti ia menyesatkan dirinya sendiri (QS. al-Isra’[17]:15). Orang yang mendapat petunjuk yang benar tidak akan ada yang menyesatkannya (QS. al-Zumar [39]: 37) dan orang yang sesat dari jalan yang benar tidak akan ada yang dapat menunjukinya selain Allah (Qs. al-Zumar [39]: 9). Selain prinsip tidak ada paksaan dalam agama (QS al-Baqarah [2]: 256), juga dikenal prinsif "untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku". (QS al-Kafirun [109]: 6). Sungguhpun demikian, manusia diminta untuk menegakan agama fithrah (QS al-Rum [30]: 30). Fithrah adalah ciptaan dan agama adalah ciptaan Allah. Dua ciptaan dari Maha Pencipta yang sama, yaitu manusia dan agama, tidak mungkin melahirkan kontradiktif. Karena itu, opsi yang terbaik adalah memilih agama ciptaan Allah. Intinya sama sepanjang sejarah, yang dibawa oleh para Nabi/Rasul dan disempurnakan dengan kedatangan Nabi/Rasul terakhir, Muhammad Saw.
Pluralitas adalah merupakan "hukum ilahi dan "sunnah" ilahiyah yang abadi disemua bidang kehidupan, sehinga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama semua makhluk Allah bahkan manusia, macamnya, afialiasinya, dan tingkat prestasi (performance) dalam melaksanakan kewajibannya . Allah berfirman dalam surat al-Hujurat [ 47 ] ayat 13 :
يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبا الى لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير
Artinya: " Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."
Ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan fakta diatas secara jelas menerangkan, pluralisme merupakan realitas yang mewujud dan tidak mungkin dipungkiri. Yaitu suatu hakikat perbedan dan keragaman yang muncul semata karena memang adanya kehususan dan karakterstik yang diciptakan Allah dalam setiap ciptaan-Nya. Dan pluralitas yang menyangkut agama, yaitu suatu topik yang sedang kita bicarakan, adalah berarti pengakuan akan eksistensi agama-agama yang berbeda dan beragam dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya, dan menerima ke-"lain"-an yang lain beserta hak untuk berbeda alam beragama dan berkeyakinan.
Konsep dan pemahaman pluralitas seperti inilah yang di dukung oleh teks wahyu, akal dan kenyataan. Teks-teks wahyu yang dirujuk seperti dalam surat Huud: [11]: 118-119 dan al-Maaidah [5]: 48, menegaskan bahwa perbedaan dan keragaman bangsa-bangsa, syariat dan filsafah hidup memang dikehendaki oleh Allah swt. Inilah yang pertama. Kedua, ayat al-Qur'an yang menggambarkan bahwa Allah Swt mengutus serangkaian nabi dan rasul kepada manusia sepanjang zaman, dengan membawa akidah Islamiyah yang benar dan agama yang suci (hanif) antara lain seperti Nabi Nuh a.s (Q.S. Yunus [10 ]: 71), Nabi Ibrahim dan cucu-cucunya (Q.S. al-Baqarah [2]: 128), Nabi Yusuf (Q.S. Yunus [ 10 ]:101), Nabi Musa (Q.S. Yunus [10]: 48), Nabi Sulaiman (Q.S. an-Naml [ 27 ]: 44) dan nabi-nabi Bani Israil (Q.S. al-Mâidah [5]: 44), Ali Imran [3]:52}. Jika memang tidak ada perbedaan hakiki antara agama-agama tentu saja pengutusan ini tidak ada artinya atau sia-sia, dan ini adalah hal yang mustahil bagi Allah. Ketiga, Ayat-ayat al-Qur'an yang di dalamnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengajak ahli kitab (kaum Yahudi dan Nasrani) dan para penyembah berhala semua agar masuk Islam (Q.S. Ali Imran [3]: 20 dan 64). Allah berfirman
فان حاجوك فقل اسلمت وجهى لله و من اتبعن و قل للذين اوتوا الكتاب و الاميين ء اسلمتم فان اسلموا فقداهتدوا و ان تولو ا فاءنما عليك البلغ و الله بصير بالعباد (ال عمران : 20)
Artinya : "Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah, :Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikain pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi al-Kitab dan kepada orang-orang yang ummi, "Apakah kamu (mau) masuk Islam?". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan(ayat-ayat Allah). Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya.
Ini menunjukan perbedaan yang substansial antara Islam dan agama-agama lain. Keempat, ayat-ayat dalam surat al-Kâfirûn [109]: 1-7, dimana Allah Swt memerintahkan Nabi-Nya untuk mencuci tangan (barâ'ah) dari agama orang kafir dan musyrik Quraisy. Hal ini kalau tidak ada perbedaan tentu Rasulullah tidak mungkin berbuat demikian. Kelima, ayat-ayat al-Qur'an yang menceritakan saling lempar klaim-klaim kebenaran (truth claim) antara kaum Yahudi dan Nasrani, bahwa klaim-klaim tersebut hanyalah angan-angan kosong, dan bahwa yang haq hanyalah Islam Jadi sangat jelas ada perbedaan hakiki dan mendasar antar agama terutama Islam, Yahudi dan Nasrani.
Selanjutnya menurut logika akal sehat, bahwa tidak mungkin dibayangkan adanya pluralitas atau keberagamaan antara dua hal, kecuali jika masing-masing dari kedunya memiliki karakteristik khusus yang membedakan dirinya dari yang lain. Tanpa itu keragaman tidak akan wujud, dan yang wujud adalah keseragaman (uniformity). Demikian juga dalam hal agama-agama, tidak mungkin dibayangkan adanya agama-agama yang berbeda-beda dan beragam kecuali jika memang diantara yang satu dengan yang lain benar-benar ada perbedaan, yakni masing-masing mempunyai ciri atau karakteristik yang khusus yang membedakan dirinya dari yang lain..
Dari segi kenyataan praktis historis, kita saksikan sejarah masyarakat-masyarakat manusia, dulu maupun kini, penuh berbagai macam peperangan dan konplik berdarah yang sering diwarnai agama, antar kelompok, suku atau bangsa. Kita masih menyaksiakan pertikaian-pertikaian agama berdarah di Palestina, Kashmir, India, Filifina dan sebagainya. Belum lagi perang peradaban yang tidak kalah dahsyatnya dengan pertikaian agama, yaitu perang antar peradaban Islam disatu pihak dengan peradaban Kristen yang didukung sekularisme dipihak lain. Hal ini tentu saja menunjkan secara gambling adanya perbedaan mendasar antar agama-agama.
E. Kekhawatiran terhadap Paham Pluraisme Agama
Paham pluralisme sekurang-kurangnya memiliki dua aliran yang berbeda tapi ujungnya sama : aliran kesatuan trasenden agama-agama (transcendent unity of religion) dan teologi global (global theology). Yang pertama lebih merupakan protes terhadap arus globalisasi, sedangkan yang kedua adalah kepanjangan tangan dan bahkan pendukung gerakan globalisasi, dan paham yang kedua inilah yang kini ujung tomba gerakan weternisasi.
Karena pluralisme ini sejalan dengan agenda globalisasi, iapun masuk kedalam wacana keagamaan agama-agama termasuk Islam. Ketika paham ini masuk kedalam pemikiran keagamaan Islam, respon yang muncul hanyalah adopsi ataupun modifikasi dalam takaran yang minimal dan lebih cendrung menjustifkasi. Akhirnya yang terjadi justru peleburan nilai-nilai dan doktrin-doktrin keagamaan Islam kedalam arus pemikiran moderenisasi dan globalisasi. Caranya adalah dengan memaknai kembali konsep Ahlul Kitab dengan pendekatan Barat. Jika perlu makna itu di dekonstruksikan dengan menggunakan ilmu-ilmu Barat modern. Inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Muhammad Arkoun. Ia mengusulkan misalnya agar pemahaman Islam yang dianggap ortodoks ditinjau kembali dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial historis Barat. Dan dalam kaitannya dengan pluralisme agama ia mencanangkan agar makna Ahlul Kitab itu didekonstruksikan agar lebih kontekstual. Disitu ayat-ayat tentang Ahlul Kitab dijadikan alat justifikasi, meskipun terkadang dieksploitir tanpa memperhatikan konteks histories dan metodologi tafsir standar. Mindset seperti ini jelas sekali telah terhegemoni oleh pemikiran Barat. Inti doktrinnya adalah untuk menghilangkan sifat ekslusif umat beragama, khususnya Islam. Artinya dengan paham ini umat Islam diharapkan tidak lagi bersifat panatik, mempunyai sikap militansi, merasa benar sendiri dan menganggap agama lain salah. John Hick, tokoh pluralisme agama, diantara prinsip pluralisme agama menyatakan bahwa agama lain adalah sama-sama jalan yang benar menuju kebenaran yang sama (Other religions are equally valid ways to them same truth). Di Indonensia paham ini disebar luaskan oleh Sekolah Tinggi Teologi Kristen, dan diikuti oleh para cendikiawan muslim. Jadi pengembangan teologi pluralis itu sendiri sebenarnya merupakan pelaksanaan dari teori Samuel Zwemmer untuk melemahkan umat Islam, Dengan teologi semacam ini , umat Islam sudah terjebak untuk tidak meyakini kebenaran agamanya.
Dampak yang lebih kongkrit dan berbahaya dari paham pluralisme adalah diplokramirkannya praktek kawin beda agama. Untuk itu para cendikiawan muslim mencoba merobah konsep Ahlul Kitab dalam al-Qur'an dan al-Hadits, dengan memasukan semua agama adalah sama benarnya. Karena semua agama sama, maka muncullah hukum baru yang membolehkan wanita muslim kawin dengan laki-laki Kristen. Masalah kawin beda agama ini tercantum dalam "Universal Declaration of Human Right" pasal 16 ayat 1, yang berbunyi : "Pria dan wanita dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan, atau agama, memiliki hak untuk kawin dan membangun suatu keluarga. Mereka memiliki hak-hak sama perihal perkawinan, selama dalam perkawinan dan sesudah dibatalkannya perkawinan." Pasal ini sebenarnya telah ditolak oleh umat Islam melalui Memorandum Organisasi Konprensi Islam (OKI). Dalam memorandaum tersebut ditekankan perlunya "kesamaan agama" dalam perkawinan bagi muslimah, "Perkawinan tidak sah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, dengan tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesamaan agama bagi setiap muslimat". Oleh karena itu penerimaan paham pluralisme agama berarti penerimaan agama lain sebagai sama benarnya dengan Islam. Ironisnya gagasan ini mendapat sambutan yang positif dari sekelompok cendikiawan Muslim yang didukung oleh Universitas Paramadina. Buku yang berjudul Fiqih Lintas Agama yang diterbitkan oleh yayasan Paramadina adalah hasil dari pemikiran pluralisme agama yang disebarkan Barat. Islam mengakui adanya pluralitas agama (keberagamaan agama) tapi menolak ide pluralisme agama (kesatuan agama-agama)
Ada beberapa kelemahan mendasar dari paham Pluralisme Agama . Pertama, Kaum pluralis mengklaim bahwa pluralisme menjunjung tinggi dan mengajarkan toleransi, tetapi justru mereka sendiri tidak toleran karena menafikan "kebenaran ekslusif" sebuah agama. Mereka menafikan klaim "paling benar sendiri" dalam suatu agama, akan tetapi justru faktanya "kaum pluralis"lah yang mengklaim dirinya paling benar sendiri dalam membuat dan memahami statemen keagamaan (religion statement). Kedua, adanya "pemaksaan" nilai-nilai dan budaya barat (weternisasi), terhadap negara-negara dibelahan dunia Timur, dengan berbagai bentuk dan cara, dari embargo ekonomi sampai penggunaan senjata dan pengerahan militer secara besar-besaran seperti tengah menimpak Irak saat ini. Mereka merelatifkan Tuhan-Tuhan yang dianggap absolute oleh kelompok-kelompok lain. Namun disaat yang sama "secara tanpa sadar" mereka mengklaim bahwa Tuhan mereka sendiri yang absolute. Tuhan yang absolute menurut mereka namanya seperti yang diusulkan John Hick, adalah "The Real", yang secara kebetulan ia dapatkan padanan katanya dalam tradisi Islam sebagai "al-Haq". Tapi anehnya ia menolak "al-Haq" ini sebagai "The Real" dengan alasan bahwa "al-Haq" telah mengalami akulturasi konseptual dalam kultur dan tradisi tertentu, yaitu Islam.
Pluralisme tidak membenarkan penganut atau pemeluk agama lain untuk menjadi dirinya sendiri, atau mengekspresikan jati dirinya secara utuh, seperti mengenakan simbul-simbul keagamaan tradisional. Jadi wacana pluralisme sebenarnya merupakan upaya penyeragaman (uniformity) atau menyeragamkan segala perbedaan dan keberagamaan agama. Dan secara antologi ini jelas bertentangan dengan sunatullah yang pada gilirannya akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Gagasan penyamaan agama oleh sebagian kalangan kemudian dipopulerkan dengan istilah pluralisme agama yang dikembangkan sampai ke level operasional kehidupan sosial, seperti penghalalan perkawinan antar-agama dan sebagainya tidak terlalu tepat disandarkan pada ide Trancendent Unity of Relegion yang secara sistimatis dikembangkan oleh Fritchof Schuon. Dengan gagasan ini "Pluralisme Agama" itu, maka tidak boleh ada "truth claim", bahwa hanya satu agama saja yang benar. Dengan gagasan itu, maka masing-masing agama tidak boleh mengklaim memiliki kebenaran secara mutlak, karena masing-masing mempunyai metode, jalan atau bentuk untuk mencapai Tuhan. Trancendent of Unity sendiri berpendapat, bahwa semua agama esensinya semua dianggap sama saja, sebab agama-agama itu didasarkan kepada sumber yang sama, Yang Mutlak. Bentuknya bisa berbeda karena manfestasi yang berbeda ketika menanggapi yang mutlak. Tapi semua agama dapat bertemu pada level esoteris, kondisi internal atau batin, dan berbeda dalam bentuk lahirnya (eksoteris) saja. Jika dicermati, Pluralisme agama sebenarnya merupakan agama baru, dimana sebagai agama dia punya Tuhan sendiri, nabi dan kitab suci serta ritual sendiri, sebagaimana humanisme juga merupakan agama, dan Tuhannya adalah nlai-nilai kemanusiaan, seperti yang dikatakan August Comte. John Dewey mengatakan demokrasi adalah agama dan Tuhannya adalah nilai demokrasi.
Menyikapi perkembangan tren pluralisme agama akhir-akhir ini, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai institusi berkumpulnya para ulama dan cendekiawan muslim dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-7 di Jakarta, 24-29 Juli 2005, mengeluarkan 11 fatwa. Fatwa itu antara lain berkaitan dengan sesat dan haramnya ajaran Liberalisme, Pluralisme dan Sekularisme. Dalam kaitan dengan Liberalisme, Pluralisme dan Sekularisme Agama dalam ketentuan umumnya dinyatakan : Pertama, Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga". Kedua, Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara/daerah tertentu terdapat berbagai bentuk pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Ketiga, Liberalisme adalah memahami nas-nas agama (al-Qur'an dan Sunnah) dengan menggunakan akal dan pikiran yang bebas semata, hanya menerima doktrin agama yang sesuai dengan akal dan pikrian semata; Keempat, Sekularisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sementara hubungan dengan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka MUI mengeluarkan ketentuan hukum: pertama, Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam; kedua, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. ketiga, dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap ekslusif, dalam arti haram mencampur adukan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain; keempat, bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama) dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan agama ibadah, umat Islam bersikap inklusif dalam artian tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak merugikan.
F. Pro dan Kontra tentang Pluralisme Agama
Dari hasil bacaan beberapa literutur, penulis menemukan minimal para cendikiawan dan pemikir Islam terdapat perbedaan didalam menyikapi nilai-nilai Pluralisme. Perbedaan itu terletak pada definisi tentang Pluralisme Agama, kedua pada pemahaman teks ayat yang berkaitan dengan pluralitas agama dan pada truth klaim kebenaran agama.
1. Definisi pluralisme agama
Sebagaimana di paparkan pada bagian terdahulu, Nurchalis Madjid dikutip Adian Husaini, dalam majalah Media Dakwah Edisi No. 358 2005 menyatakan bahwa Pluralisme agama adalah istilah khas dalam teologi. Dia mengelompokan ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil, yaitu: Pertama, sikap ekslusif dalam melihat agama lain (agama-agama yang lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya. Kedua, sikap inklusif (Agama-agama lain adalah bentuk inplisit agama kita). Ketiga Sikap Pluralis yang bisa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya " Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama", "Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah". Atau ' setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran".
Sementara Komarudin Hidayat dalam Andito (ed.) yang dikutif Jaih Mobarak mengatakan bahwa Sikap Pluralisme Agama, yakni secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas, masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat missionaris atau dakwah dianggap tidak relevan; sedangkan Universalisme, yakni pandangan bahwa pada dasarnya semua agama satu dan sama. Hanya karena faktor historis-antropologis agama kemudian tampil dalam format plural. Di Indonensia nampaknya umat Islam masih didominasi pandangan ekslusivisme. Disisi yang lain Fatwa MUI mendefinisikan Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relative; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga". sehingga MUI secara tegas menyatakan bahwa paham pluralisme agama bertentangan dengan ajaran Islam.
