Sebagai kita ketahui Australia memiliki 6 daerah koloni yang didirikan oleh Inggris, antra lain: New South Wales, Queensland, Tasmania, Australia Selatan, Australia Barat dan Victoria. Pada awal pembentukan koloni di Australia oleh Inggris juga diikuti perkembangan jumlah penduduk di daerah koloni, datangnya orang Eropa dan Asia dilatarbelakangi oleh beberapa sebab: sebagai penampung narapidana, penanam modal, mencari nasib hidup, mencari keamanan dalam situasi perang pada saat itu.
Selain itu ditemukannya sumberdaya alam juga menjadi salah stu faktor pendorong adapun faktor pendorong: ditemukan tambang emas, Tembaga, batubara, dan ditemukan lahan penggembalaan ternak, terutama biri-biri. Dengan sumber daya alam melimpah tentu saja di berbagai koloni di Australia, tentusaja membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit.
Kebanyakan penduduk Australia yang sekurang-kurangnya 20,6 juta adalah keturunan dari para pendatang dari abad ke 19 dan 20, kebanyakan dari mereka berasal dari Britania raya dan Irlandia penduduk Australia telah berlipat 4 sejak akhir perang dunia I dipacu oleh program imigrasi yang ambisius. Pada tahun 2001 kelima kelompok besar dari 23,1%penduduk Australia dilahirkan di luar negeri yang berasal dari Britania Raya , Selandia Baru, Vietnam, dan China. Menyusul pembatalan kebijakan Australia putih pada tahun 1973 banyak inisiatif telah diadakan untuk menggalakkan dan mempromosikan keamanan budaya berdasarkan kebijakan multi kulturalisme.
B. Rumusan Masalah
1. bagaimana proses terbentuknya struktur masyarakat Australia?
2. bagaimana Keanekaragaman Masyarakat Australia?
3. bagaimana sistem pemerintahan?
4. bagaimana kedudukan Gubernur Jendral?
BAB II
PEMBAHASAN
1. Proses terbentuknya
Menurur Crowford (1971) ada tiga gelombang migrasi Pertama, migrasi penduduk asli yang deprkirakan memasuki Australia paling sedikit dalam dua gelombang dengan selang waktu yang cukup lama. Kedua, Migrasi yang dimulai ke Sidney Cove yang didominasi oleh orang-orang Ingris. Ketiga, migrasi yang dimulai pada bagian akhir tahun 1940-an. Gelombang ini menadai berakhirnya ketergantuangan Australi pada Inggris . Imigran ini berbahasa banyak, bersifat kosmo politan dan menajadikan masyarakat Australia sebagai masyarakat dengan kebudayaan yang beraneka ragam.
Gelombang migrasi pertama.
Dikenal dengan masyarakat asli tidak diketahuai berapa secara pasti jumblahnya. Menurut dugaan orang orang Inggris yang datang ke Australia, penduduk asli diperkirakan 300. 000 orang yang teridiri dari ratusan suku dengan bahasa dan dialeknya sendiri-sendiri. Pola hidup mereka masih komunal primitif dapat dilihat dari corak hidupnya yang masi belum menetap, berburu dan mengeupulkan makanan (Foodghering).
Arthur Pihilip, gubrnur pertama di Australia mendapat perintah dari pemerintah Inggris untuk membina penduiduk asli. Namun sukar untuk mebina hubungan baik anatara penduduk asli dan pendatang dari Inggris, kareana dari pihak penduduk pendatang yang lebih maju mengenggap penduduk asli adalah orang bodok yang tidak mampu di ajak untuk kerja sama karena keterbatasan cara berpikirnya. Sedangkan bagi penduduk asli merasa bawah merekalah yang punya hak atas seluruh ruang lingkup daratan Australia, karena mereka yang paling awal ada di Australia. Kedatangan Orang Ingris dan mendirikan koloni di australia dilihat sebagai suatu ancaman terhadap suku asli. Mereka semakin terdesak. Mereka melakukan perlawanan, namun kalah karena persenjataan mereka tidak secanggih para pendatang dari Inggris.
Penduduk asli semakin terdesak pedalaman. Karena pola pikirannya yang masih sederhana, mereka tidak bisa bersaing dengan pendatang, maka mereka menalami banyak masalah, yang memicu pada permasalahan rasial. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi mereka mengalami kesulitan keuangan. Bidang sosial sarana prasarana pendidikan, perumahan, kesehatan yang tidak memadahi, shingga banyak yang meninggal karena sakit. Dalam bidang politik. mereka tidak mendapatkan hak untuk menjadi pemimpin. HAM terjadi berbagai kekerasan fisik, banyak yang di bunuh karena melawan pendatang dari Inggris. Kekerasan Fisik mereka mendapat teror, kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam bidang politik kurang mendapat hak pilih sampai tahun 1967 dan pada tahun 1971 mereka baru disensus penduduk sebagai warga negara (Siboro, 1989: 147-149)
Gelombang migrasi kedua
Berlangsung calam kurung waktu 1788 dan 1945 (berakhirnya PD II), sampa tahun 1820 jumbalh imigran imigran masih sedikit. Pemerintah Inggris melancarkan program assisted immgration untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian pada tahun 1835 diperkenalkan Bouny System Dinamo. Dalam sistem ini kolonis diminta memilih kualivikasi imigran tertentu untuk didatangkan dan bekerja pada mereka. Pada tahun 1841 didirikan tempat penampungan imigran wanita oleh Carolina Chrisom.
Program tersebut bisa dikatakan berhasil, hal ini bisa dilihat 1850 jumbah imigran sudah mencapai setengah juta jiwa. Jumblah imigran semakin bertambah dengan ditemikannya emas di New South Wales dan Victoria di tahun yang sama. Hingga tahun 1861 jumblah penduduk Australia meningkat sampai lebih dari satu juta orang. Dan sesudah tahun 1919 – 1930 terjadi peningkatan minat berimigrasi ke Australia, hingga mencapai 30.000 jiwa imigran.
Gelombang migrasi tiga
Pada tahun 1940 pemerintah Australia memprogemkan agar imigran yang masuk ke Australi sebanyak mungkin, khususnya dari Inggris. Namun dalam gelombang ketiga ini Australia menerima imigran dari luar Inggris. Mereka masuk dari daratan Eropa dan daerah sekitar Laut Tengah (Siboro, 1989: 147-152)
B. Keanekaragaman dan Sturktur Masyrakat Australia
Struktur dan keanekaragaman masyarakat Australia terdiri dari penduduk asli (yang terdiri dari suku-suku asli, seperti Aborigin), kolonis (pendatang) dari Eropa dan Asia. Adapun struktur daan keanekaragaman para imigran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Penduduk Asli (imigran Awal).
Penduduk asli terdiri dari orang-orang Aborigin sebagai imigran awal yang menghuni benua Australia. Struktur masyrakat penduduk Aborigin terdiri dari suku-suku yang di kepalai oleh seorang Kepala suku.
2. Kolonis dan pendatang (imigran ke-dua)
a. Inggris
Adalah bansa pertama yang mendirikan dan mebanun kolon-koloni di Australia. Dan struktur masyarakat di koloni tersebut terdiri dari: Narapidana, Orang-orang bebas, pemerintah Australia yang mewakili Inggris
b. Orang Irlandia
Sampai di Australi pada abad 19, mereka mayoritas beragama katolik. Datang ke Australi mencari kebebasan beragama. Pada perkembangannya angka imigran Irlandia meningkat secara drastis dan banyak imigran Irlandia yang menjadi tokoh gerakan nasional Australia.
c. Orang Jerman dan Italia
Orang Jerman mendirikan komunitas di koloni Victoria, New South Wales dan terutama di Queensland. Sedangkan orang Italia mempelopori pembukaan pemukiman di New South Wales pada tahun 1860. para imigran Itali bermata pencarian sebagai petani dan perkebunan. Sampai saat ini keturunan Itali menduduki tempat terting dari jumblah masyarakat Australia.
d. Orang Yunani.
Kedatangan orang-orang Yunani di Australia di fasilitasi oleh pemerintah New South Wales (NSW) dengan diberi tiket grartis untuk datang ke Australia. Dan orang Australia tersebut bekerja di perkebuna Anggur keluarga Mac Arthur di Camden NSW. Dalam tahun 1981 jumblah orang Australia keturunan Yunani mencapai 146.625 jiwa.
e. Orang Yahudi
Kedatangan imigran dari Yahudi ke Asutralia, karena melarikan diri dari pengejaran dan penyiksaan oleh Nazi (Jerman)
f. Orang- orang Balkan, Eropa Timur dan Sekitar Laut Tengah
Orang – orang tersebut datang ke Australia menandai berrakhirnya dominasi Inggris. Gelombang ini berisi unsur-unsur campuran yang sanang besar pengaruhnya terhadap perkembana sejarah Australia.
Ketika perang dunia II terjadi pada tahun (1930an- 1940an) terjadi perpidahan penduduk Eropa secara besar-besaran keluar Eropa. Pemeritah Australia menyokong orang-orang Eropa tersebut, khususnya non Inggris. Tahun 1940an – 1950an Autralia menerima ratusan ribu orang yang tidak punya tempat tinggal di Eropa
g. Orang – orang Timur Tengah(Turki dan Lebanon), dan China
Orang timur tengah datang ke australia pada tahun 1970an. Sedangkan otang-orang Cina datang ke Australia (koloni Victoria) tahun 1959 sudah mencapai 42 rubu jiwa. Mereka bekerja di pertambangan-pertambanan emas. Pada perkembanannya orang Cina menimbulkan masalah, karena ingin menguras habis tambang di Austrlia, juga timbul masalah budaya dan masalah sosial, karena pernah terjadi beberapa kali kerusuhan didaerah tamban emas di Victori. Orang-orng cina menjadi sasaran kekerasan tersebut.
Upaya pemerintah Australia untuk mengatasi masalah orang-orang China, yaitu dengan membuat UU pembatasan imigrasi China. Dalam tahun 1880-1888 di lakukan konvrensi antar koloni dimana konfrensi tersebut memutuskan bahwa semua koloni mengeluarkan UU koloni dengan tujuan mencegah terlalu banyaknya imigran orang non kulit putih, karena menimbulkan masalah
C. Sistem Pemerintahan
Saat ini system pemerintahan Australia adalah Monarkhi Konstitusional berada dibawah Negara persemakmuran Inggris(Ratu Elizabet II), Gubernur jendral: Michael Jeffry, dan Perdana Menteri : John Howard.
Commonwealth Constitution of Australia telah mendasari terbentuknya sistem pemerintahan federasi setelah menjadi satu bangsa pada 1 Januari 1901. sistem tersebut telah membentuk Australia kedalam tiga tingkatan . pertama, tingkatan federal (pemerintah nasional atau persemakmuran). Kedua, pemerintah negara bagian serta daerah istimewa (spatial territory yang lazim disebut teritori) dan ketiga pemerintah lokal setiap pemerintah lokal memiliki yuridiksi kekuasaan masing-masing.
Parlement house yang baru di Canberra dibuka pada tahun 1988 menggantikan parlement house lama yang dibuka tahun 1927. persemakmuran Australia adalah sebuah Monarkhi Konstitusional dan mempunyai sistem pemerintahan Parlementer. Ratu Elizabet adalah Ratu Australia, namun tugasnya sebagai ratu sangat berbeda dari tugasnya di Britania Raya. Sang Ratu di wakili oleh seorang Gubernur Jendral, dengan sendirinya gubernur jendral menggunakan kekuatan eksekutif melalui nasehat dari Perdana Menteri.
Parlement dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan Westminster. Common law (Hukum Tata Negara) merupakan dasar sistem hukum Australia. Pada tanggal 1 Januari 2001, Australia merayakan Centenay of Federation (100 tahun Federasi). Pemerintah negara persemakmuran dipilih oleh rakyat Australia yang memerintah Australia sebagai negara sistem Monarkhi Konstitusi (menggunakan perundang-undangan). Ratu Elizabet II adalah ratu Australia, secara resmi Ratu Elizabet merupakan kepala negara yang diwakilkan di australia oleh seorang Gubernur Jendral. Pernah terjadi perdebatan seru tentang usulan Australia menjadi sebuah negara Republik, dimana melalui referedum nasional tahun 1999 mayoritas rakyat Australia memilih untuk tetap menjadi negara berdasarkan Monarkhi Konstitusi
Terdapat tiga cabang pemerintahan:
Legislatif : parlement Australia terdiri dari Gubernur Jendral, Senat dan Dewan perwakilan.
Eksekutif : dewan eksekutif federal : sang Gubernur Jendral dinasehati para penasehat eksekutif yang terdiri perdana menteri dan para menteri. Biasanya Gubernur Jendral tidak menolak nasehat.
Kejaksaan : Mahkamah Agung dan pengadilan federal lainnya
Australia mempunyai parlement yang Bikameral terdiri dari Senat yang berisi 76 senator dan sebuah Dewan perwakilan yang mempunyai 150 Anggota Dewan yang dipilih dari wilayah pemilihan yang beranggotakan tunggal yang umumnya disebut electorate atau seat. Negara bagian yang lebih besar populasinya akan mempunyai lebih banyak perwakilan; setiap negara bagian minimal lima perwakilan. Dalam Senat tiap negara bagian diwakili 12 Senator tanpa mempedulikan jumlah penduduk. Pemilihan anggota parlement diadakan tiga tahun sekali, namun biasanya hanya setengah dari kursi Senat yang diperebutkan, karena para senator mempunyai masa jabatan enam tahun yang saling bertindih. Pemerintah dibentuk di dewan perwakilan dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam Dewan adalah sang Perdana Menteri.
Bentuk pemerintah federal dapat digambarkan sebagai berikut:
1. pemerintah nasional harus memiliki kewewenangan penuh atas nama seluruh federasi untuk menangani hubungan dengan bangsa-bangsa lain.
