Tanduk Afrika

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kita ketahui bahwa Negara Afrika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia, benua Afrika menjadi arena transformasi Politik yang mempunyai akibat yang mendalam pada abad ke 20 dan tidak hanya untuk Afrika sendiri tapi juga untuk dunia. Pada makalah ini saya akan membahas tentang pergolakan yang terjadi pada negara –negara yang berada di tanduk Afrika.
Pertempuran yang berkobar pada tahun 1975 antara pasukan pemerintah Ethiopia dan pejuang front pembebasan rakyat Eritria, front pembebasan rakyat telah menimbulkan banyak korban baik harta maupun nyawa, yang menarik perhatian dunia untuk menyelesaikan secara damai.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian diatas dapat ditarik permasalahan:
1. Bagaimana terjadinya perang pembebasan di Eritria?
2. Mengapa terjadi sengketa antara Somalia dan Ethiopia?
3. Mengapa terjadi perebutan negeri Ogaden?
4. Bagaimana keterlibatan Uni Soviet di Afrika?
5. Bagaimana reaksi negara Arab terhadap kegiatan Uni Soviet?









BAB II
PEMBAHASAN

1. Perang Pembebasan Eritria
Sengketa yang mengganggu kestabilan dan perdamaian di tanduk Afrika adalah perang pembebasan yang dilancarkan oleh kaum nasionalis Eritria pada tahun 1962. Ketika negara Ethiopia mengklaim negara mereka negara propinsi Ethiopia, pada tahun 1962 Eritria masuk menjadi salah satu negara propinsi di Ethiopia. Klaim yang dilakukan oleh Ethiopia atas kemauan Kaisar Haile Selassie yang memerintah sebagai seorang diktator, sebagai diktator dengan kekuasaan tak terbatas tanpa persetujuan rakyat Eritria. Sebagai akibat dari klaim yang dilakukan Ethiopia maka rakyat Eritria merasa hak-hak otonomi yang diberikan oleh PBB pada tahun 1952 telah dirampas secara bodoh. Menimbulkan sengketa antara pemerintah Ethiopia dan rakyat Eritria makin lama makin sengit dan mencapai puncak dalam pertempuran yang berkobar pada tanggal 31 januari 1975. Sehingga rakyat Eritria mendapat bantuan Militer maupun keuangan dari sejumlah negara Arab yang menginginkan agar negara Eritria menjadi negara Eropa yang bergabung dengan negara Arab.
Permulaan Pemerintahan Ethiopia menentang gerakan Eritria dan berusaha menumpas tetapi operasi yang dilancar Ethiopia selalu tidak berhasil mencapai sasaran. Pada tahun 1958 mereka membentuk front pembebasan yang bermarkas di Damaskus.
Pemerintah Ethiopia menawarkan suatu rencana perdamaian yang diantaranya memberikan otonomi pada Eritria tapi ditolak oleh ELF dan PLF yang tetap menuntut kemerdekaan. Gerakan pembebasan menjadi lebih kuat karena banyak mendapat bantuan militer, sehingga Ethiopia semakin kewalahan dikarenakan tidak dapat memusatkan kekuatan militer, selain itu di pihak lain pemerintahan Ethiopia harus menghadapi Somalia karena masalah Dijbouti.
Meningkatnya kekuatan pejuang Eritria pertempuran menjadi lebih sengit karena pasukan Eritria beroperasi dalam satuan yang lebih besar dan menggunakan senjata modern dan lebih ampuh. Sementara pemerintah Ethiopia bersiap-siap melancarkan operasi dan berhasil mendapatkan senjata dari Uni Soviet. Sehubungan dengan peperangan di Eritria juga timbul ketegangan dengan membantu gerakan pembebasan Eritria hal itu dikarenakan rezim Ethiopia membantu pemberontakan Arya di Sudan Selatan, disamping itu Sudan mengharapkan masalah Eritria segera selesai.

2. Sengketa Somalia-Ethiopia
Persengketaan antara Ethiopia dan Somalia di mulai pada tahun 1960, ketika Somalia mendapatkan kemerdekaan dan menuntut daerah somalia yang telah dibagi antara negara imperalis dan Ethiopia yaitu daerah Ogaden di Ethiopia, daerah timur laut Kenya dan Somalia perancis. Ketegangan antara Somalia dan Ethiopia memuncak pada tahun 1964 dan menjadi konfrontasi singkat yang berakhir dengan kekalahan dari pihak Somalia, kemudian somalia meningkatkan kekuatan militernya dengan bantuan Uni Soviet bahkan rakyat Somalia membentuk front pembebasan Somalia barat.
Sumber sengketa adalah Djibouti ibukota negara Somalia yang merupakan pelabuhan eksport dan import serta teminal satu-satunya, maka dari itu Ethiopia berkepentingan dengan negara Somalia dan menganggap mempunyai Hubungan historis etnis dan ekonomi dengan negara Somalia. Sehingga Somalia menggunakan jalan kekerasan walaupun harus bertempur dengan dua front.
Negara Somalia tetap menolak permintaan agar melepas klaimnya bahkan Somalia berusaha untuk kedudukan dominan di Djoubouti, dengan sarana politik melainkan dengan melatih pejuang front pembebasan pantai Somalia dan memasukan masyarakat Somalia ke Djibouti, hal itu meyakinkan rezim Ethiopia bahwa akan secara terjadi konfrontasi militer dengan Somalia.
Kemungkinan besar salah satu negara akan menguasai Djibouti setelah perancis angkat kaki pada tanggal 27 Juni 1977. Mayoritas masyarakat Djibouti adalah orang Somalia. Pemerintah Ethiopia cemas dalam menghadapi kemerdekaan Djibouti pada tanggal 27 juni untuk itu pemerintah Ethiopia menempatkan divisi III di Harar dalam keadaan siap tempur untuk menghadapi segala kemungkinan selain itu pihak Ethiopia mendatangkan senjata dari Uni Soviet dan tenaga militer Kuba.

3. Perebutan Negara Ogaden
Ogaden dikuasai Ethiopia sejak abad yang lalu, tapi di klaim kaum Nasionalis Somalia karena mayoritas penduduknya adalah masyarakat Somalia, sehingga menimbulkan perang gerilya yang dimulai dari front pembebasan somalia barat pada tahun 1963 kemudian meningkat perang konvensional terbuka, dimenangkan oleh Front pembebasan Somalia Barat yang mendapat dukungan dari Somalia pada tanggal 23 Juli 1977.
Dalam perkembangan pertentangan bukan antara Front Pembebasan Somalia Barat dan Ethiopia tapi melainkan antara Somalia dan Ethiopia, sehingga kekuatan gabung FPSB dan Somalia maju terus dan menduduki wilayah semakin luas. Setelah itu dibentuk suatu komisi khusus sebagai penengah dalam mengakhiri perang. Komisi khusus ini di beri nama OPA, komisi khusus ini tidak berhasil dalam usahanya di karenakan kedua belah pihak mempertahankan sikap keras mereka masing-masing.sikap keras ini ditunjukkan adanya pernyataan dari kedua belah pihak yaitu: pernyataan menteri luar negeri Somalia menyatakan tentang ikutserta somalia dalam perundingan menyangkut nasibnya baik dekolonisasi wilayah Somalia dan pemberian hak penentuan diri kepada penduduk, sedangkan menteri luar negeri Ethipia adalah komisi menarik semua pasukan Somalia yang berada di wilayah Ethiopia. Dampaknya adalah Pemerintah Ethiopia memutuskan hubungan diplomatik dengan Somalia.

4. Keterlibatan Uni Soviet di Afrika
Sengketa di tanduk Afrika menjadi lebih komplek akibat dari keterlibatan negara lain sebagian pihak Ethiopia dan Somalia, kawasan ini mempunyai arti strategis yang besar berkat letaknya antara Amerika dan timur tengah dekat dengan jalur pelayaran yang penting khusus dengan bagi negara barat. Kawasan ini menguasai laut merah dan selat Babel mandeb yang menghubungkan samudera hindia dengan laut tengah dan samudera atlantik.
Di pihak perancis mempunyai kedudukan yang baik di kawasan berkat kehadirannya di Djibouti yang terletak di pintu gerbang samudra hindia maupun laut merah. Pada tahun 1977 memberikan kemerdekaan pada negeri ini, Perancis bisa menggunakan pangkalan udara dan laut yang dibangunnya.
Sejak lama Uni Soviet berusaha mendapatkan kedudukan yang baik di kawasan itu. Dalam memberikan bantuan militer, ekonomi dan teknik secara besar sehingga Uni Soviet berhasil menjalin hubungan dengan negara yang berada di laut merah, pada tahun 1977 terjadi perubahan besar tanpa memperhatikan keberatan Somalia, Uni Soviet mengirimkan senjata kepada musuhnya Ethiopia untuk membantu menumpas pemberontakan dan gerakan pembebasan yang berkobar dan mengancam keutuhan wilayah dan rezim yang berkuasa.
Uni Soviet dan Kuba memberikan bantuan militer kepada Ethiopia karena alasan: pertama Ethiopia sejak kudeta dipimpin oleh rezim marxis pro Moskwa, kedua karena letak Ethiopia yang dapat digunakan sebagai batu loncatan dalam memperluas pengaruh Uni Soviet di kawasan Afrika Tengah.


