Serangan Oemoem 1 Maret 1949

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perang kemerdekaan atau revolusi fisik merupakan suatu periode yang sangat penting, karena sangat menentukan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi telah memberikan makna dan arti yang penting bagi kelanjutan bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia, pada saat kekuatan bersenjata bangsa Indonesia masih terpecah dalam kesatuan yang berdiri sendiri maka satu-satunya kekuatan yang dapat mengikat adalah semangat patriotisme yang pantang menyerah melawan musuh.
Dengan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan kelangsung hidup Negara dilandasi dengan nilai-nilai semangat juang yang tinggi. Kekuatan bangsa Indonesia yang paling dahsyat adalah keyakinan akan kebenaran dan kemenangan perjuangan yang tinggi, kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan serta sikap yang tidak kenal menyerah. Setelah lepas dari Jepang bangsa Indonesia dihadapkan oleh berbagai tantangan. Tantangan tersebut datang dari luar negeri tetapi juga datang dari dalam negeri sendiri yang tidak menginginkan persatuan dalam tubuh bangsa Indonesia. Maka ketika Belanda ingin menguasai Indonesia kembali, bangsa Indonesia berusaha untuk mempertahankannya. Bangsa Indonesia memang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
Dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu dalam Perang Dunia II maka pihak Sekutu mengeluarkan perintah kepada Jepang agar memelihara status quo di masing-masing wilayah termasuk Indonesia. Pada awal kedatangan sekutu di Indonesia tidak mendapat reaksi dari pemerintah dan rakyat Indonesia, akan tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu (Inggris) membawa orang-orang NICA yang dengan terang-terangan ingin menegakkan kembali kolonial di Indonesia maka pemerintah Indonesia mulai memprotes. Sebagai bukti protes terhadap NICA yang akan membentuk pemerintah kolonial Belanda kembali, maka pada akhir tahun 1945 rakyat Indonesia mengadakan perlawanan terhadap sekutu dan NICA. Daerah Jawa Barat merupakan daerah yang dianggap tepat sebagai tempat perlawanan yang gigih terhadap tentara sekutu dan NICA, sehingga tentara sekutu banyak ditempatkan didaerah Jawa Barat. Sesudah proklamasi rakyat Indonesia menolak bentuk penjajahan yang berasal dari luar dan sebaliknya pemerintahan Belanda masih menganggap Indonesia sebagai daerah jajahan, maka dari itu daerah Yogyakarta yang dijadikan Ibukota Republik Indonesia pada tanggal 4 januari 1946 dianggap oleh Belanda sebagai benteng perjuangan dan pertahanan bagi kemerdekaan Bangsa Indonesia. Selama Pemerintahan Republik Indonesia masih ada, maka Belanda tidak akan bisa untuk menguasai wilayah Indonesia secara utuh.
Sehingga mengakibatkan pertentangan kedua belah pihak baik Belanda maupun Indonesia semakin memanas dan menimbulkan perundingan kedua belah pihak yaitu perundingan yang dapat dicapai pada tanggal 15 november 1946 yang dikenal dengan persetujuan Linggarjati. Pada pokoknya bahwa pemerintah Belanda menngakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Berdasarkan persetujuan Linggarjati dapat dikatakan bahwa Republik Indonesia mengakui Belanda atas wilayah Indonesia bagian timur. Sebaliknya belanda mengakui bahwa pemerintahan RI berkuasa atas wilayah Indonesia bagian barat. Dan secara singkat hasil dari perundingan Linggarjati Belanda berhasil menyempitkan wilayah kekuasaan Indonesia, namun juga mempergunakan kekerasan senjata (tindakan militer). Aksi kekerasan senjata dilakukan pada tanggal 21 juli 1947 dengan menyerang daerah-daerah RI baik di Jawa maupun Sumatra dengan memakai kekuasannya. Aksi ini dilancarkan oleh belanda dikenal dengan Agresi Militer Belanda I.
Dalam persetujuan Linggarjati ini menimbulkan blokade yang kuat terhadap RI, sehingga kerjasama dengan luar negeri untuk memperoleh persenjataan dan lalu lintas perekonomian menjadi macet. Pemerintahan Belanda hanya mau mengakui RI sebagai Negara bagian, atas dasar persamaan derajat dengan Negara-negara lainnya, yang kemudian akan melahirkan negara Indonesia Serikat merdeka. Dan menuntut RI untuk memutuskan hubungan dengan luar negeri dan menghapuskan diplomatik serta TNI harus dibubarkan, jadi secara singkat pihak belanda menuntut RI menanggalkan kedaulatannya yang dicapai sejak Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. tapi pihak Indonesia tidak memenuhi tuntutan dari pemerintahan Belanda, pihak RI tetap mempertahankan pendiriannya. Dengan kedudukan selama masa peralihan tidak dapat disamakan dengan negara bagian yang lain dan hak kedaulatan de facto harus diakui oleh pihak Belanda.
Setelah agresi yang dilakukan oleh Belanda selesai maka kedua belah pihak kembali dihadapkan pada persetujuan Renville yang dihadiri oleh KTN(Komisi Tiga Negara),pihak Indonesia, dan pihak Belanda di atas kapal Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Pada pokoknya pemerintahan belanda mengusulkan tentang garis demarkasi Van Mook dan kesedian kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan jalan damai dengan bantuan KTN, dengan usulan ini pihak Indonesia terpaksa menerimanya. Berdasarkan persetujuan Renville ini pihak Belanda ingin segera menghancurkan Republik Indonesia dengan menggunakan kekuatan militer, dan pihak Indonesia melakukan penolakan pasukan Belanda masuk ke Indonesia di tambah pula dengan penolakan RI untuk mengakui kedaulatan belanda yang merupakan perbedaan mutlak. Ternyata pihak Belanda tidak menaati perjanjian Renville dan melakukan penyerangan terhadap Yogyakarta sebagai ibukota RI dan berhasil mengambil alih Yogyakarta dengan aksi militer Belanda II yang dimulai pada tanggal 19 Desember 1948 dengan ditawannya presiden Soekarno beserta para Delegasi Indonesia. Secara otomatis wilayah Yogyakarta sudah dikuasai oleh Belanda.
Setelah Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, maka TNI beserta rakyat melakukan penyerangan terhadap Belanda di pusat kota Yogyakarta dengan sasaran yaitu garis-garis komunikasi belanda dengan memutuskan kawat-kawat telepon, merusak jalan kereta api dan menyerang konvoi Belanda. Yang mengakibatkan pihak Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos penjagaan di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki oleh Belanda. Puncak penyerangan terrhadap belanda di pusat kota Yogyakarta yaitu pada tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin langsung oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Letnan Kolonel Suharto. Letnan Kolonel Suharto merupakan komandan Brigade 10 Wehrkreis III yang membawahi daerah Yogyakarta.






B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka perlu dikemukakan terlebih dahulu rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana latar belakang terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta ?
2. Bagaimana perkembangan Serangan Umum 1 Maret 1949 ?
3. Bagaimana akibat dari Serangan Umum 1Maret1949 bagi kedua belah pihak?

C. Tujuan Penulisan
Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut:
a. Untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949.
b. Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949 sebuah pelurusan sejarah
c. Untuk mengetahui akibat dari Serangan Umum 1 Maret 1949 bagi kedua belah pihak

D. Manfaat Penulisan
Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi memberi manfaat antara lain:
1. Bagi penulis
Penulisan ini pada intinya yaitu menambah pengetahuan baru khususnnya tentang Serangan Umum 1Maret 1949 sebuah Pelurusan sejarah
2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Penulisan ini diharapkan dapat menambah, melengkapi, dan memperkaya karya ilimiah sejarah perjuangan bangsa Indonesia terutama Serangan Umum 1 Maret 1949 Sebuah Pelurusan sejarah

3. Bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Penulisan ini diharapkan dapat menambah, memperluas cakrawala dan pengetahuan khususnya tentang sejarah Indonesia.

E. Sistematika Penulisan
Tulisan ini terdiri dari 5 bab yang akan menjelaskan permasalahan– permasalahan pokok yaitu
Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sistematika penulisan
Bab II, merupakan latar belakang terjadi Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta
Bab III, akan dikemukakan tentang perkembangan Serangan Umum 1 Maret 1949 sebuah pelurusan sejarah
Bab IV, diuraikannya tentang akibat dari Serangan Umum 1Maret 1949 bagi masyarakat Yogyakarta dan Belanda sendiri.
Bab V, penutup














BAB II
LATAR BELAKANG TERJADINYA
SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