2. fungsi-fungsi pemerintahan di didtribusikan pemerintahan nasional dan sejumlah pemerintahan regional negara bagian melalui sebuah konstitusi yang dapat diubah secara sepihak, baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintahan regional
3. kekuasaan di distribusikan dnegan cara bahwa kedua tingkat pemerintahan,nasional maupun regional, mempunyai dampak langsung terhadap warga negaranya, karena pemerintah regional dapat bertindak sebagai penengah ketika pemerintah nasional menyelenggarakan kekuasaan, tetapi pemerintah nasional juga bukan obyek dari peneylenggaraan kekuawaan oleh pemerintah nasional
4. terdapat sebuah kewenangan kehakiman yang bertindak sebagai seorang wasit untuk mejamin bahwa tidak satupun pemerintah baik nasional maupun regional yang melangkah di luar batas kekuasaannya sebgaimana yang dipersyaratkan dalam konstitusi (Zulkijli Hamid. 1999: 28-31)
Struktur Pemerintahan Negara Federasi Australia
Keterangan
1. Commonweath of Australia didasarkan pada konstitusi tertulis yang hanya bisa di ubah melalui referendum
2. kepala negara dipegang oleh GubernurJendral sebagai wakil raja/ratu Inggris
3. parelemen terdiri dari dua badan. Senat dan house of representatives. Senat merupakan wakil dari negara bagian sedankan house of representativef merupakan wakil dari seluruh rakyat.
4. untuk memimpin pemerintahan Gubernur Jendral mengundang orang yang secara mayoritas mendapat dukungan dari house of representatives untuk diankat menjadi mentri.
5. perdana mentri harus seorang anggota house of representatives memilih mentri-mentri yang juga anggota house of representatives atau senat. Perdana mentri dan kabinet yang dipimpin berkuasa selama mendapat dukungan mayoritas dari house of representatives.
6. perdana mentri dan kabinet menyenlenggarakan pemerintah membuat keputusan politik dan mempersiapkan rancangan undang-undang untuk di ajukan kepada parlemen.
7. suatu rencana undang-undang harus didiskusikan oleh senat dan house of representatives.suaut undang-undang harus disetujui oleh kedua badan parlemen tersebut dan ditandatangani oleh gubernur jendral.
8. Gubernur Jendral berhak memberhentikan perdana mentri walaupun masih mendapat dukungan mayoritas dari house of representatives lalu mengangkat perdana mentri baru (Siboro, 1989: 160 -163)
Australia mempnyai sistem tiga tingkat pemeintahan di Negara bagian antara lain:
Pertama, Pemerintah Negara persemakmuran atau pemerintah Federal dipimpin Perdana menteri yang bertanggung jawab atas semua masalah nasional sperti pertahanan, perdagangan, telekomunikasi.
Kedua, Pemerintah Negara bagian dipimpin oleh Gubenur (Premier)bertugas untuk melengkapi kegiatan pemerintah Negara persemakmuran terutama bidang pendidikan dan penerapan hukum.
Ketiga, Pemerintahan lokal diatur oleh para anggota dewan lokal terpilih bertanggung jawab untuk kegiatan setempat seperti tata kota, peraturan pembangunan dan tempat pembuangan.
Unsur-unsur yang ada dalam pemerintahan di negara bagian
1. tiap negara bagian di kepalai oleh gubernur yang mewakili Gubernur Jendral
2. parlemen dinegara bagian terdiri dari 2 badan kecuali di Queensland. Nama kedua badan parlemen tidak sama untuk negara bagian.
3. kepala parlemen negara bagian disebut premier yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan perdana menteri (Siboro, 1989: 162 -163)
4. kedudukan Gubernur Jendral
Secara konstitusional, gubernur jenderal memegang kendali kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Australia. Kekuasaan Konstitusional Gubernur Jendral meliputi:
1. meminta persidangan parlemen
2. membubarkan majelis rendah, dalam jangka waktu maksimum yang ditetapkan dan meminta penyelenggaraan pemilu.
3. mengesahkan RUU
4. mengontrol pemerintahan eksekutif
5. membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang. (Zulkifli Hamid, 1999: 87 – 88).
Kesimpulan
Ada tiga gelombang utama migrasi yang berperan dalam proses dalam terbentuknya masyarakat Australia yaitu:
1. gelombang migrasi penduduk asli diperkirakan sudah mulai berlangsung 30. 000tahun yang lalu.
2. gelombang migrasi yang mulai sejak tahun 1788, yaitu gelombang migrasi orang-orang Eropa yang datang dari Inggris.
3. gelombang migrasi yang mulai memasuki Australia sesudah Perang Dunia II.
Faktor-faktor yang mendorong para imigran untuk pergi ke Australia adalah:
1. Adanya progem migrasi berbantuan (assisted immgration) dari pemerintah Inggris. Keuntungannya adalah untuk mempercepat pembangunan pertumbuham jumblah penduduk dalam rangka membangun koloni Australia mengatasi masalah kepadatan penduduk, serta mengatasi masalah sosial akibat kelebihan penduduk di Inggris pada waktu itu.
2. adanya temuan tambang di New South Wales dan Tasmania
imigran-imigran yang datang ke Australia bukan hanya berasal dari Inggris dan Cina tetapis juga dari Irlandia, daratan Eropa yaitu Jerman dan Italia dan sekitar laut Tengah, seperti dari Israel, Libanon, Turki dan Mesir. Dengan maksutnya imigran yang berasal dari berbagai negara berlatar belakang kebangsaan dan kebudayaan serta panangan hidup yang beraneka ragam maka Auistralia berkembanya menjadi bansa yang berpangana kosmopolitan.
Pola pemerintahan di negara federal Australia memiliki parelemen yang terdiri dari HoR dan Senat yang mengangkat Perdana Mentri dan Perdana Mentri mengangkat para mentri melaksanakan konstitusi.Gebernur Jendral diangkat oleh perdana mentri yang dimana ia menjadi eksekutif yang memiliki kekuasaan konstitusional dan saran dengan dewan eksekutif federal yang didalamnya perdana menteri Tugas dan wewenang antara negara federasi dengan negara bagian lebih diatur dalam konstitusi Australia.
Perdana mentri mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Tugas perdana mentri antara lain memlih mentri-mentri setelah memenangkan pemilu, menetapkan waktu pemilu, mengangkat pejabat-pejabat negara, mengakat anggota-anggota komite sebagai juru bicara partainya. Perdana mentri mempunyai tanggung jawab untuk membina hubungan baik dengan back bencher partainya di parlemen. Dalam melaksanakan tugasnya perdana mentri dibantu oleh para mentri. Mentri-mentri mempunyai tugas memimpi suatu departemen yang memprakarsai pembentukkan RUU.
Pustaka Rujukan
Siboro, 1989. Sejarah Australia. Jakarta; Depdikbud
Hamid Zulkifli 1999, Sejarah Politik Australia, Bandung; Remaja Rosdakarya
www. Australia.com
Pertanyaan dan jawaban
1. Tingkatan masyarakat Australia seperti apa dan Bagaimana, adakah penduduk asli duduk dalam pemerintahan? (hendrikus)
2. Dilihat dari Struktur masyarakat, adakah alasan faktor terbentuknya Commonwealth of australia dan perbedaan Common wealth of Nation dengan Commonwealth of Australia? (sarjoni)
3. Apakah muncul permasalahan dalam keanekaragaman masyarakat Australia?(nova)
4. Bagaimana kedudukan Gubernur di dalam pemerintahan seperti apa? (Emanuel)
5. bagaimana peranan negara bagian dalam program imigrasi penduduk kedua?(sigit)
Jawaban
4. Kedudukan Gubernur Jendral di dalam pemerintahan secara Konstitusional adalah:
a. meminta persidangan parlemen
b. membubarkan majelis rendah, dalam jangka waktu maksimum yang ditetapkan dan meminta penyelenggaraan pemilu.
c. mengesahkan RUU
d. mengontrol pemerintahan eksekutif
e. membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang.
Kekuasaan eksekutif Gubernur jendral adalah Gubernur Jendral berhak memberhentikan perdana mentri walaupun masih mendapat dukungan mayoritas dari house of representatives lalu mengangkat perdana mentri baru.
1. Struktur masyarakat Australia terdiri dari :
Penduduk Asli
Masyarakat kolonial
Masyarakat Australia yang sudah menjadi Warga negara.
Dengan begitu tingkatan masyarakat Australia yang pada saat itu baru membentuk struktur masyarakat dan sistem pemerintahan sesuai dengan sistem pemerintahan Inggris hanya saja berbeda dalam House of Representatif dan Senat.
Sedangkan peran masyarakat Asli dalam pemerintahan yaitu hak pilihnya tidak ada hingga tahun 1967 dan pada tahun 1971 baru dimulai disensus oleh pemerintah Australia.
3. Muncul, karena adanya masalah kekerasan pada pendatang atau penduduk cina yang pandai dalam berdagang sehingga sering terjadi kekerasan dalam struktur masyarakat Australia terhadap masyarakat Cina di pertambangan emas di Victoria.
5. Peranan negara bagian dalam program imigrasi penduduk kedua yaitu peranannya cukup besar dalam program imigrasi penduduk dikarenakan koloni telah mengundang para imigran untuk datang ke Australia. Khususnya di wilayah New South Wales kaum imigran bertambah banyak.
Kamis, 13 Januari 2011
Kamis, 06 Januari 2011
Presiden RI Masa Reformasi
Gus Dur semasa muda.
Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban, sama dengan 7 September 1940.
Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil" berarti "Sang Penakluk".[2] Kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati "abang" atau "mas".[2]
Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan[3]. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alisa, Yenny, Anita, dan Inayah.
Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.[4][5] Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V.[5] Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.[5]
Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya[6]. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil.
Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada KH. Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya.[7]
[sunting] Pendidikan di luar negeri
Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.[8]
Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa; ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan Universitas [9].
Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jendral Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan [10].
Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya.[11] Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar.[11] Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad.[12] Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui.[13] Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.
[sunting] Awal karier
Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill Kanada.Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian,Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat.LP3ES mendirikan majalah yang disebut "Prisma" dan Gusdur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut.Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES,Gusdur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa.Pada saat itu,pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah.Gusdur merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini.Gusdur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat.Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah,pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia.Gusdur memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.
Abdurrahman Wahid meneruskan kariernya sebagai jurnalis,menulis untuk majalah dan surat kabar Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial.Dengan popularitas itu,ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang,tempat Gusdur tinggal bersama keluarganya.
Meskipun memiliki karier yang sukses pada saat itu,Gusdur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es.Pada tahun 1974 Gusdur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi baik.Satu tahun kemudian Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.
Pada tahun 1977,Gusdur bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktek dan Kepercayaan Islam dan Universitas ingin agar Gusdur mengajar subyek tambahan seperti syariat Islam dan misiologi.Namun kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas
[sunting] Nahdlatul Ulama
[sunting] Awal keterlibatan
Latar belakang keluarga Wahid segera berarti. Ia akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur dalam menjadi intelektual publik dan ia dua kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU. Namun, Wahid akhirnya bergabung dengan Dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga [14]. Karena mengambil pekerjaan ini, Wahid juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasehat Agama, Wahid memimpin dirinya sebagai reforman NU.
Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Wahid menyebut bahwa Pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang seperti dirinya [15]. Namun, Wahid selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jendral Benny Moerdani.
[sunting] Mereformasi NU
Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi/terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasehat Agama akhirnya membentuk Tim Tujuh (yang termasuk Wahid) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan keketuaan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan meminta agar ia mengundurkan diri. Idham, yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada 6 Mei 1982, Wahid mendengar pilihan Idham untuk mundur dan menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusionil. Dengan himbauan Wahid, Idham membatalkan kemundurannya dan Wahid bersama dengan Tim Tujuh dapat menegosiasikan persetujuan antara Idham dan orang yang meminta kemundurannya [16].
Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Wahid menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Wahid berkonsultasi dengan bacaan seperti Quran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara [17]. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.
[sunting] Terpilih sebagai ketua dan masa jabatan pertama
Reformasi Wahid membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Wahid sebagai ketua baru NU. Wahid menerima nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut. Namun demikian, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Wahid sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggu NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Wahid sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada Panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun demikian, Panitia Munas, yang bertentangan dengan Idham, mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para peserta Munas.[18]
Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Wahid terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Suharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila.[19] Pada tahun 1987, Abdurrahman Wahid menunjukan dukungan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Suharto. Ia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Wahid mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia.[20] Hal ini merenggangkan hubungan Wahid dengan pemerintah, namun saat itu Suharto masih mendapat dukungan politik dari NU.
Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga dapat menandingi sekolah sekular.[21] Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan forum individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks Muslim.[22] Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapkan mengubah salam Muslim "assalamualaikum" menjadi salam sekular "selamat pagi".[23]
[sunting] Masa jabatan kedua dan melawan Orde Baru
Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk menarik hati Muslim Intelektual. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim seperti Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung. Gus Dur menolak karena ia mengira ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat.[24] Pada tahun 1991, Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992.
Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Wahid merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran.[25] Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.[26]
[sunting] Masa jabatan ketiga dan menuju reformasi
Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi.[27] Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasehati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI yang didukung pemerintah, Soerjadi.
Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur.[28] Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, namun ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya.[29] Hal tersebut tidak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.
[sunting] Reformasi
[sunting] Pembentukan PKB dan Pernyataan Ciganjur
Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat tiga pertai politik: Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional (PAN) bentukan Amien dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) bentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli 1998 Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasehat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang.
Pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amien, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden.
[sunting] Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR
Amien Rais dan Gus Dur pada Sidang Umum MPR.
Pada Juni 1999, partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak memiliki mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim.[30] Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI-P mulai berubah.
Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden.[31] Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.[32]
Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.
[sunting] Kepresidenan
[sunting] 1999
Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.[33]
Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina.[34]
Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat.[33] Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel [35].
Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.[36]
[sunting] 2000
Abdurrahman Wahid di Forum Ekonomi Dunia tahun 2000.
Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya.[37]
Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jendral Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.[38]
Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat.[39] Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P.
Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan.[40] Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.[41]
Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia.[42] Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.[43]
Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan.[44]
Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI.[45]
Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang.[46] Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.
Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid seperti Megawati, Akbar dan Amien masih mendukungnya meskipun terjadi berbagai skandal dan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas.[47] Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan meliputi lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur.
Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia.[48] Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar karena hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia.
Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukan kekecewaannya adalah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.[49]
[sunting] 2001 dan akhir kekuasaan
Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional.[50] Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji.[51] Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.
Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi.[52] Pertempuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR dimana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan.[53]. Namun, demonstran NU terus menunjukan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati.
Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur.[54] Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan,[55] yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inagurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus.
Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001.[56] Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan.[57]. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar[58] sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.[59] Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.[60]
[sunting] Aktivitas setelah kepresidenan
[sunting] Perpecahan pada tubuh PKB
Sebelum Sidang Khusus MPR, anggota PKB setuju untuk tidak hadir sebagai lambang solidaritas. Namun, Matori Abdul Djalil, ketua PKB, bersikeras hadir karena ia adalah Wakil Ketua MPR. Dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai Ketua PKB pada tanggal 15 Agustus 2001 dan melarangnya ikut serta dalam aktivitas partai sebelum mencabut keanggotaan Matori pada bulan November.[61] Pada tanggal 14 Januari 2002, Matori mengadakan Munas Khusus yang dihadiri oleh pendukungnya di PKB. Munas tersebut memilihnya kembali sebagai ketua PKB. Gus Dur membalasnya dengan mengadakan Munasnya sendiri pada tanggal 17 Januari, sehari setelah Munas Matori selesai[62] Musyawarah Nasional memilih kembali Gus Dur sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Alwi Shihab sebagai Ketua PKB. PKB Gus Dur lebih dikenal sebagai PKB Kuningan sementara PKB Matori dikenal sebagai PKB Batutulis.
[sunting] Pemilihan umum 2004
Pada April 2004, PKB berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, memperoleh 10.6% suara. Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004, dimana rakyat akan memilih secara langsung, PKB memilih Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis sehingga Komisi Pemilihan Umum menolak memasukannya sebagai kandidat. Gus Dur lalu mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan dari Wiranto. Pada 5 Juli 2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Untuk pemilihan kedua antara pasangan Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-Muzadi, Gus Dur menyatakan golput.
[sunting] Oposisi terhadap pemerintahan SBY
Pada Agustus 2005, Gus Dur menjadi salah satu pemimpin koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Bersama dengan Try Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati, koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama mengenai pencabutan subsidi BBM yang akan menyebabkan naiknya harga BBM.
[sunting] Kehidupan pribadi
Wahid menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak: Alissa Qotrunnada, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari. Yenny juga aktif berpolitik di Partai Kebangkitan Bangsa dan saat ini adalah direktur The Wahid Institute.
[sunting] Kematian
Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan strok. Diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia wafat pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut, yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat ia harus menjalani hemodialisis (cuci darah) rutin. Menurut Salahuddin Wahid adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri.[63] Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.[64]
[sunting] Penghargaan
Pada tahun 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership. [65]
Wahid ditahbiskan sebagai "Bapak Tionghoa" oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pecinan pada tanggal 10 Maret 2004.[5]
Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia. Wahid mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka ia merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM.[66][67] Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era orde baru.[66] Wahid juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple. Namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study.[66] Pada 21 Juli 2010, meskipun telah meninggal, ia memperoleh Lifetime Achievement Award dalam Liputan 6 Awards 2010.[68] Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Sinta Nuriyah, istri Gus Dur.
[sunting] Tasrif Award-AJI
Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006.[69] Penghargaan ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Gus Dur dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekpresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur dan Gadis dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari budayawan Butet Kertaradjasa, pemimpin redaksi The Jakarta Post Endy Bayuni, dan Ketua Komisi Nasional Perempuan Chandra Kirana. Mereka berhasil menyisihkan 23 kandidat lain. Penghargaan Tasrif Award bagi Gus Dur menuai protes dari para wartawan yang hadir dalam acara jumpa pers itu.[70] Seorang wartawan mengatakan bahwa hanya karena upaya Gus Dur menentang RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi, ia menerima penghargaan tersebut. Sementara wartawan lain seperti Ati Nurbaiti, mantan Ketua Umum AJI Indonesia dan wartawan The Jakarta Post membantah dan mempertanyakan hubungan perjuangan Wahid menentang RUU APP dengan kebebasan pers.[70]
[sunting] Doktor kehormatan
Gus Dur juga banyak memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari berbagai lembaga pendidikan:
• Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (2000)[71]
• Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000)[71]
• Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Perancis (2000)[71]
• Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (2000)
• Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda (2000) [72]
• Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India (2000)[71]
• Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang (2002)[71]
• Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel (2003)[73]
• Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan (2003)[71]
• Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, Seoul, Korea Selatan (2003)
Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban, sama dengan 7 September 1940.
Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil" berarti "Sang Penakluk".[2] Kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati "abang" atau "mas".[2]
Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan[3]. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alisa, Yenny, Anita, dan Inayah.
Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.[4][5] Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V.[5] Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.[5]
Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya[6]. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil.
Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada KH. Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya.[7]
[sunting] Pendidikan di luar negeri
Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.[8]
Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa; ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan Universitas [9].
Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jendral Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan [10].
Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya.[11] Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar.[11] Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad.[12] Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui.[13] Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.
[sunting] Awal karier
Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill Kanada.Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian,Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat.LP3ES mendirikan majalah yang disebut "Prisma" dan Gusdur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut.Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES,Gusdur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa.Pada saat itu,pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah.Gusdur merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini.Gusdur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat.Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah,pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia.Gusdur memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.
Abdurrahman Wahid meneruskan kariernya sebagai jurnalis,menulis untuk majalah dan surat kabar Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial.Dengan popularitas itu,ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang,tempat Gusdur tinggal bersama keluarganya.
Meskipun memiliki karier yang sukses pada saat itu,Gusdur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es.Pada tahun 1974 Gusdur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi baik.Satu tahun kemudian Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.
Pada tahun 1977,Gusdur bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktek dan Kepercayaan Islam dan Universitas ingin agar Gusdur mengajar subyek tambahan seperti syariat Islam dan misiologi.Namun kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas
[sunting] Nahdlatul Ulama
[sunting] Awal keterlibatan
Latar belakang keluarga Wahid segera berarti. Ia akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur dalam menjadi intelektual publik dan ia dua kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU. Namun, Wahid akhirnya bergabung dengan Dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga [14]. Karena mengambil pekerjaan ini, Wahid juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasehat Agama, Wahid memimpin dirinya sebagai reforman NU.
Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Wahid menyebut bahwa Pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang seperti dirinya [15]. Namun, Wahid selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jendral Benny Moerdani.
[sunting] Mereformasi NU
Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi/terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasehat Agama akhirnya membentuk Tim Tujuh (yang termasuk Wahid) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan keketuaan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan meminta agar ia mengundurkan diri. Idham, yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada 6 Mei 1982, Wahid mendengar pilihan Idham untuk mundur dan menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusionil. Dengan himbauan Wahid, Idham membatalkan kemundurannya dan Wahid bersama dengan Tim Tujuh dapat menegosiasikan persetujuan antara Idham dan orang yang meminta kemundurannya [16].
Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Wahid menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Wahid berkonsultasi dengan bacaan seperti Quran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara [17]. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.
[sunting] Terpilih sebagai ketua dan masa jabatan pertama
Reformasi Wahid membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Wahid sebagai ketua baru NU. Wahid menerima nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut. Namun demikian, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Wahid sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggu NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Wahid sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada Panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun demikian, Panitia Munas, yang bertentangan dengan Idham, mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para peserta Munas.[18]
Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Wahid terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Suharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila.[19] Pada tahun 1987, Abdurrahman Wahid menunjukan dukungan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Suharto. Ia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Wahid mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia.[20] Hal ini merenggangkan hubungan Wahid dengan pemerintah, namun saat itu Suharto masih mendapat dukungan politik dari NU.
Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga dapat menandingi sekolah sekular.[21] Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan forum individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks Muslim.[22] Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapkan mengubah salam Muslim "assalamualaikum" menjadi salam sekular "selamat pagi".[23]
[sunting] Masa jabatan kedua dan melawan Orde Baru
Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk menarik hati Muslim Intelektual. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim seperti Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung. Gus Dur menolak karena ia mengira ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat.[24] Pada tahun 1991, Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992.
Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Wahid merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran.[25] Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.[26]
[sunting] Masa jabatan ketiga dan menuju reformasi
Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi.[27] Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasehati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI yang didukung pemerintah, Soerjadi.
Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur.[28] Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, namun ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya.[29] Hal tersebut tidak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.
[sunting] Reformasi
[sunting] Pembentukan PKB dan Pernyataan Ciganjur
Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat tiga pertai politik: Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional (PAN) bentukan Amien dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) bentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli 1998 Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasehat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang.
Pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amien, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden.
[sunting] Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR
Amien Rais dan Gus Dur pada Sidang Umum MPR.
Pada Juni 1999, partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak memiliki mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim.[30] Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI-P mulai berubah.
Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden.[31] Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.[32]
Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.
[sunting] Kepresidenan
[sunting] 1999
Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.[33]
Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina.[34]
Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat.[33] Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel [35].
Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.[36]
[sunting] 2000
Abdurrahman Wahid di Forum Ekonomi Dunia tahun 2000.
Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya.[37]
Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jendral Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.[38]
Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat.[39] Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P.
Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan.[40] Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.[41]
Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia.[42] Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.[43]
Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan.[44]
Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI.[45]
Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang.[46] Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.
Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid seperti Megawati, Akbar dan Amien masih mendukungnya meskipun terjadi berbagai skandal dan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas.[47] Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan meliputi lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur.
Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia.[48] Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar karena hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia.
Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukan kekecewaannya adalah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.[49]
[sunting] 2001 dan akhir kekuasaan
Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional.[50] Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji.[51] Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.
Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi.[52] Pertempuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR dimana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan.[53]. Namun, demonstran NU terus menunjukan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati.
Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur.[54] Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan,[55] yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inagurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus.
Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001.[56] Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan.[57]. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar[58] sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.[59] Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.[60]
[sunting] Aktivitas setelah kepresidenan
[sunting] Perpecahan pada tubuh PKB
Sebelum Sidang Khusus MPR, anggota PKB setuju untuk tidak hadir sebagai lambang solidaritas. Namun, Matori Abdul Djalil, ketua PKB, bersikeras hadir karena ia adalah Wakil Ketua MPR. Dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai Ketua PKB pada tanggal 15 Agustus 2001 dan melarangnya ikut serta dalam aktivitas partai sebelum mencabut keanggotaan Matori pada bulan November.[61] Pada tanggal 14 Januari 2002, Matori mengadakan Munas Khusus yang dihadiri oleh pendukungnya di PKB. Munas tersebut memilihnya kembali sebagai ketua PKB. Gus Dur membalasnya dengan mengadakan Munasnya sendiri pada tanggal 17 Januari, sehari setelah Munas Matori selesai[62] Musyawarah Nasional memilih kembali Gus Dur sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Alwi Shihab sebagai Ketua PKB. PKB Gus Dur lebih dikenal sebagai PKB Kuningan sementara PKB Matori dikenal sebagai PKB Batutulis.
[sunting] Pemilihan umum 2004
Pada April 2004, PKB berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, memperoleh 10.6% suara. Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004, dimana rakyat akan memilih secara langsung, PKB memilih Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis sehingga Komisi Pemilihan Umum menolak memasukannya sebagai kandidat. Gus Dur lalu mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan dari Wiranto. Pada 5 Juli 2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Untuk pemilihan kedua antara pasangan Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-Muzadi, Gus Dur menyatakan golput.
[sunting] Oposisi terhadap pemerintahan SBY
Pada Agustus 2005, Gus Dur menjadi salah satu pemimpin koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Bersama dengan Try Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati, koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama mengenai pencabutan subsidi BBM yang akan menyebabkan naiknya harga BBM.
[sunting] Kehidupan pribadi
Wahid menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak: Alissa Qotrunnada, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari. Yenny juga aktif berpolitik di Partai Kebangkitan Bangsa dan saat ini adalah direktur The Wahid Institute.
[sunting] Kematian
Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan strok. Diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia wafat pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut, yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat ia harus menjalani hemodialisis (cuci darah) rutin. Menurut Salahuddin Wahid adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri.[63] Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.[64]
[sunting] Penghargaan
Pada tahun 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership. [65]
Wahid ditahbiskan sebagai "Bapak Tionghoa" oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pecinan pada tanggal 10 Maret 2004.[5]
Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia. Wahid mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka ia merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM.[66][67] Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era orde baru.[66] Wahid juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple. Namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study.[66] Pada 21 Juli 2010, meskipun telah meninggal, ia memperoleh Lifetime Achievement Award dalam Liputan 6 Awards 2010.[68] Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Sinta Nuriyah, istri Gus Dur.
[sunting] Tasrif Award-AJI
Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006.[69] Penghargaan ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Gus Dur dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekpresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur dan Gadis dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari budayawan Butet Kertaradjasa, pemimpin redaksi The Jakarta Post Endy Bayuni, dan Ketua Komisi Nasional Perempuan Chandra Kirana. Mereka berhasil menyisihkan 23 kandidat lain. Penghargaan Tasrif Award bagi Gus Dur menuai protes dari para wartawan yang hadir dalam acara jumpa pers itu.[70] Seorang wartawan mengatakan bahwa hanya karena upaya Gus Dur menentang RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi, ia menerima penghargaan tersebut. Sementara wartawan lain seperti Ati Nurbaiti, mantan Ketua Umum AJI Indonesia dan wartawan The Jakarta Post membantah dan mempertanyakan hubungan perjuangan Wahid menentang RUU APP dengan kebebasan pers.[70]
[sunting] Doktor kehormatan
Gus Dur juga banyak memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari berbagai lembaga pendidikan:
• Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (2000)[71]
• Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000)[71]
• Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Perancis (2000)[71]
• Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (2000)
• Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda (2000) [72]
• Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India (2000)[71]
• Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang (2002)[71]
• Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel (2003)[73]
• Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan (2003)[71]
• Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, Seoul, Korea Selatan (2003)
Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia
1. VOC
VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mempunyai wilayah di Hindia Timur. Pengurusnya terdiri dari 6 orang yang disebut “Bewindhebbers der VOC”, ditambah 17 orang pengurus harian yang disebut Heeren XVII. VOC juga memiliki hak khusus yang diberikan parlemen Belanda:
-Membuat perjanjian dengan raja2 setempat
-Menyatakan perang dan perdamaian
-Membuat senjata & benteng
-Mencetak uang
-Mengangkat & memberhentikan pegawai
-Mengadili perkara
Pada tahun 1609, Pieter Both ditugaskan sebagai Gubernur Jendral VOC di Ambon. Misi utamanya adalah untuk memimpin VOC menghadapi persaingan dengan pedagang Eropa. Ketika Jan Pietersoon Coen diangkat sebagai gubernur jenderal, pusat kekuasaan dipindahkan ke Jayakarta. Selain melakukan monopoli, VOC juga menjalankan system pemerintahan tidak langsung (indirect rule). Tidak berlangsung lama, VOC akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. dengan factor-faktor berikut:
-Banyak pegawai VOC korupsi karena gajinya rendah
-VOC tidak mampu bersaing dengan inggris (EIC) dan Perancis (FIC)
-Walaupun rugi, pemegang saham tetap diberi dividen
-Perang Belanda melawan Inggris
-Jatuhnya kongsi dagang VOC di India & adanya kebebasan pelayaran Inggris ke Indonesia
2. Penjajahan Prancis-Belanda
Di Eropa sedang dalam suasana Perang Koalisi satu (1792-1797). Belandapun kalah sehingga membuat rajanya, Willem V, meminta perlindungan dari Inggris. Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis kemudian menempatkan Louis Napoleon untuk memimpin Belanda. Louis kemudian mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda sejak 1808. Tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Pada masa pemerintahannya, Daendels banyak mengeluarkan kebijakan kebijakan yang condong kepada kediktatoran. Contohnya, pembangunan jalan Raya Pos (Groete Postweg) antara Anyer-Panarukan. Pembangunan jalan raya itu melibatkan banyak tenaga dengan system rodi.