5. Sikap Negara Arab di afrika
Negara Arab khususnya Arab Saudi melihat pengaruh Uni Soviet di kawasan laut merah sebagai ancaman bagi agama Islam dan kebudayaan Arab. Maka usaha yang dilakukan negara Arab dalam membendung pengaruh Uni soviet adalah memutuskan hubungan Uni Soviet secara sepihak, seperti kerjasama antara Mesir – Uni Soviet dan Sudan menjauhkan diri dari USS dengan memutuskan hubungan militer dengan Uni Soviet.
Tanggal 13 november 1977 komite pusat berada di Somalia memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Uni Soviet dan Kuba dengan cara membatalkan perjanjian persahabatan Somalia- Uni Soviet dan menarik semua tenaga ahli militer dan sipil Uni Soviet serta mengurangi jumlah diplomat di Somalia dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba. Dengan begitu perkembangan di tanduk Afrika merupakan kemenangan bagi negara Arab yang berusaha membendung pengaruh Uni Soviet di kawasan Afrika.















DAFTAR PUSTAKA
Kirdi Dipoyudo 1983,” Afrika dalam pergolakan”, yayasan Proklamasi , Jakarta.
Albright David E 1978. Soviet Policy,” Dalam problem of Communism”

Mengapa Lahirnya supersemar menandai lahirnya orde baru

Mengapa keluarnya Supersemar menandai lahirnya pemerintah Orde Baru. Agar kalian memahami, ada baiknya kita flashback ke materi yang lalu. Bagaimana kondisi bangsa pada masa Demokrasi Terpimpin? Kondisi ekonomi sangat parah dan kondisi politik memanas karena adanya persaingan politik antara PKI dan TNI AD. Puncaknya terjadi peristiwa G 30 S/PKI. Akibatnya kehidupan berbangsa mengalami kekacauan. Oleh karena itu untuk memulihkan keadaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar. Sekarang kalian paham, bukan? Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menata kehidupan rakyat. Dengan pembangunan tersebut, tercapai kemajuan dalam berbagai bidang. Namun keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan fondasi yang kokoh. Akibatnya ketika diterpa krisis moneter, ekonomi Indonesia mudah rapuh. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana pula dampaknya terhadap kelangsungan pemerintah orde baru? Agar kalian lebih paham, maka cermatilah materi berikut ini.
A. Lahirnya Orde Baru

Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G 30 S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965 berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonsrasi. Mereka membulatkan barisan dalam Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura yang isinya:
1. pembubaran PKI,
2. pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
3. penurunan harga.

Menghadapi aksi mahasiswa, Presiden Soekarno menyerukan pembentukan Barisan Soekarno kepada para pendukungnya. Pada tanggal 23 Februari 1966 kembali terjadi demonstrasi. Dalam demonsrasi tersebut, gugur seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim. Oleh para demonstran Arif dijadikan Pahlawan Ampera. Ketika terjadi demonsrasi, presiden merombak kabinet Dwikora menjadi kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Oleh mahasiswa susunan kabinet yang baru ditentang karena banyak pendukung G 30 S/PKI yang duduk dalam kabinet, sehingga mahasiswa memberi nama kabinet Gestapu. Saat berpidato di depan sidang kabinet tanggal 11 Maret 1966, presiden diberitahu oleh Brigjen Subur. Isinya bahwa di luar istana terdapat pasukan tak dikenal. Presiden Soekarno merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Presiden bersama Dr. Soebandrio dan Dr. Chaerul Saleh menuju Istana Bogor. Tiga perwira tinggi TNI AD yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud menyusul presiden ke Istana Bogor. Tujuannya agar Presiden Soekarno tidak merasa terpencil. Selain itu supaya yakin bahwa TNI AD bersedia mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh. Oleh karena itu presiden memberi mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Supersemar pada intinya berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Selain itu untuk menjamin keselamatan presiden. Bagi bangsa Indonesia Supersemar memiliki arti penting berikut.

1. Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.
2. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.
3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966. Sebagai pengemban dan pemegang Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa langkah strategis berikut.
1. Pada tanggal 12 Maret 1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan membubarkan PKI termasuk ormas-ormasnya.
2. Pada tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam G 30 S/PKI.
3. Membersihkan MPRS dan DPR serta lembaga-lembaga negara lainnya dari pengaruh PKI dan unsur-unsur komunis.
B. Berbagai Peristiwa Penting di Bidang Politik pada Masa Orde Baru
Dalam melaksanakan langkah-langkah politiknya, Letjen Soeharto berlandaskan pada Supersemar. Agar dikemudian tidak menimbulkan masalah, maka Supersemar perlu diberi landasan hukum. Oleh karena itu pada tanggal 20 Juni 1966 MPRS mengadakan sidang umum. Berikut ini ketetapan MPRS hasil sidang umum tersebut.
1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.
2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.
3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam sidang ini, MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul “Nawaksara” (sembilan pasal), sebab pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno tidak menyinggung masalah PKI atau peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Selanjutnya MPRS melaksanakan Sidang Istimewa tanggal 7 – 12 Maret 1967. Dalam Sidang Istimewa ini MPRS menghasilkan empat Ketetapan penting berikut.
1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPRS hasil Pemilu.
2. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.
4. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia penelitian ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 maka dibentuk Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Pembentukan Kabinet Ampera merupakan upaya mewujudkan Tritura yang ketiga, yaitu perbaikan ekonomi. Tugas pokok Kabinet Ampera disebut Dwi Dharma yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Program kerjanya disebut Catur Karya, yang isinya antara lain:
1. memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan,
2. melaksanakan Pemilu,
3. melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional, dan
4. melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden yang kedua (1967-1998), Indonesia memasuki masa Orde Baru. Selama pemerintahan Orde Baru, stabilitas politik nasional dapat terjaga. Lamanya pemerintahan Presiden Soeharto disebabkan oleh beberapa faktor berikut.

1. Presiden Soeharto mampu menjalin kerja sama dengan golongan militer dan cendekiawan.
2. Adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memenangkan Golongan Karya (Golkar) dalam setiap pemilu.
3. Adanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai gerakan budaya yang ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila, yang kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPR No II/MPR/1978.
Untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang demokratis, maka diselenggarakan pemilihan umum. Pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan tahun 1971, dan diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golongan karya. Sembilan partai peserta pemilu tahun 1971 tersebut adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI Perti), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Organisasi golongan karya yang dapat ikut serta dalam pemilu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sejak pemilu tahun 1971 sampai tahun 1997, kemenangan dalam pemilu selalu diraih oleh Golkar. Hal ini disebabkan Golongan Karya mendapat dukungan dari kaum cendekiawan dan ABRI.
Untuk memperkuat kedudukan Golkar sebagai motor penggerak Orde Baru dan untuk melanggengkan kekuasaan maka pada tahun 1973 diadakan fusi partai-partai politik. Fusi partai dilaksanakan dalam dua tahap berikut.
1. Tanggal 5 Januari 1963 kelompok NU, Parmusi, PSII, dan Perti menggabungkan diri menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Tanggal 10 Januari 1963, kelompok Partai Katolik, Perkindo, PNI, dan IPKI menggabungkan diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Berikut ini upayaupaya pembaruan dalam politik luar negeri.
1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sebelumnya pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah keluar dari PBB sebab Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi ketua Majelis Sidang Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.
2. Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC)
Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
3. Normalisasi hubungan dengan Malaysia
Pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal 17 September 1963. Persetujuan normalisasi ini merupakan hasil Persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1966.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement), isinya sebagai berikut.
a. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
b. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.
4. Berperan dalam Pembentukan ASEAN
Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.
C. Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 13.1.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.
D. Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
1. Runtuhnya Orde Baru

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
2. Kondisi Politik pada Masa Pemerintahan Habibie

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa depan Reformasi;
b. masa depan ABRI;
c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.
a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.
1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL; SEBUAH PENGANTAR

Sejarah pergerakan di tanah air banyak didominasi oleh para mahasiswa dan pemuda yang memiliki watak kaum muda yaitu menginginkan perubahan. Mulai dari revolusi kemerdekaan, orde lama dan orde baru serta orde reformasi maupun tonggak-tonggak perubahan kebangsaan lainnya mesti melibatkan mahasiswa-pemuda yang senantiasa tampil di garda depan. Sejarah pergerakan nasional itupun dimulai seiring dengan lahir tumbuh-kembangnya organisasi mahasiswa-pemuda yang memiliki kesadaran nasionalisme dalam orientasi pergerakannya.
Pembuktian sejarah gerakan mahasiswa Indonesia sesuai dengan konteks zamannya, haruslah memberikan kesimpulan apakah gerakan tersebut, dalam oreientasi dan tindakan politiknya, benar-benar mengarah dan bersandar pada problem-problem dan kebutuhan struktural rakyat Indonesia. Orientasi dan tindakan politik merupakan cermin dari bagaimana mahasiswa Indonesia memahami masyarakatnya, menentukan pemihakan pada rakyatnya serta kecakapan merealisasi nilai-nilai tujuan atau ideologinya.
Karena pranata mahasiswa merupakan gejala pada masyarakat yang telah memiliki kesadaran berorganisasi, dan mahasiswa merupakan golongan yang diberikan kesempatan sosial untuk menikmati kesadaran tersebut, maka asumsi bahwa gerakan mahasiswa memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kegunaan organisasi dalam gerakannya adalah absah. Dengan demikian kronologi sejarah gerakan mahasiswa harus memperhitungkan batasan bagaimana sejarah mahasiswa memberikan nilai lebih terhadap organisasi sebagai alat perjuangan politik modern. Meskipun demikian, tidak ada maksud untuk tidak menghargai gerakan rakyat spontan.
Nilai lebih organisasi dalam gerakan mahasiswa hanyalah bermakna bahwa di dalam organisasi, mahasiswa ditempa dan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Pemahaman / pengidentifikasian terhadap masyarakat dan persoalan-persoalannya.
2. Keberpihakan pada rakyat.
3. Kecakapan-kecakapan dalam pengelolaannya dalam mencapai tujuan ideal/ideologinya.
Ketiga syarat tersebut mencerminkan:
1. Tujuan dan orientasi gerakan mahasiswa.
2. Metodologi gerakan mahasiswa.
3. Pengorganisasian sumber daya manusia, logistik dan keuangan Gerakan Mahasiswa (GM) dan
4. Penentuan program-program politik GM yang bermakna strategis-taktis.