Menurut Azumardi Azra dalam penyusunan fatwa, MUI terutama dalam mendefinisikan istilah Liberalisme dan Pluralisme seharusnya tidak hanya sekedar mencari pertimbangan kajian Fiqh, tetapi pertimbangan lain seperti pertimbangan sisi budaya, agama, dan lain-lain dalam konteks kebangsaan. Tetapi hemat penulis terlepas tepat atau tidaknya definisi MUI tentang Pluralisme agama sebagaimana diatas, justru pertimbangan tersebut telah memperhatikan aspek teologis, realitas, empiris dan sebagai tindakan prefentif agar tidak terjadi pengikisan akidah umat terutama mereka yang memiliki tarap pemahaman agama yang masih rendah.
2. Pemahaman Teks Ayat yang Berkaitan dengan Pluralitas Agama
Dalam hasil penelitian Syamsul Hidayat, disebutkan bahwa para pemikir Islam berbeda pendapat dalam melihat isyarat-isyarat al-Qur'an tentang pluralisme keagamaan, pandangan pertama, dan ini merupakan pandangan yang dominan dalam Islam dan juga dalam agama-agama lain yaitu mereka yang berangkat dari klaim kebenaran atas agamanya sendiri, sementara agama orang lain adalah agama yang salah dan sesat. . Alasan yang memiliki pandangan yang pertama ini menurut hasil penelitian tersebut adalah bahwa isyarat al-Qur'an tentang pluralitas keagamaan dan adanya larangan pemaksaan dalam memasuki agama, adalah justru untuk menunjukan kebenaran Islam diatas agama-agama yang lain. Meski demikian Islam mengakui, bahkan menghormati kebenaran agama-agama tersebut. Beberapa ayat yang menjadi dasar rujukan pandangan pertama ini adalah: Al-Qur'an hanya memerintahkan mengajak mereka kepada akidah Islam dengan hikmah (Q.S. An-Nahl [16]:125) tanpa paksaan (Q.S. al-Baqarah [2]: 256). Dan sekalipun orang-orang non muslim itu tetap kepada akidah mereka, hak-hak mereka dijamin oleh hukum syari'ah yang diterapkan secara sama sehingga seluruh warga bersama kedudukannya dihadapan hukum syara.
Menurut Roem Rowi yang dikutif Hidayat, tidak dipaksanya manusia untuk kembali bersatu dalam agama yang satu yakni Islam dkarenakan dua hal : Pertama, karena agama adalah keyakinan yang akan memberikan ketenangan dan kepuasan batin dan bahkan sebaliknya akan melahirkan sifat kemunafikan yang amat dibenci oleh Allah. Kedua, karena telah nyata jalan menuju kebenaran, sebagaimana jelasnya jalan menuju kesesatan, sementara manusia telah dilengkapi dengan perangkat akal. (QS. Ali –Imran [3]: 85), "Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama) itu darinya (fala yuqbalu minh), dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi,"
Pandangan kedua, kelompok pemikir yang melihat bahwa isyarat al-Qur'an akan pluralisme keagamaan tersebut, tidak hanya menunjukan kebenaran Islam, selama esensi keberagamaan, yakni penyerahan diri secara total kepada Tuhan menjadi pandangan hidupnya. Dalam hal ini Ulil Absar Abdalla, mengatakan "Semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran. "Dengan tanpa rasa sungkan dan kikuk, saya mengatakan semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu (pen: sesuai dengan yang dpahami dan telah berjalan selama ini), jalan panjang menuju yang maha besar. Semua agama dengan demikian adalah benar, dengan variasi tingkat dan kadar kedalaman yang berbeda-beda dalam menghayati jalan relegusitas itu. Semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama: yaitu keluarga pencinta jalan menuju kebenaran." Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non muslim, sudah tidak relevan lagi.
Amin Abdullah dalam bukunya "Al-Qur'an Pluralisme"(1997) yang dikutif Hidayat menegaskan : Secara dialektis dan hermeneutika, al-Qur'an memberikan tawaran yang bersifat terapis dari kecendrungan umat beragama yang selalu ingin menuntut truth claim, secara sepihak. Al-qur'an memberikan jawaban yang sangat tegas terhadap pernyataan-pernyataan umat beragama yang bersifat ekslusif tersebut. (Seakan Al-Qur'an mengatakan), "Petunjuk bukanlah fungsi dari kaum-kaum tertentu, tetapi dari Allah dan manusia-manusia yang sholeh; tidak ada satu kaum pun dapat mengatakan (mengklaim) bahwa hanya merekalah yang telah diangkat Allah dan yang telah memperoleh petunjuk-petunjuk-Nya. Fazlur Rahman dalam bukunya Interpretion in the Qur'an yang dikutip oleh Alwi Shihab mengatakan bahwa ada beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukan kepada nilai pluralisme Islam dan menjadi dasar argumentasi pandangan kedua ini antara lain adalah : Al Hujarat (49) ayat 13, " Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah menciptakan makhluknya, laki-laki dan perempuan, dan menciptakan manusia berbangsa-bangsa, untuk menjalin hubungan yang baik. Kata ta'ârafû pada ayat ini maksudnya bukan hanya berinteraksi tetapi berinteraksi positif. Karena itu setiap hal yang baik dinamakan dengan ma'rûf. Jadi dijadikannya makhluk dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah dengan harapan bahwa satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi secara baik dan positif. Lalu dilanjutkan dengan ayat … inna akramakum 'indallahi atqâkum… maksudnya, bahwa interaksi positif itu sangat diharapkan menjadi prasyarat kedamaian dibumi ini., namun yang dinilai terbaik di sisi Allah adalah mereka itu yang betul-betul dekat kepada Allah.
Selanjutnya dalam Surat al-Ankabut (29) ayat 46 Allah menegaskan "Dan janganlah kemu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zolim diantara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.". Kemudian dalam surat al-Mâidah [5]: 48: "…Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu". Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Dia dapat menciptakan suatu bangsa atau satu umat, tetapi kenapa tidak?. Alasannya sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan ayat, yaitu liyabluwakum fii mâ âtâkum… untuk menguji dengan apa yang kalian terima dari tuntunan Allah. Apakah manusia akan konsisten atau menyimpang. Oleh karena Allah ingin melihat siapa yang konsisten dan siapa yang tidak/menyimpang, maka fastabiqul khairât, berlomba-lombalah untuk menunaikan kebaikan. Sebab semua akan kembali kepada Allah. Jadi dengan demikian yang dikehendaki Allah adalah pluralisme interaksi positif, saling menghormati . " Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat (Q.S. Hûd [11]: 118). Dalam ayat ini dapat dipahami kalau Tuhan mau, dengan gampang sekali akan menciptakan manusia semuanya dalam satu grup, monolitik dan satu agama, tetapi Allah tidak menghendaki hal tersebut. Tetapi justru Tuhan menunjukan kepada realita bahwa pada hakikatnya manusia itu berbeda. Ini kehendak Tuhan. "Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian serta beramal sholeh, mereka semua akan mendapat pahala dari Tuhan mereka dan tidak ada kuatir, tidak pula akan berselisih (QS. Al-Baqarah: 62)
Jadi jelas menurut pandangan kedua ini, bahwa nilai-nilai pluralisme dalam Islam dapat dijumpai dalam al-Qur'an. Hanya saja terkadang karena fanatisme manusia yang membawa dia bukan kepada khilaf , tetapi kepada syiqaq. Khilaf adalah perbedaan pendapat yang didasari atas saling hormat menghormati, sedangkan shiqâq adalah perbedaan pendapat yang membawa kepada pertikaian dan perselisihan. Menurut Quraish Shihab, kalaulah ayat ini dipahami oleh umat Islam sebagaimana bunyi harpiyahnya, dan diterima pula oleh para penganut agama lain, tanpa mengaitkan dengan teks-teks keagamaan yang lain niscaya absolutusme dalam keberagamaan niscaya akan berkurang dan akan pupus sama sekali.
Sebagai ideologi dan gerakan politik, pluralitas pernah diteladani oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah Saw berada di Madinah. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bukanlah upaya melegitimasi agama resmi saat itu dan bukan pula alat pemaksa agar orang-orang memeluk Islam seluruhnya. Dengan mengikuti prinsif universal keadilan ilahi saja, kita ketahui bersama bahwa perbedaan latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, budaya dan kesempatan seseorang, meniscayakan diferensiasi penerimaan konsep tentang Tuhan dan Agama. Dalam hal toleransi Nabi Muhammad pernah memberikan suri teladan yang sangat inspiring dihadapan para pengikutnya. Sejarah mencatat bahwa Nabi pernah dikucilkan dan bahkan diusir dari tanah tumpah daranya (Makkah). Beliau terpaksa hijrah ke Madinah untuk beberapa lama dan kemudian kembali ke Makkah. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah Islam Fathul Makkah. Dalam peristiwa yang penuh kemenangan ini, Nabi tidak mengambil langkah balas dendam kepada siapapun juga yang telah mengusirnya dahulu dari tanah kelahirannya " Antum Tulaqa (kamu sekalian bebas)". Peristiwa ini sangat memberikan inspirasi dan memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap penganut agama Islam dimanapun mereka berada dan Nabi telah memberikan contoh kongkrit dan sekaligus contoh pemahaman dan penghayatan pluralisme keagamaan yang amat riil dihadapan umatnya. Disini dimensi historisitas keteladanan Nabi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penghayatan beragama. Tanpa didahului polemik pergumulan filosofis-teologis, Nabi tidak menuntut "truth claim" atas nama dirinya maupun atas nama agama yang dianutnya. Dia mengambil sikap "agree in disagreement" . Dia tidak memaksakan agamanya untuk diterima oleh orang lain, tanpa kesadaran dari lubuk hatinya. Disitu nabi Muhammad SAW sangat mengakui eksistensi dan keberadaan agama-agama lain selain Islam.
Amin Abdullah berkomentar dalam perspektif Islam, dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang pluralistik secara relegius, sejak semula memang telah dibangun diatas landasan normatif historis sekaligus. Jika ada hambatan atau anomala-anomali disana sini, penyebab utamanya bukan karena inti ajaran Islam itu sendri yang bersifat intoleran dan ekslusif, tetapi lebih banyak ditentukan dan dikondisikan oleh situasi historis-ekonomis-politis yang melingkari komunitas umat Islam di berbagai tempat. Kompetisi untuk menguasai sumber–sumber ekonomi, kekuasaan politik, hegemoni kekuasaan, jauh lebih mewarnai ketidak-mesraan hubungan antar pemeluk agama dan bukannya oleh kandungan ajaran etika "agama" itu sendiri.
3. Truth Claim Kebenaran Agama.
Padangan yang sepakat adanya truth claim berpendapat bahwa sebagai penganut agama, manusia tidak dapat mengetepikan hubungan kitab suci dengan truth claim, Agama tanpa truth claim ibarat pohon tak berbuah. Tanpa adanya truth claim yang oleh Whitehead disebut dogma, atau Fazlur rahman disebut normatif (transcendent aspect), maka agama sebagai bentuk kehidupan (form of life) yang distinctive tak akan punya kekuatan simbolik yang menarik pengikutmya. Whitehead menyimpulkan bahwa baik dalam agama maupun ilmu pengetehuan, truth claim yang terbungkus dogma adalah sah. Dogma dalam agama merumuskan kebenaran pengalaman beragama, sedang dogma dalam ilmu pengetahuan mengungkap kebenaran pengamatan rasional .
Klaim kebenaran (truth –claim) bagi agama adalah sesuatu yang alami atau natural. Lebih dari itu ia merupakan esensi jati diri sebuah agama. Oleh karena itu solusi apapun yang dimaksud untuk menyelesaikan problem pluralitas klaim kebenaran yang saling bertentangan (conflicting truth claim) tidak boleh menggangu gugat keunikan dan eksklusivitas ini, baik dengan cara reduksi, distorsi atau relativisasi, apalagi dengan negasi. Sebab hal ini akan membunuh karakter atau jati diri agama itu sendiri. Islam dengan konsep Hanifisme-nya memberikan solusi teologis yang paling rasional dan humane. Sedangkan secara praktis fiqhiyyah, Islam memberikan pula, yaitu dengan konsep "plurality of laws" dimana setiap pemeluk agama menikmati pemerintahan "otonomi" sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan demikian, Islam telah memberikan "yang paling maksimal" kepada agama lain yang tidak ada bandingannya dalam sejarah. . Perbedaan mendasar antara teori-teori Islam dan pluralisme agama dalam hal pendekatan metodologis terhadap isu dan penomena pluralitas agama. Islam memandangnya sebagai hakikat ontologism yang genuine, yang tidak mungkin dinafikan atau dinihilkan, sementara teori-teori pluralis melihatnya sebagai keagamaan yang hanya terjadi pada level manifestasi eksternal yang superfisial dan oleh karenanya tidak hakiki atau tidak genuine,. Perbedan metodologis ini pada gilirannya akan mengiring pada perbedan dalam menentukan solusinya. Islam menawarkan solusi praktis sosiologis-oleh karenannya lebih bersifat fiqhiyah, sementara teori-teori pluralis memberikan solusi teologis efistimologis.
Kelompok yang tidak setuju, berpendapat bahwa klaim kebenaran dan eksklusifisme secara sepihak, dicela oleh Al-Qur'an (Al-Baqarah [2]: 113) sebaliknya al-Qur'an mengajarkan ingklusifitas dalam beragama (QS Ali Imran [3]: 84). Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa adanya perpecahan dan perbedan agama tersebut disebabkan oleh wahyu-wahyu Allah yang disampaikan oleh para nabi, yang ini merupakan sunah dan rahasia Allah. Al-Qur'an mengajarkan paham kemajemukan keagaman (religiousitas plurality). Ajaran itu tdak perlu diartikan sebagai secara langsung pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuk yang nyata sehari-hari (dalam hal ini bentuk-bentuk nyata keagamaan orang-orang muslimpun banyak yang tidak benar, karena secara prinsipil bertentangan dengan ajaran dasar kitab suci Al-Qur'an seperti sikap pengkultusan kepada sesama manusia dan makhluk lain (baik yang hidup maupun yang mati). Akan tetapi ajaran kemajemukan itu menandaskan pengertian dasar bahwa semua agama diberikan kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para penganut agama itu masing-masing baik secara pribadi/kelompok.
G. Pendapat Penulis dalam hal Pluralisme Agama
Dengan membaca dan menelaah tentang konsep paham pluralisme beserta argumentasi-argumentasi yang di kemukakan baik oleh yang pro maupun kontra pluralism, maka menurut penulis Islam sesungguhnya mengakui adanya pluralitas agama (keberagaman agama) dengan berbagai argumentasi ayat Qur'an diatas dan menolak ide pluralisme agama (kesatuan agama-agama)
Pluralisme agama (semua agama sama) bertentangan dengan ajaran Islam sebab dengan paham tersebut dakwah Islam menjadi terputus, syariah Islam terhapus, bahkan akidah Islam tergerus.
Mengakui kebenaran semua agama, adalah paham syirik, karena mencampuradukan yang hak dan yang bathil, dan menodai tawhid Islam. Paham seperti ini meremehkan ayat-ayat al-Qur'an yang mengkritik kepercayaan agama lain yang dinilai Islam telah menyimpang, seperti kepercayaan kaum Kristen bahwa "Allah mempunyai anak". Padahal Al-qur'an memandang serius penyimpangan yang dilakukan kaum Nasrani dalam pemahaman konsep Tuhan mereka. " hampir-hampir langit pecah karena itu dan bumi terbelah, dan gunung hancur lebur. Karena mereka menuduh al-Rahman mempunyai anak (Q.S. Maryam [19]: 90-91). Hal yang paling mendasar dan sangat bertentangan antara Islam dengan agama lain adalah Tuhan yang disembah berbeda dan tata cara penyembahannya pun berbeda hal inipun menafikan ayat Qur'an pada surat Ali Imran [3]:19, 20 dan 31 artinya : Sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah hanyalah Islam . Tiada berselisih orang-orang yang diberi al-Kitab (kitab-kitab yang diturunkan sebelum al-Qur'an) kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada) diantara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah, : Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikain pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi al-Kitab dan kepada orang-orang yang ummi, "Apakah kamu (mau) masuk Islam?". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan(ayat-ayat Allah). Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Di ayat lain (Q.S. al-Baqarah [2]: 256) Allah berfirman "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam); sesungguhnya telah jelasa jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taaguut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada bukhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
Dalam surat Ali Imran [3]: 85 Allah juga menegaskan dengan firman, " Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima (agama itu) daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".
Klaim kebenaran (truth claim) merupakan sesuatu yang wajar , sebab hal ini sangat erat kaitannya dengan keyakinan dan keistiqamahan dalam memeluk dan memegang teguh ajaran agama. Hal inipun dapat dilihat dari isyarat-isyarat al-Qur'an antara lain QS. Ali Imran [3]: 19, 20 dan 21 sebagaimana disebutkan diatas. Tetapi truth klaim menurut penulis bukan hanya sekedar sampai pada tataran konsep, akan tetapi akan lebih terlihat lagi ketika diwujudkan dalam kehidupan nyata. Lebih arif lagi manakala truth claim lebih bersifat kedalam sehingga tidak menimbulkan berbagai gesekan-gesekan ditengah-tengah masyarakat.