Kekuasaan sewenang-wenang yang diterapkan Daendels membuatnya ditarik kembali agar citra Hindia Belanda tidak bertambah buruk. Tetapi penarikan Daendels membua dampak buruk. Belandapun berhasil dikuasai Inggris. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Prancis-Belanda dengan ditandai oleh Kapitulasi Tuntang.
3. Penjajahan Iggris
Tahun 1811-1816, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai wakil gubernur di Jawa dan bawahannya. Tujuan utama pemerintahan Raffles adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu tindakannya yang popular adalah mencetuskan system sewa tanah (landrent). Hal tersebut tidak membebani rakyat, namun kondisi di Eropa membuat Thomas Stamford Raffles harus mengakhiri masa jabatannya di Indonesia. Perang koalisi berakhir dengan kekalahan Prancis. Negara-negara yang menjadi lawan Prancis mengambil keputusan bahwa sebagai benteng untuk menghadapi Prancis, Belanda harus kuat. Maka dari itu, dalam Traktat London tahun 1824, ditetapkan bahwa Indonesia dikembalikan kepada Belanda.
4. Belanda
Untuk menangani berbagai persoalan di Indonesia yang baru saja dikembalikan ke Inggris, pemerintah belanda mengirimkan sebuah komisi. Komisi tersebut terdiri dari Cornelis Th.Elout sebagai ketua, dan A.A. Buyskes dan van der Capellen sebagai anggota. Setelah komisi dibubarkan, van der Capellen diangkat sebagai gubernur jenderal. Dia melaksanakan pola konservatif, dalam arti menerapkan kebijakan monopoli seperti VOC:
a. Masa Tanam Paksa
Ketika van den Bosch menjabat sebagai gubernur jenderal, pada tahun 1830 dia menciptakan peraturan baru yang bernama ‘tanam paksa’ / cultuur stelsel. Tujuannya untuk mendapatkan untung guna menutup deficit keuangan negri Belanda. Kemudian, latar belakang dilakukannya Tanam paksa adalah:
- Defisit anggaran belanja negri belanda akibat Perang kemerdekaan Belgia dan perang diponegoro
- Keadaan di Jawa yang tidak menguntungkan saat itu
- Perdagangan dan perusahaan belanda mengalami kemunduran
Pokok-pokok ketentuan Tanam paksa:
- Penduduk wajib menanami 1/5 tanahnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah
- Tanah tersebut dibebaskan dari pajak
-Tanah tersebut dikerjakan selama 1/5 tahun
- Risiko penanaman ada pada pemerintah
- Hasil tanaman yang diwajibkan harus diangkat sendiri ke pabrik dan mendapat ganti rugi
- Kelebihan hasil panen akan diganti oleh pemerintah
- Waktu yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tidak melebihi waktu menanam padi
Penyimpangan Tanam Paksa:
-Tanah yang ditanami lebih dari 1/5 lahan
-Tanah yang ditanami tanaman wajib masih terkena pajak
- Banyak petugas yang curang, berusaha mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya
- Tanah yang ditanami tanaman wajib cenderung memilih tanah yang subur
Akibat penyimpangan:
1. Bagi Bangsa Indonesia
- Menimbulkan kesengsaraan
- Pemerintahan Belanda memberikan sanksi kepada petani yang meninggalkan tanahnya sehingga makin sengsara
1. Bagi Belanda
- Memperoleh keuntungan yang sangat besar
- Timbul penentangan tanam paksa yang dicetuskan oleh golongan liberal dan golongan etis
b. Politik Liberal Kolonial
Golongan liberal berhasil menguasai parlemen sehingga mereka mempunyai peluang untuk menciptakan undang-undang dasar guna membatasi kekuasaan raja. Pada tahun 1870 keluar undang-undang de Waal:
1. Undang-undang Gula yang menyebutkan bahwa penanaman tebu harus dilakukan oleh pengusaha swasta, tidak dengan system tanam paksa
2. Undang-undang Agraria, isinya menerangkan bahwa gubernur jenderal dan rakyat dilarang menjual tanah kepada orang asing, tetapi dapat menyewakannya selama 75 tahun
Ini merupakan awal yang baik walaupun dalam kenyataannya semuanya untuk kepentingan Pemerintahan Hindia Belanda.
1. Perlawanan Rakyat Maluku
A. Latar Belakang
1. Belanda menerapkan monopolui perdagangan
2. Adanya kekhawatiran rakyat akan munculnya kembali kekejaman seperti zaman VOC.
3. Rakyat diharuskan kerja paksa, menyerahkan ikan asin, kopi.
4. Benteng Duurstede diduduki Belanda.
B. Tokoh/ pemimpin
Pattimura
C. Proses Perang
Perlawanan ini dibantu oleh Anthonie Rebok, Thomas Pattiwael, Lucas Latumahina, dan Christina Martatiahahu. Pada tanggal 15 Mei 1817 seranga di mulai dan berhasil menguasai Banten Duurstede serta membunuh van den Berg. Akhirnya perang meluas ke Ambon, Seram, Haruku, Larike, Asilulu, dan Masihu.
D. Akhir perang
Belanda akhirnya mendatangkan bantuan, sehingga Pattimura dapat dikalahkan dan tanggal 16 Desember Pattimura dihukum gantung.
2. Perang Paderi
A. Latar Belakang
1. Adanya Perselisihan antara Kaum adat dan Kaum Paderi. Yaitu
Kaum Paderi menghendaki Gerakan Wahaby yang ditentang Kaum
Adat.
2. Belanda ikut campur tangn membantu Kaum Adat.
B. Proses Perang
1. Tahap I [ 1821-1837 ]
Tahap ini perang antara Kaum Adat dan kaum Padri. Kaum Adat terdesak lalu minta bantua Belanda. Dengan begitu Belanda diizinkan membangun Benteng Por Vander Cappelen dan Port de Kock. Tahun 1825, Belanda berunding dengan Kaum Paderi dan menghasilkan Perjanjian Paderi.
2. Tahap II
Kaum Paderi dan Kaum Adat bersatu melawan Belanda. Serangan Belanda dipusatkan ke Bonjol. Belanda menggunakan siasat Devide at Empera dengan cara mendatangkan pasukan Sebtot Prawirodirjo dari Jawa.
C. Pemimpin / Tokoh
Tuanku Imam Bonjol, Datuk Malim Basa, Tuanku nan Cerdik, Tuanku
Pasmanan, dan Tuanku Hitam.
D. Akhir Perang
Pada tahun 1833 diadakan Perjanjian Plakat panjang yang isinya penduduk diberi kebebasan membayar pajak dan kerja rodi, tetapi penduduk hanya berdagang dengan Belanda. Namu akhirnya Tuanku Imam Bonjol tetap ditangkap pada tahun 1837.
4. Perang Dipenogoro
a. Latar Belakang
sebab Umum:
1. Belanda ikut campur masalah kerajaan
2. Bangsawan kecewa karena dilarang menyewakan tanahnya
3. Kaum Ulama kecewa karena masuknya peradaban Barat di keraton
4. Rakyat dibebani berbagai macam pajak dan kerja paksa
Sebab Khusus:
1. Pembuatan jalan raya yang melewati makam leluhur tanpa
Seizin Pangeran Dipenogoro
b. Pemimpin/ tokoh
Pangeran Dipenogoro, Kiai mojo, Sentot Prawirodirjo,Pangeran Mangkubumi, dll.
c. Proses Perang
Perang dimulai 20 Juli 1825. Perang dimulai ketika Belanda menyerbu kediaman Pangeran Dipenogoro. Pangeran dipenogoro menggunakan taktik geriliya, sedang belanda menggunakan siasat Benteng Stelsel.
d. Akhir Perang
Pasukan Dipenogoro mulai terdesak setelah Belanda menggunakan siasat Devide et Empera. Pangeran Dipenogoro berhasil ditangkap pada tahun 1830 setelah Belanda menerapkan siasat tipu muslihat.
5. Perang Jagaraga bali
a. Latar belakang
1. Belanda memaksa Bali mengakui kedaulatan Belanda
2. Belanda memaksa Bali menghapus hak Tawan karang.
b. Pemimpin / Tokoh
I Gusti ketut Jelantik
c. Proses Perang
Pada 1845 Belanda Menyerang kerajaan Buleleng. Belanda menyerang Bali tiga kali:
1. Tahun 1846: Serangan dapat dihalau I Gusti Ketut Jalantik
2. Tahun 1848: Belanda gagal merebut Benteng Jagaraga
3. Tahun 1849: Belanda berhasil menguasai Benteng Jagaraga
d. Akhir Perang
Sejak tahun 1849 Belanda berhasil menguasai Bali
6. Perang Banjar
a. Latar Belakang
1. Belanda memaksakan monopoli pedagang
2. Belanda ikut campur tangan urusan kerajaan
b. Pemimpin / Tokoh
Pangeran Antasari
c. Proses Perang
Pertempuran terjadi pada 18 April 1859. Pangeran Antasari berhasil merebut Benteng Belanda dan menenggelamkan kapal Onrus milik Belanda.
d. Akhir Perang
Pangeran Antasari wafat pada tahun 1862, digantikan oleh Haji Buyasin yang akhirnya ditangkap Belanda.
7. Perang Aceh
a. Latar Belakang
1. Belanda ingin menguasai aceh yang letaknya strategis.
2. Belanda menuntut agar Aceh mengakui kedaulatan Belanda
3. Belanda melarang Aceh menjalin hubungan dengan
luar negeri
4. Traktat Sumatra 1871 memberi peluang Belanda untuk
menyerang Aceh.
b. Pemimpin / Tokoh
Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Cut Nya’ Dien
c. Proses Perang
Belanda menyerang Aceh pertama pada 1873
di bawah pimpinan Jend. Kohler di depan Masjid Raya,
namun gagal. Serangan kedua Desember 1873 dipimpin
Jend. Van Suieten, berhasil merebut masjid Raya dan
Istana. Belanda melakukan Siasat Konsentrasi Stelsel, Devide
et Empera, kekerasan dengan membentuk pasukan Marsose.
d. Akhir Perang
Pada 1904 Aceh terpaksa menandatangani Perjanjian singkat
Yang berisi, “ Aceh mengakui kedaulatan Belanda”
PENGARUH KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA: 1) Perlawanan Rakyat 2) Perkembangan Agama Kristen
erhadap Upaya Perdagangan Portugis dan Belanda
Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tenteram di bawah kekuasaan raja-raja.
Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia, tetapi lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena sifat-sifat dan niat-niat jahat bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia.
Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Adapun perlawanan-perlawanan tersebut antara lain:
1) Perlawanan di Aceh terhadap Portugis
2) Ternate melawan Portugis
3) Perlawanan Mataram (Perlawanan Sultan Agung) terhadap Belanda
4) Banten melawan VOC
5) Makassar melawan VOC
6) Perlawanan Diponegoro (1825–1830) terhadap Belanda
7) Perang Padri (1821–1837)
2. Perkembangan Agama Kristen di Indonesia
Sejak abad ke-15 Paus di Roma memberi tugas kepada misionaris bangsa Portugis dan Spanyol untuk menyebarkan agama Katholik. Kemudian bangsa Belanda pun tertarik untuk menyebarkan ajaran agama Kristen Protestan dengan mengirimkan para zending di negeri-negeri jajahannya.
1. Misionaris Portugis di Indonesia
Pada abad ke-16 kegiatan misionaris sangat aktif menyampaikan kabar Injil ke seluruh penjuru dunia dengan menumpang kapal pedagang Portugis dan Spanyol. Salah seorang misionaris yang bertugas di Indonesia terutama Maluku adalah Fransiscus Xaverius (1506–1552). Ia seorang Portugis yang membela rakyat yang tertindas oleh jajahan bangsa Portugis. Di kalangan pribumi ia dikenal kejujuran dan keikhlasannya membantu kesulitan rakyat. Ia menyebarkan ajaran agama Katholik dengan berkeliling ke kampung-kampung sambil membawa lonceng di tangan untuk mengumpulkan anak-anak dan orang dewasa untuk diajarkan agama Katholik.
Kegiatan misionaris Portugis tersebut berlangsung di Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, P ulau Siau, dan Sangir, kemudian menyebar ke Kalimantan dan Jawa Timur.
Penyebaran agama Katholik di Maluku menjadi tersendat setelah terbunuhnya Sultan Hairun yang menimbulkan kebencian rakyat terhadap semua orang Portugis. Setelah jatuhnya Maluku ke tangan Belanda, kegiatan misionaris surut dan diganti kegiatan zending Belanda yang menyebarkan agama Kristen Protestan.
2. Zending Belanda di Indonesia
Pada abad ke-17 gereja di negeri Belanda mengalami perubahan, agama Katholik yang semula menjadi agama resmi negara diganti dengan agama Kristen Protestan. Pemerintah Belanda melarang pelaksanaan ibadah agama Katholik di muka umum dan menerapkan anti Katholik, termasuk di tanah-tanah jajahannya.