Kategori organisasional in pulalah menjadi semakin penting karena terbukti pad GM masa Orba (juga kini) tidak mampu memaksimalkan arti dan peranan organisasi sebagai alat perjuangan modern. Dengan kategori ini kita akan melintas sepintas perjalanan GM Indonesia dari zaman kolonial Belanda sampai saat ini.



Kolonialisme dan Gerakan Pemuda
Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah merupakan akumulasi dan kulminasi dari dialektika kondisi obyektif dengan tindakan subyektif masa sebelumnya. Oleh karena itu gerakan mahasiswa Indonesia tidak lepas dari pengaruh penyebaran ideologi liberal, nasionalisme, sosiaisme, komunisme, perang-perang heroik di dalam maupun luar negeri; gerakan petani abad 19, gerakan buruh pada awal abad 20 maupun sosial-demokrat, dan Islam, serta kondisi-kondisi ekonomi politik lainnya.
Seperti halnya negara yang pernah terjatuh pada kolonialisme, gerakan mahasiswa di Indonesia muncul pada saat-saat akhir kolonialisme kapitalis Belanda. Setelah kemenangan golongan liberal atas golongan konservatif, politik “balas budi” atau politik etis mulai diterapkan di Indonesia. Salah satu kebijaksanaan politik etis adalah edukasi / pendidikan. Kebijaksanaan ini diberlakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari sekolah tingkat dasar hingga sekolah-sekolah tinggi, golongan pribumi diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan. Sejak saat itu banyak golongan pribumi yang mendapatkan kesempatan sekolah di luar negeri seperti Hatta, dan banyak tokoh yang bisa menyelesaikan studinya di Indonesia seperti Soekarno, dr. Soetomo, dll.
Dibukanya sekolah-sekolah tersebut memberikan penagaruh bagai kesadaran kebangsaan bangsa Indonesia. Ilmu pengetahuan dari Utara yang rasional berpadu dengan pengalaman-pengalaman bangsa lain yang sedang bergolak di Selatan dalam memperjungkan demokratisasi—khususnya di Tiongkok—telah membuka sel-sel otak bangsa pribumi tentang arti nasionalisme. Ditengah situasi seperti inilah, gerakan mahasiswa di Indonesia mulai tumbuh. Adalah Tirto Adisuryo Sang Pemula itu, setelah jebol dari Stovia—sekolah kedokteran pada masa Belanda—merintis organisasi modern pertama bagi pribumi yaitu Sarekat Prijaji (1905) kemudian Boedi Oetomo (1908)—yang dalam sejarah resmi dianggap sebagai organisasi modern yang pertama-- yang juga didirikan oleh mahasisa-masiswa Stovia—dipelopori oleh Soetomo. Boedi Oetomo dapat bertahan hidup sampai tahun 1920.
Setelah dua organisasi di atas, mulai menjamurlah organisasi-organisasi modern di Indonesia. Serekat Prijaji setelah bubar berubah menjadi Serikat Dagang Islamiah (SDI) dengan basis utamnya kaum pedagang—yang kemudian berkembang menjadi SI dan dalam perkembangan selanjutnya sebagai embrio dari PKI. Sementara itu, di Bandung pada 6 September 1912 dua mahasiswa lulusan Stovia, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat serta seorang Indo, E.F.E. Douwes Dekker, mendirikan Partai Hindia atau Indishe Partij (IP). Maka semakin maraklah organisasi-organisasi kebangsaan yang dipelopori oleh mahasiswa. Tidak ketinggal, mahasiswa-mahasiswa Indonesia di negeri Belanda antara bulan Januari-Pebruari 1925 didirikan organisasi yaitu Perhimpunan Indonesia (PI)—oragnisasi ini merupakan kelanjutan dari Indsche Vereeniging . PI sangat dipengaruhi oleh ideologi marxisme yang sedang naik daun di Eropa dan juga banyak melakukan diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh komunis Indonesia seperti Semaun.
Selain organisasi-organisasi ini, di Indonesia juga berkembang study-study club misalnya yang terdapat di Surabaya dan di Bandung. Study Club yang ada di Bandung kemudian berkembang menjadi Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno.
Apabila kita amati, oraganisasi-organisasi yang dipelopori oleh mahasiswa di atas condong kepada ideology kebangsaan. Kerangka organisasi yang dibuat oleh gerakan mahasiswa ketika itu tidak semata-mata hanya melibatkan mahasiswa, tetapi berusaha melibatkan massa rakyat secara luas untuk kepentingan kemerdekaan, bahkan sudah sampai pada pendirian partai politik. Dalam kerangka gerakan, konsep yang dibangun oleh mahasiswa-masiswa ketika itu untuk membangun format gerakan adalah tepat, bahwa tulang punggung dari gerakan adalah massa rakyat yang terlibat aktif dalam organisasi modern. Sikap sektarian, dalam artian hanya melibatkan mahasiswa dalam gerakan pembebasan nasional tidak terjadi, tetapi yang tumbuh adalah sikap kebangsaan untuk mencapai Indonesia Merdeka.

Masa Penjajahan Fasisme Jepang
Di bawah pendudukan Jepang yang fasis dan represif praktis tidak ada ruang hidup bagi kehidupan politik kaum pergerakan khususnya pemuda.Semua organisasi pemuda yang ada dibubarkan dan dimasukkan ke dalam Seinendan-Keibodan (Barisan Pelopor) dan PETA (Pembela Tanah Air) untuk dididik politik untuk kepentingan politik Asia Timur Raya sebagai bagian dari program imperialisme fasistik Jepang .
Yang menjadi topik menarik pada jaman ini adalah ramainya bermunculan, sebagi mutasi gerakan di bawah syarat-syarat sangat represif,: Gerakan Bawah Tanah/GBT (Underground Movement) dengan rapat-rapat gelap, dan penyebaran pamflet. GBT ini dikombinasikan dengan gerakan gerakan legal Sukarno; merupakan jalan keluar yang logis bagi perlawanan anti fasis. Suatu jalan keluar yang mencekam dan tidak memassa. Disinilah pergerakan terasing dari massa.Tingkat kesadaran massa untuk mengambil jalan keluar ini belum mencapai tingkat yang diharapkan --tingkat yang revolusioner.

Masa Kemerdekaan 1945
Pada tanggal 14 dan 16 Agustus 1945, Nagasaki dan Hiroshima di bom atom oleh tentara sekutu yang menyebabakan Jepang mengalami kekalahan dalam perang dunia ke II, maka terjadi kevakuaman kekuasaan di tanah-tanah jajahan pemerintahan fasis Jepang termasuk Indonesia sementara tentara Sekutu belum datang. Maka pada tanggal 17 Agustus l945 Sukarno-Hatta yang masih ragu-ragu berhasil dipaksa oleh kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan dimungkinkan karena adanya kevakuman kekuasaan. Momentum kekosongan kekuasaan negara ini yang membuat proklamasi dapat dibacakan berkat inisiatif dan keberanian dari kaum muda. Proklamasi pada tahun l945, juga didasari pada patriotisme bahwa kemerdekaan tidaklah boleh sebagai pemberian dari Jepang atau hadiah dari Sekutu, tapi berkat kepemimpinan dari para pejuang Indonesia.
Masa pasca kemerdekaan merupakan momentum yang penting dalam gerakan pemuda dan pelajar: selain melucuti senjata Jepang, juga banyak memunculkan organisasi-organisasi. Dalam situasi seperti inilah gerakan mahasiswa mulai bangkit kembali. Gerakan mahasiswa yang timbul paska revolusi didasari pada ideologi yang berbeda-beda. Pada tanggal 5 februari 1947 diresmikan terbentuknya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kemudian diikuti berdirinya Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKI) pada tanggal 25 Maret 1947 dan kemudian disusul dengan pendirian Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Oragnisasi-organisasi mahasiswa ini mengunakan ideologi agama—Islam atau Katolik/Kristen. Kemunculan organisasi-organisasi yang berideologi agama ini sebetulnya mengikuti kemunculan partai politik yang seideologi yaitu Masyumi ( 7 Nopember 1945)—yang berideologi Islam dan Partai Katolik ( 8 Desember 1945)—yang berideologi Katolik. Sementara itu partai besar lainya yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) mempunyai ormas mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berdiri pada tanggal 23 Maret 1954, sedngkan Partai Komunis Indonesia (PKI) membangun ormas mahasiswa yaitu Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI).
Pada massa ini gerakan pemuda dan mahasiswa mencoba memeperkuat penola-kan terhadap usaha kolonialisme Belanda untuk kedua kalinya, dan secara umum belum sampai kepada tahap anti-imperialisme (perusahaan-perudsahaan milik Belanda tetap bercokol).
Selaian organisasi yang didasarkan pada ideologi tertentu, juga banyak bermunculan organisasi mahasiswa yang berdasarkan profesi dan komunitas. Dalam katagori ini, kita dapat mengambil contoh Perhimpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan (PMKH) di Bogor, Perhimpunan Mahasiswa Djakarta (PMD), Perhimpunan Mahasiswa Jogyakarta (PMJ), Masyarakat Mahasiswa Malang (MMM). Kemudian di UGM pada tanggal 11 Januari 1950 terbentuk Dewan Mahasiswa (DM) yang merupalan lembaga mahasiswa tingkat universitas, dan kemudian diikuti dengan berdirinya Dewan Mahasiswa di UI pada 20 Nopember 1955.