A. Keadaan Yogyakarta setelah Agresi Militer Belanda
I. Situasi Politik
Setelah Belanda berhasil melancarkan Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, dan menduduki tempat-tempat penting sehingga Belanda mulai menjalankan roda pemerintahan pendudukan dalam rangka memulihkan keamanan dan ketertiban di kota Yogyakarta. Maka dari itu pemerintahan RI telah mempersiapkan baik pemerintahan militer dan pemerintahan sipil, pemerintahan RI mulai menyiapkan pemerintahan diantaranya:
A. Pemerintahan Sipil
Pemerintahan sipil mula-mula berpusat di Kepatihan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam melaksanakan pemerintahan sipil sesudah agresi militer Belanda II berpedoman pada instruksi bagi para pamong praja antara lain :
a. Sri Paduka Sultan, Sri Paduka Pakoe Alam, dan staf Jawatan Praja Daerah tetap di kota Yogyakarta.
b. Apabila tempat diduduki Belanda, maka Pamong Praja supaya berusaha jangan sampai jatuh di tangan Belanda.
c. Pamong Praja termasuk pamong desa harus tetap berada di dalam wilayahnya masing-masing memimpin dan melindungi rakyatnya (jangan sampai meninggalkan rakyat).
d. Perhubungan dengan pimpinan daerah Sultan dan Sri Pakoe Alam harus sebanyaknya diadakan dan diatur secara ilegal.
e. Jawatan Praja memberikan kodenya dan kabupaten begitu juga
f. Kurir (penghubung) tidak boleh membawa surat, semua laporan dan instruksi disampaikan oleh kurir dari Jawatan Praja dan Kabupaten mondeling dengan menyampaikan kode buat legitimasi.
g. Jawatan Praja adalah penghubung Kepala daerah dan Kabupaten, Kapaneewon, dan tenttara polisi semua itu dengan jalan ilegal
h. Kantor Kepatihan/ Pemerintah Daerah semua tutup sampai ada perintah dari Sultan
Dalam pelaksanaan pemerintahan sipil daerah Yogyakarta dilaksanakan oleh Jawatan Praja, yang ditunjuk sebagai Pemerintah Darurat, pemerintahan Daerah Darurat( saat itu dipergunakan istilah pemerintahan ilegal) di dalam kota berkantor secara berpindah-pindah, fungsi atau peranan Jawatan Praja pada hakikatnya merupakan penghubung antara Kepala Daerah atau Wakil kepala Daerah yaitu Sri Sultan dan Pakoe Alam dengan segenap aparat pemerintahan dan rakyat meskipun kegiatan yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi. Untuk roda pemerintahan sipil di luar kota Yogyakarta dilaksanakan koordinasi dengan Jawatan Praja sebagai penghubung.
Adapun faktor- faktor yang mendorong kesulitan dalam masalah politik yang timbul bagi rakyat, dikarenakan keadaan keamanan yang belum stabil, masih banyaknya pengungsi dari kota ke desa. Namun satu hal yang mengganggu masalah ekonomi yang berkaitan erat dengan soal politik yaitu mengenai alat pembayaran dewasa, hal ini disebabkan terrdapat dua alat pembayaran yaitu ORI dan sesudah Belanda masuk ke Yogyakarta beredar pula uang merah Belanda ataau dikenal dengan uang federal.
Situasi Politik seperti yang diungkapkan di atas menyebabkan terjadinya Serangan Umum, dikarenakan adanya keamanan yang belum mendukung di wilayah kota Yogyakarta dan pasukan Belanda yang terus menduduki wilayah Yogyakarta satu per satu, maka dari itu pemerintah RI membentuk pemerintahan sipil dan militer untuk mengatasi keamanan wilayah Yogyakarta.(Analisa)
B. Pemerintahan Militer
Dalam melaksanakan pemerintahan militer sebagai usaha mewujudkan pertahanan rakyat semesta yang bersumber pada unsur kekuatan bersenjata, dukungan rakyat jauh sebelum agresi militer Belanda II bulan Desember 1948. Segala persiapan tampaknya bernada mundur dan menghindarkan diri memang demikian halnya, kesemuanya sesuai dengan garis yang telah ditetapkan oleh pimpinan TNI. Cara-cara itu yang dipakai TNI untuk melancarkan perang kemerdekaan II yang telah digariskan dalam Instruksi Panglima Besar pada tanggal 9 November 1948 yang terkenal dengan nama perintah panglima besar no 1 atau perintah siasat no 1. perintah siasat Panglima Besar Sudirman, isi perintah siasat adalah :
 Tidak akan melakukan pertahanan liniair
 Tugas memperlambat kemajuan serbuan-serbuan musuh, serta pengungsian total(semua pegawai) serta bumi hangus.
 Tugas pembentuk kantong-kantong ditiap onder distrik militer yang mempunyai pemerintahan gerilya (wehrkreise) yang totaliter dan mempunyai pusat dibeberapa komplek pegunungan.
 Tugas pasukan yang berasal daerah federal untuk ber wingate(menyusup kembali kedaerah) dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh jawa akan menjadi satu perang gerilya yang besar.
Langkah untuk mereliasasikan strategi dan taktik pemerintahan militer ditempuh dengan melalui peraturan pemerintahan maupun keputusan menteri pertahanan contoh: Keputusan Menteri Pertahanan Nomor A/852/48 tanggal 28 Oktober 1948 tentang pembentukan Markas Komando Jawa dibawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution dan Sumatra dibawah pimpinan Kolonel Hidayat. Yang kemudian dikeluarkan Maklumat tentang Pemerintahan Militer untuk seluruh Jawa adalah sebagai berikut:
MARKAS BESAR KOMANDO JAWA
MAKLUMAT No2 / MBKD
Berhubungan dengan keadaan perang maka berdasarkan Peraturan Pemerintahan No 30 dan 70, kami maklumkan berlakunya Pemerintahan Militer untuk seluruh Pulau Jawa.
Dikeluarkan : ditempat
Pada tanggal : 22 Desember 1948
Pada jam : 08.00
Panglima Tentara dan Teritorium Jawa
ttd
(Kolonel A.H. Nasution)
Sehingga Pelaksanaan Pemerintahan Militer di Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1948, tentang Pemerintahan Militer di daerah Jawa yang menyatakan bahwa badan dan jawatan yang penting dimiliterisasi dan berlaku hukum militer baginya. Pelaksanaan pemerintahan militer di daerah Yogyakarta yang bersumber pada peraturan pemerintah sejalan dengan instruksi Panglima Tentara dan Teritorium Jawa(PTTD) Nomor 1/MBKD/1948 tanggal 25 Desember 1948 tentang struktur pemerintahan militer seluruh Jawa. Susunan Pemerintahan Militer sesuai intruksi antara lain :
1) Panglima Besar Angkatan Bersenjata
2) Panglima Tentara dan Teritorium Jawa
3) Gubernur Militer
4) Komando Militer Daerah
5) Komando Distrik Militer
6) Komando Onder- Distrik Militer
7) Kader Desa
8) Kader Dukuh
Pemerintahan militer yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesudah agresi militer Belanda II, yang bertujuan untuk mengusahakan adanya Pemerintahan yang tegas dan mampu.mengadakan, gerakan atau operasi militer dalam menghadapi Belanda. Dalam keadaan biasa mereka sebagai jembatan untuk menghubungkan militer dengan sipil, dalam pemerintahan militer mereka sebagai alat pemerintahan bersama-sama Pamong Praja yang mengendalikan pemerintahan militer di bawah instasi militer.
Adapun susunan pemerintahan militer khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
a. Daerah Keresidenan Yogyakarta sama dengan Komando Militer Yogyakarta (KMDJ) atau Sub Tertorium Militer Yogyakarta.
b. Daerah Kabupaten sama dengan Kepala Pemerintahan Militer Kabupaten (PMKB)/ Komando Distrik Militer(KDM).
c. Daerah Kapanewon (kecamatan) = Kepala Pemerintahan Militer Kecamatan (PMKT). Pemerintahan militer hanya sampai kapanewon, dan yang menjabat kepala Pemerintahan Militer adalah seorang militer (KODM).
Meskipun ada perbedaan dalam susunan struktur pemerintahan militer di daerah Yogyakarta, yang disesuaikan dengan keadaan wilayah dan aspek politik pemerintahan daerah Yogyakarta. Namun pada hakekatnya pemerintahan militer tetap sama sesuai instruksi PTTD. Dalam menyusun pemerintahan militer khususnya pada tingkat staf meliputi beberapa aspek:
1. Umum yang menyangkut organisasi seperti: kehakiman, kepolisian, dan perhubungan.
2. Perekonomian meliputi cadangan pangan, keuangan, dan pengarahan dana serta koperasi
3 Kemasyarakatan mencakup masalah penerangan rakyat, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan pengungsi
4. Pertahanan meliputi: bidang militer, kader militer di desa, perang semesta dan komunikasi.
Setelah dibentuknya MBKD di seluruh Pulau Jawa oleh Kolonel A.H. Nasution, Sri Sultan melakukan kontak dengan Panglima Besar jendral Sudirman kemudian Jendral Sudirman menyuruh Sri Sultan untuk menghubungi Letkol Suharto untuk mengadakan serangan balasan, dengan dikeluarkan perintah kilat yang dibuat oleh Panglima Besar Jendral Sudirman, dimulailah pelaksanaan perang gerilya terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta, isi Perintah kilat berbunyi :
Perintah Kilat
No 1/PB/D/48
1. Kita telah diserang
2. Pada Tanggal 19 Desember 1948 angkatan perang Belanda menyerang Kota Yogyakarta dan Lapangan Terbang Maguwo.
3. Pemerintahan Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata
4. Semua angkatan bersenjata(perang) menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi Belanda (lihat lampiran koran hal 53)
Sesudah perintah kilat dikeluarkan maka dimulailah serangan balasan terhadap Belanda di Yogyakarta yang kemudian disebut dengan Serangan Umum 1 Maret 1949, dan secara tidak langsung masyarakat Yogyakarta memberikan perlawanan terhadap pendudukan Belanda di Yogyakarta yaitu dengan mengadakan Serangan Umum yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
Hubungan dengan Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah membantu perjuangan para pemimpin politik Indonesia yang berjuang demi mendapatkan kedaulatan, supaya Indonesia bisa menjadi Negara yang merdeka maka dari itu situasi politik sangat membantu dalam pembentukan pemerintahan militer maupun sipil guna mengamankan wilayah Yogyakarta dan juga mendukung diadakannya Serangan Umum 1 Maret 1949 dan juga menunjukan bahwa TNI masih ada dan masih bisa mengamankan wilayah Indonesia serta Pemerintahan Indonesia.
II. Situasi Ekonomi, Sosial dan Pendidikan Setelah Agresi Militer Belanda II
a. Bidang Ekonomi
Keadaan kota Yogyakarta setelah Agresi Belanda II keadaan ekonomi semakin kacau dan rakyat menderita kelaparan(data statistiknya kurang sehingga pada waktu sebelum terjadinya serangan umum masih adanya status quo dari Belanda), sehingga rakyat Yogyakarta melakukan siasat untuk mendapatkan bahan pangan dengan jalan gerilya atau menghadang garis supply musuh sehingga lambat laun untuk mengembalikan daerah de facto Republik dengan patroli dari masyarakat kita, dengan begitu pemerintaha militer membantu situasi ekonomi dan social. Dan inilah tugas dari KODM( komando onder daerah militer), dan tugas dari KODM adalah terpaku pada daerah dan dengan jalan memperhebat ekonomi dan mempersiapkan supply angkatan perang yang ada atau melalui daerahnya. Dengan begitu bisa membantu situasi ekonomi masyarakat Yogyakarta sebelum Serangan Umum 1 Maret 1949 yang semakin hari kebutuhan pokok naik dan juga adanya dua alat pembayaran yaitu: mata uang belanda(Gulden) dan ORI yang membuat masyarakat kelaparan, dari situlah Sri Sultan Melihat keadaan Masyarakat Yogyakarta yang menderita setelah Agresi Belanda II. Sedangkan sektor dari segi perekonomian yang sangat besar jasanya pada masa perjuangan, khususnya setelah Belanda menyerang Yogyakarta yakni bidang pertanian. Selama masa perjuangan bersenjata boleh dikatakan tidak ada sumber ekonomi yang masih hidup selain pertanian, maka para petani memegang peranan penting di karenakan untuk menjadi tempat berlindung bagi para pengungsi dari kota dan juga menjadi sumber logistik para pejuang.
Hubungan dengan Serangan Umum adalah dengan situasi ekonomi yang kacau balau sehingga membuat rakyat Yogyakarta mengambil tindakan untuk mengadakan Serangan balasan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap Belanda yang kemudian terkenal dengan Serangan Umum 1Maret 1949, dan mendukung Serangan Umum 1 Maret 1949.
b. Bidang Sosial dan Pendidikan, Kesehatan
Keadaan masyarakat sangat menderita terutama keluarga prajurit kita, dikarenakan akibat dari agresi Belanda, sehingga mendapatkan perhatian khusus dari KODM(Komando Operasi Daerah Militer) bagian social, maksud kalimat ini para keluarga prajurit mendapat perhatian khusus dari KODM bagian social guna menghibur keluarga yang ditinggal pergi salah satu anggota keluarganya demi Negara. Maka perlu diadakan usaha-usaha:
a. Mengadakan rumah hiburan bagi prajurit-prajurit untuk melepas lelah dan sedikit mendapat hiburan
b. Pada hari besar / nasional supaya mengadakan ziarah ke makam pahlawan, mengunjungi prajurit yang terluka dan memberikan hiburan untuk mendorong semangat perjuangan.
Dalam bidang sosial mengalami kesulitan bagi para pengungsi yang kurang mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan juga dengan pendidikan tidak boleh diabaikan di dalam kancah perjuangan sehingga pendidikan dapat di bagi dua:
1) Pendidikan di bangku sekolah
2) Pendidikan yang didapat dari praktek( dari masyarakat)
Pendidikan pada waktu itu masih kurang dikarenakan para pelajar dikerahkan untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia, dan juga sebelum terjadi Serangan Umum, pendidikan masih kurang mendapat perhatian dari pemerintahan Sipil dan Militer. Begitu pula dengan kesehatan yang minim peralatan sehingga banyak para pejuang yang meninggal dan juga obat-obatan, Sehingga kesehatan masyarakat maupun kurang diperhatikan, dan mulai muncul wabah penyakit sehingga mulai membentuk / membuat puskesmas untuk menampung masyarakat yang terkena wabah penyakit.
Begitu pula dengan kesehatan rakyat yang tidak dapat dipelihara dan dapat mengakibatkan kemunduran potensi dari kekuatan pertahanan dan pemerintahan militer, sehingga mengakibatkan banyak pengungsi yang terserang penyakit, maka dari dijalankan percobaan penyelenggaraan kesehatan rakyat.Dengan keadaan yang seperti ini masyarakat menjadi kelaparan dan kurangnya pendidikan sesudah agresi Belanda II dan sebelum Serangan Umum 1 Maret 1949. Yang kemudian terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949 dimana para pejuang saling membantu untuk mengusir Belanda dari daerah Yogyakarta.
Hubungan dengan Serangan Umum yaitu saling mendukung dikarenakan serangan terjadi adanya reaksi dari masyarakat yang ingin terbebas dari penjajahan dan juga dapat dilihat dari situasi ekonomi, politik, pendidikan yang masih kurang terpenuhi pada masa pendudukan Belanda dan semakin kacau balau. Sehingga membuat seluruh lapisan masyarakat melakukan Serangan balasan terhadap Belanda.
Sebelum terjadi Serangan Umum, keadaan kota Yogyakarta semakin buruk dikarenakan keamanan yang tidak stabil dan bertambahnya jumlah pengungsi dari luar Yogyakarta dan kekurangan bahan pangan serta yang paling mengganggu dalam bidang ekonomi adalah alat pembayaran yang terbagi yaitu mata uang Belanda dan ORI. Kemudian daerah Yogyakarta membentuk pemerintahan sipil dan militer, pemerintahan sipil ini digunakan sebagai penghubung antara kepala daerah setempat dengan wakil kepala daerah yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja. Sedangkan pemerintahan militer digunakan untuk mengadakan operasi militer dalam menghadapi Belanda sehingga pihak Indonesia melakukan strategi perang gerilya dalam menghadapi Belanda dengan mendirikan pos-pos operasi gerilya dan wilayah penyerangan dalam kota, pemerintahan militer ini dibawah pimpinan Kolonel Abdul Harris Nasution dengan membentuk MBKD(Markas Besar Komando Daerah) khusus daerah Jawa, dan ide ini(Serangan) dari Sri Sultan sendiri dikarenakan dia melihat.nasib masyarakat Yogyakarta dan semua daerah yang ingin bebas dan merdeka dari pendudukan Belanda di Yogyakarta. Dan dengan dikeluarkan Perintah kilat dari Panglima Besar Jendral Sudirman maka dimulailah Serangan balasan terhadap pendudukan Belanda di Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949, dan dari dikeluarkan perintah kilat inilah Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi di daerah Yogyakarta.









BAB III
PERKEMBANGAN TERJADINYA
SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

Pada penjelasan bab III ini penulis ingin menjelaskan tentang perkembangan Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam hal ini penulis ingin menjelaskan beberapa bagian diantaranya:
a. Rencana Persiapan
isinya yaitu mengenai kondisi wilayah Yogyakarta yang mendukung Rencana Serangan Umum 1 Maret 1949 dan juga adanya resolusi dari Dewan Keamanan PBB sehingga rencana persiapan Serangan Umum bisa dilaksanakan.
b. Persiapan Operasi
isinya yaitu mengenai persiapan untuk melakukan Serangan baik di letak untuk mengepung pasukan Belanda maupun tempat untuk membahas serangan balik ke pasukan Belanda.
c. Pelaksanaan Operasi
isinya mengenai hari pelaksanaan, sebelum pelaksanaan adanya dua Insiden, serta empat tempat untuk mengepung pasukan Belanda di wilayah Yogyakarta.
Maka dalam perkembangan Serangan Umum ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:
A. Rencana persiapan
1. Situasi yang mendukung Rencana Serangan Umum 1 Maret 1949
a). Penerjunan pasukan payung Belanda pada tanggal 19 desember 1948 di maguwo benar-benar pendadakan besar bagi TNI, sebelumnya TNI memperkirakan pasukan Belanda akan menyerbu Ibukota Yogyakarta dari arah barat. Maka sebagian pasukan Letkol Soeharto digeser kearah barat untuk menghadang pasukan Belanda yang kemungkinan besar pasukan belanda lewat arah Bandung- Gombong-Kebumen- Puworejo dan poros Semarang- Ambarawa- Magelang- Yogyakarta. Dengan lemahnya pertahanan kota Yogyakarta, membuat Belanda 2dengan Cepat masuk ke kota. Mengingat kota Yogyakarta sebagai Ibukota RI, Letkol Soeharto berpendapat, apabila jatuh ke tangan Belanda akan berpengaruh besar terhadap perjuangan secara keseluruhan. Dan ternyata Ibu kota Yogyakarta amat mudah diduduki oleh Belanda, sehingga hal ini yang dikhawatirkan akan mengendurkan perjuangan TNI di daerah-daerah lainnya.
Di samping itu, dapat menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap TNI, khususnya kepada Brigade 10 yang mengawal ibu kota RI Yogyakarta. Pada umumnya rakyat tidak mengetahui bahwa pasukann Brigade 10 hampir seluruhnya berada di luar kota. Untuk meningkatkan perlawanan dan memulihkan kepercayaan rakyat, maka Letkol Soeharto bertekad untuk melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta.
b) Resolusi DK PBB yang dikeluarkan pada tanggal 28 januari 1948 yang menyatakan agar Belanda secara de facto meninggalkan wilayah RI tidak taati dan tidak dilaksanakan. Sebaliknya Belanda melancarkan propaganda bohong untuk mengelabui mata dunia Internasional, dengan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukannya terhadap RI bukanlah tindakan agresi, melainkan aksi polisional dan telah berhasil dengan baik. Dan Belanda mengatakan bahwa Yogyakarta telah berhasil diamankan, pemerintahan telah berhasil dikuasai, Soekarno dan Mohammad Hatta serta sejumlah pemimpin lainnya telah ditawan, dan para ekstrimis (yang dimaksud adalah TNI) telah berhasil dihancurkan. Dan kehidupan rakyat telah berjalan lancar serta melakukan kegiataan sehari-hari seperti biasa.
Sementara itu pertikaian antara pihak Indonesia dengan Belanda akan disidangkan lagi oleh Dewan Keamanan PBB pada bulan Maret 1949, berita tentang perdebatan itu di Dewan Keamanan PBB berhasil di monitor oleh Komandan PHB WK III Mayor Poerhadi melalui siaran Berita All India Radio. Ketika itu Sultan Hamengku Buwono IX mendengarkan berita luar negeri pada akhir bulan Febuari dan awal bulan Maret 1949 tentang masalah Indonesia dengan Belanda yang akan dibicarakan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana cara memberitahukan kepada dunia Internasional bahwa Republik Indonesia masih hidup, bahwa Belanda sama sekali tidak menguasai keadaan seperti yang ingin mereka kesankan? Kemudian Ia (Sultan Hamengku Buwono IX) mendapat satu akal (PELURUSAN). Namun ia (Sultan Hamengku Buwono IX) harus cepat bertindak, waktu telah mendesak, ketika itu telah pertengahan febuari. Dengan segera ia mengirim kurir untuk menghubungi Panglima Besar Jendral Sudirman di persembunyiannya(Sri Sultan Hamengku Buwono menulis surat), untuk meminta persetujuan untuk melaksanakan siasatnya dan langsung menghubungkan komandan gerilya. Pendek cerita, Sultan Hamengku Buwono IX kemudian berhasil mendatangkan komandan gerilya yakni Letnan Kolonel Suharto. Kemudian disusunlah siasat untuk mengadakan serangan umum, suatu kejutan yang diharapkan akan menggugah kembali semangat rakyat Yogyakarta, sekaligus untuk membuktikan kepada dunia Internasional bahwa Republik Indonesia masih hidup dan memiliki keinginan untuk merdeka yang tak dapat dibendung, dari gagasan itu terjadilah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin langung oleh Letkol Soeharto dan Sultan Hamengku Buwono IX, dan membuktikan pada dunia Internasional bahwa TNI masih ada dan mampu merebut Kembali Yogyakarta dari tangan Belanda.
Ide yang memberikan untuk melakukan serangan umum ini adalah Sri Sultan Hamengku Buwono sendiri, dikarenakan ada beberapa fakta yang nyata dan dicoba dibantah lagi (Garda”Lembaran Khusus”ketemu Sultan setelah Serangan Umum 1 Maret 1949 No 07/I.153/4 April 1999):
………Selain itu saya dibikin jengkel oleh sebutan Belanda bahwa tentara kita ekstrimis dan sudah kuncar-kancir lalu apa yang bisa digunakan oleh para delegasi kita di PBB untuk menjawab kampanye Belanda tersebut maka saya memutuskan, Ibu Kota Yogyakarta harus bisa direbut kembali kemudiian Belanda dan dunia tahu bahwa TNI masih mampu melakukan, jadi serangan dialihkan dari malam ke siang hari meski hanya 2 jam, tujuannya memang untuk mendukung perjuangan diplomasi kita di PBB. Kemudian sasaran psikologis kalau kita mampu menyerang, menandakan TNI masih ada. Ini juga dimaksudkan untuk membangkitkan perlawanan dari satuan di daerah lain…..kalau kemudian ada orang yang mengatakan ide serangan umum 1 maret 1949 bukan saya (Sultan Hamengku Buwono IX) ya terserah. Tapi yang harus diingat saya (Sultan Hamengku Buwono) yang memimpin dan melaksanakan rangkaian serangan tersebut, kalau ada orang yang mengatakan itu bukan ide saya boleh-boleh saja, tapi kalau ide itu tidak dilaksanakan, tentu hanya ide setelah dilaksanakan baru orang mencari siapa yang punya ide, inikan aneh……
Sehingga jelas sekali bahwa yang memberikan ide untuk melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah Sultan Hamengku Buwono IX sendiri, bukan Letkol Soeharto, namun Sri Sultan sendiri yang mengirim surat kepada Pangsar Soedirman untuk meminta ijin melakukan serangan balasan terhadap pasukan Belanda di wilayah Yogyakarta dan merebut kembali Ibu Kota Yogyakarta.