Mengenai adanya kritikan oleh pihak-pihak tertentu bahwa fatwa MUI kurang mempertimbangkan aspek keagamaan dan kebangsaan. menurut hemat penulis fatwa MUI tentang sesatnya paham Liberalisme, Pluralisme dan Sekularisme cukup argumentatif. Argumentasinya adalah ketika orang berpandangan bahwa semua agama adalah sama, maka orang akan bebas untuk keluar masuk agama sesuai dengan keinginan nafsunya tanpa memperhatikan rambu-rambu yang telah diatur dalam syari'at agama Islam seperti kebolehan untuk menjadi murtad. Penulis juga berasumsi bahwa ketika MUI mengeluarkan fatwa tersebut, merupakan salah satu langkah perpentif guna pembentengan akidah umat dari pengikisan akidah dan telah mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek teologis, sosiologis, budaya, politik dan syariat dalam Islam. Dalam lembaga MUI pun berkumpul 300 lebih para pemikir, cendikiawan, umara dan para ulama Islam yang diyakini oleh penulis mempunyai kredibilitas dan wawasan keagaman serta kebangsan yang luas. Lebih-lebih lagi paham ini telah ditolak dalam Konprensi Organisasi Islam Dunia. (OKI)
III. PENUTUP
Pluralitas termasuk pluralitas agama pada dasarnya merupakan sebuah realitas dalam kehidupan dunia. Al-Qur'an mengakui secara tegas adanya pluralitas (keberagamaan) dalam berbagai aspek kehidupan dengan berbagai argumentasi ayat al-Qur'an.
Terminologi pluralisme atau dalam bahasa Arabnya, "al-ta'addudiyyah", tidak dikenal secara popular dan tidak banyak dipakai dikalangan Islam kecuali sejak kurang lebih dua dekade terakhir abad ke 20 yang lalu, yaitu ketika terjadi perkembangan penting dalam kebijakan internasional Barat yang baru yang memasuki sebuah pase yang dijuluki Muhammad Imarah sebagai "marhalat al-ijtiyaah" (fase pembinasaan). Yaitu sebuah perkembangan dalam upaya Barat yang habis-habisan guna menjajakan ideology modernnya yang dianggap universal, seperti demokrasi, pluralisme, HAM dan pasar bebas dan mengekspornya untuk konsumsi luar guna berbagai kepentingan yang beragam. Tidak adanya terminology pluralitas dalam agama secara verbal dalam teks-teks suci, al-Qur'an maupun al-Sunnah serta kitab-kitab klasik, sama sekali tidak menunjukan tidak-adanya konsep atau teori tentang pluralitas agama dalam Islam. Hanya saja harus diakui, sebagian besar konsep atau teori ini tidak dituangkan atau dikupas dalam bentuk karya independent.
Gagasan Pluralisme Agama lahir dan muncul dari paham "liberalisme politik" dan merupakan upaya peletakan landasan teoritis dalam teologi Kristen sekaligus merupakan gerakan reformasi pemikrian liberalisasi agama yang dilancarkan oleh Gereja Kristen pada abd ke 19 dalam gerakan "Liberal Protestantism".
Teori-teori yang mendasari lahirnya paham Pluralisme agama dapat diklasifikasi dalam empat kategori yakni Humanisme Sekuler, Teologi Global, Sinkretisme dan Sophia Perennis.
Dalam hal pluralitas agama, Islam memberikan kebebasan untuk memilih dan meyakini serta beribadah menurut keyakinan masing-masing. Pemilihan sebuah keyakinan merupakan pilihan bebas yang bersifat personal. Meskipun demikian , manusia diminta untuk memilih dan menegakkan agama fitrah.
Meskipun Islam mengakui adanya pluralitas akan tetapi menolak ide pluralisme agama (kesatuan agama-agama). Toleransi dalam Islam tidak berarti pluralisme agama, saling menghargai dan menghormati antar penganut agama atau paham tidak berarti menganggap semua agama adalah sama lebih-lebih dengan mengatasnamakan Islam. Pada surat Ali-Imran [3]: 19 ini secara tidak langsung dapat dipahami bahwa klaim kebenaran pada dasarnya boleh-boleh saja.
Truth Claim masing-masing agama adalah sifat jiwa ke dalam, tidak menuntut pernyataan atau kenyataan di luar bagi yang tidak meyakininya dalam arti silahkan masing-masing untuk mengatakan bahwa agamanya yang paling benar tetapi menurut keyakinannya masing-masing.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim, Atang dan Jaih Mubarak, Metodologi Studi Islam, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000, Cet. III.
Abdul Helim (ed.), Teologi Islam Rasional, Apresiasi terhadap Wacana dan Praksis Harun Nasution, Jakarta: Ciputat Pers, 2001, Cet. I
Abdullah, M.Amin, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999, Cet. II
Barton, Greg. Gagasan Islam Liberal Di Indonesia Pemikiran Neomodernisme Nurchalis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad wahib dan Abdurrahman Wahid, Jakarta: kerjasama Paramadina, Yayasan Adikarya Ikapi, dan Ford Foundation , 1999.
Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Jumaaanatul 'Ali, 2004.
el-Ijtima: Jurnal Media Komunikasi Pengembangan Masyarakat Madani, LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 3.No. 2 Juli-Desember 2002
Hidayat, Syamsul. Studi Agama dalam Pandangan Al-Qur'an, (Hasil penelitian, 2001,)
Imarah, Muhammad. Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
Ismail, H. Faisal, Prof. DR. Pijar-Pijar Islam : Pergumulan Kultur dan Struktur, Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2002
Kahmad, H. Dadang, Sosiologi Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, Cet. II.
Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, Bandung: Mizan, 1994, Cet. VI
Mansur, Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Global Pustaka Utama, 2004, Cet. I
Madjid, Nurchalish. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tnetang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, Jakarta: Paramadina, 2004), Cet. IV
Majalah Media Dakwah, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, edisi No. 358 Sya'ban 1426 H- September 2005
Menjawab Tantangan Sekularisme dan Liberalisme Di Dunia Islam, Kumpulan Makalah Workshop Pemikiran Islam dan Pemikiran Barat Putaran V di Pasuruan , 45 April 2005
Nata, H. Abuddin, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Raja Grafindu Persada, 1998, Cet. I
Saifuddin, Upaya Mempertemukan Realitas Dalam Pluralitas Sosial Budaya, Jurnal Suhuf , No.01 tahun XII, 2000,
Sururin (ed.) Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak, Bandung: Nuansa, 2005, Cet. I
Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1998, Cet. VIII.
----------, Membumikan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1999, Cet. XX.
Shihab, Umar, Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an, Jakarta: Penamadani, 2004, Cet. II
Sudjana, Nana. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiyah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003, Cet. VII
Syafi'i Ma'arif, Ahmad. Al Qur'an, Realitas Sosial dan Lombo Sejarah, Bandung: Pustaka, 1985.
Thoha, Malik, Anis, Tren Pluralisme Agama, Tinjauan kritis, Jakarta, Perspektif, 2005, cet. I.
_______________________________________
1Pluralitas adalah sebagai "menerima perbedaan" atau menerima perbedaan yang banyak". Dalam konteks pengunaan kata pluralitas pada makalah ini penulis mengartikannya sebagai keberagaman termasuk keberagaman agama.
2. Saifuddin, Upaya Mempertemukan Realitas Dalam Pluralitas Sosial Budaya, Jurnal Suhuf , No.01 Tahun XII, 2000, p.70
3. Anis Malik Thoha, Wacana Kebenaran Agama Dalam perspektif Islam (Telaah Kritis Gaga san Pluralistik Agama, Makalah Workshop Pemikiran Islam dan pemikiran Barat, Pasuruan 4-5 April 2005, p.60
4. Ibid., p. 65.
5. Terminologi pluralisme atau dalam bahasa Arabnya, "al-ta'addudiyyah", tidak dikenal secara popular dan tidak banyak dipakai dikalangan Islam kecuali sejak kurang lebih dua dekade terakhir abad ke 20 yang lalu, yaitu ketika terjadi perkembangan penting dalam kebijakan internasional Barat yang baru yang memasuki sebuah pase yang dijuluki Muhammad Imarah sebagai "marhalat al-ijtiyaah" (fase pembinasaan). Yaitu sebuah perkembangan yang prinsipnya tergurat dan tergambar jelas dalam upaya Barat yang habis-habisan guna menjajakan ideology modernnya yang daingap universal, seperti demokrasi, pluralisme, HAM dan pasar bebas dan mengekspornya untuk konsumsi luar guna berbagai kepentingan yang beragam. Lihat : Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis, Jakarta: Perspektif, 2005, p.180.
6. Pluraisme berasal dari kata "plural" yang berarti banyak atau berbilang atau "bentuk kata yang digunakan untuk menunjukan lebih daripada satu" (form of word used with reference to more than one) Pluralisme dalam filsafat adalah pandangan yang melihat dunia terdiri dari banyak makhluk. Istilah ini sering dilawankan dengan monotheisme yang menekankan kesatuan dalam banyak hal atau dualisme yang melihat dunia terdiri dari dua hal yang berbeda. Monoisme terbagi kepada physica monoism yang terwujud dalam filsafat materialisme bahwa seluruh alam adalah benda dan mental monoism atau idealisme yang menyatakan bahwa alam seluruhnya adalah gagasan atau idea. Pada dualisme, segala sesuatu dilihat sebagai dua. Filsafat Zoroaster misalnya, melihat duania terbagai kepada gelap dan terang, dan Descartes mempertentangkan antara pikiran (mind) dan benda (mater). Pada Pluralisme, segala hal dilihat sebagai banyak. Lihat : A.S. Hornby et.al., The Advanced Learner's Dictionary of Current English (Oxfort : Oxford University Press, 1972), hal. 744 dalam Riyal Ka'bah, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam, Bingkai gagasan yang berserak, (Ed.) Suruin, Bandung : Penerbit Nuansa, 2005, p.68.
7Ibid., p. 12-14.
8. Anis Malik Thoha, Wacana…., op.cit., p. 15.
9Lihat Fatwa MUI dalam majalah Media Dakwah No. 358 Ed. Sya'ban 1426 H/September 2005, p. 49.
10. Adian Husaini, majalah Media Dakwah, Jakarta : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2005, Edisi No. 358, p.45.
11. Atang Abdul Hakim, dan Jaih Mobarok, Metodologi Studi Islam, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000, Cet. 3, hal. 6-7.
12. Paham pluralisme agama menurut Frans Magnis Suseno, dalam bukunya "Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk", Jakarta: Obor, 2004 yang dikutip Adian Husaini Ditolak gereja Katholik. Pad tahun 2001, Vatikan menerbitkan penjelasan "Dominus Yesus". Dalam penejlasan ini disamping menolak paham pluralisme agama, juga menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantar keselamatan Ilahi dan tidak ada orang yang bisa ke Bapak kecuali Yesus. Lihat tulisan Adian Husaini " Islam Liberal Paska Fatwa MUI, dalam majalah Media Dakwah, Edisi No. 358 Sya'ban 1426 H-September 2005, p.47.
13. Anas Malik Toha, Wacana…., op.cit., p.50.
14. Ibid., p. 50
15. Ibid., p. 51
16. Lihat, Greg Barton, Gagasan Islam Liberal Di Indonesia Pemikiran Neomodernisme Nurchalis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad wahib dan Abdurrahman Wahid, (Jakarta : kerjasama Paramadina, Yayasan Adikarya Ikapi, dan Ford Foundation , 1999)
17.Adian Husaini, op.cit., p. 44
18. Ans Malik Thoha, Tren …, p. 49-108
19 Rifyal Ka'bah, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam, (ed). Sururin, Bandung: Nuans, 2005, p. 69-70.
20Lihat, misalnya surat Yaasiin [56]: 36, al-Zukhruf [43]: 13, al-Zaariyat [51]: 49; al-Fatir[35]: 27-28
21Perbedaan itu terletak pada 2 aspek yakni yang disembah dan tata cara penyembahan. Lihat Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 30;
22. Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata. "Sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang beragama (Yahudi dan Nasrani). "Demikain itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, "Tunjuknlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Q.S. al-Baqarah [2}: 111, 112 dan 113. Lihat Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, , Jakarta : Penerbit J-Art, 2004, p. 18-19.
23Hamid Fahmi Zarkasyi, Ghazwul Fikri: Gambaran tentang Benturan Pandangan Hidup, Makalah pada Workshop Pemikiran Islam dan Barat, Pasuruan 4-5 April 2005.
24Ibid., p. 12
25. Ibid.,
26. Ibid.,
2 7. Ibid.,
28Anis Malik Thoha, Wacana…op.cit., p. 51.
29. Ibid., p.50-51.
30 Adian Husaini,. op. cit., p.45.
31 Anis Malik Thoha, Wacana…op.cit.,p. 49.
32. Lihat Fatwa MUI dalam majalah Media Dakwah, No. 358, Ed. Sya'ban 1426 H/September 2005, p. 49
33. Adian Usiani, op.cit., p.45.
34Atang Abdul Hakim, Jaih Mubarok, op.cit., p. 45
35 Lihat Fatwa MUI dalam majalah Media Dakwah No. 358 Ed. Sya'ban 1426 H/September 2005, p. 49.
36. Adian Husaini, op.cit.,, p. 45
37. Syamsul Hidayat, Studi Agama dalam Pandangan Al-Qur'an, Hasil penelitian, 2001, p. 103.
38Ibid., p 102.
39. Majalah Media Dakwah, op.cit. p. 46
40.Syamsul Hidayat, op.cit. p. 102.
41.Alwi Shihab, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam, (ed). Sururin, Bandung: Nuansa, 2005, p. 15-20.
42. Ibid., p. 17.
43. Ibid., p. 20
44.Quraish Shihab, op.cit., p. 217
45Amin Abdullah, op.cit., hal.73-74.
46.Amin Abdullah, op., cit. p. 75.
47.Amin Abdullah, p. 49.
48.Anis Malik Toha, Wacana…,.op.cit. p.77.
49.Amin Abdullah dalam Hidayat, p. 104.
50. Nurchalish Madid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan kemoderenan, Jakarta: Paramadina, 2004), Cet. IV p. 47
51 Lebih jelasnya lihat Q.S. al- Kafirun [109]: 1- 6 dalam Tafsir Al-Azhar, Juz 30 oleh Hamka
52.Ummi menurut sebagian ahli tafsir adalah orang Arab musyrik yang tidak tahu baca tulis, dan menurut sebagian yang lain orang-orang yang tidak diberi kitab. Lihat Depag RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Jumaanatul "Ali, 2004, p. 53
53.Taaghut, Syaitan dan dari apa saja yang disembah selain Allah. Lihat Depag RI, AlQur'an dan Terjemahnya, 2004, p. 43
CITRA DIRI MILITER DAN PELANGGARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA Mencari Akar Kekerasan Militer di Aceh: 1989-1998
Pengantar
Aceh, daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perlawanan terhadap Belanda, hingga hari ini masih terus menerus di rundung berbagai bentuk kekerasan. Sejak awal kemerdekaan berbagai gerakan perlawanan baik sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di Jakarta maupun sebagai wujud keinginan sejumlah elemen masyarakat untuk menjadikan Aceh “merdeka” terus-menerus muncul ke permukaan. Deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tahun 1976 telah memberikan alasan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah operasi militer terutama sejak akhir 1980-an sampai dengan 1998 dengan sandi operasi militernya yang terkenal: Operasi Jaring Merah.
Secara umum ada dua cara untuk memahami berbagai persoalan yang muncul di Aceh. Pertama dengan cara melihat sejarah panjang tradisi perlawanan di daerah ini. Secara historis, Aceh pernah menjadi kerajaan Melayu-Muslim yang sangat kuat selama ratusan tahun. Ketika Belanda datang diakhir abad ke-19 ia masih berstatus sebagai kesultanan yang independen. Dimasa colonial, daerah ini melakukan perlawanan paling panjang dengan berperang selama lebih kurang 70 tahun dari 1873 hingga 1942. Aceh kemudian berada dibawah kekuasaan Jepang hingga 1945 sebelum kemudian bergabung dengan Republik Indonesia di masa perang kemerdekaan (1945-1949). Soekarno, tokoh perjuangan kemerdekaan waktu itu berhasil meyakinkan Aceh bahwa dengan menjadi bagian dari Republik Indonesia Aceh akan mendapatkan perlindungan, kemakmuran, dan otonomi yang luas sebagai sebuah provinsi. Karena kekecewaan terhadap pemerintah pusat, di akhir 1950-an hingga awal 1960-an Aceh melakukan gerakan perlawanan Darul Islam (DI) dibawah pimpinan Tengku Daud Beureueh. Pemberontakan ini dapat diakhiri setelah pemerintah setuju memberikan status istimewa kepada Aceh dengan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dalam hal agama dan pendidikan. Sayangnya, janji ini tak pernah ditepati.
Kedua, berbagai persoalan itu terkait dengan perubahan dramatis secara ekonomi, sosial, maupun politik selama tiga dekade terakhir atau lebih. Secara legal formal Aceh berstatus sebagai Daerah Istimewa dimasa Orde Baru. Namun secara praktikal status ini hanyalah nama, tidak ada perbedaan signifikan dengan propinsi yang “tidak istimewa”. Pembangunan ekonomi yang menjadi legitimasi utama Orde Baru telah menggeser status dan kewenangan para pemimpin tradisional religius disatu sisi, sedangkan disisi lain muncul kelas elit baru yang dikenal sebagai teknokrat. Elit baru ini lebih memiliki loyalitas kepada pemerintah pusat daripada elit-elit local. Lebih jauh lagi, pembangunan itu sendiri telah gagal mendatangkan keuntungan yang memadai bagi masyarakat Aceh. Exploitasi gas alam Arun, Lhokseumawe, telah mendatangkan keuntungan luar biasa bagi pemerintah pusat. Sumbangan Aceh untuk APBN adalah sekitar 20 persen setiap tahun. Hanya sekitar satu persen dari sumbangan itu yang diinvestasikan kembali di Aceh, secara langsung maupun secara tidak langsung. Aceh adalah daerah yang kaya akan sumber-sumber ekonomi, namun secara ironis masyarakatnya tetap terbelakang dan miskin. Situasi ini antara lain yang membawa kepada populernya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagi saluran alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan kekecewaannya.