VOC yang terbentuk tahun 1602 mendapat kekuasaan dan tanggung jawab memajukan agama. VOC mendukung penyebaran agama Kristen Protestan dengan semboyan “siapa punya negara, dia punya agama”, kemudian VOC menyuruh penganut agama Katholik untuk masuk agama Kristen Protestan. VOC turut membiayai pendirian sekolah-sekolah dan membiayai upaya menerjemahkan injil ke dalam bahasa setempat. Di balik itu para pendeta dijadikan alat VOC agar pendeta memuji-muji VOC dan tunduk dengan VOC. Hal tersebut ternyata sangat menurunkan citra para zending di mata rakyat, karena VOC tidak disukai rakyat.
Tokoh zending di Indonesia antara lain Ludwig Ingwer Nommensen, Sebastian Danckaerts, Adriaan Hulsebos, dan Hernius.
Kegiatan zending di Indonesia meliputi:
a. Menyebarkan agama Kristen Protestan di Maluku, Sangir, Talaud, Timor, Tapanuli, dan kota-kota besar di Jawa dan Sumatra.
b. Mendirikan Nederlands Zendeling Genootschap (NZG), yaitu perkumpulan pemberi kabar Injil Belanda yang berusaha menyebarkan agama Kristen Protestan, mendirikan wadah gereja bagi jemaat di Indonesia seperti Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Kristen Jawa (GKJ), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan mendirikan sekolah-sekolah yang menitikberatkan pada penyebaran agama Kristen Protestan.
3. Wilayah Persebaran Agama Nasrani di Indonesia pada Masa Kolonial
Saat VOC berkuasa, kegiatan misionaris Katholik terdesak oleh kegiatan zending Kristen Protestan, dan bertahan di Flores dan Timor. Namun sejak Daendels berkuasa, agama Katholik dan Kristen Protestan diberi hak sama, dan mulailah misionaris menyebarkan kembali agama Katholik terutama ke daerah-daerah yang belum terjangkau agama-agama lain.
Penyebaran agama Kristen Protestan di Maluku menjadi giat setelah didirikan Gereja Protestan Maluku (GPM) tanggal 6 September 1935. Organisasi GPM menampung penganut Kristen Protestan di seluruh Maluku dan Papua bagian selatan. Penyebaran agama Kristen menjangkau Sulawesi Utara di Manado, Tomohon, Pulau Siau, Pulau Sangir Talaud, Tondano, Minahasa, Luwu, Mamasa dan Poso, serta di Nusa Tenggara Timur yang meliputi Timor, Pulau Ende, Larantuka, Lewonama, dan Flores. Adapun persebaran agama Katholik di Jawa semula hanya berlangsung di Blambangan, Panarukan, Jawa Timur. Namun, kemudian menyebar ke wilayah barat, seperti Batavia, Semarang, dan Jogjakarta.
Agama Kristen Protestan di Jawa Timur berkembang di Mojowarno, Ngoro dekat Jombang. Di Jawa Tengah meliputi Magelang, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Ambarawa, Salatiga, Purworejo, Purbalingga, dan Banyumas. Di Jawa Barat pusat penyebaran agama Kristen terdapat di Bogor, Sukabumi, dan Lembang (Bandung). Di Sumatra Utara masyarakat Batak yang menganut agama Kristen berpusat di Angkola Sipirok, Tapanuli Selatan, Samosir, Sibolga, Buluh Hawar di Karo, Kabanjahe, Sirombu, dan kepulauan Nias. Kegiatan agama Kristen pada masyarakat Batak dipusatkan pada organisasi HKBP. Adapun di Kalimantan Selatan agama Kristen berkembang di Barito dan Kuala Kapuas. Di Kalimantan Barat umat Nasrani banyak terdapat di Pontianak. Di Kalimantan Timur banyak terdapat di Samarinda, Kalimantan Tengah di pemukiman masyarakat Dayak desa Perak dan Kapuas Kahayan.
Faktor-faktor penyebab sulitnya perkembangan agama Kristen di Indonesia pada waktu itu adalah:
a) Pada waktu itu agama Kristen dianggap identik dengan agama penjajah.
b) Pemerintah kolonial tidak menghargai prinsip persamaan derajat manusia.
c) Sebagian besar rakyat Indonesia telah menganut agama lain.
Oleh karena itulah upaya penyebaran dilakukan di daerah-daerah yang belum tersentuh agama lainnya. Juga dilakukan dengan mengadakan tindakan-tindakan kemanusiaan seperti mendirikan rumah sakit dan sekolah. Akhirnya berkat kerja keras kaum misionaris dan zending, agama Kristen dapat berkembang di Indonesia sampai sekarang.
VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mempunyai wilayah di Hindia Timur. Pengurusnya terdiri dari 6 orang yang disebut “Bewindhebbers der VOC”, ditambah 17 orang pengurus harian yang disebut Heeren XVII. VOC juga memiliki hak khusus yang diberikan parlemen Belanda:
-Membuat perjanjian dengan raja2 setempat
-Menyatakan perang dan perdamaian
-Membuat senjata & benteng
-Mencetak uang
-Mengangkat & memberhentikan pegawai
-Mengadili perkara
Pada tahun 1609, Pieter Both ditugaskan sebagai Gubernur Jendral VOC di Ambon. Misi utamanya adalah untuk memimpin VOC menghadapi persaingan dengan pedagang Eropa. Ketika Jan Pietersoon Coen diangkat sebagai gubernur jenderal, pusat kekuasaan dipindahkan ke Jayakarta. Selain melakukan monopoli, VOC juga menjalankan system pemerintahan tidak langsung (indirect rule). Tidak berlangsung lama, VOC akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. dengan factor-faktor berikut:
-Banyak pegawai VOC korupsi karena gajinya rendah
-VOC tidak mampu bersaing dengan inggris (EIC) dan Perancis (FIC)
-Walaupun rugi, pemegang saham tetap diberi dividen
-Perang Belanda melawan Inggris
-Jatuhnya kongsi dagang VOC di India & adanya kebebasan pelayaran Inggris ke Indonesia
2. Penjajahan Prancis-Belanda
Di Eropa sedang dalam suasana Perang Koalisi satu (1792-1797). Belandapun kalah sehingga membuat rajanya, Willem V, meminta perlindungan dari Inggris. Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis kemudian menempatkan Louis Napoleon untuk memimpin Belanda. Louis kemudian mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda sejak 1808. Tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Pada masa pemerintahannya, Daendels banyak mengeluarkan kebijakan kebijakan yang condong kepada kediktatoran. Contohnya, pembangunan jalan Raya Pos (Groete Postweg) antara Anyer-Panarukan. Pembangunan jalan raya itu melibatkan banyak tenaga dengan system rodi.
Kekuasaan sewenang-wenang yang diterapkan Daendels membuatnya ditarik kembali agar citra Hindia Belanda tidak bertambah buruk. Tetapi penarikan Daendels membua dampak buruk. Belandapun berhasil dikuasai Inggris. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Prancis-Belanda dengan ditandai oleh Kapitulasi Tuntang.
3. Penjajahan Iggris
Tahun 1811-1816, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai wakil gubernur di Jawa dan bawahannya. Tujuan utama pemerintahan Raffles adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu tindakannya yang popular adalah mencetuskan system sewa tanah (landrent). Hal tersebut tidak membebani rakyat, namun kondisi di Eropa membuat Thomas Stamford Raffles harus mengakhiri masa jabatannya di Indonesia. Perang koalisi berakhir dengan kekalahan Prancis. Negara-negara yang menjadi lawan Prancis mengambil keputusan bahwa sebagai benteng untuk menghadapi Prancis, Belanda harus kuat. Maka dari itu, dalam Traktat London tahun 1824, ditetapkan bahwa Indonesia dikembalikan kepada Belanda.
4. Belanda
Untuk menangani berbagai persoalan di Indonesia yang baru saja dikembalikan ke Inggris, pemerintah belanda mengirimkan sebuah komisi. Komisi tersebut terdiri dari Cornelis Th.Elout sebagai ketua, dan A.A. Buyskes dan van der Capellen sebagai anggota. Setelah komisi dibubarkan, van der Capellen diangkat sebagai gubernur jenderal. Dia melaksanakan pola konservatif, dalam arti menerapkan kebijakan monopoli seperti VOC:
a. Masa Tanam Paksa
Ketika van den Bosch menjabat sebagai gubernur jenderal, pada tahun 1830 dia menciptakan peraturan baru yang bernama ‘tanam paksa’ / cultuur stelsel. Tujuannya untuk mendapatkan untung guna menutup deficit keuangan negri Belanda. Kemudian, latar belakang dilakukannya Tanam paksa adalah:
- Defisit anggaran belanja negri belanda akibat Perang kemerdekaan Belgia dan perang diponegoro
- Keadaan di Jawa yang tidak menguntungkan saat itu
- Perdagangan dan perusahaan belanda mengalami kemunduran
Pokok-pokok ketentuan Tanam paksa:
- Penduduk wajib menanami 1/5 tanahnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah
- Tanah tersebut dibebaskan dari pajak
-Tanah tersebut dikerjakan selama 1/5 tahun
- Risiko penanaman ada pada pemerintah
- Hasil tanaman yang diwajibkan harus diangkat sendiri ke pabrik dan mendapat ganti rugi
- Kelebihan hasil panen akan diganti oleh pemerintah
- Waktu yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tidak melebihi waktu menanam padi
Penyimpangan Tanam Paksa:
-Tanah yang ditanami lebih dari 1/5 lahan
-Tanah yang ditanami tanaman wajib masih terkena pajak
- Banyak petugas yang curang, berusaha mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya
- Tanah yang ditanami tanaman wajib cenderung memilih tanah yang subur
Akibat penyimpangan:
1. Bagi Bangsa Indonesia
- Menimbulkan kesengsaraan
- Pemerintahan Belanda memberikan sanksi kepada petani yang meninggalkan tanahnya sehingga makin sengsara
1. Bagi Belanda
- Memperoleh keuntungan yang sangat besar
- Timbul penentangan tanam paksa yang dicetuskan oleh golongan liberal dan golongan etis
b. Politik Liberal Kolonial
Golongan liberal berhasil menguasai parlemen sehingga mereka mempunyai peluang untuk menciptakan undang-undang dasar guna membatasi kekuasaan raja. Pada tahun 1870 keluar undang-undang de Waal:
1. Undang-undang Gula yang menyebutkan bahwa penanaman tebu harus dilakukan oleh pengusaha swasta, tidak dengan system tanam paksa
2. Undang-undang Agraria, isinya menerangkan bahwa gubernur jenderal dan rakyat dilarang menjual tanah kepada orang asing, tetapi dapat menyewakannya selama 75 tahun
Ini merupakan awal yang baik walaupun dalam kenyataannya semuanya untuk kepentingan Pemerintahan Hindia Belanda.
1. Perlawanan Rakyat Maluku
A. Latar Belakang
1. Belanda menerapkan monopolui perdagangan
2. Adanya kekhawatiran rakyat akan munculnya kembali kekejaman seperti zaman VOC.
3. Rakyat diharuskan kerja paksa, menyerahkan ikan asin, kopi.
4. Benteng Duurstede diduduki Belanda.
B. Tokoh/ pemimpin
Pattimura
C. Proses Perang
Perlawanan ini dibantu oleh Anthonie Rebok, Thomas Pattiwael, Lucas Latumahina, dan Christina Martatiahahu. Pada tanggal 15 Mei 1817 seranga di mulai dan berhasil menguasai Banten Duurstede serta membunuh van den Berg. Akhirnya perang meluas ke Ambon, Seram, Haruku, Larike, Asilulu, dan Masihu.
D. Akhir perang
Belanda akhirnya mendatangkan bantuan, sehingga Pattimura dapat dikalahkan dan tanggal 16 Desember Pattimura dihukum gantung.
2. Perang Paderi
A. Latar Belakang
1. Adanya Perselisihan antara Kaum adat dan Kaum Paderi. Yaitu
Kaum Paderi menghendaki Gerakan Wahaby yang ditentang Kaum
Adat.
2. Belanda ikut campur tangn membantu Kaum Adat.
B. Proses Perang
1. Tahap I [ 1821-1837 ]
Tahap ini perang antara Kaum Adat dan kaum Padri. Kaum Adat terdesak lalu minta bantua Belanda. Dengan begitu Belanda diizinkan membangun Benteng Por Vander Cappelen dan Port de Kock. Tahun 1825, Belanda berunding dengan Kaum Paderi dan menghasilkan Perjanjian Paderi.
2. Tahap II
Kaum Paderi dan Kaum Adat bersatu melawan Belanda. Serangan Belanda dipusatkan ke Bonjol. Belanda menggunakan siasat Devide at Empera dengan cara mendatangkan pasukan Sebtot Prawirodirjo dari Jawa.
C. Pemimpin / Tokoh
Tuanku Imam Bonjol, Datuk Malim Basa, Tuanku nan Cerdik, Tuanku
Pasmanan, dan Tuanku Hitam.
D. Akhir Perang
Pada tahun 1833 diadakan Perjanjian Plakat panjang yang isinya penduduk diberi kebebasan membayar pajak dan kerja rodi, tetapi penduduk hanya berdagang dengan Belanda. Namu akhirnya Tuanku Imam Bonjol tetap ditangkap pada tahun 1837.
4. Perang Dipenogoro
a. Latar Belakang
sebab Umum:
1. Belanda ikut campur masalah kerajaan
2. Bangsawan kecewa karena dilarang menyewakan tanahnya
3. Kaum Ulama kecewa karena masuknya peradaban Barat di keraton
4. Rakyat dibebani berbagai macam pajak dan kerja paksa
Sebab Khusus:
1. Pembuatan jalan raya yang melewati makam leluhur tanpa
Seizin Pangeran Dipenogoro
b. Pemimpin/ tokoh
Pangeran Dipenogoro, Kiai mojo, Sentot Prawirodirjo,Pangeran Mangkubumi, dll.
c. Proses Perang
Perang dimulai 20 Juli 1825. Perang dimulai ketika Belanda menyerbu kediaman Pangeran Dipenogoro. Pangeran dipenogoro menggunakan taktik geriliya, sedang belanda menggunakan siasat Benteng Stelsel.
d. Akhir Perang
Pasukan Dipenogoro mulai terdesak setelah Belanda menggunakan siasat Devide et Empera. Pangeran Dipenogoro berhasil ditangkap pada tahun 1830 setelah Belanda menerapkan siasat tipu muslihat.