B. Persiapan Operasi
Dalam hal ini membutuhkan persiapan yang matang untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta. Persiapan operasi yang dilakukan sesuai dengan rencana operasi, sebelum Serangan Umum dilakukan, terlebih dahulu pasukan RI meningkatkan serangan terhadap pasukan Belanda yang berada diluar Yogyakarta untuk menekankan pasukan Belanda agar tidak memberikan bantuan ke dalam Yogyakarta. Serangan tersebut dimaksudkan untuk mengelabui pasukan Belanda atas Serangan Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949, supaya Serangan Umum dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan dan sesuai rencana, usaha ini sangat diharapkan WK III dapat menjamin kerahasian dan memperoleh pendadakan, kecuali meningkatkan serangan. Dalam persiapan operasi dilakukan pula pemeriksaan pasukan untuk mengetahui dengan pasti akan kesiapan pasukan WK III. Tanggal 13 Febuari 1949 komandan WK III Letkol Soeharto meninggalkan markas komando Segoroyoso bergerak ke arah barat melalui Gandok, Ganjuran, Kretek, Panjatan sampai di Sentolo. Dari sini Letkol Soeharto memimpin serangan terhadap kedudukan Belanda di Bantar dari arah barat. Pasukan yang dikerahkan adalah pasukan SWK 103 A, SWK 106, Yon 151 dan kompi Soedarsono Bismo yang dibantu oleh 1 peleton Al yang dilengkapi dengan 12,7 mitraliur watermantel dan senjata berat lainnya. Setelah persiapan selesai dilakukan maka diadakan pertemuan antara Sri Sultan dengan Letkol Soeharto di tempat kediaman Keluarga B.P.H Prabuningrat(Prabuningratan Kraton Yogyakarta) yang digunakan untuk membahas tentang Serangan Umum 1 Maret 1949.

C. Pelaksanaan Operasi
Sebelum diadakan pertemuan tersebut maka dikeluarkannya perintah kilat oleh Panglima besar Jenderal Sudirman, dan kemudian diadakan pertemuan maka segera dimulai pelaksanaan Serangan Umum 1 Maret 1949 di wilayah Yogyakarta :
1) Insiden Menjelang Pelaksanaan Serangan Umum
a) Insiden Komaroedin
Dalam insiden ini rencana pelaksanaan mengalami kebocoran yang semestinya dilaksanakan tanggal 28 Febuari 1949 diubah tanggalnya menjadi tanggal 1 Maret 1949. sehingga terjadi insiden komaroedin dikarenakan Letnan Komaroedin salah perkiraan tentang serangan balasan terhadap Belanda di Yogyakarta. Yang kemudian Letnan Komaroedin melakukan serangan terhadap Belanda yang bertepatan dengan bunyi sirene tanda jam malam Belanda berakhir kemudian peleton Komaroedin menyerang pos pertahanan Belanda di sekitar Kantor Pos Besar di sebelah Utara Yogyakarta, kemudian bertahan di sekolah Keputran. Serangan yang dilakukan Komaroedin sangat mengejutkan dan mendesak pasukan Belanda yang bertahan di pos dan mengirim berita untuk meminta bantuan, tidak lama pasukan lapis baja Belanda datang yang langsung menghamburkan peluru ke arah pasukan gerilya, dan memaksa pasukan Komaroedien untuk bertahan dan menyebar serta berlindung. Kemudian Letnan Soegijono menyarankan agar Letnan Komaroedin segera menarik pasukannya keluar kota sebelum Belanda bertindak lebih jauh dan dapat mempengaruhi keseluruhan rencana Serangan Umum.
Sehingga Letnan Komaroedin memerintahkan pasukannya untuk mengundurkan diri ke posisi awal sambil memencar, Belanda memanfaatkan gerakan lepas-libat peleton Komaroedin dengan mengerahkan tank dan panser untuk melakukan pengejaran. Di sela-sela tembakan senapan mesin Belanda, pasukan Komaroedin terus mundur secara terpencar menuju empat posisi. Sebagian Pasukan menyusup ke Mesjid Kauman di sebelah barat Alun-alun Utara, sebagian menuju Tamansari. Sebagian lagi ke arah timur menuju Gondomanan dan ada yang bertahan di Sekolah Dasar Keputran di pojok tenggara Alun-alun Utara. Maka dari itu Belanda mengadakan pembersihan di rumah penduduk dan perkampungan sekitar Alun-alun Selatan dan daerah Tamansari.
b) Insiden Giwangan
Di daerah Yogyakarta bagian timur telah terjadi kesalahpahaman, saat serangan yang dilancarkan pukul 06.00 pada tanggal 1 Maret 1949, dilaksanakan pada pukul 06.00 sore pada tanggal 28 Febuari 1949. Dengan begitu satuan yang membuat kekeliruan pada jam empat sore tanggal 28 Febuari 1949 telah mengambil posisi di desa Giwangan. Tanpa menyadari kekeliruan, mereka memutuskan jaringan telepon yang menghubungkan kota Yogyakarta dan Kotagede, sehingga gerakan mereka diketahui Belanda dengan segera mengerahkan konvoi tank dengan brencarier. Maka terjadi kontak senjata sehingga Belanda membuat pasukan RI kalangan kabut, dalam Insiden ini seorang prajurit Belanda tewas dan pihak TNI 2 orang gugur yaitu Soekro dan Soedarsono. Sehingga kedua Insiden tidak mempengaruhi rencana secara keseluruhan.

2) Gerakan Mendekati Daerah Sasaran
a. Pada tanggal 28 Febuari 1949 pasukan WK III Janur Kuning bergerak meninggalkan markas menuju pinggiran kota Yogyakarta. Sementara pasukan yang lain mempersiapkan diri untuk melaksanakan Serangan Umum 1 Maret 1949. yang kemudian pelaksanaan Serangan Umum ditempatkan di desa Segoroyoso kemudian di dipindahkan ke markas Bibis hal ini dilakukan agar lebih mempermudah berhubungan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan bisa mendekati kota yang berjarak hanya 2,5 km dari kota, dengan koordinasi maka para SWK membentuk sector-sektor pertahanan:
a. Daerah barat dipimpin Mayor Ventje Samual
b. Daerah selatan dan timur dipimpin Mayor Sarjono
c. Daerah utara dipimpin Mayor kusno
Dan penugasannya di setiap sector adalah sebagai:
1) Sector 1dan 2 membantu SWK 102
2) Sector 3 dan 4 membantu SWK 103
3) Sector 5 dan 6 membantu SWK 104
4) Kecuali membantu SWK 103 A dan 103, sector 3 juga bertugas sebagai bantuan Umum dan dikendalikan oleh komandan SWK 101 Lettu Marsoedi.
Dalam melakukan pelaksanaan menjelang Serangan Umum 1 Maret 1949, para SWK melakukan persiapan keperluan pasukan atas perintah Letnan Amir Murtono dan Letnan Marsoedi untuk menyiapkan sarana dan prasarana termasuk perbekalan dengan melibatkan 2000 personil dari WK III dibantu TNI, polisi / Mobile Brigade, kelaskaran dan diperkuat kompi Soewarno dar batalyon Daryatmo Muntilan, Kompi Soedarsono Bismo dari Yon Soeharjono dari Purwerejo, Ton Soelaksono dari Yon Soeharjono dan WK I Divisi II / GM II Klaten, skenario ini dibuat SWK 101 tersebut meliputi wilayah operasi dan pelaksanaan penyerangan :
1. SWK 102 menyerang markas Belanda di kantor pos, kotabaru.
2. SWK 103 A menyerang Belanda di pingit, tugu, hotel tugu.
3. SWK 104 menyerang Belanda di kota baru, jetis, hotel merdeka dan juga markas Belanda di Tempel, beran, medari, prambanan
4 SWK 105 tanjung tirto, maguwo, kalasan dan prambanan
5 SWK 103 membantu SWK 103 A
6 SWK 106 mengikat dan menekan kedudukan jembatan bantar dan mencegah bantuan Belanda ke wilayah Yogyakarta.
7. SWK 101 membantu penyerbuan dari sector-sektor tersebut dan sebenarnya di kalangan Belanda sudah beredar akan ada isu serangan secara besar-besaran untuk menyerang pos-pos belanda di Yogyakarta. (lihat lampiran peta hal 48).


3) Pelaksanaan Serangan Umum
Pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 06.00, bersamaan dengan bunyi sirene tanda jam malam berakhir, para satuan gerilya serentak ke luar dari kedudukannya. Dengan tekad yang membara dan semangat yang tinggi masing-masing satuan gerilya dibawah komandannya bergerak menyerbu sasaran yang telah ditentukan, dengan yakin bahwa serangan mereka akan berhasil. Sehingga kota Yogyakarta diserbu oleh para gerilyawan dari empat jurusan:
a) Dari arah utara. Pasukan SWK 102 dipimpin oleh Mayor Sarjono bergerak ke arah utara menuju Gading lewat terowong dan saluran air masuk komplek Kraton Alun-alun Selatan, SD Kaputran menuju pagelaran, kompi Sumarno masuk ke Yogyakarta melalui Krapyak, Plengkung, Gading dann Alun-alun Selatan sampai disini dibagi 2 sebagian ke Barat dan ke Timur dan bertemu di keben (Bangsal) pergerakan mereka kurang lebih jam 04.00 WIB. (lihat lampiran peta hal 51)
b) Dari arah timur. Pasukan SWK 103 A dipimpin oleh Mayor Ventje Samual bergerak darri timur menju ke Yogyakarta melewati tepian sungai Winongo masuk Ngampilan dan Notoyudan dan SWK 103 pimpinan Letkol Soehoed. (lihat lampiran peta hal 52)
c) Dari arah selatan Pasukan SWK 104 dipimpin oleh Mayor SoeKasno kearah Selatan dan ke arah Utara yang terdiri dari:
i. Pasukan A Letda Wiyogo:
 Peleton Kadet Soejanadi dari Prambanan menuju Maguwo dan bertemu dengan pasukan Daryatmo dari Muntilan membantu WK III
 Peleton Nawawi, Arman, Soeparno menuju Demangan dan sampai disana pukul 24.00
ii. Pasukan B dari Pondok Suruh Pakem jam 14.00 tiba di pinggiran kota dan istirahat di dapur umum serta menyebrang jalan besar Yogyakarta – Surakarta di Pengok ke stasiun Lempuyangan jam 20.00 (5 peleton).
iii. Pasukan C (3 peleton) Sudarsono, A Suratno, Aliadi bergerak dari Rejodani (ngepos) menuju Blunyah, Pasiraman, Jetis, dan tiba pukul 05.45 (peleton 2) dan peleton 1 dan 3 Beran, Medari dan Tempel. (lihat lampiran peta hal 49)
d) Dari arah barat. Pasukan SWK 105 dipimpin oleh Mayor Sarjono bergerak dari Srimartani mendekati Maguwo, Tanjung Tirto, Prambanan/ Kalasan dan mengirim peleton Pratelo ke Yogyakarta dari arah Timur masuk ke Yogyakarta. (lihat lampiran peta hal 50 )
e) SWK 106 Letkol Soedarto dari Nanggulan (Ton Pengawal) Sentolo (Noermuunir) dan Wates (gerilyawan desa) dan tiba di Bantar/Klangon. 26
Dan mendapatkan bantuan dari Kapten Soedarsono Bismo dan Mayor Soeharjo dan diperkuat Angkatan Laut serta diperbantukan di SWK 102, Pasukan Mobile Brigade Kompi militer Soebroto Darsoprayitno memperkuat SWK 103A tiba pukul 24.00. Kompi Polisi M. Ajatiman dari Moyudan masuk Yogya sampai sekitar asrama polisi Pathuk pukul 01.00, pukul 24..00 MB Godean yang diperkuat SWK 103. Dari arah utara Kompi Polisi(gabungan TNI, Polisi, Palang Merah Indonesia, Tentara Pelajar, Laskar) menuju ke Yogyakarta pukul 22.00, menuju Blunyah Gede gabungan SWK 104 dari laskar Hisbulah. Tentara pelajar, kelompok pejuang serta Soewarno dari Yon Daryatmo. Atas jalannya konvoi gerilyawan ini lebih lancar dikarenakan adanya petunjuk penggabungan sector I dan II membantu SWK 102, sector III dan IV membantu SWK 103A, sector III sebagai pembantu umum oleh komandan SWK 101, sector V dan VI membantu SWK 104 sedangkan SWK 101 bergabung dengan pasukan hantu maut pimpinan Basuki Widodo yang bertugas menghambat bantuan pasukan Belanda yang datang dari Pleret dan Kotagede.
Sehingga dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 berjalan lancar, dan pagi-pagi sekitar jam 04.00 pos-pos Belanda yang di perbatasan kota Yogyakarta telah ditembaki. Tepatnya pukul 06.00 dipelbagai tempat di kota terjadi penembakan secara hebat. Dua serangan telah dilakukan oleh gerombolan – gerombolan kuat dari arah barat dan percobaa serangan ke tiga dilakukan dari arah selatan. Dengan demikian pihak Belanda mengambil tindakan untuk menghalau serangan tersebut, dan dalam waktu 6 jam kota Yogyakarta dapat dikuasai oleh pasukan TNI sehingga kota Yogyakarta dipenuhi oleh pasukan gerilyawan. Setelah menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam maka para pasukan gerilyawan mengundurkan diri setelah mendengar bahwa pasukan Belanda dari Magelang datang ke Yogyakarta untuk melakukan pembersihan terhadap pasukan TNI yang masih berada di wilayah Yogyakarta.