Pergerakan Mahasiswa di Masa Orde Lama
Pergerakan konteks situasi Orde Lama kerap diwarnai konflik politik aliran dan ‘perang ideologi’ yang serba revolusioner, seraya tetap berpegang pada semangat anti-kolonialisme (Belanda) yang menjadi tren ketika itu. Memasuki masa demokrasi liberal-parlementer era Soekarno, HMI dan gerakan mahasiswa pada umumnya lalu mengambil bentuk afiliasi dengan partai politik segaris. GMNIberafiliasi di bawah PNI. GERMASOS dengan PSI. CGMI dengan PKI. Sementara itu, HMI memilih Masyumi.
Persaingan politik aliran antarpartai menjelang pemilu pertama di tahun 1955 berdampak pada persaingan antarmahasiswa yang mengambil bentuk ideologis saling berhadap-hadapan antara yang ‘kiri’ dan ‘kanan’. HMI berada pada posisi kanan bersama PMKRI dan Germasos dengan isu utama antikomunis dan anti kediktatoran. Sedangkan CGMI dan GMNI di pihak kiri dengan isu utama anti-kapitalisme, anti-nekolim, dan anti-fasisme. Sementara bandul kekuasaan semakin bergerak ke kiri di bawah komando Panglima Besar Revolusi Paduka Jang Mulia (PJM) Bung Karno, kelompok kanan mendapati kekalahan yang bertubi-tubi hingga memasuki masa demokrasi terpimpin.
Dekrit Presiden 1959 yang membubarkan Badan Konstituante sebagai jawaban Bung Karno terhadap upaya parpol Islam yang ingin memasukkan kembali Piagam Djakarta ke dalam konstitusi baru. Selain itu, pemberontakan PRRI dan Permesta yang merongrong kekuasaan, dijawab Soekarno dengan membubarkan Masyumi dan GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia). HMI yang nota bene merupakan bagian dari kelompok oposan dapat selamat dari pembersihan PKI dan CGMI.
Padahal sejak diberlakukannya demokrasi terpimpin, gerakan mahasiswa mengalami ideologisasi yang juga terjadi pada semua organisasi pergerakan. Organisasi yang sesuai dengan ideologi negara dapat berkembang, sedangkan organisasi mahasiswa yang berseberangan dengan ideologi negara terkucilkan atau bahkan dicap kontrev (kontrarevolusi). Pertentangan semakin tajam hingga menjelang peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober) 1965, di mana kekuasan Soekarno mulai goyah. Kelompok yang banyak berasal dari kaum kanan berkongsi dengan militer mulai mengorganisasi diri untuk menggulingkan presiden. Pertarungan ini akhirnya dapat dimenangkan dengan tergulingnya Soekarno berikut nasib gerakan mahasiswa dan partai politik yang mendukung ideologi Bung Karno.

Masa Orde Baru
Kejatuhan Soekarno ini menjadi pancang sejarah pergeseran fase keindonesiaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Peristiwa ini memunculkan mitos gerakan mahasiswa sebagai moral force yang kemudian menjadi kategori politik penting terhadap kekuasaan, sekaligus memitoskan kebesaran mahasiswa angkatan ‘66. Pada babak sejarah berikutnya, maka banyak ditemui tokoh gerakan mahasiswa yang mengisi birokrasi kekuasaan. Dekade pertama kejatuhan Orde Lama merupakan masa ‘bulan madu’ gerakan mahasiswa dengan Orde Baru. Sedari awal, aktivis yang mula-mula sadar akan kekeliruan orientasi gerakan ini adalah Soe Hok Gie dan Ahmad Wahib (HMI).
Melihat perkembangan di atas, seklompok mahasiswa kembali bergerak untuk mengkritisi situasi yang ada. Masa “bulan madu” ini mulai retak ketika Arief Budiman—kakak Soe Hok-Gie, dkk, mulai memprotes kebijaksanaan Orde Baru, misalnya dalam kasus pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tahun 1973. Pembangunan ini menurut kelompok Arief Budiman tidak sesuai dengan situasi Indonesia. Bagi mereka ini hanya merupakan proyek ambisius belaka. Akibat “pembangkangan” ini, Arief Budiman dijebloskan ke dalam bui oleh rejim Orba. Sebelumnya Arief Budiman terkenal sebagai tokoh yang memproklamasikan “golongan putih”. Kemudian, pada bulan Oktober 1973 para mahasiswa mengadakan aksi ke gedung DPR/MPR menyampaikan “Petisi 24 Oktober” . Isi petisi ini mengkritisi kebijaksanaan pembangunan yang dianggap tidak populis, kebijaksaan pembangunan yang dijalankan pemerintah hanya menguntungkan yang kaya. Perlawanan gerakan mahasiswa periode ini memang tidak meluas seperti halnya gerakan penumbangan Soekarno, perlawanan hanya berpusat di Jakarta dan tidak didukung dengan aksi masa yang massif. Konsepsi gerakan Moral masih dipakai dalam periode ini dimana kekuatan mahasiswa hanya terbatas memberikan kritik yang loyal kepada pemerintahan yang ada .
Setelah peristiwa diatas, gerakan mahasiswa baru bangkit kembali awal tahun 1974. Ketika itu mahasiswa memprotes masuknya modal Jepang ke Indonesia. Kunjungan PM Jepang, Tanaka, di boikot dengan melakukan aksi massa besar-besaran di Jakarta. Hal inilah yang mengakibatkan ibu kota lumpuh total. Saat itu gerakan mahasiswa melakukan rally dari kampus UI Salemba menuju kampus Trisakti. Sementara rakyat “asyik” dengan aksinya sendiri, melakukan pembakaran terhadap mobil-mobil produk Jepang. Peristiwa ini yang kemudian terkenal dengan Malapetaka 15 Januari “Malari”, kemudian muncullah nama-nama Hariman Siregar, Sjahrir, dll. Dari data sejarah yang ada, gerakan mahasiswa yang membesar ini tidak lepas dari konflik elit waktu itu, ketika faksi jendral Soemitro dan Ali Moertopo saling berebut kekuasaan.
Setelah 4 tahun peristiwa Malari, baru gerakan mahasiswa “bangun” kembali dari masa istirahat. Pada tahun 1978 ini aksi-aksi mahasiswa terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogya dan Surabaya. Aksi-aksi ini menolak pencalonan Soeharto menjadi presiden kembali. Karena aksi-aksi semakin membesar dan mengancam kekuasan Soeharto, maka militer diperintahkan untuk menghentikan aksi-aksi mahasiswa.
Kampus Istitut Teknologi Bandung (ITB) di kepung panser, mahasiswa membuat barikade dengan melakukan tidur di sepanjang jalan Ganesa, aksi ini mampu bertahan beberapa minggu sebelum berhasil dibubarkan militer. Sementara di Yogyakarta, militer menembaki aksi mahasiswa di Universitas Gajah Mada, mahasiswa di kejar-kejar sampai ke dalam kampus, peristiwa ini kemudian terulang 20 tahun kemudian. Memang akhirnya perlawanan mahasiswa dapat dilumpuhkan oleh rejim Orba, namun perlawanan ini setidaknya telah memberikan pelajaran berharga bagi sejarah perlawanan di Indonesia. Apabila kita simak ada dua hal penting dalam gerakan mahasiswa periode ini.
Setelah “kemenangan tertunda” dari gerakan mahasiswa ‘78, pemerintahan Soeharto mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Rejim Soeharto berusaha “memenjarakan” mahasiswa agar tidak keluar dari kampus. Ketika Mendikbud dijabat oleh Doed Joesoef dikeluarkan kebijaksanaan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)/ Badan Koordinasi Kampus (BKK). Organisasi mahasiswa semacam Dewan Mahasiswa dibubarkan, seluruh kegiatan mahasiswa dilarang berhubungan dengan kehidupan politik praktis.
Pada tahun 1980-an, tawaran LSM, literatur populis dan ada juga sedikit yang struktural terutama yang di Barat, serta belajar keluar negeri merupakan suatu kondisi objektif yang ditawarkan oleh kapitalisme yang sedang berada pada titik kontradiski ekonomi, politik, dan budayanya produktivitas yang rendah (terutama produk yang mempunyai watak nasionalistis), kemiskinan, gap antara kaya dan miskin, pengangguran, konsumerisme, kesenjangan harga dan pendapatan, krisis kepemimpinan, rendahnya kuantitas dan kualitas pendidikan politik, kosongnya dunia pendidikan, keilmuan dan budaya yang nasionalistis dan pro-rakyat, perusakan lingkungan, dekadensi moral, dan sebagainya, yang belum pernah terjadi sedemikian membahayakan dalam sejarah bangsa Indonesia.
Kondisi popularitas LSM, gelar-gelar akademis, teori-teori dan kesimpulan-kesimpulan ilmu-ilmu sosial (tentang masyarakat Indonesia) yang dipasok dari luar negeri (terutama dari Barat) menyuburkan budaya diskusi, penelitian masyarakat dan aksi-aksi sosial kedermawanan dan peningkatan pendapatan. BRAVO! buat menjamurnya kelompok studi (1983) dan LSM, yang direspon mahasis¬wa-mahasiswa moderat. Mereka yang tadinya berkeras menolak jalan aksi-aksi pengalangan massa, dalam waktu relatif cepat berbalik beramai-ramai ikut mendukung apa yang disebut sebagai gerakan "arus bawah". Yang lebih parah lagi adalah LSM, yang walaupun tidak pernah memberikan picu bagi tindakan politik, proses pembusukkannya lebih lamban ketimbang kelompok studi. Sokongan keuangan yang besar, yang terus-menerus mendemoralisasi aktivis-aktivis sosial (bahkan mahasiswa) yang diserap kedalamnya, menyebabkan LSM bertahan dalam wataknya semula.
Tahun 1985 dan seterusnya kebekuan respon masyarakat terhadap kondisi objektif ekonomi, politik, dan budaya yang sangat negatif, berhasil oleh gerakan-gerakan mahasiswa, yang para pelakuknya banyak berasal dari kelas menengah ke bawah dan masih sektarian bila dibandingkan dengan Filipina dan Korea Selatan. Bila dilihat konsolidasi dan isunya, gerakan mahasiswa periode ini relatif lebih merakyat, berhasil dalam membentuk opini dan lebih kuat dalam bargain politiknya.
Aksi mahasiswa Ujung Pandang (1987) adalah aksi yang baru pertama kalinya dengan turun ke jalan (rally), dengan jumlah massa yang relatif besar, dengan mengambil isu kebijaksanaan pemerintah dalam peraturan lalu lintas, judi, dan ekspresi kesulitan ekonomi. Aksi ini dihentikan dengan memakan beberapa korban. Tradisi turun ke jalan ini telah menjadi trend pada saat ini, Pengerahan massa yang relatif besar pada saat ini belum konsisten pada tujuan politiknya. .
Celah-celah kegiatan pers dan tersebarnya mass media kampus, kegiatan-kegiatan diskusi, aksi-aksi yang dipikirkan masak-masak, benar-benar memberikan pengalaman yang berharga, baik dari segi pematangan, pemahaman, penyatuan pikiran maupun rekonsolidasi bagi proses selanjutnya gerakan mahasiswa tahun 80-an.
Kontinum gerakan mahasiswa tahun 80-an tampaknya kini lebih menggembirakan. Hingga sekarang mereka bisa merebut opini nasional dan internasional, isunya lebih merakyat, bargain politiknya lebih kuat, dapat menarik simpati rakyat serta tingkat kolaborasi dengan unsur-unsur administrator militer, birokrat, partai, ex-partai, ormas, LSM, kelompok studi, maupun lainnya boleh dikatakan sangat rendah. Namun kontinum tersebut belumlah sampai pada tingkat seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Tahun 1990, pada periode ini Gerakan Mahasiswa kembali mencoba membangun gerakan massa dengan hidupnya kembali aktivitas kampus. Gerakan Mahasiswa turun mengadvokasi kasus-kasus kerakyatan. Tahun 1992 terbentuk Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Dan kader-kader banyak yang turun kesektor-sektor rakyat, seperti buruh, petani. Kader-kader SMID juga aktif mengadvokasi kasus-kasus kerakyatan, seperti kasus tanah Kedung Ombo, kasus buruh di Surabaya dan Jabotabek. Sampai-sampai kader-kader SMID banyak yang diculik dan dibunuh oleh Rejim diktator Orba. Puncaknya adalah Tragedi 27 Juli 1996 yang sempat membuat perlawanan Gerakan Mahasiswa kembali tiarap. Dan kembali melakukan gerakan bawah tanah. Tapi akibat dari tragedi 27 Juli perlawanan rakyat terhadap rejim penindas orba semakin besar, sentimen anti Soeharto sangat tinggi.