5. Perang Jagaraga bali
a. Latar belakang
1. Belanda memaksa Bali mengakui kedaulatan Belanda
2. Belanda memaksa Bali menghapus hak Tawan karang.
b. Pemimpin / Tokoh
I Gusti ketut Jelantik
c. Proses Perang
Pada 1845 Belanda Menyerang kerajaan Buleleng. Belanda menyerang Bali tiga kali:
1. Tahun 1846: Serangan dapat dihalau I Gusti Ketut Jalantik
2. Tahun 1848: Belanda gagal merebut Benteng Jagaraga
3. Tahun 1849: Belanda berhasil menguasai Benteng Jagaraga
d. Akhir Perang
Sejak tahun 1849 Belanda berhasil menguasai Bali
6. Perang Banjar
a. Latar Belakang
1. Belanda memaksakan monopoli pedagang
2. Belanda ikut campur tangan urusan kerajaan
b. Pemimpin / Tokoh
Pangeran Antasari
c. Proses Perang
Pertempuran terjadi pada 18 April 1859. Pangeran Antasari berhasil merebut Benteng Belanda dan menenggelamkan kapal Onrus milik Belanda.
d. Akhir Perang
Pangeran Antasari wafat pada tahun 1862, digantikan oleh Haji Buyasin yang akhirnya ditangkap Belanda.
7. Perang Aceh
a. Latar Belakang
1. Belanda ingin menguasai aceh yang letaknya strategis.
2. Belanda menuntut agar Aceh mengakui kedaulatan Belanda
3. Belanda melarang Aceh menjalin hubungan dengan
luar negeri
4. Traktat Sumatra 1871 memberi peluang Belanda untuk
menyerang Aceh.
b. Pemimpin / Tokoh
Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Cut Nya’ Dien
c. Proses Perang
Belanda menyerang Aceh pertama pada 1873
di bawah pimpinan Jend. Kohler di depan Masjid Raya,
namun gagal. Serangan kedua Desember 1873 dipimpin
Jend. Van Suieten, berhasil merebut masjid Raya dan
Istana. Belanda melakukan Siasat Konsentrasi Stelsel, Devide
et Empera, kekerasan dengan membentuk pasukan Marsose.
d. Akhir Perang
Pada 1904 Aceh terpaksa menandatangani Perjanjian singkat
Yang berisi, “ Aceh mengakui kedaulatan Belanda”
PENGARUH KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA: 1) Perlawanan Rakyat 2) Perkembangan Agama Kristen
erhadap Upaya Perdagangan Portugis dan Belanda
Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tenteram di bawah kekuasaan raja-raja.
Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia, tetapi lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena sifat-sifat dan niat-niat jahat bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia.
Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Adapun perlawanan-perlawanan tersebut antara lain:
1) Perlawanan di Aceh terhadap Portugis
2) Ternate melawan Portugis
3) Perlawanan Mataram (Perlawanan Sultan Agung) terhadap Belanda
4) Banten melawan VOC
5) Makassar melawan VOC
6) Perlawanan Diponegoro (1825–1830) terhadap Belanda
7) Perang Padri (1821–1837)
2. Perkembangan Agama Kristen di Indonesia
Sejak abad ke-15 Paus di Roma memberi tugas kepada misionaris bangsa Portugis dan Spanyol untuk menyebarkan agama Katholik. Kemudian bangsa Belanda pun tertarik untuk menyebarkan ajaran agama Kristen Protestan dengan mengirimkan para zending di negeri-negeri jajahannya.
1. Misionaris Portugis di Indonesia
Pada abad ke-16 kegiatan misionaris sangat aktif menyampaikan kabar Injil ke seluruh penjuru dunia dengan menumpang kapal pedagang Portugis dan Spanyol. Salah seorang misionaris yang bertugas di Indonesia terutama Maluku adalah Fransiscus Xaverius (1506–1552). Ia seorang Portugis yang membela rakyat yang tertindas oleh jajahan bangsa Portugis. Di kalangan pribumi ia dikenal kejujuran dan keikhlasannya membantu kesulitan rakyat. Ia menyebarkan ajaran agama Katholik dengan berkeliling ke kampung-kampung sambil membawa lonceng di tangan untuk mengumpulkan anak-anak dan orang dewasa untuk diajarkan agama Katholik.
Kegiatan misionaris Portugis tersebut berlangsung di Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, P ulau Siau, dan Sangir, kemudian menyebar ke Kalimantan dan Jawa Timur.
Penyebaran agama Katholik di Maluku menjadi tersendat setelah terbunuhnya Sultan Hairun yang menimbulkan kebencian rakyat terhadap semua orang Portugis. Setelah jatuhnya Maluku ke tangan Belanda, kegiatan misionaris surut dan diganti kegiatan zending Belanda yang menyebarkan agama Kristen Protestan.
2. Zending Belanda di Indonesia
Pada abad ke-17 gereja di negeri Belanda mengalami perubahan, agama Katholik yang semula menjadi agama resmi negara diganti dengan agama Kristen Protestan. Pemerintah Belanda melarang pelaksanaan ibadah agama Katholik di muka umum dan menerapkan anti Katholik, termasuk di tanah-tanah jajahannya.
VOC yang terbentuk tahun 1602 mendapat kekuasaan dan tanggung jawab memajukan agama. VOC mendukung penyebaran agama Kristen Protestan dengan semboyan “siapa punya negara, dia punya agama”, kemudian VOC menyuruh penganut agama Katholik untuk masuk agama Kristen Protestan. VOC turut membiayai pendirian sekolah-sekolah dan membiayai upaya menerjemahkan injil ke dalam bahasa setempat. Di balik itu para pendeta dijadikan alat VOC agar pendeta memuji-muji VOC dan tunduk dengan VOC. Hal tersebut ternyata sangat menurunkan citra para zending di mata rakyat, karena VOC tidak disukai rakyat.
Tokoh zending di Indonesia antara lain Ludwig Ingwer Nommensen, Sebastian Danckaerts, Adriaan Hulsebos, dan Hernius.
Kegiatan zending di Indonesia meliputi:
a. Menyebarkan agama Kristen Protestan di Maluku, Sangir, Talaud, Timor, Tapanuli, dan kota-kota besar di Jawa dan Sumatra.
b. Mendirikan Nederlands Zendeling Genootschap (NZG), yaitu perkumpulan pemberi kabar Injil Belanda yang berusaha menyebarkan agama Kristen Protestan, mendirikan wadah gereja bagi jemaat di Indonesia seperti Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Kristen Jawa (GKJ), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan mendirikan sekolah-sekolah yang menitikberatkan pada penyebaran agama Kristen Protestan.
3. Wilayah Persebaran Agama Nasrani di Indonesia pada Masa Kolonial
Saat VOC berkuasa, kegiatan misionaris Katholik terdesak oleh kegiatan zending Kristen Protestan, dan bertahan di Flores dan Timor. Namun sejak Daendels berkuasa, agama Katholik dan Kristen Protestan diberi hak sama, dan mulailah misionaris menyebarkan kembali agama Katholik terutama ke daerah-daerah yang belum terjangkau agama-agama lain.
Penyebaran agama Kristen Protestan di Maluku menjadi giat setelah didirikan Gereja Protestan Maluku (GPM) tanggal 6 September 1935. Organisasi GPM menampung penganut Kristen Protestan di seluruh Maluku dan Papua bagian selatan. Penyebaran agama Kristen menjangkau Sulawesi Utara di Manado, Tomohon, Pulau Siau, Pulau Sangir Talaud, Tondano, Minahasa, Luwu, Mamasa dan Poso, serta di Nusa Tenggara Timur yang meliputi Timor, Pulau Ende, Larantuka, Lewonama, dan Flores. Adapun persebaran agama Katholik di Jawa semula hanya berlangsung di Blambangan, Panarukan, Jawa Timur. Namun, kemudian menyebar ke wilayah barat, seperti Batavia, Semarang, dan Jogjakarta.
Agama Kristen Protestan di Jawa Timur berkembang di Mojowarno, Ngoro dekat Jombang. Di Jawa Tengah meliputi Magelang, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Ambarawa, Salatiga, Purworejo, Purbalingga, dan Banyumas. Di Jawa Barat pusat penyebaran agama Kristen terdapat di Bogor, Sukabumi, dan Lembang (Bandung). Di Sumatra Utara masyarakat Batak yang menganut agama Kristen berpusat di Angkola Sipirok, Tapanuli Selatan, Samosir, Sibolga, Buluh Hawar di Karo, Kabanjahe, Sirombu, dan kepulauan Nias. Kegiatan agama Kristen pada masyarakat Batak dipusatkan pada organisasi HKBP. Adapun di Kalimantan Selatan agama Kristen berkembang di Barito dan Kuala Kapuas. Di Kalimantan Barat umat Nasrani banyak terdapat di Pontianak. Di Kalimantan Timur banyak terdapat di Samarinda, Kalimantan Tengah di pemukiman masyarakat Dayak desa Perak dan Kapuas Kahayan.
Faktor-faktor penyebab sulitnya perkembangan agama Kristen di Indonesia pada waktu itu adalah:
a) Pada waktu itu agama Kristen dianggap identik dengan agama penjajah.
b) Pemerintah kolonial tidak menghargai prinsip persamaan derajat manusia.
c) Sebagian besar rakyat Indonesia telah menganut agama lain.
Oleh karena itulah upaya penyebaran dilakukan di daerah-daerah yang belum tersentuh agama lainnya. Juga dilakukan dengan mengadakan tindakan-tindakan kemanusiaan seperti mendirikan rumah sakit dan sekolah. Akhirnya berkat kerja keras kaum misionaris dan zending, agama Kristen dapat berkembang di Indonesia sampai sekarang.
Kamis, 16 Desember 2010
SOAL essay SMa klas XII IPA
1. A. Bagaimana kebijakan pemerintahan orde baru dalam memulihkan perekonomian dan politik pemerintahan Indonesia?
b. Jelaskan Dampak dari perkembangan Revolusi Hijau bagi masyarakat Indonesia. Dan manfaatnya dari sector pertanian?
2. a. Jelaskan perbedaan pmerintahan masa Abdurachman Wahid dengan Bj Habibie?
b. Bagaimana perkembangan politik setelah 21 mei 1998?serta tuliskan mengenai agenda pemerintahan BJ habibie dalam memperbaiki perekonomian Indonesia?
3. a. Bagaimana keadaan social dan ekonomi masyarakat setelah Reformasi?
b. jelaskan langkah yang ditempuh pemerintahan orde baru dalam bidang ekonomi?
4. a.Bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan presiden Soeharto?
. b.Jelaskan tujuan dan arah dari pembangunan nasional Indonesia?
5. a. Jelaskan latar belakang dari runtuhnya orde baru sampai terjadi reformasi dan penyebab munculnya gerakan reformasi?
b. tuliskan5 kebijakan yang diambil oleh pemerintahan orde baru pada kolom di bawah ini
Politik Ekonomi Sosial
a………………………… a……………………….. A……………
B…………………….. B……………………… B……………….
C………………………… C……………………… C………………
D………………………. D………………………. D………………
E……………………….. E…………………………… E………………….
jawaban
1. A. kebijakan pemerintahan orde baru dalam memulihkan perekonomian dan politik pemerintahan Indonesia adalah
• Bidang ekonomi: Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi Terpimpin,pemerintah menempuh cara :
Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan.
MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Bidang ekonomi: kerja sama dengan Luar Negeri
• Bidang politik:
Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut.
Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.
Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968.
Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.
Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
b. dampak revolusi Hijau adalah adanya perubahan social – ekonomi masyarakat Indonesia.
• Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian.
Daerah yang tadinya hanya dapat memproduksi secara terbatas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimal masyarakatnya dapat menikmati hasil yang lebih baik karena revolusi hijau.
• Kekurangan bahan pangan dapat teratasi.
Sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia terutama terlihat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga orang beralih usaha ke sektor agrobisnis.
2a. perbedaan pemerintahan masa gusdur dengan bj habibie adalah
• Bj habibie berani mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi dalam agendanya: merekapitulasi perbankan, merekontruksi perekonomian Indonesia. Dan adanya kebebasan menyampaikan pendapat, serta mereformasi bidang hokum
• Gusdur: mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korupsi. Dan Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.
Perbedaan pemerintahan BJ habibie dan megawati soekarno putri:
• Bj habibie berani mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi dalam agendanya: merekapitulasi perbankan, merekontruksi perekonomian Indonesia. Dan adanya kebebasan menyampaikan pendapat, serta mereformasi bidang hokum
• Megawati: adanya pembelian pesawat sukhoi dan Mig dan juga megawati kurang hati2 dalam mengambil kebijakan sehingga masalah demi masalah belum diselesaikan.bahkan kebijakan politik mengikuti kebijakan department luar negeri sehingga tidak membawa perubahan.
B, perkembangan politik setelah tggl 21 mei 1998 adalah pengangkatan BJ habibi sebagai Presiden Republik Indonesia dimana tugas yang diemban habibie sangat berat yaitu mengatasi krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia dan juga habibie dituntut untuk menciptakan pemerintah yang bersih dari KKN, sehingga pada tanggal 22 mei 1998 BJ habibie membentuk cabinet baru yang di berinama
Kabinet reformasi pembangunan.