4) Usaha Membendung Bantuan Pasukan Belanda.
a. Dalam keadaan cemas dan gelisah, di dalam markas pertahanannya tentara Belanda melalui hubungan radio meminta bantuan pasukan dari Semarang dan Magelang. Beberapa satuan TNI masih mencoba mengganggu da menerobos pertahanan Belanda. Pukul 11.00 bantuan dari Magelang tiba di Yogyakarta setelah berhasil mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Peleton I dan III Kompi Martono dan kesatuan Brigif 9 di beberapa jalan sepanjang Magelang-Yogyakarta. Kedatangan pasukan Belanda di dalam kota Yogyakarta disambut dngan tembakan gencar pasukan TNI uuntuk mencooba menghambat gerak maju pasukan Belanda namun usaha mereka sia-sia karena pasukan Belanda berhasil mengatasi brikade yang dipasang oleh TNI dan terus maju menuju kota Yogyakarta.
Menjelang pukul 13.00 pasukan gerilya TNI mulai bergerak meninggalkan kota Yogyakarta, sedangkan pasukan Belanda berusaha mencegah pasukan gerilya meninggalkan kota Yogyakarta. Mereka ingin menghancurkan TNI, sehingga gerakan lepas-libat TNI dikejar kendaraan temour Belanda yang memuntahkan tembakan otomatis 12,7 dan menutupjalan pengunduran. Beberapa pesawat terbang Belanda membantu pengejaran dengan melancarkan pemboman dan straffing (pemboman dan penembakan dengan senjata dengan senjata otomatis). Untuk menghindari kehancuran, pasukan TNI mundur secara berpencar sambil mengadakan perlawanan, beberapa satuan mencoba menembus kepungan Belanda dengan serangan geranat. Pada umumnya TNI meninggalkan Yogyakarta ke Selatan lewat Pagelaran dan ke barat lewat kali Winongo.
b. Pasukan Belanda terus bergerak ke selatan, menerobos hadangan TNI dan maju menduduki Alun-alun utara.pasukan Belanda yang tertahan oleh barikade yang dipasang oleh pasukan TNI di wilayah kraton berhasil membebaskan diri. Satuan kompi infanteri yang terdiri dari 3 peleton dilengkapi brencarrier dikerahkan Belanda untuk mengadakan pembersihan kota Yogyakarta bagian timur, namun semua sector TNI mendapat tekanan sehingga TNI tidak rela mundur begitu saja tanpa perlawanan.
c. Tugas Serangan Umum 1 Maret 1949 telah dilancarkan dengan baik, ternyata TNI masih kuat dan mampu mengalahkan tentara Belanda dalam serangan siang hari. Dikarenakan TNI dan rakyat bersatu menjadi kekuatan untuk melawan pasukan Belanda di wilayah Yogyakarta.


5) Menghadapi Tindakan Pembersihan Pasukan Belanda
a. Sebagian besar pasukan TNI telah meninggalkan kota Yogyakarta menuju pangkalan semula. Sebagian gerilyawan tetap berada di dalam kota, bersama rakyat militan setempat untuk mengadakan terbatas secara fisik maupun nonfisik. Colonel Van Zanten yang bermaksud mengahancurkan TNI di Yogyakarta menjadi geram karena terlambat datang, sehingga pasukan TNI lebih dahulu meloloskan diri dan pasukan Belanda berusaha membersihkan TNI yang masih tinggal di Yogyakarta kurang berhasil karena pasukan TNI telah membaur dengan masyarakat dan beberapa yang lari ke arah kraton namun pasukan Belanda tidak dapat mengejar dikarenakan Belanda masih menghormati wilayah kraton.
b. Sementara itu pasukan Belanda mensinyalir bahwa keberhasilan serangan TNI terhadap wilayah Yogyakarta telah disiarkan lewat pemancar radio di daerah Wonosari. Kecuali itu juga diyakini bahwa Pangsar Jendral Soedirman berada di daerah Wonosari, maka dari itu pada tanggal 10 Maret 1949 tentara payung Belanda dari Andir, Bandung dikerahkan untuk menyerbu wilayah Wonosari. Namun pada kenyataan serangan lintas udara besar-besaran dengan menggunakan 20 pesawat Dakota disamping manuver darat tidak menghasilkan apa-apa dikarenakan di daerah Wonosari tidak terdapat pemusatan kekuatan TNI pimpinan Pangsar Soedirman.27
Sehingga pasukan Belanda berhasil menduduki Wilayah Wonosari pada tanggal 10 Maret 1949. maka dengan adanya Serangan Umum tadi dapat diambil kesimpulan tentang tujuan dari serangan umum



Tujuan dari Serangan Umum yaitu:
 Kedalam: mendukung perjuangan yang dilaksanakan secara diplomasi dan meninggikan moral serta TNI yang sedang bergerilya melawan pasukan Belanda.
 Keluar: menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan yang mampu mengadakan ofensif, dan mematahkan moral pasukan belanda. 28
Dengan tujuan inilah yang menjadikan latar belakang terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949 yang mempunyai dampak politik yang sangat besar baik ke dalam maupun ke luar negeri sekaligus dapat membantu perwakilan kita di PBB. Dan TNI beserta rakyat telah berhasil menduduki wilayah Yogyakarta supaya dunia bisa mengetahui bahwa TNI masih ada dan terus menngadakan perlawanan terhadap Belanda.29
Dalam Serangan Umum yang dilakukan TNI bersama rakyat mempunyai sasaran untuk mengusir pasukan Belanda dari wilayah Yogyakarta yaitu:
 Sasaran politik
Bertujuan memberikan dukungan moril kepada perwakilan Indonesia di PBB yang dipimmpin oleh L.N. Palar yang sedang mempersiapkan perdebatan meengenai masalah kemerdekaan Indonesia dalam menghadapi Belanda yang telah dengan sombongnya melancarkan kampanye tentang operasi miiliternya. Dan merupakan saat yang tepat untuk membongkar kesombongan dan kebohongan Belanda . TNI bersama rakyat Indonesia akan terus berjuang dengan gigih dalam mengusir penjajah dari wilayah Indonesia.
 Sasaran Psikologis
Bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap tentara kebanggannya dan membuktikan kepada rakyat bahwa TNI benar-benar setia pada tugasnya berjuang menghalau musuh, supaya menjadi inspirasi bagi para pejuang yang berada di wilayah tanah air yang berkiblat proklamasi 17 agustus 1945.
 Sasaran Militer
Bertujuan untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa TNI masih merupakan prajurit yang tertib, terkoordinasi, dan berdisiplin tinggi. TNI tidak hancur apalagi kacau balau seperti yang mereka katakan, dan membuktikan pasukan Belanda hanya beerhasil menduduki sebagian kota tertentu di suatu wilayah, yang dihubungkan oleh garis penghubung yang dijaga ketat. Diluar itu pasukan Belanda tidak mempunyai pengaruh dan sebaliknya kekuatan TNI yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat Yogyakarta dan seluruh wilayah Yogyakarta.
Dengan adanya sasaran penyerangan yang dilakukan oleh TNI berserta rakyat membuat pihak Belanda harus menarik mundur pasukannya dari wilayah Yogyakarta dan juga menyerahkan kembali kedaulatan RI ke tangan masyarakat Indonesia, supaya kota Yogyakarta berfungsi kembali sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.
Perkembangan Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta membawa berkah bagi masyarakat Yogyakarta karena kota Yogyakarta dapat berfungsi kembali sebagai Ibukota RI dan berhasil mengusir atau memukul mundur Pasukan Belanda dari wilayah Yogyakarta, sehingga membawa dampak bagi perekonomian negara RI dimana perekonomian bisa kembali berfungsi sedia kala secara bertahap.
Dan juga Politik Indonesia mendapat dukungan dari luar negeri, serta pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta. Sehingga wilayah Yogyakarta kembali Aman dari pasukan Belanda, dari ketiga sasaran diatas perlu diketahui bahwa TNI masih ada dan juga berkat TNI Negara kesatuan Republik Indonesia bisa kembali berfungsi, serta menunjukkan kepada Belanda bahwa Indonesia masih ada kekuatan untuk melawan segala bentuk penjajahan di Indonesia.



























BAB IV
AKIBAT DARI SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

Pada bab IV ini penulis mau menjelaskan tentang akibat dari serangan Umum diantaranya:
1. Akibat Politik, Militer, dan Psikologis
Upaya dalam mencapai tujuan politik secara luas atas keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949, harus disebarluaskan ke seluruh pelosok daerah RI dan ke luar negeri, sebelum dilaksanakan Serangan Umum 1 Maret 1949 Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menyiapkan berita skenario jalannya operasi. Bersamaan itu pelaksanaan serangan umum disebarluaskan ke Luar negeri sehingga menarik perhatian Dunia, yang disiarrkan lewat Radio Auri di Playen,Wonosari, Gunung kidul. Dalam penyampaian berita ini ke luar negeri amat penting artinya dalam usaha untuk mencapai tujuan politik, berita tentang dilaksanakan Serangan Umum akan membuka mata dunia bahwa pemerintah RI masih berdiri danTNI masih utuh. Sedang rakyat Indonesia berjuang untuk memperoleh pengakuan kedaulatannya sehingga berita tersebut mematahkan manuver diplomatik Belanda dengan berita kebohongannya. Sehingga berita itu dikirim ke luar negeri bertepatan dengan Sidang Umum DK PBB yang akan membicarakan masalah Indonesia.
Sebagai akibat dari propaganda dan kebohongan Belanda, sebagian negara lain beranggapan bahwa negara RI dan TNI sudah tidak ada, dengan berakhirnya SU 1 Maret 1949 Yogyakarta berhasil memberi dukungan pada perjuangan diplomasi perwakilan RI di PBB seperti yang dijelaskan dalam uraian:
a. Pengaruh terhadap dunia Internasional
Duta besar Indonesia untuk PBB, Palar, yang terlibat dalam perdebatan politik dengan wakil-wakil Belanda di PBB dalam pernyataan Persnya di Paris antara lain menyatakan:
“Adalah politik Belanda untuk dengan sengaja menimbuulkan kesan, seakan-akan permusuhan di Indonesia akan berakhir dalam beberapa hari. Perjuangan secara gerilya baik di daerah Republik maupun daerah lain. Akan kian meningkat karena taktik kami tidak berdasarkan untuk mempertahankan kota-kota besar kita, sebagai kenyataan ialah pasukan-pasukan kita di Sumatra,dan di berbagai daerah telah mengambil inisiatif, kekhawatiran Belanda terhadap luasnya perjuangan gerilya telah tergambar di dalam pengumuman mereka tentang perlunya perpanjangan waktu untuk memulihkan ketertiban. Ramalan-ramalan Belanda itu telah meningkat dari tiga sampai enam bulan dan kini sampai sembilan bulan.3
sehingga dari penjelasan tersebut bisa menarik perhatian dunia bahwa pasukan TNI dan pemerintahan Indonesia masih ada, membuat pasukan Belanda harus berpikir keras karena pemerintahan RI mendapat dukungan dari dunia Internasional yang cukup besar semenjak Belanda melancarkan Agresi militernya yang ke dua pada tanggal 19 Desember 1948, dan membuat pihak BBC mewawancarai Sri Sultan yang isinya:
……yang saya pegang dan ini menjadi alasan bagi saya pertama-pertama untuk menaikkan semangat dari penduduk kita, kedua untuk mengadakan sesuatu yang menarik perhatian dunia oleh karena itu maka pada permulaan Febuari saya kirim surat pada pak Dirman (Panglima Besar) untuk meminta ijin agar mengadakan sesuatu serangan umum akan tetapi pada siang hari, Panglima Besar Sudirman menyetujui dan Sultan diminta untuk berhubungan langsung dengan komando yang bersangkutan yaitu Letkol Suharto…..31
Fakta tersebut akhirnya dijawab dengan jelas dan tegas oleh A.H Nasution tahun 1993 dalam bukunya Vikitiotis yaitu Indonesian Politik Under Suharto halamn 12-13 yang membenarkan pernyataan Sri Sultan yaitu:
jadi saya sangat mengetahui apa yang berlangsung, Sultan menulis surat kepada Jendral Sudirman. Dalam suratnya Sultan mengatakan bahwa Yogyakarta harus diserang, Panglima Besar Soedirman menjawab agar Sri Sultan menghubungi Suharto, komanda pasukan TNI setempat…32
kiranya terlihat jelas bahwa benang merahnya adalah bahwa Sri Sultan minta ijin dahulu kepada Pangsar Soedirman atas ide serangan siang hari dan beliau menyetujui sahingga beliiau menyarankan utuk menghubungi Suharto. Hal inilah yang tidak pernah diakui pak Harto.33 maka dari itu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan suatu “resolusi” yang mengatakan antara lain agar pertempuran dan permusuhan harus segera dihentikan, dan para pemimpin RI sagera dibebaskan tanpa syarat, serta pemerintah dikembalikan ke Yogyakarta. Namun resolusi dari PBB tidak diindahkan oleh pihak Belanda dengan dalih bahwa masalah agresi (Belanda menyebutnya aksi polisionil) militer tersebut adallah masalah dalam negeri Belanda, Belanda masih merasa memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia dan penyelesaian operasi militer terhadap sisa kekuatan RI dalam waktu tidak lama akan berakhir. Setelah Serangan Umum 1 Maret 1949, situasinya menjadi berbeda seperti yang telah disampaikan oleh surat kabar New York Times. Bahwa serangan gerilya makin memuncak dan berhasil, menyebabkan tekanan atas Belanda naik keras.
b. Pengaruh terhadap Pemerintahan Republik Indonesia
1) Terhadap rakyat (sosial-Ekonomi)
Akibat dari Serangan Umum, kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan TNI menjadi lebih besar, tidak hanya bagi pendudukan kota Yogyakarta, tapi sampai daerah pendudukan Belanda, khususnya di Jakarta. Hal ini dapat diukur dengan bertambah tingginya nilai uang RI (ORI) terhadap nilai uang Belanda. Dengan kepercayaan akan kemampuan dan semangat juang TNI yang lebih nyata dan berarti diperlihatkan rakyat adalah kesediaan mereka menerima pasukan TNI yang akan melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949 pada malam menjelang serangan dimulai. Mereka menerima dan memberikan mereka makanan dan minuman semampu mereka. Keikhlasan ini mereka untuk menyumbangkan apa saja yang mungkin mereka sumbangkan untuk perjuangan sangat mendukung perjuangan selanjutnya setelah Serangan Umum 1 Maret sampai pada penarikan Tentara Belanda dari kota Yogyakarta. Dan Presiden Soekarno menilai hasil Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai berikut:
Pada mulanya revolusi kami berjalan sangat menyedihkan, meskipun dengan jeritan diplomatic bahwa mereka (Belanda) yang telah memperkosa piagam PBB, Belanda berbuat seperti orang tuli. Mereka menduduki kota demi kota, keadaan kami sangat menyedihkan. Nampaknya seakan-akan Republik telah dihancurkan. Sampai tanggal 1 Maret 1949 pasukan gerilya merebut kota Yogyakarta, dan menduduki selama enam jam. Akan tetapi yang beberapa jam itu pun cukup lama untuk membuktikan kepada dunia, bahwa tentara Republik merupakan kekuatan vital yang pentang menyerah. 34
Dengan begitu kehidupan ekonomi dan sosial rakyat kembali seperti biasa, dan keadaan kota Yogyakarta kembali aman tanpa harus melawan pasukan Belanda. Sehingga fungsi kota Yogyakarta sebagai ibukota RI kembali normal.