Gerakan Mahasiswa Tahun 1998
Gerakan Mahasiswa 98 munculnya bersifat momentum. Di akhir tahun 1997 Indonesia mengalami resesi ekonomi sebagai nakibat dari kewajiban untuk membayar hutang luar negeri yang sudah mengalami jatuh tempo. Dampak dari krisis ekonomi di Indonesia yang berkepanjangan ini adalah naiknya harga-harga sembako. Bulan-bulan berikutnya ditahun 1998 adalah malapetaka bagi rejim Orba. Tidak seperti yang banyak dibayangkan oleh pakar-pakar politik, perlawanan massa berkembang sedemikian cepat dan masif di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Posko-posko perlawanan sebagai simbol perlawanan terhadap rejim muncul diberbagai kampus dan dalam kesehariannya posko ini sangat disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang politis sifatnya seperti rapat-rapat koordinasi, pemutaran film-filim politik, dll. Tak nampak lagi kultur mahasiswa yang sebelumnya apatis, hedon, cuek, dll. Hampir di setiap sudut kita dapat menemukan mahasiswa yang berbicara tentang politik, benar-benar sesuatu yang baru!
Intensitas gerakan ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi obyektif yang semakin tak menentu seperti krisis yang tak kunjung usai, tingkat represi yang semakin meningkat mulai dari penculikan aktivis sampai pada pemukulan dan penembakan mahasiswa yang mencoba turun ke jalan. Puncak dari tindakan represi ini adalah dengan ditembaknya 4 mahasiswa Univ. Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan ini memicu kemarahan massa rakyat, yang representasinya dilakukan dalam bentuk pengrusakan, penjarahan ataupun pemerkosaan di beberapa tempat di Indonesia. Praktis dalam 2 hari pasca penembakan, Jakarta berada dalam kondisi yanag tidak terkontrol. Mahasiswa kemudian secara serempak menduduki simbol-simbol pemerintahan lembaga legislatif beberapa hari kemudian (18 Mei), yang dilakukan hingga Soeharto mundur.
Bentuk-bentuk perlawanan Organisasi mahasiswa pada saat itu adalah membentuk komite-komite aksi ditingkatan kampus dan juga mengajak elemen massa rakyat untuk menuntaskan Rejim Orba. Propaganda-propaganda yang dibangun pada awalnya mengangkat isu-isu ekonomis tentang turunkan harga sembako. Dan meningkat menjadi isu politis yaitu turunkan Soeharto dan cabut Dwifungsi ABRI (untuk isu ini hanya di beberapa kota yang tergolong lebih relatif radikal). Slogan aksi pada saat itu adalah Reformasi. Tapi pada saat itu terjadi perdebatan-perdebatan dikalangan Gerakan Mahasiswa. Perdebatan itu adalah apakah Gerakan Mahasiswa ini Gerakan Moral atau Gerakan Politik.
Tanggal 21 Mei 1998 Gerakan Mahasiswa yang di dukung oleh rakyat mampu melengserkan Soeharto. Tetapi setelah itu GM seperti kehilangan arah dan merasa puas. Padahal yang justru menjadi problema rakyat Indonesia pada saat itu belum tersentuh. Di tingkat Gerakan Mahasiswa yang terjadi justru polarisasi dalam gerakan dan bukannya tuntasnya agenda-agenda Reformasi atau Revolusi Demokratik.