Agenda pemerintahan Bj Habbie adalah
• Merekapitulasi perbankan
• Merenkontruksi perekonomian Indonesia
• Melikuidsi beberapa bank bermasalah
3.a keadaan masyarakat setelah reformasi adalah banyaknya pengangguran setelah reformasi akibat krisis moneter sehingga memunculkan masalah ekonomi yang berkepanjangan dan lagi banyak investor asing tidak menanamkan modalnya di Indonesia. Sedangkan sebelum reformasi keadaan masyarakt masih tenang dikarenakan masa pemerintahan soeharto dan kehidupan ekonominya masih rendah dikarenakan cara soeharto dalam mengelola bidang perekonomian.
b. langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan :
• Bidang pembagunan adanya Trilogi pembangunan dan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek dan juga adanya revolusi hijau
• Memperbaiki bidang perekonomian Indonesia dengan bekerjasama dengan pihak asing
• Memberikan keluasaan investor asing untuk menanamkan modalnya
4a. penyimpangan yang dilakukan soeharto adalah
• Melakukan KKN
• Menggunakan TNI dalam pemerintahan
• Tidak adanya kebebasan dalam berpendapat
• Pancasila terkesan tertutup
b. Tujuan dan arah pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga terjadi perubahan kehidupan baik dalam bidang social dan ekonomi serta keamanan dan juga terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkannya, serta adanya Trilogi pembangunan nasional yang berbunyi:
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
• Stabilitas nasional yang dinamis
5a Runtuhnya orde baru ditandai adanya krisis politik, krisi hukum, krisis kpercayaan dan krisis ekonomi dimana masyarakat tidak mempercayai kinerja pemerintahan soeharto, dan adanya penyimpangan dari UUD 1945 pasal 33, adanya utang luar negeri Indonesia yang menyebabkan krisis moneter, sehingga menmunculkan masa reformasi dimana masyarakat menduduki gedung MPR/ DPR mempunyai beberapa agenda diantaranya:
• Adili soeharto dan kroni-kroninya
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan dwi fungsi ABRI
• Supremasi hukum
Yang menyebabkan gerakan reformasi adalah adanya masalah yang mendesak yaitu upaya mengatasi kesulitan masyarakat tentang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau oleh rakyat dari situlah gerakan reformasi muncul
b. kebijakan politik
• Pembentukan cabinet pembangunan
• Pembubaran Pki dan organisasi masanya
• Penyederhanaan dan pengelompokkan partai politik
• Peran ganda ABRI
• Adanya Pemilu
Kebijakan bidang Ekonomi
• Stabilisasi ekonomi
• Kerjasama Luar negeri
• Pembagunan Nasional
• Menciptakan lapangan kerja
- swasembada pangan
Kebijakan bidang sosial
• Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur
• Memberikan kesejahteraan
• Adanya perubahan social di masyarakat
• Menciptakan program Transmigrasi
• adanya urbanisasi ke kota
b. Jelaskan Dampak dari perkembangan Revolusi Hijau bagi masyarakat Indonesia. Dan manfaatnya dari sector pertanian?
2. a. Jelaskan perbedaan pmerintahan masa Abdurachman Wahid dengan Bj Habibie?
b. Bagaimana perkembangan politik setelah 21 mei 1998?serta tuliskan mengenai agenda pemerintahan BJ habibie dalam memperbaiki perekonomian Indonesia?
3. a. Bagaimana keadaan social dan ekonomi masyarakat setelah Reformasi?
b. jelaskan langkah yang ditempuh pemerintahan orde baru dalam bidang ekonomi?
4. a.Bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan presiden Soeharto?
. b.Jelaskan tujuan dan arah dari pembangunan nasional Indonesia?
5. a. Jelaskan latar belakang dari runtuhnya orde baru sampai terjadi reformasi dan penyebab munculnya gerakan reformasi?
b. tuliskan5 kebijakan yang diambil oleh pemerintahan orde baru pada kolom di bawah ini
Politik Ekonomi Sosial
a………………………… a……………………….. A……………
B…………………….. B……………………… B……………….
C………………………… C……………………… C………………
D………………………. D………………………. D………………
E……………………….. E…………………………… E………………….
jawaban
1. A. kebijakan pemerintahan orde baru dalam memulihkan perekonomian dan politik pemerintahan Indonesia adalah
• Bidang ekonomi: Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi Terpimpin,pemerintah menempuh cara :
Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan.
MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Bidang ekonomi: kerja sama dengan Luar Negeri
• Bidang politik:
Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut.
Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.
Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968.
Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.
Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
b. dampak revolusi Hijau adalah adanya perubahan social – ekonomi masyarakat Indonesia.
• Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian.
Daerah yang tadinya hanya dapat memproduksi secara terbatas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimal masyarakatnya dapat menikmati hasil yang lebih baik karena revolusi hijau.
• Kekurangan bahan pangan dapat teratasi.
Sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia terutama terlihat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga orang beralih usaha ke sektor agrobisnis.
2a. perbedaan pemerintahan masa gusdur dengan bj habibie adalah
• Bj habibie berani mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi dalam agendanya: merekapitulasi perbankan, merekontruksi perekonomian Indonesia. Dan adanya kebebasan menyampaikan pendapat, serta mereformasi bidang hokum
• Gusdur: mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korupsi. Dan Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.
Perbedaan pemerintahan BJ habibie dan megawati soekarno putri:
• Bj habibie berani mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi dalam agendanya: merekapitulasi perbankan, merekontruksi perekonomian Indonesia. Dan adanya kebebasan menyampaikan pendapat, serta mereformasi bidang hokum
• Megawati: adanya pembelian pesawat sukhoi dan Mig dan juga megawati kurang hati2 dalam mengambil kebijakan sehingga masalah demi masalah belum diselesaikan.bahkan kebijakan politik mengikuti kebijakan department luar negeri sehingga tidak membawa perubahan.
B, perkembangan politik setelah tggl 21 mei 1998 adalah pengangkatan BJ habibi sebagai Presiden Republik Indonesia dimana tugas yang diemban habibie sangat berat yaitu mengatasi krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia dan juga habibie dituntut untuk menciptakan pemerintah yang bersih dari KKN, sehingga pada tanggal 22 mei 1998 BJ habibie membentuk cabinet baru yang di berinama
Kabinet reformasi pembangunan.
Agenda pemerintahan Bj Habbie adalah
• Merekapitulasi perbankan
• Merenkontruksi perekonomian Indonesia
• Melikuidsi beberapa bank bermasalah
3.a keadaan masyarakat setelah reformasi adalah banyaknya pengangguran setelah reformasi akibat krisis moneter sehingga memunculkan masalah ekonomi yang berkepanjangan dan lagi banyak investor asing tidak menanamkan modalnya di Indonesia. Sedangkan sebelum reformasi keadaan masyarakt masih tenang dikarenakan masa pemerintahan soeharto dan kehidupan ekonominya masih rendah dikarenakan cara soeharto dalam mengelola bidang perekonomian.
b. langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan :
• Bidang pembagunan adanya Trilogi pembangunan dan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek dan juga adanya revolusi hijau
• Memperbaiki bidang perekonomian Indonesia dengan bekerjasama dengan pihak asing
• Memberikan keluasaan investor asing untuk menanamkan modalnya
4a. penyimpangan yang dilakukan soeharto adalah
• Melakukan KKN
• Menggunakan TNI dalam pemerintahan
• Tidak adanya kebebasan dalam berpendapat
• Pancasila terkesan tertutup
b. Tujuan dan arah pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga terjadi perubahan kehidupan baik dalam bidang social dan ekonomi serta keamanan dan juga terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkannya, serta adanya Trilogi pembangunan nasional yang berbunyi:
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
• Stabilitas nasional yang dinamis
5a Runtuhnya orde baru ditandai adanya krisis politik, krisi hukum, krisis kpercayaan dan krisis ekonomi dimana masyarakat tidak mempercayai kinerja pemerintahan soeharto, dan adanya penyimpangan dari UUD 1945 pasal 33, adanya utang luar negeri Indonesia yang menyebabkan krisis moneter, sehingga menmunculkan masa reformasi dimana masyarakat menduduki gedung MPR/ DPR mempunyai beberapa agenda diantaranya:
• Adili soeharto dan kroni-kroninya
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan dwi fungsi ABRI
• Supremasi hukum
Yang menyebabkan gerakan reformasi adalah adanya masalah yang mendesak yaitu upaya mengatasi kesulitan masyarakat tentang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau oleh rakyat dari situlah gerakan reformasi muncul
b. kebijakan politik
• Pembentukan cabinet pembangunan
• Pembubaran Pki dan organisasi masanya
• Penyederhanaan dan pengelompokkan partai politik
• Peran ganda ABRI
• Adanya Pemilu
Kebijakan bidang Ekonomi
• Stabilisasi ekonomi
• Kerjasama Luar negeri
• Pembagunan Nasional
• Menciptakan lapangan kerja
- swasembada pangan
Kebijakan bidang sosial
• Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur
• Memberikan kesejahteraan
• Adanya perubahan social di masyarakat
• Menciptakan program Transmigrasi
• adanya urbanisasi ke kota
SOAL ESSAY SMA KLAS XII IS
a. Mengapa TNI melancarkan Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta?
Apa pengaruhnya bagi perjuangan bangsa Indonesia?
b. Ceritakan secara kronologi mengenai peristiwa kemerdekaan sampai peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di Yogyakarta?
2. a. tuliskan nama tokoh dan latarbelakang terjadinya pemberontakan pada table dibawah ini
Nama gerakan Tokoh Latar belakang terjadinya
DI/TII di Jawabarat
RMS
APRA
PRRI
DI/TII di Sulawesi selatan
b. bagaimana usaha pemerintahan dalam mengatasi pemberontakan diatas?
3. a Bagaimana usaha pemerintahan Indonesia dalam menumpas G 30 S/ PKI? Dan Faktor apa yang menyebabkan munculnya G 30 S/PKI?
b. Tuliskan 4 kabinet pada masa demokrasi Liberal beserta (5) program tiap cabinet?serta tuliskan isi dari dekrit presiden dan Trikora?
4. a Mengapa Soeharto bukan dalang dari pemberontakan G 30 S/ PKI? Jelaskan secara rinci!!!
b. mengapa Supersemar dijadikan Tonggak berdirinya orde Baru? Jelaskan!!!!
5. Jelaskan perbedaan kehidupan politik dan ekonomi Demokrasi terpimpin dengan demokrasi liberal?
JAWABAN
1.a Karena kekuatan TNI masih ada sehingga berani mengambil langkah untuk melakuakan serangan balasan ke Yogyakarta terhadap pendudukan belanda di Yogyakarta, dan ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kekuatan militer Indonesia masih ada, dan TNI sendiri membentuk windgate dan whrekreise untuk melakukan serangan balasan terhadap belanda.
Pengaruhnya bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah
• Memberikan semangat perjuangan rakyat dalam melawan agresi militer Belanda
• Supaya kedaulatan bangsa Indonesia bisa diterima secara de facto oleh Negara lain
b. Urutan kronologi dari peristiwa kemerdekaan sampa serangan Umum 1 maret 1949
• 17 agustus 1945: proklamasi kemerdekaan dengan menobatkan SOEkarno dan Moh hatta sebagai presiden dan wakil presiden
• 18 agustus 1945: sidang PPKI pertama
• 19 agustus 1945: sidang PPKI kedua
• 22 agustus 1945: sidang PPKI ke tiga
• Adanya pembentukan KNPI dan pemerintahan beserta department oleh presiden soekarno dengan memperoleh 13 departement, dan 8 propinsi dalam pembentukan KNPI
• Pada tenggal 5 januari 1946 ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta dikarenakan adanya agresi militer belanda I tahun1947 kemudian adanya kebijakan pemerintah sampai tahun 1950
• Perundingan linggarjati, Renville setelah perundingan ini ada pemberontakan PKI di madiun tahun 1948
• Bulan desember tahun 1948 terjadi agresi militer belanda 2 di Yogyakarta
• Bulan maret 1949 tepatnya tgl 1 seluruh masyarakat Indonesia melakukan serangan balasan terhadap belanda di yogya
2. a
Nama gerakan Tokoh Latar belakang terjadinya
DI/TII di Jawabarat S.M Kartosuwiryo DI/TII ingin mengubah pancasila dengan Islam sebagai dasar Negara sehingga karto suwiryo membentuk Negara Islam
RMS Robert steven Soumokil Soumokil sendiri tidak setuju dengan atas terbentuknya NKRI, bahkan ia kurang menyetujui penggabungan wilayah Indonesia Timur yang menjdi bagian RIS.
APRA Westerling Ketidakpuasan KNIL atas APRIS kemudian kapten westerling membentuk Apra untuk melakukan pemberontakan di daerah Bandung.
PRRI Letkol husein Ketidakpuasan masyarakat atas alokasi biaya yang dikeluarkan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.
DI/TII di Sulawesi selatan Kahar muzakar Pemimpin DI/TII Sulawesi selatan membantu kartosuwiryo dalam membentuk Negara Islam
B usaha pemerintah dalam menangani pemberontakan tsb
• DI/ TII jawa barat: pemerintah melakukan operasi pada akhir tahun 1960 yang bernama operasi pagar betis di Gunung geber oleh pasukan TNI dan dan rakyat.
• RMS: pemerintah melakukan ekspedisi militer untuk mengatasi pemberontakan RMS yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang.
• APRA: pemerintahan mengatasi pemberontakan APRA dengan melancarkan Operasi yang di lakukan APRIS sehingga daerah Jawa barat berhasil dipulihkan
• PRRI: pemerintahan mengatasi pemberontakan PRRI dengan operasi 17 agustus yang dipim[in oleh A.H Nasution
• DI/TII Sulawesi selatan : penumpasan gerakan kahar muzakar mengalami kesulitan yang pada akhirnya bulan februari Kahar Muzakar ditembak mati oleh satuan pasukan TNI.
3. a. usaha pemerintah dalam mengatasi pemberontakan G 30 S/PKI adalah
• Menetralisasikan pasukan di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kaum gerakan G30sPKI
• Menggunakan Operasi militer yang dilakukan pada sore hari oleh Pasukan RPKAD dengan berhasil menduduki kembali gedung2 RRI Pusat, gedung telekomunikasi Pusat.
• Melakukan sweeping terhadap pasukan pemberontak G 30 S PKI
Faktor penyebab terjadinya G 30 S/PKI adalah dilihat dari perkembangan pemilu tahun 1955 pada masa demokrasi terpimpin dimana Partai komunis memenangkan pemilu sehingga PKI mempunyai tujuan :
1.Bahwa Gerakan 30 September adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya, untuk itu maka Gerakan 30 September telah dipersiapkan jauh sebelumnya dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintah Komunis.
2. Bahwa tujuan tetap komunis di Negara Non Komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya.
3. Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut.