2) Terhadap Militer
Pada Serangan Umum 1 Maret 1949 memiliki arti khusus bagi TNI, baik bidang organisasi, moril, semangat, dan kepercayaan diri untuk meneruskan pertempuran dan perjuangan. Sehingga organisasi Wehrkreise, subwehrkreise, sector dan pemerintahan militer, mulai dari STC, KDM, KODM mulai disempurnakan. Kemudian TNI berkembang dan menjadi kesatuan yang disegani oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
3). Terhadap Pemerintahan
Pemerintahan RI kembali pulih seperti sedia kala dan sudah mulai mengatur kehidupan social-ekonomi masyarakat Yogyakarta serta mengatur situasi politik pemerintah, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal dan keamanan mulai ditingkatkan demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat Yogyakarta.
c. Pengaruh Terhadap Belanda
1). Bidang Politik
Dampak dari Serangan Umum 1 Maret 1949, cukup besar dengan arah yang berlawanan dari tujuan agresi Belanda II. Di bidang politik yang diperkirakan akan dapat menghapuskan RI sama sekali ternyata gagal. Bahkan kaum federalis yang selama ini setia kepada Belanda, kini mulai memperlihatkan ketidaksenangan mereka. Sementara itu pembicaraan antara pemimpin RI yang ditawan di daerah Bangka dengan komisi penghubung BFO tanggal 3 Maret 1949 memberi hasil yang berupa kesadaran BFO bahwa Republik perlu dikembalikan lagi kedudukan dan pemerintahannya, selaras dengan resolusi Dewan Keamanan.
Akhirnya Belanda mau tak mau harus mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949.

2). Bidang Militer
Di bidang militer Belanda mulai mengecilkan arti Serangan Umum 1 Maret 1949 dengan memberikan pengumuman:
Pada hari selasa tanggal 1 Maret pagi-pagi ± pukul 4, pos-pos Belanda yang berada di perbatasan kota Yogyakarta telah ditembaki. Tepat pukul 06.00 pagi di berbagai tempat di kota telah terjadi penembakan secara hebat. Dua serangan telah dilakukan oleh gerombolan kuat dari jurusan barat, sedang percobaan serangan ketiga dilakukan dari jurusan selatan, dimana letak kraton Yogyakarta. Dengan segera militer Belanda mengambil tindakan untuk menghalau serangan tersebut. Sebuah kolone yang dikirim untuk menghadapi gerombolan yang menyerang dari arah selatan dengan melalui kota yang menuju ke tempat yang terancaman itu mengalami penembakan dari bagian luar kraton dan setelah kolone itu berhasil mencapai tembok utara dari kraton bagian dalam, juga mengalami penembakan dari dalam kraton. Pada waktu itu pasukan Belanda ditembaki oleh penembak yang bersembunyi diatas pohon yang berada di halaman kraton dalam, maka dari itu komandan pasukan kolone meminta izin untuk memasuki kraton. Permintaan itu segera dikabulkan oleh Sri Sultan sendiri. Setelah Sri Sultan menerangkan bahwa di halaman kraton tidak ada anggota gerombolan penyerang, maka tidak diadakan penyelidikan lebih lanjut di dalam Kraton.
Kekacauan ini berakhir pada pukul 11.00 pagi. Ditaksir ±2000 orang anggota gerombolan yang berkeliaran di sekitar kota dan yang untuk kesempatan itu telah memusatkan tenaganya, telah turut serta dalam serangan bersama. Para penyerang yang sebagian bersenjata berat(kuat) di semua tempat telah diceraiberaikan dengan kerugian besar dan mereka pun terpaksa meninggalkan sejumlah besar senjatanya.
Di pihak Belanda telah tewas 5 orang, diantaranya 3 orang anggota polisi dan 14 orang mendapat luka-luka. Segera setelah pasukan Belanda melumpuhkan serangan tadi keadaan kota menjadi aman dan tentram kembali. Lalu lintas di jalan-jalan dan pasar berlangsung seperti kembali biasa. Pada waktu malam dan hari-hari berikutnya keadaan tetap tentram.35

3). Bidang Ekonomi
Dalam hal ini pihak Belanda mengalami kerugian yang cukup besar dari segi ekonomi dimana para penyerang (TNI) melakukan penyerangan di tempat-tempat vital terutama pada daerah perbatasan atau tempat perekonomian Belanda yang berada di daerah Yogyakarta, dari situlah Belanda mengalami kerugian baik material maupun non material.
Dalam hal ini secara psikologis serangan pendadakan telah menimbulkan kegoncangan moral maupun moril pasukan Belanda yang berada di Yogyakarta. Maka dari itu pihak Belanda datang ke kraton untuk membicarakan keadaan tersebut, dari pihak Belanda yang datang adalah Jendral Meier, Jendral Spoor datang ke Yogyakarta pada hari rabu 2 Maret membicarakan keadaan kota Yogyakarta yang telah dikuasai TNI, Kolonel Van Langen komandan Brigade di Yogyakarta menerangkan bahwa serangan tersebut telah diduga sebelumnya tetapi serangan itu telah diperhitungkan tidak akan mampu menduduki Yogya secara tetap, tapi kenyataannya kota Yogyakarta telah dikuasai penuh (seluruhnya) oleh pihak TNI. Sedangkan pihak penyerang dapat ditekan dengan menderita banyak kerugian baik jiwa maupun senjata. Dengan adanya Jendral Spoor beserta beberapa perwira tinggi lainnya selama satu hari lebih dapat dipastikan banyak hal yang harus dibicarakan di samping usaha memulihkan kembali semangat tentara Belanda di Yogyakarta.
Tujuan dari Serangan Umum 1Maret 1949 itu sendiri bukan untuk memusnahkan tentara Belanda yang ada di kota Yogyakarta, melainkan tujuan politis. Selain itu serangan umum ini membuat Belanda berpikir panjang untuk menguasai RI maka dari itu pihak Belanda melakukan penarikan pasukan dari wilayah Yogyakarta.
Dari tujuan Serangan Umum tersebut maka Pihak Belanda berpikir lagi untuk menguasai wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, maka dari itu pihak Belanda mulai melakukan penarikan pasukan dari wilayah Yogyakarta sebagai akibat Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dilakukan oleh TNI dan segenap masyarakat Yogyakarta.

2. Adanya Penarikan Tentara Belanda dari Yogyakarta dan Yogyakarta kembali berfungsi sebagai Ibukota Republik Indonesia
Dengan adanya tujuan serangan umum tersebut maka pihak Belanda dan Indonesia mengadakan perjanjian yaitu:
a) Persetujuan Roem-Royen
Salah satu Dampak yang berkelanjutan adalah tekanan-tekanan dunia Internasional terhadap Belanda untuk segera mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 januari 1949 yang antara lain menghendaki dihentikannya segera pertempuran (ceasefire), dibebaskannya pemimpin Republik yang ditawan Belanda tanpa syarat, dikembalikannya kekuasaan RI di Yogyakarta. Sehingga pemerintahan Belanda sekuat tenaga berusaha untuk tidak mentaati resolusi tersebut. (lihat lampiran hal 54)
Kebijakan ini mendapat dukungan dari rakyat Belanda yang reaksioner, yang cemas melihat bertambah kuatnya posisi Pemerintahan RI yang mendapat dukungan kuat di Dewan Keamanan PBB maupun Sidang Umum PBB. Kekhawatiran rakyat Belanda dapat dilihat pada tajuk harian Trouw yang menulis antara lain:
”..............bahwa Ir Soekarno cs. Belum kembali ke Yogyakarta, mereka akui sbagai pembesar-pembesar Pemerintahan Republik, dengan demikian pemerintah(Belanda) menghancurkan aksi Militer.
Pendudukan Yogya dan penangkapan Ir Soekarno berarti hilangnya Republik. Kita telah mendesak dan beberapa anggota BFO pun mendesak supaya pemerintah menyatakan bahwa republik sudah tidak lagi.
Pemerintah menyuruh BFO berbicara dengan pembesar-pembesar Republik, seolah-olah tidak mengetahui bahwa pemimpin republik itu, meskipun sekarang ditahan, dengan Dewan Keamanan dibelakangnya dan dengan kemungkinan mereka melancarkan teror di kemudian hari, akan segera mempengaruhi BFO seluruhnya.
Keadaan sekarang menunjukkan beleid pemrintahan tentang Indonesia yang telah gagal sama sekali. Kita tidak berbuat apa-apa lagi dan membiarkan bangsa Indonesia bersusah payah sementara tentara kita menjadi ”tipis”;212 orang yang mati dalam waktu sebulan.36
Dengan demikianlah tekanan-tekanan internasional baik dilancarkan oleh Dewan Keamanan, Sidang Umum PBB, dari negara-negara sahabat di Asia, negara-negara blok timur maupun Blok barat dan dari BFO. Maka dengan terpaksa Belanda harus kembali ke meja perundingan, penjajakan udah dimulai semenjak tanggal 23 Maret dengan diterimanya resolusi kanada di Dewan Keamanan yang disebut” Pedoman Kanada” (Canadian Directive), dalam rangka membantu Belanda dan Indonesia mencapai tujuan dalam hal:
a. Pengembalian Pemerintahan RI ke Yogyakarta
b. Penghentian gerakan militer Belanda dan perang gerilya Republik.
c. Waktu dan syarat mengadakan konferensi di Den Haag untuk merundingkan penyelesaian akhir masalah Indonesia.
Pada tanggal 9 april 1949, Mr. Moh. Roem dan Dr. J.H. Royen, resmi ditunjuk oleh masing-masing pemerintahnya untuk memulai perundingan, perundingan sendiri dimulai pada tanggal 14 April 1949, dua hari sesudah Sidang Umum PBB memutuskan akan memperdebatkan masalah Indonesia di PBB jika Belanda dan Indonesia tidak mencapai kemajuan dalam melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949.
Setelah melaksanakan beberapa kali perundingan di Jakarta maka pada tanggal 7 Mei 1949 telah disetujui suatu persetujuan permulaan mengenai ”Kembalinya Pemerintahan Republik ke Yogyakarta”, yang lazim dikenal sebagai Persetujuan Roem-Royen.
b). Penarikan Tentara Belanda dari Yogyakarta
Kontak antara pimpinan RI yang sedang melaksanakan perang Gerilya ditambah dengan kontak dengan Pimpinan RI yang ditawan Belanda di Pangkalpinang. Dan menghasilkan pengesahan mandat yang telah diberikan Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkoe Buwono IX, kemudian membentuk Staf Persiapan Pemerintahan Ibu Kota dan sebagai Kepala Staf ditetapkan Kolonel Djatikoesoemo. Demi mempelancar pengembalian Pemerintahan RI di Yogyakarta maka Komandan Wehrkreise III diperbantukan Letnan Marsoedi dan Letnan Moch. Dimjati( sesuai dengan surat kepada J.M. Menteri Negara Sultan Hamengkoe Buwono IX No.III/U/WK.III/49 tanggal 12 Mei 1949). Sejalan dengan perintah harian Panglima Tentara dan Teritorium Jawa No124/X/12.MOB/PH/49 tanggal 21 Mei untuk mengambil bagian seperlunya dan semestinya dalam memperlancar tugas yang diemban Staf Persiapan Pemerintahan Ibukota.
Dalam upaya kembalinya Pemerintahan RI di Yogyakarta sempat menimbulkan kesalahpahaman antara Sri Sultan Hamengkoe Boewono IX dengan Komandan WK III menolak untuk menandatangani berita acara serah terima kota Yogyakarta dari tentara Belanda kepada TNI. Untuk menjelaskan alasan tersebut maka Komandan WK III menghadap Sri Sultan Hamengkoe Buwono IX supaya masalah tersebut tidak menjadi rumit dan Komandan WK III tidak dituduh sebagai penghalang terwujudnya pengembalian Pemerintahan RI ke kota Yogyakarta.
Maka pada tanggal 17 Mei 1949 Komandan WK III menghadap dan diterima Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Kraton, dalam pembicaraan tersebut Komandan WK III menjelaskan permasalahan dan posisi WK III dalam menghadapi perundingan dengan Belanda.
Berdasarkan wewenang yang dimilikinya, Komandan Wehrkreise III mengajukan syarat-syarat pelaksanaan ceasefire dan pengembalian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:
1. Dalam waktu yang bersamaan Tentara Kerajaan Belanda dan Tentara Nasional Indonesia mengadakan Perintah ”Local Cease fire.
2. Ini berarti Tentara Kerajaan Belanda dan Tentara Nasional Indonesia juga menghentikan operasi militer maupun operasi gerilya, termasuk menghilangkan ”Hinder Lagen”
3. Pasukan-pasukan Tentara Kerajaan Belanda dikonsinyasi untuk yang ada diluar kota dibolehkan patroli dengan jari-jari(straal) 1 (satu) kilometer untuk menjaganya. Dan untuk menjaga dalam kota soal keamanan dijalankan oleh Algemence Polisi Belanda dan Militer Belanda, pasukan Tentara Nasional tidak di bolehkan mendekati Concentraties Tentara Kerajaan Belanda sampai jarak 2(dua) kilometer.
4. Pemindahan pasukan Tentara Kerajaan Belanda dilakukan selama 2 X 24 jam setelah pengumuman berlakunya ceasefire diumumkan dengan menjalankan pemindahan yang ada diluar kota terlebih dahulu, kemudian yang ada di dalam kota. Jalan-jalan yang digunakan tidak akan mendapat gangguan dari Tentara Nasional Indonesia.
5. Selesainya waktu pemindahan Tentara Kerajaan Belanda dari daerah Yogyakarta ke daerah Kedu – Surakarta maka Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai tugas kepolisian akan menggantikan keamanan dalam kota Yogyakarta dari kepolisian Belanda.
6. Setelah penyerahan keamanan kota Yogyakarta dilakukan, maka segera” Kepolisian Belanda dengan lain Staf Militer maupun Sipil” berangkat ke Luar daerah Yogyakarta dengan diantar oleh UNCI.
7. Jalan-jalan yang digunakan pemindahan pasukan Belanda ialah:
Bantar - Yogyakarta
Padokan - Yogyakarta
Bantul - Yogyakarta
Plered - Pasargede - Yogyakarta
Wonosari - Piyungan – Patuk – Prambanan – Maguwo - Yogyakarta
Kaliurang – Kledokan – Yogyakarta
Cebongan – Medari – Tempel – Magelang
Yogyakarta – Sleman – Magelang
8. Setelah Selesai meninggalkan daerah Yogyakarta, maka Tentara Kerajaan Belanda tidak diperbolehkan melalui perbatasan daerah Yogyakarta.37
Adanya akibat yang didapat dari kedua belah pihak dan yang paling banyak menelan korban adalah pihak Belanda sendiri baik dari segi material dan jiwa serta mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga dari pihak Belanda dan TNI mengadakan pelaksanaan ceasefire dimana kedua belah pihak harus menghentikan gencatan senjata dan adanya penarikan pasukan Belanda dari willayah Yogyakarta dan sekitarnya, serta pasukan TNI tidak diperbolehkan melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda yang sedang melakukan pemindahan pasukan selama 2X24 jam. Dengan demikian keamanan wilayah Yogyakarta dikendalikan oleh Pasukan TNI yang berada di wiilayah Yogyakarta, dan bersih dari pasukan Belanda
BAB V
KESIMPULAN