Kedua pendekatan ini mampu menjelaskan mengapa rakyat Aceh memberontak atau terus menerus melakukan perlawanan. Akan tetapi keduanya tidak cukup mampu menjelaskan mengapa kekerasan militer dan pelanggaran hak-hak asasi manusia terjadi secara massif di Aceh.
Keberadaan GAM dengan tuntutannya untuk memerdekakan Aceh, menjadi alasan utama pemerintah Orde Baru untuk menjadikan daerah ini tempat operasi militer. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa bukan hanya GAM dan anggota GAM yang menjadi target operasi militer. Militer Indonesia melakukan indiscriminate violence, menjadikan semua penduduk sebagai target, sehingga masyarakat Aceh terteror dan terus menerus berada dalam tekanan. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi hal yang terdengar hampir setiap hari. Menurut Robinson, selama sepuluh tahun masa DOM sekitar 2000 orang telah tewas dan lebih banyak lagi yang tidak sempat terhitung, termasuk yang ditahan, dianiaya, dan wanita-wanita yang diperkosa. Al Chaidar mencatat ada sekitar 3800 hingga 5000 orang yang terbunuh dan yang tidak terhitung jauh lebih banyak lagi. Sementara Ishak menyatakan bahwa sekitar tujuh ribu orang telah tewas selama masa 1989 hingga 1998. Sedangkan data dari Tapol, sebuah NGO internasional berbasis di London, dengan mengutip berbagai laporan dari human rights groups, adalah sebagai berikut: 3000 warga sipil terbunuh; 3862 hilang; 4663 mengalami penganiayaan; 186 diperkosa; 16 ribu anak kehilangan orang tua; dan 90 ribu lainnya menjadi pengungsi dan tidak lagi memiliki tempat tinggal. Sedikitnya 100 kuburan massal ditemukan, satu diantaranya menampung 200 mayat yang mengalami penganiayaan berat. Diantara penduduk yang masih bertahan di Aceh, ada sekitar 170 ribu orang yang mengalami trauma berat dan sekitar 6800 orang mengalami sakit mental atau jiwa.
Berbagai fakta tersebut menunjukkan betapa brutalnya militer Indonesia terhadap rakyatnya sendiri. Mengapa harus melakukan indiscriminate violence kalau hanya untuk menumpas pemberontak? Faktor apakah yang bisa menjelaskan perilaku kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia dikalangan militer Indonesia ini? Pertanyaan penting tersebut akan coba ditelusuri lewat tulisan ringkas ini. Pada dasarnya tulisan ini berpendapat bahwa kekerasan terhadap rakyat sipil dalam skala yang luas di Aceh di masa DOM terutama disebabkan oleh kebijakan dan praktek militer Indonesia. Perilaku kekerasan militer ini ada kaitannya dengan citra diri (self perception) militer. Sebagai pencerminan lebih jauh dari citra diri ini adalah persepsi militer terhadap sipil di Indonesia dan persepsi militer terhadap ancaman (threats). Persepsi ini akan ditelusuri dengan menganalisa secara ringkas doktrin dan sejarah tentara di Indonesia. Kebijakan-kebijakan militer yang antara lain mencerminkan citra dirinya di implementasikan oleh rejim yang sangat represif dimana militer berada dalam kontrol penguasa tunggal Orde Baru yakni Suharto.
Militer di Aceh di Masa DOM
Operasi Jaring Merah adalah nama sandi resmi dari operasi militer tentara Indonesia di Aceh dari tahun 1989 sampai dengan 1998. Keberadaan operasi ini menjadikan Aceh kemudian dikenal dengan nama Daerah Operasi Militer (DOM), sebuah nama yang tidak resmi dan bukan berasal dari pemerintah Indonesia namun menjadi sangat popular di kalangan masyarakat dan dunia internasional.
Gerakan separatis, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diakhir era 1980-an makin hari makin mendapatkan dukungan yang meluas. Dukungan itu tampak sangat jelas didaerah-daerah yang menjadi kantong-kantong GAM seperti Pidie di Aceh Utara dan Aceh Timur di masa pertengahan tahun 1990. Sejak diproklamasikannya GAM pada tahun 1976, sebetulnya pemerintah telah memberlakukan operasi territorial didaerah ini. Melalui serangkaian serangan militer oleh ABRI, GAM berhasil di tumpas diakhir 1970-an atau awal 1980-an. Namun melalui serangkaian serangan terhadap pos-pos polisi dan tentara, gerakan ini tampak menguat kembali di tahun 1989. Peningkatan serangkaian serangan ini tampaknya terkait dengan strategi GAM yang menjadikan fase mulai tahun 1989 sebagai fase perlawanan bersenjata secara penuh setelah sebelumnya melalui fase penanaman kesadaran politik dan publikasi pers. Setelah sejumlah kegagalan dalam serangan operasi teritoral di akhir 1980-an itu, ABRI melalui Komandan Komando Resort Militer (Korem) di Banda Aceh menurunkan lagi sejumlah enam ribu anggota pasukan sehingga jumlah keseluruhan tentara di lapangan saat itu menjadi duabelas ribu personil. Mulai saat itulah operasi militer dibawah DOM menjadi makin intensif diseluruh wilayah Aceh, terutama yang menjadi kantong-kantong GAM.
Bagaimanakah strategi militer dalam melancarkan operasi kekerasan agar benar-benar efektif mencapai sasaran guna penumpasan GAM? Menurut Geoffrey Robinson, strategi kekerasan militer ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah institusionalisasi teror sebagai suatu upaya untuk menghadapi apa yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional (national security). Cara ini meliputi berbagai metode seperti pemberlakuan jam malam, pencarian dari rumah ke rumah, penangkapan secara sembarangan, penganiayaan terus-menerus terhadap para tertuduh yang ditahan, pemerkosaan terhadap para perempuan yang dianggap memiliki kaitan dengan GAM, dan penembakan atau eksekusi di depan publik. Kedua, mobilisasi secara paksa dan sistematis para rakyat sipil. Tujuan dari hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga asisten lapangan dan mata-mata dalam rangka operasi penumpasan pemberontakan (counter insurgency operations). Strategi mobilisasi rakyat sipil ini dilunakkan istilahnya menjadi menjadi “kerjasama sipil-militer”.
Salah satu bentuk strategi kedua ini yang sangat terkenal adalah operasi pagar betis. Dalam hal ini penduduk sipil dipaksa untuk menyapu daerah didepan pasukan ABRI dan berhadapan dengan musuh (orang yang diduga GAM) di front line. Dengan cara ini ABRI dapat memaksa penduduk untuk tidak terpencar-pencar ataupun berbalik dari daerah pertempuran. Dan para penduduk sipil ini tidak punya pilihan kecuali dua: menembak pemberontak atau ditembak tentara. Militer juga mempekerjakan unit-unit keamanan/kewaspadaan lokal dan ronda-ronda malam yang seolah-olah dibentuk oleh penduduk namun berada dibawah perintah ataupun pengawasan militer. Beberapa yang terkenal dari kelompok-kelompok ini adalah Unit Kesatria Penegak Pancasila, Bela Negara, Pemuda Keamanan Desa, dan Lasykar Rakyat. Sebelum bergerak, mereka ini mendapatkan training militer, lalu dipersenjatai dengan pisau, lembing, dan parang, kemudian diperintahkan untuk memburu para pemberontak atau para pendukung GAM. Bila masyarakat menolak atau gagal menunjukkan komitmen dalam membasmi musuh dengan cara mengidentifikasi, menangkap ataupun membunuh, biasanya akan berakhir dengan hukuman oleh militer termasuk penganiayaan didepan publik, penangkapan, dan penembakan. Strategi lain yang juga dipergunakan militer adalah merekrut penduduk lokal untuk menjadi mata-mata dan informan bagi militer. Istilah resmi untuk mereka ini adalah Tenaga Pembantu Operasi (TPO). Masyarakat Aceh menyebut hal ini sebagai cu’ak. Maknanya kira-kira sama dengan pengkhianat. Salah satu akibat dari hal ini adalah tersebarnya atmosfir ketakutan dan saling curiga antar penduduk serta kecenderungan penduduk untuk diam dan berbicara yang baik-baik saja didepan orang lain.
Dalam hal melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil Al Chaidar mencatat berbagai kasus yang tergolong sebagai “supersadistis”. Menurut Al Chaidar:
Dari 680 kasus orang hilang dan tindak kekerasan plus pemerkosaan yang berhasil dihimpun Forum Peduli Hak Asasi Manusia (FP-HAM) setelah diklarifikasi terdapat sedikitnya 30 kasus yang berkualifikasi supersadistis. Sebagaimana aksi kebiadaban tentara sekuler dimanapun didunia ini—seperti yang dilakukan tentara Nazi pada Perang Dunia II, tentara Serbia terhadap etnis Bosnia dan Albania—dimana korban sipil biasanya ditelanjangi dan diperkosa secara bergiliran diantara tentara-tentara yang gagah lainnya hingga pada model penyiksaan dan penindasan dimana laki-laki sipil dilarang untuk bersikap religius dalam menghadapi kematinannya.
Beberapa contoh yang dimaksud Al Chaidar dengan kasus-kasus yang supersadistis itu adalah: korban digorok lalu rumahnya dibakar; korban diikat, ditarik ramai-ramai, lalu ditembak; korban diganduli batu, lalu dibenam ke sungai; korban yang sudah ditembak dan dimakamkan oleh masyarakat, namun tentara memerintahkan dibongkar kembali untuk diambil fotonya untuk dijadikan contoh bagi masyarakat yang berani melawan; penculikan, yang sampai dengan 13 Juli 1998 telah terjadi 137 kasus; penduduk dijadikan tameng saat tentara bertempur melawan GPK; tangan dibedah, lalu ditetesi air cuka; kepala korban dikuliti didepan anaknya; korban ditembak didalam sumur; seorang suami diusir dari rumahnya, lalu istrinya disetrum; korban dipaksa bersanggama dengan tahanan wanita; dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya.
Seperti telah dikemukakan dalam bagian pengantar tulisan ini, penerapan DOM di Aceh selama lebih kurang sepuluh tahun telah menghasilkan statistik korban yang dapat menggambarkan betapa kekerasan yang terjadi begitu brutal. Belum lagi bila kita menghitung korban dalam pengertian non fisik dan non manusia seperti hancurnya sendi-sendi dan infrastruktur sosial dan budaya masyarakat Aceh. Dari perspektif hak-hak asasi manusia, apa yang dilakukan militer Indonesia terhadap rakyat Aceh telah memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity). Dalam Nuremberg Charter of 1945, pada pasal 6(c), kejahatan atas kemanusiaan di definisikan sebagai:
… pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pengasingan, dan perilaku tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum ataupun selama perang berlangsung, atau penyiksaan atas dasar politik, ras,ataupun relijius dalam kaitannya dengan suatu bentuk kejahatan dalam yurisdiksi suatu pengadilan, tanpa memperhatikan apakah pelanggaran itu bertentangan dengan hukum negara pelaku atau tidak.
Sedangkan dalam International Criminal Court (ICC) statute dinyatakan bahwa kejahatan atas kemanusiaan adalah satu atau lebih dari tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari penyerangan dan ancaman secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil, dengan kesadaran pengetahuan yang memadai atas penyerangan itu.
Sejarah, Doktrin, dan Citra Diri Militer Indonesia
Doktrin adalah sesuatu yang sangat esensial dalam dunia militer atau tentara, “karena dari doktrinlah mengalirnya pengaturan posisi, fungsi, dan peran suatu tentara.” Doktrin TNI, Dwifungsi, menurut Salim Said, bukan hanya menjelaskan posisi, fungsi, dan peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi sekaligus juga menunjukkan citra diri TNI serta cara TNI melihat masyarakat sekelilingnya. Namun doktrin bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan memiliki akar sejarah dan politik yang terkait dengan perjalanan suatu bangsa.
Doktrin Dwifungsi menyatakan bahwa ABRI atau TNI, sejak perang kemerdekaan di tahun 1940-an telah memainkan peranan yang sangat penting sebagai pelopor dan penjaga pembangunan bangsa (nation-building), dan oleh karena itu memiliki hak penuh untuk secara aktif terlibat dalam peran-peran sosial politik selain dibidang pertahanan dan keamanan. Tentara Indonesia memandang dirinya sebagai pengawal revolusi dan negara. Dalam doktrin Tri Ubaya Cakti 1965, TNI digambarkan sebagai “anak revolusi”, tentara rakyat, tentara pejuang, dan kekuatan progresif revolusioner yang akan selalu membela dengan gigih hingga titik darah penghabisan: Sang Saka Merah Putih, bhineka tunggal ika, dan Pancasila, MANIPOL/USDEK, dan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dengan ajaran-ajarannya. Doktrin ini, karena dibuat masih dalam masa Soekarno tampak juga mengadopsi sejumlah slogan kiri yang memang biasanya sering digunakan oleh sang presiden. Versi doktrin Tri Ubaya Cakti ini menekankan bahwa TNI adalah kekuatan sosial politik yang sekaligus juga kekuatan militer. Dan sebagai bagian dari kekuatan progresif revolusioner ia merupakan alat revolusi, demokrasi, dan aparatur negara.
Setelah jatuhnya rejim Soekarno, tentara mendirikan Orde Baru. Keputusan untuk mendirikan Orde Baru ini diawali di seminar Angkatan Darat kedua pada bulan Agustus 1966 di Bandung. Keputusan tentara untuk mendirikan dan mendukung rejim Orde Baru didasarkan pada asumsi bahwa tentara memiliki hak untuk mengatur persoalan-persoalan non militer, suatu pandangan yang sebelumnya telah diinstitusionalisasi sebagai doktrin dwifungsi. Doktrin Tri Ubaya Cakti kemudian di modifikasi, slogan-slogan kirinya dibersihkan, dan posisi tentara dibidang politik makin dipertegas dan diperkuat. Tentara menampilkan dirinya sebagai pelopor perjuangan kebangsaan dengan menyatakan bahwa segenap harapan rakyat Indonesia telah digantungkan di pundak mereka dan karena itu tentara tidak punya pilihan lain selain daripada melaksanakan kepercayaan rakyat itu dengan jalan membangun pemerintah yang kuat dan stabil.
Doktrin Tri Ubaya Cakti ini terdiri atas empat doktrin operasional. Pertama, Doktrin Pertahanan Darat Nasional yang mengatur penggunaan tentara diberbagai operasi militer dan menyatakan bahwa tugasnya adalah untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan revolusi Indonesia. Kedua, Doktrin Kekaryaan yang menyatakan bahwa tentara adalah kelompok fungsional yang akan selalu mengambil peran aktif didalam pembangunan kehidupan nasional serta melindungi kepentingan nasional. Ketiga, Doktrin Pembinaan yang menganalisa perkembangan masyarakat melalui kesiapan, ketahanan ideologi, agama, persoalan sosial dan kultural serta persoalan sosial militer. Dan keempat, Doktrin Perang Rakyat Semesta yang mengimplementasikan ketiga doktrin sebelumnya. Doktrin Tri Ubaya Cakti ini, pada bulan Nopember 1966 diubah menjadi Catur Darma Eka Karma (CADEK) dengan perubahan substansi yang tidak signifikan. CADEK inilah yang kemudian menjadi doktrin ABRI secara keseluruhan.
Pada tahun 1988 doktrin CADEK diperbaharui kembali. CADEK kembali menyatakan dwifungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sosial politik. Dinyatakan juga bahwa hal ini didasarkan pada tujuan utama ABRI yakni mendukung perjuangan mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI memandang dirinya sebagai kekuatan yang keperansertaannya menentukan tujuan, haluan, dan politik negara dan sebagai pelopor, dinamisator, serta stabilisator didalam setiap upaya mengisi kemerdekaan bangsa.
Sementara itu, didalam dokumen Hakekat Kekaryaan ABRI dinyatakan bahwa ABRI adalah kelompok fungsional karena kontribusinya yang demikian besar dalam perjuangan kemerdekaan dan partisipasinya dalam membangun masa depan. Sedangkan dalam dokumen Darma Pusaka 45 dinyatakan bahwa identitas TNI adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini berbeda dengan kepentingan dan cara kerja kelompok lainnya (baca: sipil) yang tidak mendukung kepentingan nasional secara keseluruhan. Menurut ABRI, peran-perannya didalam menyelesaikan masa-masa kritis telah diakui oleh masyarakat. Segala konsep dan kebijakan ABRI selalu menguntungkan rakyat karena didesain bukan hanya untuk ABRI tapi untuk seluruh masyarakat.
Penampilan citra diri tentara seperti telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa tentara meyakini dan menampilkan dirinya -karena sejarah, kemampuan dan komitmennya-sebagai elemen yang paling terpercaya dan selalu siap untuk menjaga dan membangun bangsa ini. Hal ini kemudian berpengaruh kepada bagaimana tentara memandang lingkungannya baik itu menyangkut masyarakat lainnya yakni sipil maupun dalam hal merumuskan dan memandang apa yang dimaksud dengan ancaman (threats).