Membangun Kembali Gerakan Mahasiswa.
Setelah Soeharto dilengserkan yang naik menggantikannya ialah Habibie yang notabene anak didik Soeharto. Dan masa pemerintahan Habibie ini jelas hanya pucuk pimpinan saja yang berubah, tetapi sistim ynag dipakai tetap mempertahankan sistim pemerintahan Orde Baru, Karena Habibie juga bagian dari produk Orba. Sehingga pada tanggal 13 November 1998 pecah peristiwa Semanggi I. Dimana terjadi pembantaian yang dilakukan aparat keamanan terhadap mahasiswa dan massa rakyat yang menolak di adakannya Sidang Istimewa MPR. Banyak jatuh korban dari pihak mahasiswa dan massa rakyat, sampai jatuh korban jiwa karena tindakan kekerasan yang diakibatkan pemukulan dan penembakan yang dilakukan Pasukan PHH pada saat itu.
Pasca Pemilu Rejim Habibie ingin mensahkan RUU PKB yang dibuat oleh DPR. Dan kebijakan ini pun ditolak oleh mahasiswa dan massa rakyat dengan melakukan pelawanan hingga meletuslah peristiwa Semanggi II, Peristiwa ini kembali menimbulkan jatuh korban dipihak mahasiswa dan massa rakyat. Dan akhirnya Rejim Habibie menunda UU Drakula tersebut.
Tanggal 20 Oktober GusDur naik menjadi Presiden dan Megawati menjadi wakilnya. Dan Gerakan Mahasiswa menghadapi Rejim yang jelas berbeda dengan Rejim sebelumnya. Ruang-ruang demokrasi memang sedikit terbuka dimasa pemerintahan Abdurahman Wahid ini, tapi disatu sisi masih banyak terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap para demonstran. Rejim GusDur-Mega pun terbukti ternyata tidak berpihak pada rakyat karena kebijakan-kebijakan neoliberalnya. Dan yang membuat kecewa lagi Rejim ini pun ikut mendukung dan mencoba menggolkan kembali RUU PKB yang jelas-jelas sudah memakan korban jiwa tersebut. Ini dikarenakan Rejim GusDur-Mega terlalu banyak kompromi dan tidak berani bertindak tegas terhadap sisa-sisa kekuatan lama yaitu sisa Orba dan militer.
Setelah gusdur berkuasa hampir selama 2 tahun yang belum mampu memberikan kepercayaan kepada rakyat, MPR/DPR mengadakan laporan sidang tahunan(LPJ) dimana gusdur mnempresentasekan kepemimpinan yang ia sudah lakukan dan LPJ tersebut tidak diterima oleh MPR/DPR yang akhirnya menyatakan bahwa kepemipinan gusdur gagal dan digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno putri.
Masa kepemimpinan Mega-Hamzah pun tidak jauh bebeda dengan kepemimpinan yang lainnya.yang seharusnya kepercayaan rakyat mulai timbul dan mengharapkan megawati dapat merubah kondisi rakyat waktu itu, malah ia memeperlihatkan kebijakan yang tidak populis serta pro neoliberalisme dimana ia menaikan harga BBM, menyetujui kenaikan tariff dasar listrik sebesar 30%, mensahkan RUU PPHI, menjual BUMN kepada pengusaha asing, menyetujui kenaikan harga air serta angkutan umum, yang notabenenya rakyat belum mampu menerima itu semua. Yang lebih parah lagi kekuatan GM masih direpresif.ini terbukti dengan penankapan aktivis mahasiswa di sejumlah kota-kota yang menentang kenaikan BBM.misalnya kawan Mahendra(ketua LMND Jogja) yang di vonis 3 tahun penjara.jelas sudah, bahwa rezim Mega–Hamzah sangat tidak berpihak pada rakyat dan belum mampu menjawab persoalan mendasar rakyat.
Setelah paska kekuasaan Mega-Hamzah pemilu 2004 dilaksanakan. dimana pemilihan langsung untuk kepala negara baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Paska pemilu 2004 terjadi formasi kekuasaan borjuis yang menimbulkan bebagai kontradiksi yang berpotensi menimbulkan krisis politik. Kemenangan SBY-Kalla yang tidak didukung oleh kekuatan parlemen yang memadai. Kemengan Kalla dalam memimpin Golkar hanya sedikit mengurangi saja namun tidak akan mampu menghilangkan situasi ini. Sehingga SBY-Kalla harus berkompromi dengan banyak kekuatan politik sehingga stabilitas kekuasaannya tidak cukup kuat. Koalisi kerakyatan dan koalisi kebangsaan hanya semakin tinggal diatas kertas saja dilihat dari kristalisasinya paska paska proyek rebutan jabatan di DPR, MPR, Kabinet, Pimpinan-pimpinan DPRD.
Pergeseran kekuasaan dari Mega ke SBY-Kalla tidak merubah signifikan karakter ekonomi politik dari perkonomian nasional. SBY-Kalla adalah perwakilan perwakilan politik darin kaum imperialis, dan kelas kapitalis dalam negeri pribumi dan konglomerat tionghoa kroni suharto yang keberadaanya dibutuhkan oleh kaum imperialis. Kekuasaan kapital dari borjuasi dalam negeri baik Kalla-Bakrie dan kroninya serta konglomerat tionghoa kroni orde baru tetaplah inferior dihadapan kaum imperialis. Kalla-Bakrie terlepas disukai oleh kaum imperialis atau tidak sepanjang kooperatif sebagai agen atau sekutu lokalnya akan di pergunakan oleh kaum imperialis. Seperti halnya juga konglomerat tionghoa kroni orde baru yang keberadaanya dibutuhkan sebagai mata rantai distribusi barang produksinya di Indonesia misalnya Astra, Kramayudha dsb yang melayani imperialis otomotif dari jepang dsb.
Tentu kita ingat janji SBY-Kalla pada saat kampanye lalu, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kerakyatan, adalah bohong besar. Gebrakan pemberantasan KKN oleh SBY-Kalla hanya menyentuh koruptor-koruptor kelas teri. Menteri-menteri dalam jajaran kabinet seakan kebal akan hukum. Jelas Jusuf Kalla yang terbukti menggelapkan Dana Abadi Umat para jamaah haji, dan kasus korupsi lainnya masih saja bebas untuk duduk sebagai Wakil Presiden. Bagaimana mungkin SBY-Kalla akan juga menyelesaikan kasus biangnya koruptor. Tak lain tak bukan, Soeharto.
Apalagi kebijkan pencabutan subsidi rakyat. Dari subsidi BBM, pendidikan, kesehatan, listrik, air minum dsb. Rakyat miskin semakin tak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Sangat ironis saat rakyat banting tulang kebingungan karena harga-harga naik tajam akibat minimnya subsidi, Aburizal Bakrie dengan enaknya menikmati subsidi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) melalui Bank Nusa-nya. Anehnya hal ini terus dipertahankan oleh SBY-Kalla untuk membela segelintir golongan daripada mayoritas rakyat Indonesia.
Lalu seperti apakah posisi Gerakan Mahasiswa sebagai gerakan pelopor ?sekarang pun gerakan mahasiswa paska kejatuhan suharto tidak memunculkan kembali kekuatannya sebagai pelopor gerakan rakyat. Tetapi malah menyibuhkan diri dan kembali kedalam kampus menikmati serta berkutat pada permasalahan kampus saja.
Lemahnya GM sekarang tidak pernah di pahami oeleh beberapa organ ektra ataupun intra kampus, yang seharusnya GM mahasiswa bisa memunculkan kembali kekuatannya sebagai gerakan pelopor buat rakyat. Tetapi, GM tersebut hanya muncul pada saat momentum-momentum tertentu. BEM pun yang seharusnya bisa mempelopori gerakan intra kampus paska kenaikan harga BBM tetapi tidak pernah keliatan kekuatannya. Apakah mungkin BEM belum menemukan ttik klimaks perjuangan mereka ataupun masih mempercayai SBY-Kalla untuk memimpin negara ini yang sudah terbukti tidak berhasil mensejahterakan rakyat. Sudah saatnya GM kembali melihat persoalan-persoalan yang hari ini terjaid di masyarakat dan kepada anda sekalian-lah sejarah ini dibebankan!

Belanda VS England dalam menemukan benua Australia

PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Australia merupakan salah satu benua yang memiliki sejarah yang penting yang disebabkan dalam penemuan benua ini melibatkan orang-orang yang bukan asli dari benua itu sendiri tapi berasal dari luar Australia, khususnya orang Eropa. Dilihat dari letak geografisnya benua Australia jauh dari Eropa tapi kebudayaan Eropa sangat dominan di benua Australia. Begitu pula dengan system pemerintahan yang dianut oleh Negara Australia.
Berdasarkan data yang ada setelah kedatangan bangsa Eropa pertama kali keadaan benua Australia sangat menguntungkan bagi Negara Eropa yang datang yaitu bangsa Portugis dan Spanyol setelah kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol yang membuka pelayaran bagi bangsa Belanda dan Inggris untuk menemukan benua Australia, kedatangan bangsa Belanda dan Inggris hampir sama motifnya dengan bangsa Portugis dan Spanyol yang datang ke Australia yaitu dengan cara menyebarkan agama di Australia.
Benua Australia ditemukan oleh pelayaran bangsa Kausia dan Eropa. Australia yang terdiri atas benua Australia dan pulau Tasmania meupakan Negara yang berbahasa Inggris dan anggota persemakmuran. Tetapi secara fisik Australia lebih dekat dengan Asia, Australia terletak di sebelah tenggara Asia, diantara Samudera Hindia di sebelah barat dan laut Koral, laut Tasman yang merupakan bagian Samudera Pasifik di sebelah Timur.

b. Rumusan masalah
Dilihat dari uraian diatas dapat diambil beberapa masalah yaitu
1. Apa yang melatarbelakangi kedatangan Bangsa Belanda ke dunia Timur?
2. Bagaimana pelayaran yang dilakukan oleh Bangsa Belanda ke Australia?
3. Apa yang melatarbelakangi kedatangan Bangsa Inggris ke dunia Timur
4. Bagaimana pelayaran yang dilakukan oleh Bangsa Inggris ke Australia?
5. Sumbangan apa saja yang diberikan Bangsa Belanda atas penemuan Benua Australia?