Sebelum terjadi Serangan Umum, keadaan kota Yogyakarta semakin buruk dikarenakan keamanan yang tidak stabil dan bertambahnya jumlah pengungsi dari luar Yogyakarta dan kekurangan bahan pangan serta yang paling mengganggu dalam bidang ekonomi adalah alat pembayaran yang terbagi yaitu mata uang Belanda dan ORI. Kemudian daerah Yogyakarta membentuk pemerintahan sipil dan militer, pemerintahan sipil ini digunakan sebagai penghubung antara kepala daerah setempat dengan wakil kepala daerah yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja. Sedangkan pemerintahan militer digunakan untuk mengadakan operasi militer dalam menghadapi Belanda sehingga pihak Indonesia melakukan strategi perang gerilya dalam menghadapi Belanda dengan mendirikan pos-pos operasi gerilya dan wilayah penyerangan dalam kota, pemerintahan militer ini dibawah pimpinan Kolonel Abdul Harris Nasution dengan membentuk MBKD(Markas Besar Komando Daerah) khusus daerah Jawa, dan ide ini(Serangan) dari Sri Sultan sendiri dikarenakan dia melihat.nasib masyarakat Yogyakarta dan semua daerah yang ingin bebas dan merdeka dari pendudukan Belanda di Yogyakarta. Dan dengan dikeluarkan Perintah kilat dari Panglima Besar Jendral Sudirman maka dimulailah Serangan balasan terhadap pendudukan Belanda di Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949, dan dari dikeluarkan perintah kilat inilah Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi di daerah Yogyakarta.
Dalam perkembangan Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta membawa berkah bagi masyarakat Yogyakarta karena kota Yogyakarta dapat berfungsi kembali sebagai Ibukota RI dan berhasil mengusir atau memukul mundur Pasukan Belanda dari wilayah Yogyakarta, sehingga membawa dampak bagi perekonomian negara RI dimana perekonomian bisa kembali berfungsi sedia kala secara bertahap. Dan juga Politik Indonesia mendapat dukungan dari luar negeri, serta pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta. Sehingga wilayah Yogyakarta kembali Aman dari pasukan Belanda, dari ketiga sasaran diatas perlu diketahui bahwa TNI masih ada dan juga berkat TNI Negara kesatuan Republik Indonesia bisa kembali berfungsi, serta menunjukkan kepada Belanda bahwa Indonesia masih ada kekuatan untuk melawan segala bentuk penjajahan di Indonesia.
Dengan Adanya akibat yang didapat dari kedua belah pihak dan yang paling banyak menelan korban adalah pihak Belanda sendiri baik dari segi material dan jiwa serta mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga dari pihak Belanda dan TNI mengadakan pelaksanaan ceasefire dimana kedua belah pihak harus menghentikan gencatan senjata dan adanya penarikan pasukan Belanda dari willayah Yogyakarta dan sekitarnya, serta pasukan TNI tidak diperbolehkan melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda yang sedang melakukan pemindahan pasukan selama 2X24 jam. Dengan demikian keamanan wilayah Yogyakarta dikendalikan oleh Pasukan TNI yang berada di wiilayah Yogyakarta, dan bersih dari pasukan Belanda.
















DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,30 tahun Indonesia Merdeka 1945-1949. Jakarta. PT Citra Lamtoro Gung.

Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Diponegoro Kerjasama Borobudur Megah Semarang,1977. Rumpun Diponegoro Dan Pengabadiannya. Borobudur Megah, Semarang.

Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, RENVILLE, Jakarta: Sinar Harapan
Moedjanto G,1988,Indonesia abad ke20 jlid I dan jilid II, Yogyakarta : Kanisius

¬¬Hartono Budi. Dkk 2005 , Serangan Umum 1 Maret Sebuah Pelurusan Sejarah, Media Presindo, Yogyakarta.
Paguyuban Wehrkreise III; 1987, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Jakarta, Balai Pustaka
Nasution A.H 1976, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Perang Gerilya Semesta II Jilid 9. Penerbit Angkasa Bandung

Nasution A.H 1976, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Perang Gerilya Semesta II Jilid 10. Penerbit Angkasa Bandung

Nasution A.H 1984, Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan RI di masa lalu dan yang akan datang. Penerbit Angkasa Bandung

Purwoko Dwi, Perjuangan Pemerinntahan Reepublik Indonesia (PDRI) Sebuah Renungan Bagi Generasi Muda Muslim, Jakarta: Media Daa’wah.
Roem Mohamad, Mucthar Lubis.1982, Tahta Untuk Rakyat, Jakarta: Gramedia

Seskoad, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada

Hubungan Australia-Indonesia

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang
Australia merupakan benua yang berbentuk pulau yang terletak diantara samudra Hindia dan pasifik dan diapit oleh kepulauan Asia Tenggara dan daratan Kutub Selatan, secara geografis posisi Australia terisolasi, satu-satunya tetangga terdekat Australia sejak tahun 1949 (sampai Papua New Guinea dan Timur Leste merdeka) adalah Indonesia yang sebelumnya disebut Hindia Belanda. Jika Australia dan negara tetangga (seperti Indonesia) mampu membangun hubungan dengan baik maka kedua negara akan dapat menstabilkan kawasan. Dalam perkembangannya hubungan tersebut diwarnai oleh nuansa yang memperburuk hubungan Australia dengan Indonesia. Perbedaan budaya dan kebijakan politik dalam dan luar negeri kedua negara sangat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak.
Situasi yang demikian yang menyebabkan Australia harus berhubungan dengan Indonesia. Sebelum Perang Dunia II perhatian Australia terhadap hubungannya dengan Hindia Belanda sangat kecil, hal ini dikarenakan Australia sebagai dominion Inggris, mempercayakan hubungan diplomatiknya secara langsung antara Inggris dan Belanda . Dalam perkembangan selanjutnya karena didorong oleh berbagai kepentingan Australia dan Indonesia salin menjalin kerjasama. Hubungan Australia dan Indonesia mengalami pasang surut yang diwarnai oleh ketegangan yang sempat terjadi.

b. Rumusan masalah
Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah:
1. Bentuk-bentuk hubungan apa yang terjalin antara Australia dengan Indonesia?
2. Permasalan apa yang muncul dalam hubungan antara Australia dengan Indonesia?
3. Apa saja dampak hubungan antara Australia dengan Indonesia?
PEMBAHASAN

1. Bentuk Hubungan Australia dengan Indonesia
a. Bidang Ekonomi
Hubungan ekonomi Australia dan Indonesia memang belum seberapa. Dalam tahun 1977-1978 ekspor Australia ke Indonesia berjumlah 196.000 juta dolar Australia, sedangkan impor Australia hanya 84.000 juta dolar Australia sehingga neraca perdagangan Indonesia mencatat minus sebanyak 112 juta dolar Australia. Bertambahnya ekspor Indonesia ke Australia karena Australia sendiri mulai membeli minyak dari Indonesia, pada umumnya para pengusaha Australia belum begitu tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Dikarenakan Indonesia belum mampu mengekspor hasil Industri manufaktur ke luar negeri. Dalam hal ini belum relevan dalam hubungan Australia dan Indonesia

b. Bidang social
Indonesia merupakan negara penerima bantuan nomor dua terbesar dari Australia, hal ini dapat dilihat dari bantuan secara bilateral sebesar 86 juta dolar Australia untuk masa tiga tahun(1976-1979) yang berupa bantuan proyek, bantuan pangan, dan program pelatihan , sebagian besar bantuan yang diberikan untuk proyek yang jumlahnya 29 juta dolar Australia untuk tahun 1978-1979. Selain itu masih ada penerima bantuan terbesar adalah Papua Nugini yang mendapat bantuan sebesar 233,4 juta dolar Australia untuk tahun 1978-1979.

c. Bidang pendidikan
Australia memperkenalkan pelajaran bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada sekolah menengah atas. Selain itu Australia memiliki studi, studi yang mantap dan bergaya tentang Asia Tenggara di berbagai perguruan tinggi seperti: Monash University di Melbourne.
Australia menjadi tujuan belajar nomor dua terpenting bagi Indonesia setelah Amerika Serikat. Australia telah berhasil menjual pendidikan ke Indonesia, sehingga jumlah warga Indonesia yang belajar di Australia sebanyak 18.748 orang pada tahun 1999 dan 17.626 orang pada tahun 2000. Dengan demikian sejak tunuh tahun akhir, Indonesia merupakan pembeli pendidikan terbesar di Australia.

d. Bidang militer
Belanda melakukan agresi militer I, Australia menasihati Indonesia untuk meminta bantuan langsung kepada sekretaris Jendral PBB, pada waktu itu agresi militer II, Australia meminta bantuan agar Dewan Keamanan PBB agar serangan Belanda tersebut segera dihentikan.
Australia bergabung dalam United Nation Commision On Indonesia(UNCI) terus mengawasi perundingan antara Indonesia dan Belanda, mulai dari perundingan diatas kapal Renville sampai dengan Konfrensi Meja Bundar(KMB).
Selain itu angkatan bersenjata Australia mempunyai peran yang menentukan dalam mengusir jepang dari Indonesia dan Tarakan Kalimantan Timur pada tahun 1945, Australia juga membantu Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dalam pengakuan dunia Internasional pada akhir tahun 1949 hal ini dapat dilihat dari bantuan Australia sebagai sponsor kemerdekan dan keanggotaan di PBB.

e. Bidang politik
Pada tahun pertama hubungan politik Australia dengan Indonesia mengalami dilemma. Di satu pihak, terdapat rasa simpatik terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan keinginan yang murni untuk memelihara hubungan baik dengan Indonesia. Namun dipihak lain apabila Belanda keluar dari kepulauan Indonesia, maka Australia merasa tidak aman. Sehingga timbul pertanyaan dari para pemimpin Australia: pertama apakah rakyat Indonesia bila merdeka dari colonial Belanda akan menguntungkan Australia? Dan yang kedua apakah Indonesia mampu membendung ancaman komunis?.
Dalam hal ini rakyat Indonesia kurang matang dalam berpolitik dan belum berpengalaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mereka berpikir bahwa bangsa Indonesia tidak akan mampu membendung agresi komunis. Australia khawatir apabila mendukung Republik Indonesia dalam mengusir Belanda maka tindakan itu akan mempercepat berakhirnya kekuasaan colonial Eropa di kawasan Asia Tenggara.
Dengan demikian pada tanggal 27 Desember 1959 pemerintah secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyatakan keinginan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Republik Indonesia.

2. Permasalahan Yang Muncul dalam Hubungan Australia dengan Indonesia
Di dunia Internasional Australia ikut campur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, hal ini merupakan wujud perhatian politik luar negeri Australia dibawah pimpinan PM Chifley dan antusiasme yang ditunjukkan oleh menteri luar negerinya, Dr. H.V. Evatt. Bantuan Australia ditunjukkan oleh serikat buruh pelabuhan Australia, terutama Waterside Worker Federation yang kembali melakukan pemboikotan dan pelarangan terhadap kapal Belanda yang membawa persenjataan untuk militer Belanda di Indonesia, reaksi ini diakibatkan oleh Belanda yang telah melakukan agresi pada tanggal 20 juli 1947 oleh Belanda sendiri disebut sebagai aksi polisionil. Belanda berusaha keras untuk merebut kembali kekuasaan RI di Jawa.
Dengan adanya pergantian pemerintahan di Australia dari partai Buruh kepada koalisi partai Liberal-Country menyebabkan perubahan politik luar negeri Australia di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Percy C Spender. Pemerintahan Australia sangat menginginkan Irian Barat tetap dikuasai Belanda, pernyataan ini bukan tanpa alasan yang mendasar dikarenakan setelah invasi Jepang ke kepulauan New Guinea menjelang PD II maka tidak mungkin bahwa masyarakat dan pemerintahan Australia merasa yakin bahwa Irian Barat sangat penting bagi Australia, dari situlah hubungan antara Australia dengan Indonesia mengalami pasang surut akibat dari masalah Irian Barat. Di satu sisi Indonesia sangat menginginkan Irian Barat menjadi propinsi Indonesia.
Antara tahun 1950-1962 pemerintah Indonesia mengambil tindakan keras dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, dengan jalan pasukan militer dikerahkan untuk menguasai Irian Barat dan memukul mundur Belanda dari Irian Barat. Permasalahan yang muncul pada hubungan antara Australia dan Indonesia salah satunya:

a. Masalah Irian Barat atau Papua
Pemerintahan Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda, dunia Internasional memberikan simpati yang besar bagi Indonesia salah satunya adalah Australia. Hal ini dapat ditunjukkan ketika Australia minta bantuan dewan keamanan PBB, agar agresi militer Belanda ke Indonesia dihentikan, supaya Australia merasa berjasa pada Indonesia. Australia merasa dirinya menjadi “bidan”, kemerdekaan Indonesia atau Indonesia sebagai ciptaannya.
Partai buruh mendukung Indonesia, namun perubahan baru terasa setelah tahun1949, karena partai buruh dikalahkan oleh partai liberal dan country yang pro Belanda. Sebenarnya dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah status Irian Barat yang diperebutkan antara Belanda dengan Indonesia dan Australia pun ikut berkepentingan terhadap Irian Barat.


I. Alasan Belanda mempertahankan Irian Barat
Irian Barat harus dipertahankan sebagai jajahan Belanda agar:
a. Dapat menjamin kehadiran Belanda di Indonesia terutama di wilayah Pasifik
b. Untuk menjamin kedudukan misionaris katolik di daerah itu selama satu dasawarsa telah aktif mengkristenkan penduduk setempat.
Bahkan Belanda telah memasukkan Irian Barat ke dalam undang-undang dasarnya sebagai wilayah jajahan Belanda, perubahan terjadi ketika Spender dari partai liberal menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, terhadap Irian Barat ia beranggapan bahwa:
• Irian Barat merupakan pertahanan terakhir Australia dari segala kemungkinan adanya serangan dari arah utara.
• Masa depan Irian Barat sangat penting bagi Australia karena Irian barat sangat strategis bagi Australia
• Karena itu di depan sidang Majelis Umum PBB tahun 1950, ia berharap dengan pihak Indonesia jika sampai terjadi perundingan dan Belanda melepaskan Irian Barat ke Indonesia maka Australia akan kehilangan Irian Barat.
• Irian Barat tidak layak untuk Indonesia karena Australia anti komunis, sedangkan pada waktu itu partai komunis Indonesia memiliki sifat otensif. Ketegangan hubungan Indonesia dengan Australia salah satunya karena masalah Irian barat.