Salim Said menyatakan bahwa salah satu hal yang paling konsisten dalam pemikiran TNI, selain kebencian kepada liberalisme, adalah sikap tidak percaya kepada sipil. Menurut Salim, Panglima Besar Soedirman kurang percaya kepada politisi sipil baik yang di pemerintahan maupun yang di oposisi. Untuk itu beliau melibatkan diri dalam politik dengan tujuan menjaga otonomi tentara terhadap usaha “rebutan tentara” oleh para politisi. Nasution kecewa kepada kekuatan politik yang dianggapnya mencampuri urusan internal militer sementara urusan mereka untuk bekerjasama membentuk kabinet saja gagal. Jenderal Ali Moertopo menilai golongan sipil masih belum bersih dari elemen subversif sehingga belum pantas diberi kepercayaan mengelola negara.
Sementara itu Jendral Mas Isman menyatakan bahwa kegagalan demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin di tahun 1950-an dan awal 1960-an disebabkan oleh kegagalan mengintegrasikan kekuatan politik dan militer. Dan hal ini disebabkan oleh partai-partai politik yang memisah-misahkan pemimpin politik dan pemimpin tentara. Hidajat Moekmin, mantan Sekretaris Panglima TNI (1966-1969) menyatakan bahwa upaya sekelompok sipil di era demokrasi liberal untuk mendegradasi tentara menjadi hanya sekedar alat negara merupakan suatu penghinaan bagi TNI. Dokumen hakekat kekaryaan ABRI juga menyatakan bahwa politik yang telah membawa Indonesia kepada Perang Kemerdekaan I (21 Juli 1947), peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948, dan Perang Kemerdekaan II (19 Desember 1948) adalah kegagalan total para politisi pada masa itu. ABRI lah yang kemudian harus menanggung akibat dari kegagalan para politisi itu. Pewarisan nilai-nilai 45, menurut tentara adalah juga hanya bisa dilakukan dengan baik oleh mereka sedangkan masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk itu. Lebih jauh Salim Said menyatakan: “… ketika generasi muda tentara tampil, merekapun tiba pada kesimpulan yang sama dengan para senior mereka, melihat sipil sebagai ‘masih kurang memiliki disiplin serta mengandung potensi yang dapat mengancam persatuan’.”
Sinyalemen dari Salim Said ini terlihat memperoleh pembenarannya manakala kita mencermati pandangan ABRI, ketika memandang abad ke-21 pun masih menampakkan kecemasan dan ketidakpercayaan kepada masyarakat sipil. Dalam dokumen penjelasan mengenai Empat Paradigma Baru ABRI menyatakan sebagai berikut:
Namun melihat kondisi faktual masyarakat kini yang memberi kesan dapat mengendurkan wawasan kebangsaan, kurang memiliki disiplin serta mengandung potensi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, kiranya masih banyak memberi peluang bagi sumbangan peran ABRI dalam kehidupan bernegara dan berbangsa agar transformasi masyarakat dapat dikendalikan dengan baik, dan masyarakat Indonesia diantar dengan selamat menuju terbentuknya masyarakat madani.
Citra diri tentara yang memandang dirinya sebagi kelas yang lebih tinggi daripada masyarakat lainnya ini menjadikan tentara kemudian memandang sipil dalam dua kategori yakni sebagai junior partner atau sebagai sumber ancaman. Menurut tentara, ada tiga jenis ancaman yang bersumber dari dalam masyarakat. Ketiga ancaman itu adalah: kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya; kelompok tertentu yang memiliki interpretasi yang salah mengenai Pancasila; dan pengaruh ideologi lainnya dalam masyarakat yang akan membahayakan Pancasila dan stabilitas nasional. Secara politik terdapat tiga sumber ancaman dalam masyarakat yakni: elemen masyarakat yang mencoba untuk mengganti konstitusi demi kepentingan kelompoknya; elemen masyarakat yang menggunakan kekuatan politik untuk mencapai tujuannya yang membahayakan persatuan dan integrasi nasional; dan terdapatnya sejumlah masyarakat Indonesia yang belum memiliki pendidikan politik yang baik.
Dalam doktrin Wawasan Nusantara, tentara meletakkan kegiatan subversif sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional yang mungkin dapat meluas sebagai ancaman penetrasi ideologi asing. Kegiatan subversif dapat berbentuk anti Pancasila dan anti UUD 1945. Sedangkan para pelaku kegiatan ini didefinisikan secara samar sehingga tentara dapat menginterpretasikannya sesuai dengan kebutuhan. Labelisasi berbagai kelompok masyarakat oleh tentara sebagai KGB (komunis gaya baru), OTB (organisasi tanpa bentuk), GPK (gerakan pengacau keamanan), ekstrim kanan, dan kelompok “liberal Barat” adalah contoh-contoh bagaimana tentara menghadapi masyarakat yang tidak bersesuaian dengan haluan militer. Dalam bentuk yang lebih kongkrit seperti ancaman separatis tentara melakukan kegiatan yang lebih kongkrit yakni penumpasan bersenjata.
Basis metodologi tentara menghadapi ancaman nasional adalah doktrin Hankamrata (pertahanan keamanan rakyat semesta). Doktrin ini memberi legitimasi kepada tentara untuk menggunakan masyarakat sipil sebagai komponen operasi militer. Dalam operasi penumpasan pemberontakan di Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara pada tahun 1958 misalnya, tentara berkesimpulan bahwa operasi militer tidak akan sukses kalau tidak dengan dukungan masyarakat. Doktrin ini kemudian dirumuskan dalam Seminar Angkatan Darat tahun 1960 dan menjadi justifikasi keberadaan Komando Teritorial diseluruh wilayah Indonesia.
Dalam doktrin Kewaspadaan Nasional, mayarakat diwajibkan untuk selalu mewaspadai ancaman terhadap bangsa, utamanya yang berasal dari dalam negeri. Guna melaksanakan doktrin ini, sejak tahun 1978 tentara menyelenggarakan Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas), yakni suatu program indoktrinasi yang pada intinya berupaya untuk memelihara justifikasi intervensi militer dibidang politik. Semenjak tahun 1988, kata kewaspadaan menjadi kata standar untuk membenarkan semua operasi militer sebagai respon terhadap tantangan dan ancaman terhadap negara. Semenjak era 1990-an, kewaspadaan diperluas dengan memasukkan pengawasan militer terhadap aktivitas berbagai kelompok berikut. Pertama, organisasi yang ragu-ragu dalam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas di Indonesia. Kedua, generasi keempat dari komunis yang menggunakan gaya baru dalam taktik komunisnya melalui penggunaan metode-metode konstitusional dan jaringan intelektual dalam upayanya mendepolitisasi militer. Ketiga, kelompok ekstrimis yang menggunakan cara-cara ekstra konstitusional untuk mencapai tujuan politiknya melalui eksploitasi unsur-unsur kesukuan dan separatis. Keempat, kelompok yang menginginkan demokrasi liberal yang menyebarkan fahamnya melalui serangkaian forum dan diskusi akademik, seminar, dan media massa.
Citra Diri Militer dalam Praktek: Kekerasan Militer di Aceh
Dalam bahasannya mengenai kekerasan militer atas sipil selama hampir seratus tahun (1890-1988) di Kongo dan Zaire, Musambachime melakukan penelusurannya pada tiga hal. Ketiganya adalah unsur citra diri tentara sebagai alat kekuasaan negara melalui instrument kekerasan, unsur impunity yang dimiliki tentara, dan kewenangan penuh (full authority) yang dimiliki tentara dalam melaksanakan tugas-tugas kekerasannya. Militer, dalam analisa Musambachime diletakkan dalam kerangka relasi sosial kekuasaan. Dengan mengutip Frantz Fanon ia menyatakan bahwa faktor penentu dalam relasi sosial kekuasaan adalah superioritas kekuatan fisik (physical force). Untuk memelihara tatanan sosial (sosial order) suatu actor atau organisasi politik membangung suatu kerangka territorial otoritas pemaksa atau kekerasan (coercive) melalui penggunaan kekuatan fisik.
Penggunaan kekerasan (violence) adalah instrument dari kekuasaan. Definisi kekuasaan oleh Max Weber bahwa “satu atau sejumlah aktor dalam suatu hubungan sosial akan selalu memaksakan keingingannya tanpa mempedulikan adanya resistensi” dapat membantu kita memahami proses represif dan manipulatif dari kekuasaan dan kondisi dimana kepatuhan diciptakan melalui serangkaian ancaman melalui penggunaan kekerasan. Kekerasan sebagai instrumen dari kekuasaan dijalankan oleh militer—salah satu instrumen paling efisien dalam membangun pengaruh penguasa.
Militer di Kongo atau Zaire digelari sebagai “Bula Matare” (penghancur batu) oleh penduduk Afrika untuk menggambarkan betapa brutalnya administrasi dan perlakuannya terhadap penduduk di Kongo. Pada mulanya militer ini adalah tentara penjajah Belgia, namun setelah kemerdekaan, perilaku brutal ini tetap dilanjutkan oleh tentara Kongo. Dalam menjaga tatanan sosial, memperkuat otoritas kekuasaan, dan melindungi kepentingan penguasa kolonial atau penguasa Kongo, militer melakukan intimidasi, pemaksaan terbuka, dan kekerasan.
Negara Kongo dibangun di atas fondasi kekerasan dengan hak untuk menggunakannya manakala penguasa memerlukannya. Hal ini memberikan basis bagi “impunity” militer yang menjalankan hak penggunaan kekerasan itu. Militer kemudian diindoktrinasi guna membangun citra diri mereka. Hasilnya seperti di sampaikan oleh Jenderal Molongya Mayikusa, Menteri Pertahanan Kongo pada tahun 1974 adalah; “the soldier considered himself an elite, while viewing civilians as nothing but ‘savages’ (tentara memandang dirinya sebagai kelompok elite dan pada saat yang sama memandang sipil hanyalah sebagai tidak beradab). Impunity dan citra diri ini menjadi basis tentara untuk melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap sipil. Dan tentara tidak perlu takut dengan segala tindakannya itu karena ia mendapatkan pembenaran dan otoritas penuh dari penguasa. Seorang perwira tentara Kongo ini menyatakan bahwa tentara “must have carte blanche or the native would not respect the state” (tentara harus memiliki otoritas penuh, kalau tidak penduduk tidak akan menghormati negara).
Citra diri, sikap dan perilaku tentara Kongo yang melakukan kebrutalan terhadap penduduk sipil ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh militer Indonesia. Kalau di Kongo penguasa yang menggunakan tentara itu adalah colonial atau dictator yang bukan dari kalangan militer, di Indonesia tentara itulah yang menjadi penguasa negara. Menurut Robert Cribb, disamping sikap tentara yang memandang rendah sipil sebagai sumber kekerasan, tentara Indonesia juga memiliki sumber impunity yakni legitimasi perilaku kekerasan tentara pada tahun 1965 yang kemudian menjadi basis berdirinya negara Orde Baru. Sebagaimana diketahui bahwa hasil dari ketegangan politik pada tahun 1965 adalah kemenangan tentara, dan sejak 1966 tentara adalah kekuatan yang unggul dan agung. Tentara harus dihormati dimana-mana dan seakan bebas melakukan apa saja. Salah satu contoh kecil adalah anekdot ataupun joke terhadap apa itu Orba yang di plesetkan menjadi “Ora Bayar” untuk menunjuk kepada perilaku tentara yang lebih sering tidak membayar bila, misalnya naik bus, ataupun sering mengambil apapun yang mereka inginkan dari pasar.
Selain basis citra diri dan impunity, tentara Indonesia memiliki juga basis carte blanche yakni kewenangan penuh dan pembenaran penuh atas segala kebijakannya. Suharto, penguasa Orde Baru dengan jelas mengisyaratkan hal ini:
Apapun yang dilakukan oleh ABRI telah sesuai dengan aturan prosedur dan aturan main yang kita telah putuskan bersama. ABRI diwakili di MPR dan DPR, baik di pusat maupun di daerah berdasarkan aturan yang ada. ABRI menjadi pegawai negeri adalah berdasarkan kepatuhan dan kebutuhan. Anggota-anggota ABRI menjadi gubernur hingga kepala desa adalah juga berdasarkan kehendak rakyat. Apalagi, mereka itu menerima tugasnya atas dasar idealisme perjuangan, bukan karena keinginan memperoleh jabatan, bukan pula karena keinginan untuk menumpuk kekuasaan demi kepentingan ABRI.
Posisi tentara Indonesia dengan citra diri, impunity, dan carte blanche nya itu ditingkatan praktek menuntut kepatuhan seluruh elemen sipil. Deference (perasaan hormat dan tunduk) dan timidity (rasa takut) adalah kelakuan yang benar yang harus ditunjukkan oleh sipil ketika berhadapan dengan kekuasaan militer. Sementara tentara akan terus menerus menjaga dan membina rakyat, bangsa serta kesatuan bangsa melalui berbagai programnya, termasuk melalui jaringan komando territorial diseluruh Indonesia, maka ketidakpatuhan tertentu akan mendapatkan perlakuan khusus dari tentara. Perlakuan khusus itu, berdasarkan analisa tentara dapat bervariasi mulai dari pembinaan persuasif sampai dengan penumpasan lewat operasi militer. Dan hal ini didukung oleh training dan peralatan yang makin canggih yang dimiliki tentara dimana mereka memiliki kapasitas yang makin canggih pula untuk mendatangkan kerusakan yang lebih cepat dan lebih besar didalam masyarakat.
Apa yang terjadi di Aceh dimata tentara adalah perilaku sipil dan elemen masyarakat lainnya yang telah menghina citra diri tentara dan dari segi tugas dan kewenangan tentara telah mendatangkan ancaman atas persatuan dan kesatuan bangsa—suatu hal yang sudah menjadi harga mati bagi tentara. Sebagai junior partner, seharusnya rakyat Aceh, dimata tentara harus mengikuti dan mematuhi apa yang telah digariskan—dengan jalan mengisi dan melaksanakan pembangunan dibawah bimbingan tentara. Yang terjadi adalah sebaliknya, alih-alih mengisi pembangunan negara, elemen-elemen rakyat Aceh malah mengancam posisi tentara dan persatuan serta kesatuan bangsa. Tentara datang ke Aceh dengan misi suci untuk mendidik masyarakat Aceh, tentu saja dengan cara tentara.
Secara lebih analitik, ada tiga hal yang dapat dijadikan alasan kuat tentara untuk melakukan perlakuan maksimal atas Aceh. Pertama adalah gerakan separatis, dalam hal ini GAM, adalah sesuatu yang tidak dapat ditolerir sedikitpun karena itu terkait langsung dengan ideologi tentara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa disamping ia memberikan ancaman langsung atas keamanan dan stabilitas nasional. Kedua, Aceh adalah daerah yang dikenal kuat dengan ke-Islamannya. Islam dijaman Orde Baru, terutama apa yang dikenal sebagai Islam politik, dari segi doktrin TNI mengenai ancaman termasuk dalam kategori ektrim kanan sebagai pasangan dari ekstrim kiri. Kesadaran akan ancaman ini ditanamkan secara terus menerus dan baik oleh tentara melalui berbagai instrument pendidikan dan operasinya. Salah satu materi dalam kursus Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)—salah satu lembaga elite tentara—adalah materi mengenai EKI (ekstrim kiri) dan EKA (ekstrim kanan). Dari segi ini, potensi ekstrim kanan dalam gerakan masyarakat Aceh adalah besar. EKI dan EKA termasuk dua hal yang tidak ada toleransinya dalam kamus tentara. Ketiga, sejarah Aceh yang penuh dengan perlawanan termasuk pemberontakan dapat dipandang sebagai potensi untuk tidak mematuhi tentara. Dalam kerangka ini, masyarakat Aceh perlu mendapatkan pendidikan politik yang lebih intensif dimata tentara. Kalau mereka tidak mau dan tidak mampu menjadi junior partner yang baik maka tidak ada jalan lain kecuali ditumpas.
Konsekuensi dari kebijakan dan atau tindakan yang memperoleh pembenaran secara histories dan doctrinal-ideologis ini adalah tentara seakan-akan buta atau membutakan diri terhadap efek yang tidak produktif dari kekerasan yang mereka lakukan. Efek yang tidak produktif itu adalah berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia atas masyarakat Aceh. Dan harga dari pelanggaran itu demikian mahal, baik dari segi tentara maupun dari segi masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Kesimpulan
Tulisan ini, tanpa menafikkan kemungkinan adanya factor individualitas baik dalam kepemimpinan maupun dalam penugasan dilapangan, telah berusaha menelusuri dan menjelaskan kekerasan atau kebrutalan yang dilakukan tentara atas masyarakat sipil di Aceh dari segi perspektif tentara mengenai dirinya, mengenai masyarakat, dan mengenai ancaman (threats). Mengikuti penjelasan dari Robert Cribb, tulisan ini menghubungkan perilaku tentara dengan doktrin dan persepsi mereka. Problem yang muncul di Aceh dimata tentara menunjukkan dua hal. Pertama, sebagai masyarakat mereka seharusnya mendudukkan tentara pada posisi yang dihormati dan dipatuhi. Mereka seharusnya menjadi junior partner yang baik yang akan dibimbing oleh tentara menuju kehidupan berbangsa yang lebih baik. Rakyat Aceh menunjukkan hal yang sebaliknya. Kedua, ancaman pemberontakan dan separatisme adalah harga mati bagi tentara. Tidak ada kata kompromi disini, karena ia menyangkut salah satu elemen dalam doktrin dan ideologi tentara. Disamping itu potensi ancaman terlihat lebih besar manakala tentara melihat bahwa Aceh adalah daerah yang bisa menjadi tempat subur bagi gerakan ekstrim kanan. Faktor sejarah perlawanan Aceh kemudian menjadi penguat bagi sinyalemen tentara tersebut. Oleh karena itulah tentara melakukan perlakuan maksimal terhadap rakyat Aceh, yang berdasarkan doktrin dan persepsi tentara, masih merupakan bagian dari tugas mereka untuk mendidik masyarakat Indonesia di Aceh. Konsekuensi dari hal tersebut kemudian adalah tindakan-tindakan yang brutal yang telah terkategori sebagai kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity).