PEMBAHASAN

1. Pelayaran Bangsa Belanda
Yang melatarbelakangi Bangsa Belanda ke Dunia Timur
Kedatangan bangsa Belanda ke dunia Timur sebagai penjelajah, pedagang dan penjajah akhir abad ke 16. selama 80th antara rakyat negeri Belanda dengan pemerintah Spanyol sering terjadi perang yang berkedok agama. Dalam sejarah Eropa diknal dengan nama perang 80tahun (1568-1648) atau perang kemerdekaan Belanda. Perang ini timbul karena di Negeri Belanda mengikuti paham reformasi dan tidak mau tunduk lagi dibawah kekuasaan raja Spanyol Philip II, yang sangat menentang reformasi. Sebelum dan selama perang berlangsung para pelaut, pedagang Belanda yang paling banyak mengambil bagian dalam perdagangan dan kegiatan marinir di Eropa.
Yang utama dari kegiatan berdagang yaitu mengambil dari Lisabon, barang dagangan yang dibawa oleh bangsa Portugis dan Asia, terutama rempah-rempah yang berasal dari Indonesia, dan mendistribusikan ke seluruh Eropa. Perdagangan yang menguntungkan ini menyebabkan Belanda menjadi kaya dan mampu menambah jumlah kapal dan mendapat keuntungan besar.
Bencana besar bagi bangsa Belanda justru terjadi ketika Portugal berhasil disatukan dibawah kekuasaan Spanyol, pelabuhan besar Lisabon ditutup bagi kapal Belanda atas perintah Raja Philip II. Bencana itu muncul justru memberi keuntungan bagi Belanda. Dengan ditutupnya Lisabon maka Belanda berusaha untuk menemukan jalan atau pelayaran ke Indonesia, sebuah tempat atau wilayah yang kaya akan rempah-rempah.
Bangsa Belanda yang bekerja pada kapal Portugis membantu usaha Belanda dalam menemukan jalan ke Indonesia, pemimpin pelayaran bangsa Belanda pertama kali adalah Cornelius Houtman pada tahun 1596. Garis pelayaran yang diikuti oleh Houtman ke Indonesia dengan mengikuti Selat Sunda, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Van Linscholen dalam bukunya berjudul Itinerario.
Keberhasilan bangsa Belanda sampai ke Indonesia merupakan langkah penting ke arah penemuan Australia. Hasrat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mendorong mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selama lima puluh tahun permulaan penyelidikan, memetakan dan mempublikasikan, merupakan rangkaian kegiatan yang menarik dan dilakukan dengan tekun oleh bangsa Belanda.

2. Pelayaran yang dilakukan oleh Bangsa Belanda
Kapal Belanda datang pertama kali mengunjungi pantai Australia adalah Duyfken. Dibawah pimpinan William Jansz, kapal ini berangkat dari salah satu pos Belanda di Indonesia untuk menyelidiki pantai selatan Irian. Dalam rangka pelayaran penyelidikan, William Jansz memotong Selat Torres hingga maret 1600 sampai di suatu lokasi di Semenanjung York. William Jansz dan anak buahnya inilah orang Eropa pertama kali melihat atau menemukan Benua Australia. Pada tahun 1611 Hendrik Brouwer secara kebetulan menemukan jalan laut baru untuk mencapai pulau Jawa, dalam waktu lebih pendek bila dibandingkan dengan rute pelayaran biasa.
Kapal Belanda bernama “Bendracht” yang dipimpin oleh Kapten Dirk Hartog mengikuti rute pelayaran Brouwer dan secara kebetulan mencapai pantai barat Australia dan mendarat di pulau yang sampai sekarang diberi nama “Hartog’s Island.” Di pulau ini dia menegakkan sebuah tiang dan meninggalkan sebuah piring yang dipakukan pada tiang tersebut. Di piring tersebut tertulis serangkaian kata-kata dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti: Pada tanggal 25 Oktober 1616, kapal Bendracht dibawah pimpinan Dirk Hartog dari Amsterdam telah sampai ditempat ini dan berlayar lagi menuju Banten pada tanggal 27 Oktober 1616.
Pengalaman Hartog mmberikan pengetahuan tentang pelayaran yang relative dekat daripada apa yang dikatakan oleh Brouwer. Dengan mengikuti garis antara 60 dan 40 derajat lintang selatan, setelah 4000 mil dari Tanjung Harapan Baik, akan sampai di “Het Lan Van De Endracht” nama pertama yang di berikan oleh orang Belanda terhadap Australia. Sejak itu daerah perairan pantai barat Australia menjadi daerah yang dilalui secara teratur oleh kapal Belanda yang berlayar ke Indonesia.
Peristiwa ini menyadarkan pemimpin VOC di Indonesia, bahwa mereka harus memiliki peta yang baik tentang rute pelayaran ke dan dari Indonesia kalau mereka tidak mau kehilangan kapal dan barangnya. Gubernur Jendral Anthony Van Diemen tercatat sebagai pemimpin VOC yang paling besar perhatian terhadap eksplorasi ke daerah Australia, untuk keperluan eksplorasi ia memilih seorang pelaut bernama Abel Tasman.
Dengan mengomandoi dua kapal Belanda Heemskerk dan Zeechaen, Abel Tasman meninggalkan Batavia pada tanggal 14 Agustus 1642. dengan memotong Samudra Hindia, Tasman mula-mula menuju Mauritus kemudian membelokkan pelayarannya ke arah Australia. Pada tanggal 21 November 1642 Tasman menemukan daratan yang disebut Van Diemen’s land yang sekarang dikenal Tasmania.
Pada tanggal 4 Desember Tasman meninggalkan pulau Tasmania dan meneruskan pelayarannya ke arah timur, Sembilan hari kemudian mereka sampai di pantai barat South Island ( New Zealand)dan mendarat di suatu pulau yang disbut Staten Land, sedangkan laut antara Van Diemen’s Land dengan Staten Land disebut Abel Tasman’s Passage.
Dalam tahun 1644, Abel Tasman memimpin ekspedisinya yang kedua. Dalam ekspedisi Abel Tasman diperintahkan untuk menyelidiki apakah ada passage antara Irian dengan daratan di sebelah selatannya. Dalam ekspedisinya Abel Tasman tidak berhasil menemukan passage, karena alasan yang tidak jelas sehingga kembali ke Batavia dari DeWit’s Land setelah menyusuri pantai utara Australia.
Seandainya Tasman berhasil melaksanakan tugas yang dibebankan pada ekspedisi yang kedua maka akan jelas baginya bahwa Het land van de Endracht adalah benua berbentuk kepulauan.
Setelah pelayaran Abel Tasman, Bangsa Belanda menggunakan New Holland untuk menyebut daratan Australia. Kesan mereka terhadap New Holland adalah daratan yang gersang sehingga mereka tidak menyukai untuk mengadakan pendudukan disana. Tujuan mereka adalah Belanda datang ke Dunia timur untuk memperoleh keuntungan materiil sebanyak-banyaknya. Pemberangkatan Abel Tasman telah mengahabiskan banyak uang yang cukup banyak, namun ia kembali tanpa membawa hasil apapun. Pemimpin-pemimpin VOC mengharapkan Van Diemen bisa membayar kembali dana yang sudah tercapai dengan ditemukan emas dan perak oleh Abel Tasman. Ternyata Abel Tasman tidak menemukan apa-apa sehingga semua kegiatan penyelidikan dihentikan.

3. Pelayaran Bangsa Inggris
Yang melatarbelakangi kedatangan bangsa Inggris ke dunia timur
Pada tahun 1688 pelaut Inggris pertama kali sampai di benua Australia adalah ”William Dampier.” Rombongan ini menggunakan kapal Cygnet, mereka mendarat di pantai barat laut dekat Melville Island dan tinggal beberapa minggu untuk beristirahat. Selama tinggal di tempat itu mereka tidak menemukan hal yang menguntungkan kepada mereka sebagai bajak laut, sehingga memutuskan untuk kembali ke Inggris. Setelah William Dampier kembali ke Inggris, ia menerbitkan tulisan tentang pelayaran, karena itu pemerintahan Inggris terdorong untuk menyelidiki New Holland, pada saat itu pemerintah Inggris sudah mulai memikirkan untuk mendapatkan daerah dekat Indonesia untuk tidak membiarkan seluruh perdagangan di wilayah ini dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1699 pemerintah Inggris mempercayakan kapal Roebeck dibawah komando Dampier untuk menyelidiki New Holland. Pada tanggal 6 agustus 1699, Dampier berhasil mendarat di suatu tempat yang kemudian ia namakan Shark Bay.
Pada tahun 1769 para ahli astronomi Inggris memperkirakan akan terjadi peristiwa penting yaitu” Transit of Venus Royal Society of London. ” Menghendaki agar dilakukan pengamatan atas peristiwa tersebut karena peristiwa tersebut hanya bias diamati dengan baik dari lautan selatan, maka Royal Society of London meminta kepada Angkatan laut Inggris menyediakan sebuah kapal beserta anak buah untuk keperluan tersebut sesuai dengan permintaan. Maka angkatan laut membeli kapal yang beratnya 370 ton dan kapal ini diberi nama Endeavour Bark. Namun dalam buku yang mengkisahkan pelayaran Cook hanya dikenal dengan nama Endeavour dan pemimpin ekspedisi ini adalah James Cook.