II. Upaya penyelesaian masalah Irian Barat
• Upaya penyelesaian oleh PBB tidak membuahkan hasil dari setiap resolusi yang diajukan dalam sidang PBB dan selalu mengalami kegagalan dalam mencari solusi masalah Irian Barat. Misalnya: dalam rapat Majelis Umum dapat diketahui bahwa kelompok negara Asia-Afrika selain Cina memberikan suara bulat terhadap resolusi, Turki kontra dari 20 negara Amerika latin, 10 suara pro, 7 negara kontra dan 3 abstain. Semua negara Eropa Barat dan negara bukan penjajah memberikan suara kontra, Amerika Serikat Abstain, Uni Soviet pro.
Demikian juga dalam sidang Majelis Umum X tahun 1955, Majelis Umum XI tahun 1956, dan Majelis Umum PBB tahun 1957 hasilnya tetap sama dan tidak memperoleh 2/3 suara yang diperlukan.
• Sudah 4 kali mengalami kegagalan akhirnya Indonesia memutuskan mencari penyelesaian Irian Barat di luar PBB, untuk itu Jendral Nasution diutus ke Washington tahun 1960 untuk membeli senjata berat pada Amerika Serikat tapi ditolak Amerika Serikat. Hal ini sangat mempengaruhi Hubungan Indonesia-Amerika untuk selanjutnya.
• Tahun 1960 Perdana Menteri Khrushcheu dari Uni Soviet berkunjung ke Indonesia dan sepakat memberi bantuan militer (peralatan perang)bagi ABRI.
Dalam menanggapi persiapan perang Indonesia maka Belanda dalam Majelis Umum PBB XVI tahun 1961 mengusulkan dekolonisai untuk suku Papua di Irian Barat. Untuk mengahadapi strategi itu maka Presiden Soekarno melancarkan “Trikora” dan mengirim Menteri Luar Negeri Subandrio ke PBB untuk menggagalkan usaha Belanda sambil menggiatkan operasi militer. Menteri Luar Negeri Subandrio berhasil meyakinkan Majelis Umum PBB dan segala kelakuan Belanda terkuak.
Akhirnya Amerika Serikat dibawah Presiden Kennedy mengubah sikap Amerika Serikat yang semula netral, kemudian menjadi penengah aktif, posisi Belanda terpojok dikarenakan di PBB telah dikeluarkan kemudian Belanda ditinggalkan oleh sekutunya. Perubahan sikap Amerika Serikat merupakan tekanan berat bagi Belanda agar segera menyelesaikan sengketa Irian Barat dengan cara damai dengan Indonesia. Salah satu reaksi Amerika Serikat untuk mendamaikan kedua belah pihak(Indonesia-Belanda) dengan dikeluarkannya “Rencana Bunker”.
• Sengketa atau masalah Irian Barat berakhir dengan ditandatanganinya persetujuan NewYork pada tanggal 15 Agustus 1963 oleh delegasi Belanda(Menteri Luar Negeri)dan delegasi Indonesia(Menteri Luar Negeri Subandrio).
Setelah upaya penyelesaian masalah Irian Barat, Hubungan Australia dengan Indonesia mulai membaik, sehubungan dengan pergantian pemerintahan di Indonesia. Kemudian menyusul percobaan kudeta oleh PKI pada tahun 1965 yang kemudian dikenal Peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). Pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Suharto memperlihatkan sikap Indonesia yang anti komunis dan kebijakan luar negeri Indonesia beralih menjadi Pro Barat. Suasana politik Indonesia yang demikian membuat Australia segera bergabung dalam Inter-Government Group on Indonesia (IGGI), sebagai kelompok negara – negara donor yang di bentuk khusus untuk pembangunan ekonomi Indonesia.

b. Integrasi Timor-Timur (Masalah Timor- Timur)
Terjadinya kemelut politik timor-timur khususnya sejak lahirnya keputusan rakyat Timor-Timur untuk bergabung dengan Indonesia, sering terlihat sikap yang tidak bersahabat dari pihak tertentu di Australia terhadap Indonesia, harus diakui sikap tidak bersahabat dan tidak bersumber dari kebijakan resmi Australia mengenai Timor-timur, karena pemerintah Australia telah mengakui secara de facto dan de jure integrasi Timor-Timur dengan Republik Indonesia.
Jadi pada hakekatnya suara-suara yang muncul dalam media massa Australia yang nadanya kurang bersahabat dengan Indonesia seringkali bukan suara resmi yang mewakili pemerintah Australia. Hal ini dapat dilihat dari kecaman Menteri Luar Negeri Australia Evans terhadap pers Australia yang dikemukakan dalam pembukaan konferensi memperingati dwiabad Australia di Pusat Pengakajian Strategi dan Pertahanan ANU (Australia National University) di Canberra.
Evans menuduh pers di negaranya kurang mempertanggung jawabkan dan kurang memperhatikan cara menuangkan suatu laporan, dalam hubungan Australia dengan Indonesia khususnya menyangkut Timor-Timur, perlu dikaji lebih dalam suara siapa yang muncul dalam media massa itu. Nampaknya suara yang muncul di media massa Australia banyak juga yang mewakili suara pengungsi atau simpatisan Fretilin yang tidak menyukai kemajuan yang dialami Timor-Timur sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.
I. Kondisi Politik Timor-Timur Menjelang Integrasi
Sejarah politik Timor-Timur tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik Portugal karena Portugal merupakan penjajah bagi Timor-Timur. Secara de Facto perlakuan terhadap rakyat Timor-Timur masih bercirikan kolonial, kegiatan berorganisasi dan menyatakan pendapat diawasi oleh badan organisasi yang bernama ANP (Acco National Popular)serta badan politik di Timor-Timur diawasi oleh DGS(Diseccao Geval de Squaranca).
Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi daerah Timor-Timur, serta keengganan negara tetangga untuk mendukung usaha pembebasan dari penjajah Portugis. Namun tidak berarti bahwa perlawanan untuk menentang kaum penjajah dari wilayah Timor-Timur tidak ada walau masih bersifat colonial.
II. Munculnya partai politik.
Dengan adanya “ Revolusi Bunga” di Portugal telah membawa perubahan radikal dalam tata politik Portugal, dimana janji Jendral Espinola yang memberi kebebasan pada wilayah jajahan untuk membentuk partai politik. Maka berdirilah partai politik seperti:
• UDT
• FRETILIN
• APODETI
• APMT/KOTA
• TRABALHISTA
Diantara partai tersebut, partai Fretilin lebih revolusioner, karena pada awalnya FRETILIN berkualisi dengan UDT untuk mengahadapi APODETI, namun kualisi itu pecah dikarenakan:
• Adanya faham dan tekanan dari APODETI yang termuat dalam memorandum yang menyatakan ide APODETI untuk berintegrasi dengan Indonesiadan telah mendapatkan pengakuan dari negara Asia Tenggara dan Australia.
• 90% rakyat Timor-Timur masih buta huruf sehingga UDT supaya Timor-Timur bergabung dengan Indonesia.
Karena adanya perbedaan faham pada akhirnya, UDT dan FRETILIN pecah, maka tekanan terhadap FRETILIN semakin kuat setelah KOTA dan TRABALHISTA bergabung kedalam wadah MAC untuk menggempur FRETILIN(pada tahun1975).kemudian FRETILINmengumandangkan proklamasi Unilateral pada tanggal 28 November 1975 dengan nama Republik Demokrasi Timor-Timur.

III. Integrasi Dengan Indonesia
UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA menentang proklamasi sepihak oleh FRETILIN, maka mereka mengeluarkan pernyataan kesepakatan di Balibo yang mengintegrasikan Timor-Timur dengan Indonesia dan tidak mengakui proklamasi FRETILIN yang dikenal sebagai proklamasi Balibo dan atas desakan petisi Dewan Perwakilan Timor-Timur pada pemerintahan pusat di Jakarta, maka dikeluarkan Tap MPR VI/1978 dan pada tanggal 17 juli 1976 dinyatakan sebagai propinsi Republik Indonesia ke-27.

IV Faktor Pendorong Disintegrasi Timor-Timur
• Keadaan politik
Pada tahun 1976 merupakan tahap penyesuaian system pemerintahan yang berlaku dengan Indonesia, setelah berintegrasi disahkan oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Kemudian di Timor-Timur di bentuk pemerintahan sementara dan sebagai pelaksana pemerintahan sementara diangkatlah putra Timor-Timur yaitu Arnaldo Dos Res Aranjo, secara yuridis formal Timor-Timur sudah sah menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia dengan dikeluarkan UU VII/1976 dan peraturan no 19 tahun 1976 tentang Pemda Timor-Timuryang kemudian menjadi propinsi Indonesia ke-27.
Timor-Timur baru saja bergabung maka pemulihan keamanan merupakan hal yang pokok terutama sisa FRETILIN yang masih menguasai 75% dari seluruh penduduk Timor-Timur.
Dalam perkembangan sisa FRETILIN dapat ditumpas oleh TNI (batalyon 744 dan 745) walau tidak habis. Dikarenakan mereka berada di gunung, kemudian rakyat Timor-Timur dituduh oleh TNI sebagai GPK. Maka akibatnya rakyat Timor-Timur merindukan kedamaianyang menjadi korban kdua belah pihak.
Setelah terjadinya insiden Santa Cruzdan diberikan nobel perdamaian kepada pemimpin FRETILIN yaitu “Xanana Gusmau” dan Uskup Belo. Dukungan rakyat untuk merdeka smakin besar, oleh Presiden Habibi dianggap sbagai beban politik dan mahal secara ekonomi kemudian Timor-Timur diberikan kebebasan untuk merdeka. Pada jajak pendapattahun 1999 mayoritas penduduk Timor-Timur memilih merdeka
• Keadaan social
Antara tahun 1976-1978 keadaan social masyarakat Timor-Timur belum menentu dan mereka hidup di kamp-kamp pengungsian. Kehidupan sehari-hari belum stabil masih terus diawasi oleh militer. Bangunan fisik peninggalan Portugis tidak banyak berarti bagi rakyat Timor-timur, masyarakatnya hidup miskin, buta huruf, maka dari itu pemerintah Indonesia membangun segala sarana hidup untuk rakyat Timor-timur.
Hambatan adalah tidak memahami bahasa Tetum (TimTim) sebagai tenaga guru atau medis enggan kesana. Dikarenakan adanya konflik yang berbau ras dan agama muncul, mereka juga mengambil tanah rakyat. Akibatnya terjadi kerenggangan ekonomi an puncaknya pada insiden Santa Cruz 12 November 1991 yang mirip tragedi kemanusian dan mengundang reaksi Internasional. Indonesia tidak dapat menyelesaikan dan Presiden Habibi memberikan status kepada Masyarakat TimTim yaitu merdeka.
• Agama
Mayoritas penduduk Timor-Timur beragama katolik. Para imigran datang ke wilayah TimTim dan mulai masuk dan bekerja pada instansi disana dikarenakan para imigran beragama Islam, Protestan, Hindu dan Buddha, kenyaman rakyat Timor-timur terganggu.
Perkembangan hingga tahun 1994 jumlah penganut agama lain terutama Islam menyamai penganut agama katolik. Selain itu umat Islam menutup hubungan mreka dengan sangat fanatic dan hidup mengelompok, hal itu menambah kemarahan masyarakat Timor-Timur, yang kemudian berakibat kerusuhan sara dan agama itu diangkat oleh Komnas Ham PBB.


V. Dampak Disintegrasi Timor-Timur
a. Bagi Indonesia
• Politik
Menurunnya citra Indonesia di mata Internasional, karena Indonesia dianggap tidak memberikan kebebasan politik, ekonomi dan social budaya selama 23 tahun, Habibi sendiri menurun citranya sebagai presiden karena telah gagal dalam mengambil langkah.
Dampak lainnya berpengaruh terhadap daerah lainnya seperti: Ambon, Sambas, Aceh, Irian dan Maluku ingin lepas dan merdeka dari Indonesia.
• Social ekonomi
Pemerintah Indonesia sebagai pelaku ekonomi dan pihak swasta telah menggagalkan asset ekonomi di Timor Lorasae mau tidak mau harus kehilangan asset ekonominya.
b. Bagi Timor-Timur
• Politik
System politik yang buruk dikarenakan antara yang pro disintegrasi dengan yang pro integrasi sedang perang saudara, akibatnya rakyat kecil menjadi korban
Timor lorosae secara politik belum siap untuk memerintah sendiri. Dampaknya terasa pada saat menggalang perayaan hari kemerdekaan 20 Mei 2002 yang lalu

3. Dampak Hubungan antara Australia dengan Indonesia
a. Dampak Positif
• Indonesia adalah negara penerima bantuan nomor dua dari pihak Australia. penerima bantuan ini adalah Papua Nugini dalam bentuk bantuan proyek, bantuan pangan dan program latihan. Selain itu di Papua Nugini, Australia juga membangun proyek, Antara lain pembangunan jaringan jalan di Kalimantan Barat, proyek irigasi Gimanuk, lembaga penelitian peternakan, penyediaan air bersih, pengembangan perawatan intensif di RSUP Cipto Mangun Kusumo di Jakarta.proyek ini dibedakan menjadi 28 macam.
• Indonesia mendapat grant atau pemberian hadiah, jadi bukan pinjaman yang harus dibayar kembali oleh Indonesia.
• Indonesia- Australia bekerjasama dalam pertahanan (Defence Cooperation), dalam rangka Indonesia mendapat bantuan 25 juta dolar Australia untuk masa 3 tahun
• Penduduk Indonesia 140 juta jiwa, Indonesia bukanlah sekedar tetangga langsung Australia melainkan negara terbesar dalam ASEAN. Australia menyelenggarakan kerjasama dengan ASEAN, maka Australia perlu menjaga hubungan baik dengan Indonesia jika hendak bekerjasama dengan ASEAN.
• Australia satu-satunya negara selain Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah sebagai contoh pengajaran yang diberikan di New South Wales, dan juga di universitas Monash di Melbourne.
Secara garis besar dampak positif dari hubungan kedua negara adalah keamanan dan kepentingan masing-masing negara terjamin, karena hubungan keduanya baik.

b. Dampak Negatif
Australia ikut campur tangan beberapa masalah dalam negeri Indonesia antara lain:
• Masalah Papua
Akibat adanya Organisasi Papua Merdeka(OPM) di perbatasan Irian Jaya dan Papua Nugini membawa akibat hubungan Australia dengan Indonesia agak renggang dikarenakan Australia khawatir bahwa Indonesia menolak Papua Nugini.
• Masalah hak asasi, keamanan, politik, dan masalah kemerdekaan pers.
• Masalah Irian Barat merupakan salah satu persoalan yang masih mengganjal dalam penyelesaian kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Pernyataan Australia tentang masalah Irian Barat, setelah invasi Jepang ke Papua New Guinea(Irian Barat dan Irian Timur)menjelang perang dunia II, masyarakat dan pemerintahan Australia lebih yakin bahwa pulau tersebut sangat penting bagi keamanan Australia. Australia sendiri merasa keamanan wilayahnya akan terjamin bila pulau tersebut berada di bawah kekuasaan Belanda.
• Masalah Timor-timur
Bekas jajahan Portugis, Timor-Timur diintegrasikan ke dalam negara Republik Indonesia, Australia menentang kuat. Mereka menuntut agar hak menentukan nasib sendiri diberlakukan bagi masyarakat Timor-Timur, menurut mereka merupakan suatu bangsa tersendiri dan secara ras berbeda dengan Indonesia.