Daftar pustaka
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pak Salim Said yang telah membolehkan manuskripnya yang berjudul “Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi, Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia: 1958-2000,” untuk dipergunakan sebagai salah satu sumber utama tulisan ini.
Lihat Denys Lombart, Kerajaan Aceh, Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), terj. Oleh Winarsih Arifin (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
Michael Malley, “Region: Centralization and Resistance,” dalam Donald K. Emmerson, Indonesia Beyond Suharto, Polity, Economy, Society, Transition, (New York: M.E. Sharpe, 1999), hlm. 94.
Gambaran mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh militer di Aceh selama DOM dapat ditemukan pada berbagai tulisan mengenai Aceh. Lihat misalnya Geoffrrey Robinson, “Rawan is as Rawan Does: The Origin of Disorder inNew Order Aceh”, in Ben Anderson, ed., Violence and the State in Suharto’s Indonesia, (Itacha, NY: Southeast Asia Publications, 2001) hlm. 214;
Al Chaidar (et.al.), Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998) hlm. 1-20; Otto Syamsuddin Ishak (et.al), Suara Dari Aceh (Jakarta: YAPPIKA, 2001) hlm. 26-35; Geoff Simon, Indonesia, The Long Oppression (London: Macmillan Press Ltd., 2000); Human Right Watch Report (htto://www.hrw.org/reports/2001/aceh/indaceh0801-02.htm); Bambang Widjajanto dan Douglas Kammen, The Structure of Military Abuse (http://www.insideindonesia.org/edit62/dom2.htm); Tapol Indonesia, Crisis in Aceh Threaten Indonesian Unity (http://tapol.gn.apc.org/r991128aceh.htm).
Tentang kontrol Suharto atas militer ini antara lain dinyatakan oleh Salim Said dan Ulf Sundhaussen. Lihat Salim Said, Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini dan Kelak (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001); Salim Said, “Suharto’s Armed Forces, Building a Power Base in New Order Indonesia, 1966-1998,” Asian Survey Vol. XXXVIII, No. 6, June 1998; Ulf Sundhaussen, “Indonesia’s New Order: A Model for Myanmar?” Asian Survey Vol. 35 No. 8 (August 1995).
Michael Malley, loc.cit.; Syarifudin Tippe, Aceh di Persimpangan Jalan, (Jakarta: Cidesindo, 2000), hlm. 34.
Sri Mastuti, et.al., Menggeliat dan Bangkit (Jakarta: Pusat Studi dan Pengembangan Kawasan, 2000), hlm. 67.
Geoffrey Robinson, Rawan is Rawan…, op.cit. Juga dapat dilihat di Laporan Amnesty International, 2 Agustus 1993, “’Shock Theraphy’ Restroing Order in Aceh, 1989-1993, http://acehnet.tripod.com/shock.htm.
-----------------------------------------------------------
Al Chaidar, Op.cit., hlm. 112-150.
Ibid., hlm. 112.
Ibid., hlm. 112-150.
Darryl Robinson, “Defining Crimes against Humanity at the Rome Conference,” American Journal of International Law, Vol. 93, Issue 1 (Jan, 999).
Ibid.
Salim Said, Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia: 1958-2000, akan terbit, hlm. 4.
Ibid.
Ahmad Yani, dalam Ibid., hlm. 42.
Ibid., hlm. 49.
Seskoad, Doktrin Perjuangan TNI-AD “Tri Ubaya Cakti”, (Djakarta: Angkatan Darat, 1966), hlm. 18.
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Cadek 1988 (Jakarta: Markas Besar ABRI, 1988), hlm. 43.
Ibid.
Departemen Angkatan Darat, Hakekat Kekaryaan ABRI/TNI-AD Bukan Militerisme (Jakarta, 1967), hlm. 28.
Departemen Pertahanan Keamanan, “Darma Pusaka 45, Hasil Seminar TNI AD Ke III”, Disahkan dengan Keputusan Men Hankam/Pangab Nomor: Skep/B/911/XI/1972, 10 Nopember 1972.
Salim Said, Tumbuh dan Tumbangnya…op.cit., 149-151.
Mas Isman, Peranan ABRI dalam Pembinaan Kehidupan Demokrasi dan Hubungannya dengan Kehidupan Kepartaian di Indonesia (Jakarta: Yayasan Mas Isman, 1992), hlm. 28-29.
Hidajat Mukmin, PKI Versus Perang Wilayah, Penilaian Kembali Suatu Doktrin, hlm. 8-9.
Departemen Angkatan Darat, Hakekat…op.cit., hlm. 10.
Darma Pusaka 45, op.cit., hlm. 7.
Salim Said, Tumbuh dan Tumbangnya…op.cit., p. 150.
Ibid., hlm. 149.
Naskah Sementara Buku Petunjuk ABRI Tentang Operasi Sosial Politik, Surat Keputusan Panglima ABRI No. Skep/759/VIII/1990, 15 Agustus 1990.
Lihat Jun Honna, “Military Doctrine and Democratic Transition: A Comparative Perspective on Indonesia’s Dual Function and Latin American National Security Doctrines,” makalah yang diterbitkan oleh The Department of Political and Sosial Change, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, 1999, hlm. 11-12.
Jun Honna, “Military Ideologi in Response to Democratic Pressure During the Late Suharto Era: Political and Institutional Contexts,” dalam Benedict Anderson (Ed.), Violence and the State in Suharto’s Indonesia (Itacha, New York: Southeast Asia Program Publication, 2001), hlm. 56.
Ibid., hlm. 63.
Mwelwa C. Musambachime, “Military Violence Against Civilians: The Case of Congolese and Zairean Military in the Pedicle 1890-1988,” The International Journal of African Historical Studies, Vol. 23, Issue 4 (1990), hlm. 643-664.
Ibid., hlm. 643.
Ibid., hlm. 645.
Ibid., hlm. 648.
Ibid., hlm. 650.
Robert Cribb, “From Total People’s Defence to Massacre: Explaining Indonesian Military Violence in East Timor”, paper tanpa tahun.
Ibid., hlm. 11.
Dikutip dari Harold Maynard, “Indonesian Military Elite Role Perception”, dalam Amos Perlmutter and Valerie Plave Bennet (Eds.), The Political Influence of the Military. A Comparative Reader (New Haven and London: Yale University Press, 1980), hlm. 430.
Robert Cribb, loc.cit.
Wawancara dengan Salim Said, di Athens Ohio, 24 Mei 2002.
Aceh, daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perlawanan terhadap Belanda, hingga hari ini masih terus menerus di rundung berbagai bentuk kekerasan. Sejak awal kemerdekaan berbagai gerakan perlawanan baik sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di Jakarta maupun sebagai wujud keinginan sejumlah elemen masyarakat untuk menjadikan Aceh “merdeka” terus-menerus muncul ke permukaan. Deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tahun 1976 telah memberikan alasan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah operasi militer terutama sejak akhir 1980-an sampai dengan 1998 dengan sandi operasi militernya yang terkenal: Operasi Jaring Merah.
Secara umum ada dua cara untuk memahami berbagai persoalan yang muncul di Aceh. Pertama dengan cara melihat sejarah panjang tradisi perlawanan di daerah ini. Secara historis, Aceh pernah menjadi kerajaan Melayu-Muslim yang sangat kuat selama ratusan tahun. Ketika Belanda datang diakhir abad ke-19 ia masih berstatus sebagai kesultanan yang independen. Dimasa colonial, daerah ini melakukan perlawanan paling panjang dengan berperang selama lebih kurang 70 tahun dari 1873 hingga 1942. Aceh kemudian berada dibawah kekuasaan Jepang hingga 1945 sebelum kemudian bergabung dengan Republik Indonesia di masa perang kemerdekaan (1945-1949). Soekarno, tokoh perjuangan kemerdekaan waktu itu berhasil meyakinkan Aceh bahwa dengan menjadi bagian dari Republik Indonesia Aceh akan mendapatkan perlindungan, kemakmuran, dan otonomi yang luas sebagai sebuah provinsi. Karena kekecewaan terhadap pemerintah pusat, di akhir 1950-an hingga awal 1960-an Aceh melakukan gerakan perlawanan Darul Islam (DI) dibawah pimpinan Tengku Daud Beureueh. Pemberontakan ini dapat diakhiri setelah pemerintah setuju memberikan status istimewa kepada Aceh dengan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dalam hal agama dan pendidikan. Sayangnya, janji ini tak pernah ditepati.
Kedua, berbagai persoalan itu terkait dengan perubahan dramatis secara ekonomi, sosial, maupun politik selama tiga dekade terakhir atau lebih. Secara legal formal Aceh berstatus sebagai Daerah Istimewa dimasa Orde Baru. Namun secara praktikal status ini hanyalah nama, tidak ada perbedaan signifikan dengan propinsi yang “tidak istimewa”. Pembangunan ekonomi yang menjadi legitimasi utama Orde Baru telah menggeser status dan kewenangan para pemimpin tradisional religius disatu sisi, sedangkan disisi lain muncul kelas elit baru yang dikenal sebagai teknokrat. Elit baru ini lebih memiliki loyalitas kepada pemerintah pusat daripada elit-elit local. Lebih jauh lagi, pembangunan itu sendiri telah gagal mendatangkan keuntungan yang memadai bagi masyarakat Aceh. Exploitasi gas alam Arun, Lhokseumawe, telah mendatangkan keuntungan luar biasa bagi pemerintah pusat. Sumbangan Aceh untuk APBN adalah sekitar 20 persen setiap tahun. Hanya sekitar satu persen dari sumbangan itu yang diinvestasikan kembali di Aceh, secara langsung maupun secara tidak langsung. Aceh adalah daerah yang kaya akan sumber-sumber ekonomi, namun secara ironis masyarakatnya tetap terbelakang dan miskin. Situasi ini antara lain yang membawa kepada populernya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagi saluran alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan kekecewaannya.
Kedua pendekatan ini mampu menjelaskan mengapa rakyat Aceh memberontak atau terus menerus melakukan perlawanan. Akan tetapi keduanya tidak cukup mampu menjelaskan mengapa kekerasan militer dan pelanggaran hak-hak asasi manusia terjadi secara massif di Aceh.
Keberadaan GAM dengan tuntutannya untuk memerdekakan Aceh, menjadi alasan utama pemerintah Orde Baru untuk menjadikan daerah ini tempat operasi militer. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa bukan hanya GAM dan anggota GAM yang menjadi target operasi militer. Militer Indonesia melakukan indiscriminate violence, menjadikan semua penduduk sebagai target, sehingga masyarakat Aceh terteror dan terus menerus berada dalam tekanan. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi hal yang terdengar hampir setiap hari. Menurut Robinson, selama sepuluh tahun masa DOM sekitar 2000 orang telah tewas dan lebih banyak lagi yang tidak sempat terhitung, termasuk yang ditahan, dianiaya, dan wanita-wanita yang diperkosa. Al Chaidar mencatat ada sekitar 3800 hingga 5000 orang yang terbunuh dan yang tidak terhitung jauh lebih banyak lagi. Sementara Ishak menyatakan bahwa sekitar tujuh ribu orang telah tewas selama masa 1989 hingga 1998. Sedangkan data dari Tapol, sebuah NGO internasional berbasis di London, dengan mengutip berbagai laporan dari human rights groups, adalah sebagai berikut: 3000 warga sipil terbunuh; 3862 hilang; 4663 mengalami penganiayaan; 186 diperkosa; 16 ribu anak kehilangan orang tua; dan 90 ribu lainnya menjadi pengungsi dan tidak lagi memiliki tempat tinggal. Sedikitnya 100 kuburan massal ditemukan, satu diantaranya menampung 200 mayat yang mengalami penganiayaan berat. Diantara penduduk yang masih bertahan di Aceh, ada sekitar 170 ribu orang yang mengalami trauma berat dan sekitar 6800 orang mengalami sakit mental atau jiwa.
Berbagai fakta tersebut menunjukkan betapa brutalnya militer Indonesia terhadap rakyatnya sendiri. Mengapa harus melakukan indiscriminate violence kalau hanya untuk menumpas pemberontak? Faktor apakah yang bisa menjelaskan perilaku kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia dikalangan militer Indonesia ini? Pertanyaan penting tersebut akan coba ditelusuri lewat tulisan ringkas ini. Pada dasarnya tulisan ini berpendapat bahwa kekerasan terhadap rakyat sipil dalam skala yang luas di Aceh di masa DOM terutama disebabkan oleh kebijakan dan praktek militer Indonesia. Perilaku kekerasan militer ini ada kaitannya dengan citra diri (self perception) militer. Sebagai pencerminan lebih jauh dari citra diri ini adalah persepsi militer terhadap sipil di Indonesia dan persepsi militer terhadap ancaman (threats). Persepsi ini akan ditelusuri dengan menganalisa secara ringkas doktrin dan sejarah tentara di Indonesia. Kebijakan-kebijakan militer yang antara lain mencerminkan citra dirinya di implementasikan oleh rejim yang sangat represif dimana militer berada dalam kontrol penguasa tunggal Orde Baru yakni Suharto.
Militer di Aceh di Masa DOM
Operasi Jaring Merah adalah nama sandi resmi dari operasi militer tentara Indonesia di Aceh dari tahun 1989 sampai dengan 1998. Keberadaan operasi ini menjadikan Aceh kemudian dikenal dengan nama Daerah Operasi Militer (DOM), sebuah nama yang tidak resmi dan bukan berasal dari pemerintah Indonesia namun menjadi sangat popular di kalangan masyarakat dan dunia internasional.
Gerakan separatis, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diakhir era 1980-an makin hari makin mendapatkan dukungan yang meluas. Dukungan itu tampak sangat jelas didaerah-daerah yang menjadi kantong-kantong GAM seperti Pidie di Aceh Utara dan Aceh Timur di masa pertengahan tahun 1990. Sejak diproklamasikannya GAM pada tahun 1976, sebetulnya pemerintah telah memberlakukan operasi territorial didaerah ini. Melalui serangkaian serangan militer oleh ABRI, GAM berhasil di tumpas diakhir 1970-an atau awal 1980-an. Namun melalui serangkaian serangan terhadap pos-pos polisi dan tentara, gerakan ini tampak menguat kembali di tahun 1989. Peningkatan serangkaian serangan ini tampaknya terkait dengan strategi GAM yang menjadikan fase mulai tahun 1989 sebagai fase perlawanan bersenjata secara penuh setelah sebelumnya melalui fase penanaman kesadaran politik dan publikasi pers. Setelah sejumlah kegagalan dalam serangan operasi teritoral di akhir 1980-an itu, ABRI melalui Komandan Komando Resort Militer (Korem) di Banda Aceh menurunkan lagi sejumlah enam ribu anggota pasukan sehingga jumlah keseluruhan tentara di lapangan saat itu menjadi duabelas ribu personil. Mulai saat itulah operasi militer dibawah DOM menjadi makin intensif diseluruh wilayah Aceh, terutama yang menjadi kantong-kantong GAM.
Bagaimanakah strategi militer dalam melancarkan operasi kekerasan agar benar-benar efektif mencapai sasaran guna penumpasan GAM? Menurut Geoffrey Robinson, strategi kekerasan militer ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah institusionalisasi teror sebagai suatu upaya untuk menghadapi apa yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional (national security). Cara ini meliputi berbagai metode seperti pemberlakuan jam malam, pencarian dari rumah ke rumah, penangkapan secara sembarangan, penganiayaan terus-menerus terhadap para tertuduh yang ditahan, pemerkosaan terhadap para perempuan yang dianggap memiliki kaitan dengan GAM, dan penembakan atau eksekusi di depan publik. Kedua, mobilisasi secara paksa dan sistematis para rakyat sipil. Tujuan dari hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga asisten lapangan dan mata-mata dalam rangka operasi penumpasan pemberontakan (counter insurgency operations). Strategi mobilisasi rakyat sipil ini dilunakkan istilahnya menjadi menjadi “kerjasama sipil-militer”.