4. Selanjutnya bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional.
Yang kemudian memberikan Isu yang tidak benar terhadap masyarakat bahwa Presiden sakit, dan PKI sendiri membuat angkatan kelima untuk mempropaganda masyarakat serta membentuk organisasi dibawah naungan PKI yaitu: Gerwani, buruh, dll… dari situ PKI melakukan Gerakan tanpa sepengetahuan Presiden.
Dampak bagi masyarakat adalah
• Rakyat yang di motori oleh kalangan Mahasiswa serta Dukungan dari ABRI menjadi sadar bahwa G 30 s pki telah menyebabkan ketidak stabilan politik
• rakyat mengalami kemelaratan dan kekurangan bahan makanan
b. 4 kabinet masa demokrasi liberal
. KABINET NATSIR dengan program:
1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
. KABINET SUKIMAN dengan program
1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya
KABINET ALI SASTROAMIJOYO I dengan program
1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4. Penyelesaian Pertikaian politik
KABINET BURHANUDDIN HARAHAP dengan program
1.Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
Isi dari dekrit presiden adalah
• Pembubaran konstituante
• Berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS
Trikora:
a. Gagalkan pembentukan Negara papua
b. Kibarkan Sang merah putih di Irian Barat.
c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah air.
4a. karena soeharto sendiri bukan otak dari gerakan 30 september yang menjadi otak gerakan 30 september dikarenakan DN Aidit bertemu dengan tokoh komunis China, Mao Tse Tung. Pertemuan terjadi ketika DN Aidit dalam perjalanan ke Aljazair sebagai perwakilan pemerintah RI singgah ke Beijing. Dalam pertemuan Mao Tse Tung memberikan advis pada DN Aidit tentang cara pencapaian terbentuknya sebuah negara sosialis di Indonesia, dari situlah aidit melakukan aksinya. Serta Sudah menjadi rahasia umum bahwa DN Aidit mempunyai hubungan erat dengan presiden Soekarno, apalagi DN Aidit memiliki posisi penting dalam pemerintahan presiden Soekarno. Namun ternyata terdapat "hidden agenda" dalam hubungan ini. Dalam "cetak biru" DN Aidit ternyata telah tersusun rencana khusus bagi presiden Soekarno pasca pembersihan para jendral TNI AD. DN Aidit akan menggunakan pengaruh presiden Soekarno dalam membersihkan unsur-unsur dalam TNI AD. Setelah itu DN Aidit akan "menyingkirkan" presiden Soekarno ke China dengan alasan sakit. Apalagi pada saat itu presiden Soekarno dalam keadaan sakit, sehingga alasan ini adalah alasan yang logis. Dan kursi pemerintahan akan dipegang oleh DN Aidit dalam kerangka sosialisme
B karena Kondisi ekonomi sangat parah dan kondisi politik memanas karena adanya persaingan politik antara PKI dan TNI AD. Puncaknya terjadi peristiwa G 30 S/PKI. Akibatnya kehidupan berbangsa mengalami kekacauan. Oleh karena itu untuk memulihkan keadaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar. Sekarang kalian paham, bukan? Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menata kehidupan rakyat. Dengan pembangunan tersebut, tercapai kemajuan dalam berbagai bidang. Namun keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan fondasi yang kokoh. Akibatnya ketika diterpa krisis moneter, ekonomi Indonesia mudah rapuh. Dan lagi Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Supersemar pada intinya berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Selain itu untuk menjamin keselamatan presiden. Bagi bangsa Indonesia Supersemar memiliki arti penting berikut.
1.Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.
2. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.
3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966. Sebagai pengemban dan pemegang
5. a. perbedaannya adalah pada pembentukan cabinet pada masa liberal dikarenakan pada masa liberal banyak masalah yang harus diselesaikan oleh semua cabinet pada masa demokrasi liberal sedangkan pada masa demokrasi terpimpin mengeluarkan dekrit presiden dikarenakan situasi politik yang buruk dan memulai pemilu dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.
b. karena cabinet kerja IV kurang bisa mengatasi permasalahan antara Indonesia Vs Malaysia sehingga diganti oleh cabinet dwikora sehingga presiden mengumumkan dwikora pada tanggal 3 mei 1964 yang isinya sebagai berikut:
• Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
• Bantu perjuangan rakyat Indonesia untuk membabaskan dari neokolim Inggris
Apa pengaruhnya bagi perjuangan bangsa Indonesia?
b. Ceritakan secara kronologi mengenai peristiwa kemerdekaan sampai peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di Yogyakarta?
2. a. tuliskan nama tokoh dan latarbelakang terjadinya pemberontakan pada table dibawah ini
Nama gerakan Tokoh Latar belakang terjadinya
DI/TII di Jawabarat
RMS
APRA
PRRI
DI/TII di Sulawesi selatan
b. bagaimana usaha pemerintahan dalam mengatasi pemberontakan diatas?
3. a Bagaimana usaha pemerintahan Indonesia dalam menumpas G 30 S/ PKI? Dan Faktor apa yang menyebabkan munculnya G 30 S/PKI?
b. Tuliskan 4 kabinet pada masa demokrasi Liberal beserta (5) program tiap cabinet?serta tuliskan isi dari dekrit presiden dan Trikora?
4. a Mengapa Soeharto bukan dalang dari pemberontakan G 30 S/ PKI? Jelaskan secara rinci!!!
b. mengapa Supersemar dijadikan Tonggak berdirinya orde Baru? Jelaskan!!!!
5. Jelaskan perbedaan kehidupan politik dan ekonomi Demokrasi terpimpin dengan demokrasi liberal?
JAWABAN
1.a Karena kekuatan TNI masih ada sehingga berani mengambil langkah untuk melakuakan serangan balasan ke Yogyakarta terhadap pendudukan belanda di Yogyakarta, dan ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kekuatan militer Indonesia masih ada, dan TNI sendiri membentuk windgate dan whrekreise untuk melakukan serangan balasan terhadap belanda.
Pengaruhnya bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah
• Memberikan semangat perjuangan rakyat dalam melawan agresi militer Belanda
• Supaya kedaulatan bangsa Indonesia bisa diterima secara de facto oleh Negara lain
b. Urutan kronologi dari peristiwa kemerdekaan sampa serangan Umum 1 maret 1949
• 17 agustus 1945: proklamasi kemerdekaan dengan menobatkan SOEkarno dan Moh hatta sebagai presiden dan wakil presiden
• 18 agustus 1945: sidang PPKI pertama
• 19 agustus 1945: sidang PPKI kedua
• 22 agustus 1945: sidang PPKI ke tiga
• Adanya pembentukan KNPI dan pemerintahan beserta department oleh presiden soekarno dengan memperoleh 13 departement, dan 8 propinsi dalam pembentukan KNPI
• Pada tenggal 5 januari 1946 ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta dikarenakan adanya agresi militer belanda I tahun1947 kemudian adanya kebijakan pemerintah sampai tahun 1950
• Perundingan linggarjati, Renville setelah perundingan ini ada pemberontakan PKI di madiun tahun 1948
• Bulan desember tahun 1948 terjadi agresi militer belanda 2 di Yogyakarta
• Bulan maret 1949 tepatnya tgl 1 seluruh masyarakat Indonesia melakukan serangan balasan terhadap belanda di yogya
2. a
Nama gerakan Tokoh Latar belakang terjadinya
DI/TII di Jawabarat S.M Kartosuwiryo DI/TII ingin mengubah pancasila dengan Islam sebagai dasar Negara sehingga karto suwiryo membentuk Negara Islam
RMS Robert steven Soumokil Soumokil sendiri tidak setuju dengan atas terbentuknya NKRI, bahkan ia kurang menyetujui penggabungan wilayah Indonesia Timur yang menjdi bagian RIS.
APRA Westerling Ketidakpuasan KNIL atas APRIS kemudian kapten westerling membentuk Apra untuk melakukan pemberontakan di daerah Bandung.
PRRI Letkol husein Ketidakpuasan masyarakat atas alokasi biaya yang dikeluarkan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.
DI/TII di Sulawesi selatan Kahar muzakar Pemimpin DI/TII Sulawesi selatan membantu kartosuwiryo dalam membentuk Negara Islam
B usaha pemerintah dalam menangani pemberontakan tsb
• DI/ TII jawa barat: pemerintah melakukan operasi pada akhir tahun 1960 yang bernama operasi pagar betis di Gunung geber oleh pasukan TNI dan dan rakyat.
• RMS: pemerintah melakukan ekspedisi militer untuk mengatasi pemberontakan RMS yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang.
• APRA: pemerintahan mengatasi pemberontakan APRA dengan melancarkan Operasi yang di lakukan APRIS sehingga daerah Jawa barat berhasil dipulihkan
• PRRI: pemerintahan mengatasi pemberontakan PRRI dengan operasi 17 agustus yang dipim[in oleh A.H Nasution
• DI/TII Sulawesi selatan : penumpasan gerakan kahar muzakar mengalami kesulitan yang pada akhirnya bulan februari Kahar Muzakar ditembak mati oleh satuan pasukan TNI.
3. a. usaha pemerintah dalam mengatasi pemberontakan G 30 S/PKI adalah
• Menetralisasikan pasukan di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kaum gerakan G30sPKI
• Menggunakan Operasi militer yang dilakukan pada sore hari oleh Pasukan RPKAD dengan berhasil menduduki kembali gedung2 RRI Pusat, gedung telekomunikasi Pusat.
• Melakukan sweeping terhadap pasukan pemberontak G 30 S PKI
Faktor penyebab terjadinya G 30 S/PKI adalah dilihat dari perkembangan pemilu tahun 1955 pada masa demokrasi terpimpin dimana Partai komunis memenangkan pemilu sehingga PKI mempunyai tujuan :
1.Bahwa Gerakan 30 September adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya, untuk itu maka Gerakan 30 September telah dipersiapkan jauh sebelumnya dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintah Komunis.
2. Bahwa tujuan tetap komunis di Negara Non Komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya.
3. Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut.
4. Selanjutnya bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional.
Yang kemudian memberikan Isu yang tidak benar terhadap masyarakat bahwa Presiden sakit, dan PKI sendiri membuat angkatan kelima untuk mempropaganda masyarakat serta membentuk organisasi dibawah naungan PKI yaitu: Gerwani, buruh, dll… dari situ PKI melakukan Gerakan tanpa sepengetahuan Presiden.
Dampak bagi masyarakat adalah
• Rakyat yang di motori oleh kalangan Mahasiswa serta Dukungan dari ABRI menjadi sadar bahwa G 30 s pki telah menyebabkan ketidak stabilan politik
• rakyat mengalami kemelaratan dan kekurangan bahan makanan
b. 4 kabinet masa demokrasi liberal
. KABINET NATSIR dengan program:
1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
. KABINET SUKIMAN dengan program
1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya
KABINET ALI SASTROAMIJOYO I dengan program
1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4. Penyelesaian Pertikaian politik
KABINET BURHANUDDIN HARAHAP dengan program
1.Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
Isi dari dekrit presiden adalah
• Pembubaran konstituante
• Berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS
Trikora:
a. Gagalkan pembentukan Negara papua
b. Kibarkan Sang merah putih di Irian Barat.
c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah air.
4a. karena soeharto sendiri bukan otak dari gerakan 30 september yang menjadi otak gerakan 30 september dikarenakan DN Aidit bertemu dengan tokoh komunis China, Mao Tse Tung. Pertemuan terjadi ketika DN Aidit dalam perjalanan ke Aljazair sebagai perwakilan pemerintah RI singgah ke Beijing. Dalam pertemuan Mao Tse Tung memberikan advis pada DN Aidit tentang cara pencapaian terbentuknya sebuah negara sosialis di Indonesia, dari situlah aidit melakukan aksinya. Serta Sudah menjadi rahasia umum bahwa DN Aidit mempunyai hubungan erat dengan presiden Soekarno, apalagi DN Aidit memiliki posisi penting dalam pemerintahan presiden Soekarno. Namun ternyata terdapat "hidden agenda" dalam hubungan ini. Dalam "cetak biru" DN Aidit ternyata telah tersusun rencana khusus bagi presiden Soekarno pasca pembersihan para jendral TNI AD. DN Aidit akan menggunakan pengaruh presiden Soekarno dalam membersihkan unsur-unsur dalam TNI AD. Setelah itu DN Aidit akan "menyingkirkan" presiden Soekarno ke China dengan alasan sakit. Apalagi pada saat itu presiden Soekarno dalam keadaan sakit, sehingga alasan ini adalah alasan yang logis. Dan kursi pemerintahan akan dipegang oleh DN Aidit dalam kerangka sosialisme
B karena Kondisi ekonomi sangat parah dan kondisi politik memanas karena adanya persaingan politik antara PKI dan TNI AD. Puncaknya terjadi peristiwa G 30 S/PKI. Akibatnya kehidupan berbangsa mengalami kekacauan. Oleh karena itu untuk memulihkan keadaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar. Sekarang kalian paham, bukan? Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menata kehidupan rakyat. Dengan pembangunan tersebut, tercapai kemajuan dalam berbagai bidang. Namun keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan fondasi yang kokoh. Akibatnya ketika diterpa krisis moneter, ekonomi Indonesia mudah rapuh. Dan lagi Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Supersemar pada intinya berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Selain itu untuk menjamin keselamatan presiden. Bagi bangsa Indonesia Supersemar memiliki arti penting berikut.
1.Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.
2. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.
3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966. Sebagai pengemban dan pemegang
5. a. perbedaannya adalah pada pembentukan cabinet pada masa liberal dikarenakan pada masa liberal banyak masalah yang harus diselesaikan oleh semua cabinet pada masa demokrasi liberal sedangkan pada masa demokrasi terpimpin mengeluarkan dekrit presiden dikarenakan situasi politik yang buruk dan memulai pemilu dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.
b. karena cabinet kerja IV kurang bisa mengatasi permasalahan antara Indonesia Vs Malaysia sehingga diganti oleh cabinet dwikora sehingga presiden mengumumkan dwikora pada tanggal 3 mei 1964 yang isinya sebagai berikut:
• Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
• Bantu perjuangan rakyat Indonesia untuk membabaskan dari neokolim Inggris
Senin, 13 Desember 2010
Langganan:
Postingan (Atom)