KESIMPULAN

Hubungan Australia dengan Indonesia didasari oleh berbagai kepentingan kedua negara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk hubungan kerjasama antara Australia dengan Indonesia seperti:
• Bidang ekonomi
• Bidang social
• Bidang pendidikan
• Bidang militer
• Bidang politik
Dari kesemua bidang ini Australia dengan Indonesia mampu bekerjasama dengan baik, apalagi kalau dilihat pada bidang politik pada tahun pertama hubungan Australia dengan Indonesia mengalami dilemma (tidak ada komunikasi). Di satu pihak Australia simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan berkeinginan untuk memelihara hubungan baik dengan Indonesia, sedangkan dilain pihak apabila Belanda keluar dari kepulauan Indonesia maka Australia tidak merasa aman.
Dalam hubungan antara Indonesia dengan Australia terdapat beberapa masalah diantaranya: masalah Irian Barat, dalam masalah ini kedua negara memiliki kepentingan masing-masing dan juga sama ingin memiliki Irian Barat. Begitu pula masalah Timor-Timur khusunya lahir keputusan rakyat TimTim untuk bergabung dengan Indonesia sering terlihat tidak bersahabat dengan Australia, dan disintegrasi Timor-Timur.
Hubungan Australia dengan Indonesia memiliki dampak baik yaitu dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya: Indonesia adalah negara penerima bantuan nomor dua dari pihak Australia, Indonesia- Australia bekerjasama dalam pertahanan (Defence Cooperation). Dampak negatifnya: Australia campur tangan dalam beberapa masalah dalam negeri Indonesia antara lain masalah Irian Barat, dan masalah Timor-Timur


DAFTAR PUSTAKA

Hamid Zulkifli,1999; Sistem Politik Australia, Bandung, Remaja Rosdakarya

M.Sabir 1987, Politik Bebas Aktif, Jakarta, CV Haji Masagung

Siboro 1989, Sejarah Australia, Bandung, IKIP

Adil Hilman,1993; Hubungan Australia dan Indonesia 1945-1962, Jakarta, Djambatan

Tjahja Gunawan, Indonesia Pembeli pendidikan terbesar di Australia, Kompas 11 juli 2002

Philip Kitley, dkk, 1989, Australia di mata Indonesia Kumpulan Artikel Pers Indonesia1973-1988, Jakarta , PT Gramedia

Margaret George 1986, Australia dan Revolusi Indonesia, Jakarta; PT Panja Simpati













Pertanyaan
1. Ika : bagaimana perwujudan hub indonesia-australia sekarang sedangkan terjadi krisis global apakah mempengaruhi hub Australia-Indonesia?
2. Rini : alasan apa yang menjadi hambatan dalam masalah papua?
3. Willy : bagaimana dampak perubahan pergantian di Australia bagi kelangsungan irian barat dan Indonesia?
4. Alpian : mengapa Australia sesudah tahun1949 memihak belanda?
5. Tanti: berapa besar peranan Australia dalam UNCI dan faktanya?
6. Mery : mengapa Australia mendukung kemerdekaan Timtim padahal Australia sendiri telah mengakui Timtim integrasi ke Indonesia?
7. Lusi : apa reaksi Australia terhadap masuknya irian barat ke Indonesia?
8. Erna: keuntungan apa yang diperoleh Australia dengan lepasnya Timtim dari Indonesia?

Jawab pertanyaan

1. Ika: perwujudan hub indonesia-australia sekarang sedangkan terjadi krisis global dan apakah mempengaruhi Hub Australia – Indonesia yaitu
a. bentuk perwujudan hubungan Australia dengan Indonesia adalah menjalin kerjasama dalam bidang keamanan, politik, social dan ekonomi serta menjalin hubungan bilateral untuk saling membangun kepercayaan kedua belah pihak. Pada tahun 1997 Australia membantu Indonesia untuk keluar dari krisis moneter, sehingga Indonesia bisa keluar dari krisis moneter tahun lalu dikarenakan Indonesia dengan Australia menjalin kerjasama ekonomi. Dan perkembangan perdagangan kedua mulai maju pesat pada perdagangan kedua. Sedangkan untuk kerjasama bidang keamanan meliputi kolaborasi di sejumlah bidang, antara lain pertahanan, penegakan hukum, kontra-terorisme dan antisipasi bencana," ujar Smith(menteri Luar Negeri Australia) usai berbicara dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda, dengan inilah bentuk perwujudan hubungan Indonesia dengan Australia.
b. Tidak ada pengaruh yang signifikan di bidang politik, tetapi pengaruhnya lebih ke bidang ekonomi hal ini bisa dilihat dari berkurangnya volume eksport dari Indonesia ke Australia. contoh : menurunnya ekspor produk dari Indonesia seperti kelapa sawit, gerabah,dll ke Australia. Penurunan volume tersebut tetu saja mempengaruhi ekonomi Indonesia, dan selain itu yang lebih parah harga komoditas import dari Australia harganya melambung tinggi. Yang mempengaruhi pasang surut hubungan di bidang politik Indonesia-Australia adalah:
• Masalah Papua
Pemerintah menuduh Australia terlibat dalam berbagai gerakan seperatis Papua (OPM), selain itu pemerintah Australia memberikan suaka politik kepada para tokoh OPM, hal ini tentu saja memperkeruh hub kedua negara.
• Masalah Timor Leste
Pemerintah Indonesia menuduh Australia terlibat dalam gerakan disintegrasi Timor Timur, tuduhan tersebut sempat membuat hubungan kedua negara mengalami ketagangan.
• Masalah terorisme
terjadi peristiwa bom Bali I dan II dimana yang paling banyak menjadi korban adalah warga Australia, pemerintah Australia menuduh Indonesia sebagai negara sarang teroris bahkan pemerintah Australia memberlakukan travel warning bagi warganya yang hendak ke Indonesia. Kasus bom Bali I dan II sempat menimbulkan ketegangan antar kedua negara.
(sumber www.kbri-canberra.org.au)



2. Rini: Yang menjadi hambatan dalam masalah papua adalah keinginan Australia untuk mempertahankan irian barat yang merupakan pertahanan terakhir Negara Australia dari segala kemungkinan adanya serangan dari arah utara dan juga Irian barat merupakan wilayah yang sangat strategi bagi Australia dalam hal ini Irian Barat tidak layak untuk Indonesia karena Australia anti komunis, sedangkan pada waktu itu partai komunis Indonesia memiliki sifat otensif. Ketegangan hubungan Indonesia dengan Australia salah satunya karena masalah Irian barat sehingga hubungan Indonesia –Australia mengalami ketegangan.

Sedangkan di masa sekarang hubungan Australia-Indonesia terganggu mengenai hambatan dalam masalah papua yaitu pemberian suaka politik terhadap 43 WNI asal Merauke daerah Papua oleh pemerintah Australia, hingga kini Departe¬men Luar Negeri (Deplu) RI belum mengetahui identitas dan motivasi kebe¬rangkatan 43 warga Merauke tersebut. (Sumber Siboro 1989, Sejarah Australia, Bandung, IKIP dan harian bernas tanggal 21 januari 2006)

3. Willy: Dampak perubahan pergantian di Australia bagi kelangsungan Irian Barat dan Indonesia
Australia menerapkan politik standar ganda, selain mendukung juga menolak intergrasi Irian Barat ke Indonesia, Partai manapun yang berkuasa di Australia tetap mempunyai kepentingan terhadap Irian Barat dikarenakan Irian Barat mempunyai potensi SDA yang kaya selain itu Irian Barat mempunyai letak yang strategis untuk pertahanan, hal ini terbukti ketika Jepang melakukan invansi ke kepulauan Papua New Guinea pada masa PD II, Dampak hubungan Australia dan Indonesia mengalami pasang surut, ketegangan dapat terjadi ketika Australia ikut campur dalam masalah Irian Barat dan disintergrasi Timur-timur, namun ketagangan tidak terjadi apabila Australia tidak ikut campur dalam masalah Papua dan Timor-Timur. Namun Departemen Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa hubungan diplomatik kedua negara sejak tahun 1949 itu selalu berfluktuasi, yang disebabkan adanya perbedaan politik, budaya, cara pandang, dan tingkat pertumbuhan ekonomi antara kedua negara. Gejolak hubungan tersebut ditandai dengan berbagai peristiwa dalam sejarah seperti konfrontasi Malaysia tahun 1963, integrasi Irian Jaya tahun 1963, dan Timtim tahun 1975, kasus penembakan David Jenkins, hingga kerusuhan pascajajak pendapat Timtim tahun 1999.Namun dalam tiga tahun terakhir, Indonesia dan Australia telah membina hubungan yang baik termasuk dalam menangani akibat ledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 dengan membentuk Joint Investigation Team. Australia merupakan mitra dagang utama Indonesia untuk kawasan Pasifik, dan termasuk 15 kelompok negara mitra dagang utama untuk kawasan Pasifik dan 15 kelompok negara mitra dagang utama Indonesia.
Sumbernya www. SinarHarapan(harian sore).com


4. Alpian: Australia sesudah tahun 1949 Australia memihak kepada Belanda
Dikarenakan Australia yang dipimpin oleh partai buruh kalah dalam pemilu oleh partai nasional dengan liberal yang pro kepada Belanda, setelah Australia dipegang oleh partai liberal dan partai nasional, Australia menjadi memihak Belanda, dikarenakan Belanda sendiri masih bercokol di Irian Barat sehingga Australia juga mempunyai kepentingan terhadap Irian Barat, karena Irian Barat merupakan wilayah yang strategis dan bisa dijadikan wilayah pertahanan terakhir bagi Australia, maka dari itu Australia memihak Belanda dan membantunya dalam berurusan dengan Indonesia yang ingin mengambil Papua untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia dari situlah hubungan Australia dengan Indonesia memburuk, yang disebabkan Australia selalu memihak Belanda setelah tahun1949. Masalah ini di semakin terlihat ketika Jepang melakukan invansi ke kepulauan New Guinea pada masa PD II, maka tidak mungkin masyarakat dan pemerintahan Australia merasa semakin yakin bahwa Irian Barat sangat penting bagi Australia.



5. Tanti: Peranan Australia dalam UNCI yaitu peranannya sangat besar dikarenakan Australia sudah berhubungan dengan Indonesia sejak Indonesian mempunyai masalah keamanan wilayah Indonesia dimana pasukan Belanda telah menduduki wilayah Indonesia sejak Agresi militer I dan II, sejak itu Australia mulai bergabung dengan UNCI untuk membantu Indonesia dalam mengatasi masalahnya dengan Belanda, Belanda Sendiri yang menginginkan pemerintahan Indonesia hancur, dari situlah Australia bergabung dengan Unci untuk menengahi masalah Indonesia dengan Belanda dari masalah agresi militer Belanda I dan II sampai masalah Papua.
Faktanya Australia bergabung dalam United Nation Commision On Indonesia(UNCI) terus mengawasi perundingan antara Indonesia dan Belanda, mulai dari perundingan diatas kapal Renville sampai dengan Konfrensi Meja Bundar(KMB) dan juga mengawasi jajak pendapat di TimTim tahun 1999
.
6. Lusi: Reaksi Australia terhadap masuknya Irian barat ke Indonesia yaitu
mendukung supaya Irian barat masuk ke Indonesia dikarenakan Australia mempunyai kepentingan dengan Indonesia untuk bekerja sama dalam segala bidang, maka dari itu Australia mendukung Irian Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia dan juga Australia segera bergabung dalam Inter-Government Group on Indonesia (IGGI), sebagai kelompok negara – negara donor yang di bentuk khusus untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu hubungan Australia dengan Indonesia makin membaik setelah Irian Barat masuk ke wilayah Indonesia.

7. Erna dan Mery: Australia mendukung kemerdekaan Timtim padahal Australia sendiri telah mengakui Timtim integrasi ke Indonesia, dan keuntungan diperoleh Australia dengan lepasnya Timtim dari Indonesia yaitu
Dikarenakan Australia sendiri mempunyai kepentingan politik dan ekonomi dan Timor-timur, sehingga mendukung Timur-Timor untuk merdeka dari Indonesia dan menimbulkan kecurigaan pemerintah Indonesia terhadap Australia yang semula membantu Indonesia untuk mendapatkan Timor-timur kemudian berbalik arah menyerang Indonesia supaya Timtim merdeka dari Indonesia, dibalik semua itu hubungan Australia dengan Indonesia mengalami ketegangan yang sangat signifikan dalam beberapa waktu. Dan setelah Timor-Timur terlepas dari Indonesia dan membentuk negara baru(Timur Leste) melahirkan masalah baru yaitu masalah utamanya adalah adanya dua pendapat saling bertentangan antara Indonesia dengan negara luar(Australia). Setelah lepas dari Indonesia keadaan Timor-timur mengalami kehancuran baik di bidang ekonomi, politik begitu pula dengan keamanan. Dari situlah Australia mengambil keuntungan dengan mengirim bantuan untuk membantu masyarakat Timor leste, di samping itu Australia mempunyai kepentingan baik di bidang politik dan kepentingan ekonomi di wilayah Timur Lorosae yaitu celah Timor.
Keuntungan Australia atas lepasnya Timtim dari Indonesia diantaranya:
I. Kepentingan Politik
Kepentingan politik di Timor Lorosae yaitu: menghindari tidak melebarnya konflik di Timtim pada masa tahun 1970-an itu menjadi ancaman bagi wilayah Australia. Negeri Kangguru menghendaki Timtim stabil sehingga hubungan politik RI-Australia tidak terganggu. Oleh karena itu pada masa awal Australia seperti “memihak” Indonesia dengan mengakui batas-batas wilayah di daerah Timtim. Puncak pengakuan itu adalah disepakatinya pembagian Celah Timor berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua pihak oleh Menlu Ali Alatas dan Menlu Gareth Evans. Secara eksplisit adanya pengaturan batas laut di wilayah yang kaya minyak itu menjadikan Australia negara yang pertama mengakui eksistensi Indonesia atas Timtim.
Setelah PM John Howard hadir maka sikap Australia berubah dan menyatakan bahwa Timtim jangka panjang harus merdeka dan juga Australia mengubah kebijakannya atas Timtim dengan dasar bahwa otonomi luas harus diberikan kepada Timtim sebelum merdeka penuh, hal seperti ini sangat mempengaruhi Politik di Timor-timur dimana Timor-timur diperintah oleh Australia sperti hal dengan pengaruh Australia di Papua New Guinea. Dan kepentingan Australia terhadap Indonesia adalah melakukan unjuk kekuatan politik atas Timtim. Dengan intervensi militer ke Timtim, Australia mengirim pesan kepada Jakarta tentang kemampuan diplomatiknya yang berskala global.
II kepentingan Ekonomi
Dibalik sikap Australia itu terdapat keinginan menguasai sumber minyak di perbatasan, Akses terhadap energi ini tak bisa disangkal menjadi pendorong semangat Australia campur tangan dalam menangani gejolak di Timtim pasca jajak pendapat. Minyak yang dilukiskan sangat besar kandungannya di perbatasan Timtim-Australia merupakan aset penting bagi perkembangan ekonomi masa depan negeri Kangguru dan juga Australia bisa mengambil sumber daya alam Tim-tim. Dari sikap itulah Australia mendapat keuntungan dari lepasnya Timur-timor dari wilayah Indonesia.
Sumber dari (Catatan, analisa dan opini tentang politik internasional Kepentingan Australia di Timor Timur Juli 10, 2006, Kepentingan Australia di Timor Timur Oleh Asep Setiawan www.kompas.com)