Salah satu bentuk strategi kedua ini yang sangat terkenal adalah operasi pagar betis. Dalam hal ini penduduk sipil dipaksa untuk menyapu daerah didepan pasukan ABRI dan berhadapan dengan musuh (orang yang diduga GAM) di front line. Dengan cara ini ABRI dapat memaksa penduduk untuk tidak terpencar-pencar ataupun berbalik dari daerah pertempuran. Dan para penduduk sipil ini tidak punya pilihan kecuali dua: menembak pemberontak atau ditembak tentara. Militer juga mempekerjakan unit-unit keamanan/kewaspadaan lokal dan ronda-ronda malam yang seolah-olah dibentuk oleh penduduk namun berada dibawah perintah ataupun pengawasan militer. Beberapa yang terkenal dari kelompok-kelompok ini adalah Unit Kesatria Penegak Pancasila, Bela Negara, Pemuda Keamanan Desa, dan Lasykar Rakyat. Sebelum bergerak, mereka ini mendapatkan training militer, lalu dipersenjatai dengan pisau, lembing, dan parang, kemudian diperintahkan untuk memburu para pemberontak atau para pendukung GAM. Bila masyarakat menolak atau gagal menunjukkan komitmen dalam membasmi musuh dengan cara mengidentifikasi, menangkap ataupun membunuh, biasanya akan berakhir dengan hukuman oleh militer termasuk penganiayaan didepan publik, penangkapan, dan penembakan. Strategi lain yang juga dipergunakan militer adalah merekrut penduduk lokal untuk menjadi mata-mata dan informan bagi militer. Istilah resmi untuk mereka ini adalah Tenaga Pembantu Operasi (TPO). Masyarakat Aceh menyebut hal ini sebagai cu’ak. Maknanya kira-kira sama dengan pengkhianat. Salah satu akibat dari hal ini adalah tersebarnya atmosfir ketakutan dan saling curiga antar penduduk serta kecenderungan penduduk untuk diam dan berbicara yang baik-baik saja didepan orang lain.
Dalam hal melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil Al Chaidar mencatat berbagai kasus yang tergolong sebagai “supersadistis”. Menurut Al Chaidar:
Dari 680 kasus orang hilang dan tindak kekerasan plus pemerkosaan yang berhasil dihimpun Forum Peduli Hak Asasi Manusia (FP-HAM) setelah diklarifikasi terdapat sedikitnya 30 kasus yang berkualifikasi supersadistis. Sebagaimana aksi kebiadaban tentara sekuler dimanapun didunia ini—seperti yang dilakukan tentara Nazi pada Perang Dunia II, tentara Serbia terhadap etnis Bosnia dan Albania—dimana korban sipil biasanya ditelanjangi dan diperkosa secara bergiliran diantara tentara-tentara yang gagah lainnya hingga pada model penyiksaan dan penindasan dimana laki-laki sipil dilarang untuk bersikap religius dalam menghadapi kematinannya.
Beberapa contoh yang dimaksud Al Chaidar dengan kasus-kasus yang supersadistis itu adalah: korban digorok lalu rumahnya dibakar; korban diikat, ditarik ramai-ramai, lalu ditembak; korban diganduli batu, lalu dibenam ke sungai; korban yang sudah ditembak dan dimakamkan oleh masyarakat, namun tentara memerintahkan dibongkar kembali untuk diambil fotonya untuk dijadikan contoh bagi masyarakat yang berani melawan; penculikan, yang sampai dengan 13 Juli 1998 telah terjadi 137 kasus; penduduk dijadikan tameng saat tentara bertempur melawan GPK; tangan dibedah, lalu ditetesi air cuka; kepala korban dikuliti didepan anaknya; korban ditembak didalam sumur; seorang suami diusir dari rumahnya, lalu istrinya disetrum; korban dipaksa bersanggama dengan tahanan wanita; dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya.
Seperti telah dikemukakan dalam bagian pengantar tulisan ini, penerapan DOM di Aceh selama lebih kurang sepuluh tahun telah menghasilkan statistik korban yang dapat menggambarkan betapa kekerasan yang terjadi begitu brutal. Belum lagi bila kita menghitung korban dalam pengertian non fisik dan non manusia seperti hancurnya sendi-sendi dan infrastruktur sosial dan budaya masyarakat Aceh. Dari perspektif hak-hak asasi manusia, apa yang dilakukan militer Indonesia terhadap rakyat Aceh telah memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity). Dalam Nuremberg Charter of 1945, pada pasal 6(c), kejahatan atas kemanusiaan di definisikan sebagai:
… pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pengasingan, dan perilaku tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum ataupun selama perang berlangsung, atau penyiksaan atas dasar politik, ras,ataupun relijius dalam kaitannya dengan suatu bentuk kejahatan dalam yurisdiksi suatu pengadilan, tanpa memperhatikan apakah pelanggaran itu bertentangan dengan hukum negara pelaku atau tidak.
Sedangkan dalam International Criminal Court (ICC) statute dinyatakan bahwa kejahatan atas kemanusiaan adalah satu atau lebih dari tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari penyerangan dan ancaman secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil, dengan kesadaran pengetahuan yang memadai atas penyerangan itu.
Sejarah, Doktrin, dan Citra Diri Militer Indonesia
Doktrin adalah sesuatu yang sangat esensial dalam dunia militer atau tentara, “karena dari doktrinlah mengalirnya pengaturan posisi, fungsi, dan peran suatu tentara.” Doktrin TNI, Dwifungsi, menurut Salim Said, bukan hanya menjelaskan posisi, fungsi, dan peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi sekaligus juga menunjukkan citra diri TNI serta cara TNI melihat masyarakat sekelilingnya. Namun doktrin bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan memiliki akar sejarah dan politik yang terkait dengan perjalanan suatu bangsa.
Doktrin Dwifungsi menyatakan bahwa ABRI atau TNI, sejak perang kemerdekaan di tahun 1940-an telah memainkan peranan yang sangat penting sebagai pelopor dan penjaga pembangunan bangsa (nation-building), dan oleh karena itu memiliki hak penuh untuk secara aktif terlibat dalam peran-peran sosial politik selain dibidang pertahanan dan keamanan. Tentara Indonesia memandang dirinya sebagai pengawal revolusi dan negara. Dalam doktrin Tri Ubaya Cakti 1965, TNI digambarkan sebagai “anak revolusi”, tentara rakyat, tentara pejuang, dan kekuatan progresif revolusioner yang akan selalu membela dengan gigih hingga titik darah penghabisan: Sang Saka Merah Putih, bhineka tunggal ika, dan Pancasila, MANIPOL/USDEK, dan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dengan ajaran-ajarannya. Doktrin ini, karena dibuat masih dalam masa Soekarno tampak juga mengadopsi sejumlah slogan kiri yang memang biasanya sering digunakan oleh sang presiden. Versi doktrin Tri Ubaya Cakti ini menekankan bahwa TNI adalah kekuatan sosial politik yang sekaligus juga kekuatan militer. Dan sebagai bagian dari kekuatan progresif revolusioner ia merupakan alat revolusi, demokrasi, dan aparatur negara.
Setelah jatuhnya rejim Soekarno, tentara mendirikan Orde Baru. Keputusan untuk mendirikan Orde Baru ini diawali di seminar Angkatan Darat kedua pada bulan Agustus 1966 di Bandung. Keputusan tentara untuk mendirikan dan mendukung rejim Orde Baru didasarkan pada asumsi bahwa tentara memiliki hak untuk mengatur persoalan-persoalan non militer, suatu pandangan yang sebelumnya telah diinstitusionalisasi sebagai doktrin dwifungsi. Doktrin Tri Ubaya Cakti kemudian di modifikasi, slogan-slogan kirinya dibersihkan, dan posisi tentara dibidang politik makin dipertegas dan diperkuat. Tentara menampilkan dirinya sebagai pelopor perjuangan kebangsaan dengan menyatakan bahwa segenap harapan rakyat Indonesia telah digantungkan di pundak mereka dan karena itu tentara tidak punya pilihan lain selain daripada melaksanakan kepercayaan rakyat itu dengan jalan membangun pemerintah yang kuat dan stabil.
Doktrin Tri Ubaya Cakti ini terdiri atas empat doktrin operasional. Pertama, Doktrin Pertahanan Darat Nasional yang mengatur penggunaan tentara diberbagai operasi militer dan menyatakan bahwa tugasnya adalah untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan revolusi Indonesia. Kedua, Doktrin Kekaryaan yang menyatakan bahwa tentara adalah kelompok fungsional yang akan selalu mengambil peran aktif didalam pembangunan kehidupan nasional serta melindungi kepentingan nasional. Ketiga, Doktrin Pembinaan yang menganalisa perkembangan masyarakat melalui kesiapan, ketahanan ideologi, agama, persoalan sosial dan kultural serta persoalan sosial militer. Dan keempat, Doktrin Perang Rakyat Semesta yang mengimplementasikan ketiga doktrin sebelumnya. Doktrin Tri Ubaya Cakti ini, pada bulan Nopember 1966 diubah menjadi Catur Darma Eka Karma (CADEK) dengan perubahan substansi yang tidak signifikan. CADEK inilah yang kemudian menjadi doktrin ABRI secara keseluruhan.
Pada tahun 1988 doktrin CADEK diperbaharui kembali. CADEK kembali menyatakan dwifungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sosial politik. Dinyatakan juga bahwa hal ini didasarkan pada tujuan utama ABRI yakni mendukung perjuangan mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI memandang dirinya sebagai kekuatan yang keperansertaannya menentukan tujuan, haluan, dan politik negara dan sebagai pelopor, dinamisator, serta stabilisator didalam setiap upaya mengisi kemerdekaan bangsa.
Sementara itu, didalam dokumen Hakekat Kekaryaan ABRI dinyatakan bahwa ABRI adalah kelompok fungsional karena kontribusinya yang demikian besar dalam perjuangan kemerdekaan dan partisipasinya dalam membangun masa depan. Sedangkan dalam dokumen Darma Pusaka 45 dinyatakan bahwa identitas TNI adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini berbeda dengan kepentingan dan cara kerja kelompok lainnya (baca: sipil) yang tidak mendukung kepentingan nasional secara keseluruhan. Menurut ABRI, peran-perannya didalam menyelesaikan masa-masa kritis telah diakui oleh masyarakat. Segala konsep dan kebijakan ABRI selalu menguntungkan rakyat karena didesain bukan hanya untuk ABRI tapi untuk seluruh masyarakat.
Penampilan citra diri tentara seperti telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa tentara meyakini dan menampilkan dirinya -karena sejarah, kemampuan dan komitmennya-sebagai elemen yang paling terpercaya dan selalu siap untuk menjaga dan membangun bangsa ini. Hal ini kemudian berpengaruh kepada bagaimana tentara memandang lingkungannya baik itu menyangkut masyarakat lainnya yakni sipil maupun dalam hal merumuskan dan memandang apa yang dimaksud dengan ancaman (threats).
Salim Said menyatakan bahwa salah satu hal yang paling konsisten dalam pemikiran TNI, selain kebencian kepada liberalisme, adalah sikap tidak percaya kepada sipil. Menurut Salim, Panglima Besar Soedirman kurang percaya kepada politisi sipil baik yang di pemerintahan maupun yang di oposisi. Untuk itu beliau melibatkan diri dalam politik dengan tujuan menjaga otonomi tentara terhadap usaha “rebutan tentara” oleh para politisi. Nasution kecewa kepada kekuatan politik yang dianggapnya mencampuri urusan internal militer sementara urusan mereka untuk bekerjasama membentuk kabinet saja gagal. Jenderal Ali Moertopo menilai golongan sipil masih belum bersih dari elemen subversif sehingga belum pantas diberi kepercayaan mengelola negara.
Sementara itu Jendral Mas Isman menyatakan bahwa kegagalan demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin di tahun 1950-an dan awal 1960-an disebabkan oleh kegagalan mengintegrasikan kekuatan politik dan militer. Dan hal ini disebabkan oleh partai-partai politik yang memisah-misahkan pemimpin politik dan pemimpin tentara. Hidajat Moekmin, mantan Sekretaris Panglima TNI (1966-1969) menyatakan bahwa upaya sekelompok sipil di era demokrasi liberal untuk mendegradasi tentara menjadi hanya sekedar alat negara merupakan suatu penghinaan bagi TNI. Dokumen hakekat kekaryaan ABRI juga menyatakan bahwa politik yang telah membawa Indonesia kepada Perang Kemerdekaan I (21 Juli 1947), peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948, dan Perang Kemerdekaan II (19 Desember 1948) adalah kegagalan total para politisi pada masa itu. ABRI lah yang kemudian harus menanggung akibat dari kegagalan para politisi itu. Pewarisan nilai-nilai 45, menurut tentara adalah juga hanya bisa dilakukan dengan baik oleh mereka sedangkan masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk itu. Lebih jauh Salim Said menyatakan: “… ketika generasi muda tentara tampil, merekapun tiba pada kesimpulan yang sama dengan para senior mereka, melihat sipil sebagai ‘masih kurang memiliki disiplin serta mengandung potensi yang dapat mengancam persatuan’.”
Sinyalemen dari Salim Said ini terlihat memperoleh pembenarannya manakala kita mencermati pandangan ABRI, ketika memandang abad ke-21 pun masih menampakkan kecemasan dan ketidakpercayaan kepada masyarakat sipil. Dalam dokumen penjelasan mengenai Empat Paradigma Baru ABRI menyatakan sebagai berikut:
Namun melihat kondisi faktual masyarakat kini yang memberi kesan dapat mengendurkan wawasan kebangsaan, kurang memiliki disiplin serta mengandung potensi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, kiranya masih banyak memberi peluang bagi sumbangan peran ABRI dalam kehidupan bernegara dan berbangsa agar transformasi masyarakat dapat dikendalikan dengan baik, dan masyarakat Indonesia diantar dengan selamat menuju terbentuknya masyarakat madani.
Citra diri tentara yang memandang dirinya sebagi kelas yang lebih tinggi daripada masyarakat lainnya ini menjadikan tentara kemudian memandang sipil dalam dua kategori yakni sebagai junior partner atau sebagai sumber ancaman. Menurut tentara, ada tiga jenis ancaman yang bersumber dari dalam masyarakat. Ketiga ancaman itu adalah: kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya; kelompok tertentu yang memiliki interpretasi yang salah mengenai Pancasila; dan pengaruh ideologi lainnya dalam masyarakat yang akan membahayakan Pancasila dan stabilitas nasional. Secara politik terdapat tiga sumber ancaman dalam masyarakat yakni: elemen masyarakat yang mencoba untuk mengganti konstitusi demi kepentingan kelompoknya; elemen masyarakat yang menggunakan kekuatan politik untuk mencapai tujuannya yang membahayakan persatuan dan integrasi nasional; dan terdapatnya sejumlah masyarakat Indonesia yang belum memiliki pendidikan politik yang baik.
Dalam doktrin Wawasan Nusantara, tentara meletakkan kegiatan subversif sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional yang mungkin dapat meluas sebagai ancaman penetrasi ideologi asing. Kegiatan subversif dapat berbentuk anti Pancasila dan anti UUD 1945. Sedangkan para pelaku kegiatan ini didefinisikan secara samar sehingga tentara dapat menginterpretasikannya sesuai dengan kebutuhan. Labelisasi berbagai kelompok masyarakat oleh tentara sebagai KGB (komunis gaya baru), OTB (organisasi tanpa bentuk), GPK (gerakan pengacau keamanan), ekstrim kanan, dan kelompok “liberal Barat” adalah contoh-contoh bagaimana tentara menghadapi masyarakat yang tidak bersesuaian dengan haluan militer. Dalam bentuk yang lebih kongkrit seperti ancaman separatis tentara melakukan kegiatan yang lebih kongkrit yakni penumpasan bersenjata.
Basis metodologi tentara menghadapi ancaman nasional adalah doktrin Hankamrata (pertahanan keamanan rakyat semesta). Doktrin ini memberi legitimasi kepada tentara untuk menggunakan masyarakat sipil sebagai komponen operasi militer. Dalam operasi penumpasan pemberontakan di Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara pada tahun 1958 misalnya, tentara berkesimpulan bahwa operasi militer tidak akan sukses kalau tidak dengan dukungan masyarakat. Doktrin ini kemudian dirumuskan dalam Seminar Angkatan Darat tahun 1960 dan menjadi justifikasi keberadaan Komando Teritorial diseluruh wilayah Indonesia.
Dalam doktrin Kewaspadaan Nasional, mayarakat diwajibkan untuk selalu mewaspadai ancaman terhadap bangsa, utamanya yang berasal dari dalam negeri. Guna melaksanakan doktrin ini, sejak tahun 1978 tentara menyelenggarakan Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas), yakni suatu program indoktrinasi yang pada intinya berupaya untuk memelihara justifikasi intervensi militer dibidang politik. Semenjak tahun 1988, kata kewaspadaan menjadi kata standar untuk membenarkan semua operasi militer sebagai respon terhadap tantangan dan ancaman terhadap negara. Semenjak era 1990-an, kewaspadaan diperluas dengan memasukkan pengawasan militer terhadap aktivitas berbagai kelompok berikut. Pertama, organisasi yang ragu-ragu dalam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas di Indonesia. Kedua, generasi keempat dari komunis yang menggunakan gaya baru dalam taktik komunisnya melalui penggunaan metode-metode konstitusional dan jaringan intelektual dalam upayanya mendepolitisasi militer. Ketiga, kelompok ekstrimis yang menggunakan cara-cara ekstra konstitusional untuk mencapai tujuan politiknya melalui eksploitasi unsur-unsur kesukuan dan separatis. Keempat, kelompok yang menginginkan demokrasi liberal yang menyebarkan fahamnya melalui serangkaian forum dan diskusi akademik, seminar, dan media massa.
Citra Diri Militer dalam Praktek: Kekerasan Militer di Aceh
Dalam bahasannya mengenai kekerasan militer atas sipil selama hampir seratus tahun (1890-1988) di Kongo dan Zaire, Musambachime melakukan penelusurannya pada tiga hal. Ketiganya adalah unsur citra diri tentara sebagai alat kekuasaan negara melalui instrument kekerasan, unsur impunity yang dimiliki tentara, dan kewenangan penuh (full authority) yang dimiliki tentara dalam melaksanakan tugas-tugas kekerasannya. Militer, dalam analisa Musambachime diletakkan dalam kerangka relasi sosial kekuasaan. Dengan mengutip Frantz Fanon ia menyatakan bahwa faktor penentu dalam relasi sosial kekuasaan adalah superioritas kekuatan fisik (physical force). Untuk memelihara tatanan sosial (sosial order) suatu actor atau organisasi politik membangung suatu kerangka territorial otoritas pemaksa atau kekerasan (coercive) melalui penggunaan kekuatan fisik.
Penggunaan kekerasan (violence) adalah instrument dari kekuasaan. Definisi kekuasaan oleh Max Weber bahwa “satu atau sejumlah aktor dalam suatu hubungan sosial akan selalu memaksakan keingingannya tanpa mempedulikan adanya resistensi” dapat membantu kita memahami proses represif dan manipulatif dari kekuasaan dan kondisi dimana kepatuhan diciptakan melalui serangkaian ancaman melalui penggunaan kekerasan. Kekerasan sebagai instrumen dari kekuasaan dijalankan oleh militer—salah satu instrumen paling efisien dalam membangun pengaruh penguasa.
Militer di Kongo atau Zaire digelari sebagai “Bula Matare” (penghancur batu) oleh penduduk Afrika untuk menggambarkan betapa brutalnya administrasi dan perlakuannya terhadap penduduk di Kongo. Pada mulanya militer ini adalah tentara penjajah Belgia, namun setelah kemerdekaan, perilaku brutal ini tetap dilanjutkan oleh tentara Kongo. Dalam menjaga tatanan sosial, memperkuat otoritas kekuasaan, dan melindungi kepentingan penguasa kolonial atau penguasa Kongo, militer melakukan intimidasi, pemaksaan terbuka, dan kekerasan.
Negara Kongo dibangun di atas fondasi kekerasan dengan hak untuk menggunakannya manakala penguasa memerlukannya. Hal ini memberikan basis bagi “impunity” militer yang menjalankan hak penggunaan kekerasan itu. Militer kemudian diindoktrinasi guna membangun citra diri mereka. Hasilnya seperti di sampaikan oleh Jenderal Molongya Mayikusa, Menteri Pertahanan Kongo pada tahun 1974 adalah; “the soldier considered himself an elite, while viewing civilians as nothing but ‘savages’ (tentara memandang dirinya sebagai kelompok elite dan pada saat yang sama memandang sipil hanyalah sebagai tidak beradab). Impunity dan citra diri ini menjadi basis tentara untuk melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap sipil. Dan tentara tidak perlu takut dengan segala tindakannya itu karena ia mendapatkan pembenaran dan otoritas penuh dari penguasa. Seorang perwira tentara Kongo ini menyatakan bahwa tentara “must have carte blanche or the native would not respect the state” (tentara harus memiliki otoritas penuh, kalau tidak penduduk tidak akan menghormati negara).
Citra diri, sikap dan perilaku tentara Kongo yang melakukan kebrutalan terhadap penduduk sipil ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh militer Indonesia. Kalau di Kongo penguasa yang menggunakan tentara itu adalah colonial atau dictator yang bukan dari kalangan militer, di Indonesia tentara itulah yang menjadi penguasa negara. Menurut Robert Cribb, disamping sikap tentara yang memandang rendah sipil sebagai sumber kekerasan, tentara Indonesia juga memiliki sumber impunity yakni legitimasi perilaku kekerasan tentara pada tahun 1965 yang kemudian menjadi basis berdirinya negara Orde Baru. Sebagaimana diketahui bahwa hasil dari ketegangan politik pada tahun 1965 adalah kemenangan tentara, dan sejak 1966 tentara adalah kekuatan yang unggul dan agung. Tentara harus dihormati dimana-mana dan seakan bebas melakukan apa saja. Salah satu contoh kecil adalah anekdot ataupun joke terhadap apa itu Orba yang di plesetkan menjadi “Ora Bayar” untuk menunjuk kepada perilaku tentara yang lebih sering tidak membayar bila, misalnya naik bus, ataupun sering mengambil apapun yang mereka inginkan dari pasar.
Selain basis citra diri dan impunity, tentara Indonesia memiliki juga basis carte blanche yakni kewenangan penuh dan pembenaran penuh atas segala kebijakannya. Suharto, penguasa Orde Baru dengan jelas mengisyaratkan hal ini:
Apapun yang dilakukan oleh ABRI telah sesuai dengan aturan prosedur dan aturan main yang kita telah putuskan bersama. ABRI diwakili di MPR dan DPR, baik di pusat maupun di daerah berdasarkan aturan yang ada. ABRI menjadi pegawai negeri adalah berdasarkan kepatuhan dan kebutuhan. Anggota-anggota ABRI menjadi gubernur hingga kepala desa adalah juga berdasarkan kehendak rakyat. Apalagi, mereka itu menerima tugasnya atas dasar idealisme perjuangan, bukan karena keinginan memperoleh jabatan, bukan pula karena keinginan untuk menumpuk kekuasaan demi kepentingan ABRI.
Posisi tentara Indonesia dengan citra diri, impunity, dan carte blanche nya itu ditingkatan praktek menuntut kepatuhan seluruh elemen sipil. Deference (perasaan hormat dan tunduk) dan timidity (rasa takut) adalah kelakuan yang benar yang harus ditunjukkan oleh sipil ketika berhadapan dengan kekuasaan militer. Sementara tentara akan terus menerus menjaga dan membina rakyat, bangsa serta kesatuan bangsa melalui berbagai programnya, termasuk melalui jaringan komando territorial diseluruh Indonesia, maka ketidakpatuhan tertentu akan mendapatkan perlakuan khusus dari tentara. Perlakuan khusus itu, berdasarkan analisa tentara dapat bervariasi mulai dari pembinaan persuasif sampai dengan penumpasan lewat operasi militer. Dan hal ini didukung oleh training dan peralatan yang makin canggih yang dimiliki tentara dimana mereka memiliki kapasitas yang makin canggih pula untuk mendatangkan kerusakan yang lebih cepat dan lebih besar didalam masyarakat.
Apa yang terjadi di Aceh dimata tentara adalah perilaku sipil dan elemen masyarakat lainnya yang telah menghina citra diri tentara dan dari segi tugas dan kewenangan tentara telah mendatangkan ancaman atas persatuan dan kesatuan bangsa—suatu hal yang sudah menjadi harga mati bagi tentara. Sebagai junior partner, seharusnya rakyat Aceh, dimata tentara harus mengikuti dan mematuhi apa yang telah digariskan—dengan jalan mengisi dan melaksanakan pembangunan dibawah bimbingan tentara. Yang terjadi adalah sebaliknya, alih-alih mengisi pembangunan negara, elemen-elemen rakyat Aceh malah mengancam posisi tentara dan persatuan serta kesatuan bangsa. Tentara datang ke Aceh dengan misi suci untuk mendidik masyarakat Aceh, tentu saja dengan cara tentara.
Secara lebih analitik, ada tiga hal yang dapat dijadikan alasan kuat tentara untuk melakukan perlakuan maksimal atas Aceh. Pertama adalah gerakan separatis, dalam hal ini GAM, adalah sesuatu yang tidak dapat ditolerir sedikitpun karena itu terkait langsung dengan ideologi tentara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa disamping ia memberikan ancaman langsung atas keamanan dan stabilitas nasional. Kedua, Aceh adalah daerah yang dikenal kuat dengan ke-Islamannya. Islam dijaman Orde Baru, terutama apa yang dikenal sebagai Islam politik, dari segi doktrin TNI mengenai ancaman termasuk dalam kategori ektrim kanan sebagai pasangan dari ekstrim kiri. Kesadaran akan ancaman ini ditanamkan secara terus menerus dan baik oleh tentara melalui berbagai instrument pendidikan dan operasinya. Salah satu materi dalam kursus Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)—salah satu lembaga elite tentara—adalah materi mengenai EKI (ekstrim kiri) dan EKA (ekstrim kanan). Dari segi ini, potensi ekstrim kanan dalam gerakan masyarakat Aceh adalah besar. EKI dan EKA termasuk dua hal yang tidak ada toleransinya dalam kamus tentara. Ketiga, sejarah Aceh yang penuh dengan perlawanan termasuk pemberontakan dapat dipandang sebagai potensi untuk tidak mematuhi tentara. Dalam kerangka ini, masyarakat Aceh perlu mendapatkan pendidikan politik yang lebih intensif dimata tentara. Kalau mereka tidak mau dan tidak mampu menjadi junior partner yang baik maka tidak ada jalan lain kecuali ditumpas.
Konsekuensi dari kebijakan dan atau tindakan yang memperoleh pembenaran secara histories dan doctrinal-ideologis ini adalah tentara seakan-akan buta atau membutakan diri terhadap efek yang tidak produktif dari kekerasan yang mereka lakukan. Efek yang tidak produktif itu adalah berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia atas masyarakat Aceh. Dan harga dari pelanggaran itu demikian mahal, baik dari segi tentara maupun dari segi masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Kesimpulan
Tulisan ini, tanpa menafikkan kemungkinan adanya factor individualitas baik dalam kepemimpinan maupun dalam penugasan dilapangan, telah berusaha menelusuri dan menjelaskan kekerasan atau kebrutalan yang dilakukan tentara atas masyarakat sipil di Aceh dari segi perspektif tentara mengenai dirinya, mengenai masyarakat, dan mengenai ancaman (threats). Mengikuti penjelasan dari Robert Cribb, tulisan ini menghubungkan perilaku tentara dengan doktrin dan persepsi mereka. Problem yang muncul di Aceh dimata tentara menunjukkan dua hal. Pertama, sebagai masyarakat mereka seharusnya mendudukkan tentara pada posisi yang dihormati dan dipatuhi. Mereka seharusnya menjadi junior partner yang baik yang akan dibimbing oleh tentara menuju kehidupan berbangsa yang lebih baik. Rakyat Aceh menunjukkan hal yang sebaliknya. Kedua, ancaman pemberontakan dan separatisme adalah harga mati bagi tentara. Tidak ada kata kompromi disini, karena ia menyangkut salah satu elemen dalam doktrin dan ideologi tentara. Disamping itu potensi ancaman terlihat lebih besar manakala tentara melihat bahwa Aceh adalah daerah yang bisa menjadi tempat subur bagi gerakan ekstrim kanan. Faktor sejarah perlawanan Aceh kemudian menjadi penguat bagi sinyalemen tentara tersebut. Oleh karena itulah tentara melakukan perlakuan maksimal terhadap rakyat Aceh, yang berdasarkan doktrin dan persepsi tentara, masih merupakan bagian dari tugas mereka untuk mendidik masyarakat Indonesia di Aceh. Konsekuensi dari hal tersebut kemudian adalah tindakan-tindakan yang brutal yang telah terkategori sebagai kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity).
Daftar pustaka
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pak Salim Said yang telah membolehkan manuskripnya yang berjudul “Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi, Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia: 1958-2000,” untuk dipergunakan sebagai salah satu sumber utama tulisan ini.
Lihat Denys Lombart, Kerajaan Aceh, Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), terj. Oleh Winarsih Arifin (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
Michael Malley, “Region: Centralization and Resistance,” dalam Donald K. Emmerson, Indonesia Beyond Suharto, Polity, Economy, Society, Transition, (New York: M.E. Sharpe, 1999), hlm. 94.
Gambaran mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh militer di Aceh selama DOM dapat ditemukan pada berbagai tulisan mengenai Aceh. Lihat misalnya Geoffrrey Robinson, “Rawan is as Rawan Does: The Origin of Disorder inNew Order Aceh”, in Ben Anderson, ed., Violence and the State in Suharto’s Indonesia, (Itacha, NY: Southeast Asia Publications, 2001) hlm. 214;
Al Chaidar (et.al.), Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998) hlm. 1-20; Otto Syamsuddin Ishak (et.al), Suara Dari Aceh (Jakarta: YAPPIKA, 2001) hlm. 26-35; Geoff Simon, Indonesia, The Long Oppression (London: Macmillan Press Ltd., 2000); Human Right Watch Report (htto://www.hrw.org/reports/2001/aceh/indaceh0801-02.htm); Bambang Widjajanto dan Douglas Kammen, The Structure of Military Abuse (http://www.insideindonesia.org/edit62/dom2.htm); Tapol Indonesia, Crisis in Aceh Threaten Indonesian Unity (http://tapol.gn.apc.org/r991128aceh.htm).
Tentang kontrol Suharto atas militer ini antara lain dinyatakan oleh Salim Said dan Ulf Sundhaussen. Lihat Salim Said, Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini dan Kelak (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001); Salim Said, “Suharto’s Armed Forces, Building a Power Base in New Order Indonesia, 1966-1998,” Asian Survey Vol. XXXVIII, No. 6, June 1998; Ulf Sundhaussen, “Indonesia’s New Order: A Model for Myanmar?” Asian Survey Vol. 35 No. 8 (August 1995).
Michael Malley, loc.cit.; Syarifudin Tippe, Aceh di Persimpangan Jalan, (Jakarta: Cidesindo, 2000), hlm. 34.
Sri Mastuti, et.al., Menggeliat dan Bangkit (Jakarta: Pusat Studi dan Pengembangan Kawasan, 2000), hlm. 67.
Geoffrey Robinson, Rawan is Rawan…, op.cit. Juga dapat dilihat di Laporan Amnesty International, 2 Agustus 1993, “’Shock Theraphy’ Restroing Order in Aceh, 1989-1993, http://acehnet.tripod.com/shock.htm.
-----------------------------------------------------------
Al Chaidar, Op.cit., hlm. 112-150.
Ibid., hlm. 112.
Ibid., hlm. 112-150.
Darryl Robinson, “Defining Crimes against Humanity at the Rome Conference,” American Journal of International Law, Vol. 93, Issue 1 (Jan, 999).
Ibid.
Salim Said, Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia: 1958-2000, akan terbit, hlm. 4.
Ibid.
Ahmad Yani, dalam Ibid., hlm. 42.
Ibid., hlm. 49.
Seskoad, Doktrin Perjuangan TNI-AD “Tri Ubaya Cakti”, (Djakarta: Angkatan Darat, 1966), hlm. 18.
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Cadek 1988 (Jakarta: Markas Besar ABRI, 1988), hlm. 43.
Ibid.
Departemen Angkatan Darat, Hakekat Kekaryaan ABRI/TNI-AD Bukan Militerisme (Jakarta, 1967), hlm. 28.
Departemen Pertahanan Keamanan, “Darma Pusaka 45, Hasil Seminar TNI AD Ke III”, Disahkan dengan Keputusan Men Hankam/Pangab Nomor: Skep/B/911/XI/1972, 10 Nopember 1972.
Salim Said, Tumbuh dan Tumbangnya…op.cit., 149-151.
Mas Isman, Peranan ABRI dalam Pembinaan Kehidupan Demokrasi dan Hubungannya dengan Kehidupan Kepartaian di Indonesia (Jakarta: Yayasan Mas Isman, 1992), hlm. 28-29.
Hidajat Mukmin, PKI Versus Perang Wilayah, Penilaian Kembali Suatu Doktrin, hlm. 8-9.
Departemen Angkatan Darat, Hakekat…op.cit., hlm. 10.
Darma Pusaka 45, op.cit., hlm. 7.
Salim Said, Tumbuh dan Tumbangnya…op.cit., p. 150.
Ibid., hlm. 149.
Naskah Sementara Buku Petunjuk ABRI Tentang Operasi Sosial Politik, Surat Keputusan Panglima ABRI No. Skep/759/VIII/1990, 15 Agustus 1990.
Lihat Jun Honna, “Military Doctrine and Democratic Transition: A Comparative Perspective on Indonesia’s Dual Function and Latin American National Security Doctrines,” makalah yang diterbitkan oleh The Department of Political and Sosial Change, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, 1999, hlm. 11-12.
Jun Honna, “Military Ideologi in Response to Democratic Pressure During the Late Suharto Era: Political and Institutional Contexts,” dalam Benedict Anderson (Ed.), Violence and the State in Suharto’s Indonesia (Itacha, New York: Southeast Asia Program Publication, 2001), hlm. 56.
Ibid., hlm. 63.
Mwelwa C. Musambachime, “Military Violence Against Civilians: The Case of Congolese and Zairean Military in the Pedicle 1890-1988,” The International Journal of African Historical Studies, Vol. 23, Issue 4 (1990), hlm. 643-664.
Ibid., hlm. 643.
Ibid., hlm. 645.
Ibid., hlm. 648.
Ibid., hlm. 650.
Robert Cribb, “From Total People’s Defence to Massacre: Explaining Indonesian Military Violence in East Timor”, paper tanpa tahun.
Ibid., hlm. 11.
Dikutip dari Harold Maynard, “Indonesian Military Elite Role Perception”, dalam Amos Perlmutter and Valerie Plave Bennet (Eds.), The Political Influence of the Military. A Comparative Reader (New Haven and London: Yale University Press, 1980), hlm. 430.
Robert Cribb, loc.cit.
Wawancara dengan Salim Said, di Athens Ohio, 24 Mei 2002.
Langganan:
Postingan (Atom)