4. Pelayaran yang dilakukan oleh Bangsa Inggris
James Cook berangkat dari Inggris pada tanggal 16 Agustus 1768, tujuan pertama pelayaran adalah Tahiti, dimana ia akan melakukan tugasnya pertama yaitu mengamati “Transit Of Venus.” Rombongan Cook sampai di Tahiti pada bulan April 1769 dan menyasikan terjadinya “Transit of Venus” permulaan bulan Juni tahun yang sama. Setelah tugas pertama selesai Cook mulai bergerak untuk menemukan daratan disana, karena cuaca yang buruk sehingga Cook memutuskan untuk menyelidiki New Zealand yang sudah ditemukan Tasman . Bulan Oktober 1769, Cook berhasil mencapai New Zealand, ia mendarat di pantai North Island kemudian melanjutkan pelayarannya ke arah utara dan berhenti di sebuah teluk. Kemudian Cook melanjutkan lagi peristiwa astronomi lainnya yaitu” Transit of Mercury.” Untuk mengelilingi North Island dan South Iland membutuhkan 6 bulan dan ia yakin bahwa New Zealand bukanlah bagian daratan yang lua sebagaimana diduga sebelumnya, dari situ ia meneruskan pelayaran untuk menyelidiki Van Diemen’s Land.
Hari pertama bulan April 1770, Cook meninggalkan New Zealand menuju Van Diemen’s Land. Tapi gagal, namun ia sampai di pantai timur Australia ; pantai yang belum pernah didatangi oleh bangsa Eropa, ia mendarat di suatu tempat yaitu kira-kira perbatasan New South Wales dengan Victoria sekarang. Mereka mendarat di suatu teluk yang diberi nama Stingray Harbour, kemudian diubah menjadi Botany Bay karena banyak tumbuhan yang dikumpulkan oleh Joseph Banks bersama Solander dari teluk tempat mereka mendarat. James Cook melihat daerah ini sangat berbeda dengan bangsa Belanda yang menemukan pantai-pantai lain.
Dari Botany bay Cook meneruskan ke arah utara dengan menyusuri pantai timur Australia, setelah melewati ujung Semenanjung York, pada sebuah pulau diberi nama Possession Island. Kemudian Cook menancapkan bendera dan mengklaim daerah tersebut dijadikan daerah Inggris. Cook memberi nama daeah itu New South Wales, peristiwa terjadi pada tanggal 23 Agustus 1770 dari sana Cook meneruskan pelayaran kembali ke Inggris melalui Tanjung Harapan Baik, mereka tiba di Inggris pada tanggal 13 Juli 1771.
Penemuan Cook sangat berarti, laporan-laporan mereka tentang daerah New South Wales menimbulkan kesan yang sangat berbeda dengan kesan pemimpin VOC setelah menerima laporan ekspedisi Tasman. Laporan Cook beserta rombongan yang akhirnnya mendorong pemerintah Inggris untuk melakukan kolonisasi di Australia. Setelah James Cook berhasil menemukan benua Australia maka ia mendapatkan julukan Columbus Australia.

5. Sumbangan yang diberikan oleh Bangsa Belanda atas pelayaran ke Benua Australia:
Dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu berupa peta yang ditinggalkan oleh Abel Tasman Yang meliputi pantai barat dan sebagian pantai selatan sebagai Van Diemen’s land dan New Zealand kepada dunia, para pelayar bangsa Belanda meninggalkan piring Hartog yang sangat terkenal dan berharga. Piring itu berharga dan merupakan catatan tertua yang tertua dan terdapat di Australia yang mengisahkan kontak antara orang Eropa dengan Australia. Selain itu pelayar Belanda di bawah pimpinan Hartog membuat rute pelayaran penting, yaitu memberi pengetahuan tentang garis pelayaran. Sehingga daerah perairan pantai barat Australia menjadi daerah yang dilalui secara teratur oleh kapal Belanda yang berlayar ke Indonesia.

KESIMPULAN

Reformasi dengan segala akibat memaksa Belanda mencari jalan sendiri ke Indonesia. Keberhasilan Belanda membangun pos-posnya di Indonesia sangat memungkinkan penemuan benua Australia, baik secara tidak sengaja maupun sebagai hasil penyelidikan.
Factor pendorong bangsa Belanda menemukan benua Australia yaitu mencari keuntungan melalui perdagangan, dengan cara mencari pusat rempah-rempah yang ada di Indonesia, dimana rempah-rempah di beli dengan harga yangsangat murah dan dijual lagi dengan harga yang sangat tinggi di pasaran Eropa
Dilihat dari segi keuntungan material yang menjadi tujuan seluruh kegiatan Belanda di Indonesia. New Holland tidak menarik bagi Belanda, mereka tidak mengklaim apalagi menduduki daratan tersebut.
Sumbangan yang diberikan oleh Bangsa Belanda atas pelayaran ke Benua Australia: Dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu berupa peta yang ditinggalkan oleh Abel Tasman Yang meliputi pantai barat dan sebagian pantai selatan sebagai Van Diemen’s land dan New Zealand kepada dunia, para pelayar bangsa Belanda meninggalkan piring Hartog yang sangat terkenal dan berharga. Piring itu berharga dan merupakan catatan tertua yang tertua dan terdapat di Australia yang mengisahkan kontak antara orang Eropa dengan Australia.
Selain itu pelayar Belanda di bawah pimpinan Hartog membuat rute pelayaran penting, yaitu memberi pengetahuan tentang garis pelayaran. Sehingga daerah perairan pantai barat Australia menjadi daerah yang dilalui secara teratur oleh kapal Belanda yang berlayar ke Indonesia
Factor pendorong bangsa Inggris dalam menemukan benua Australia adalah mencari daerah baru atau daerah koloni. Dengan demikian antara bangsa –bangsa yang menemukan benua Australia yaitu Spanyol, Portugis, Belanda dan Inggris. Yang menemukan benua Australia adalah James Cook, ia menemukan pantai timur pada tahun 1770, Cook memandang daratan yang ditemukan itu memberikan harapan kehidupan yang cerah, sehingga ia mengklaim daratan itu menjadi milik Inggris dengan nama New South Wales.
Maka James Cook dipandang sebagai penemu Benua Australia karena penemuannya dapat mengubah sejarah Australia hingga mencapai bentuknya yang sekarang dan menuju masa depan yang akan datang.


























DAFTAR PUSTAKA


Gayo, Iwan (1998), Buku Pintar Seri Senior, Jakarta: Upaya Warga Negara
NN (1989), Negara dan Bangsa jilid 4, Jakarta: Widyadara
Siboro (1989), Sejarah Australia, Bandung: Tarsito
Sibono. 1989. Sejarah Australia. Bandung: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.


Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/asia
http://www.dfat.gov.au/aii/publication/index.html






















PERTANYAAN
1. Apa alasan James Cook sebagai Colombusnya Australia?(karyono)
2. Dampak dari penemuan benua Australia bagi Inggris dan Belanda?(Ellias)
3. Hambatan - hambatan yang dihadapi oleh bangsa Belanda dan Inggris dan cara mengatasinya?(prima)
4. Mengapa Bangsa Belanda tidak menjajah Australia?(melorin)
5. Bagaimana reaksi masyarakat Australia terhadap bangsa Belanda dan Inggris?(deci)
6. Apa yang membuat James Cook gagal dalam tujuan kedua?(rini)


JAWABAN

1. Alasan James Cook mendapat julukan sebagai Columbus Australia (Karyono)
Pada dasarnya James Cook tidak menemukan Australia, bangsa Belandalah yang pantas mendapat kehormatan itu. Akan tetapi penemuan Cook lah yang membuka jalan untuk menyelesaikan teka-teki yang dibuka oleh Belanda. Namun mereka tidak berhasil memecahkannya. Dengan menemukan pamtai Timur Australia itu, Cook tidak hanya berhasil memecahkan teka-teki Belanda yang tak terpecahkan itu, akan tetapi ia juga meletakkan dasar bagi negeri ini untuk berkembang seperti sekarang. Seandainya seluruh pantai Australia sama dengan yang ditemukan oleh orang Belanda dapat diduga bahwa pendudukan Australia mungkin tidak akan secepat yang sebenarnya dan mungkin bukan oleh orang Inggris. Dalam hubungannya dengan inilah Cook mendapat kehormatan sebagai the real discoverer of the real Australia that we know. (Columbus Australia).




2. Dampak penemuan benua Australia bagi Belanda dan Inggris (Ellias)
Bagi Belanda:
Dampak negatif
• Karena tanah di Australia (New Holland) terlalu gersang dan tidak menguntungkan bagi Belanda misalnya tidak adanya hasil bumi.
• Belanda tidak beminat di New Holland untuk mengadakan pendudukan, karena tujuan Belanda sendiri datang ke dunia timur hanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya
• Pelayaran Abel Tasman dan Van Diemens hanya menghabiskan biaya yang banyak. Karena pelayaran Abel Tasman dan Van Diemen tidak menemukan apa-apa di benua Australia, sehingga seluruh kegiatan penyelidikan dihentikan oleh pemimpin tertinggi VOC.
Dampak positif
• Dalam bidang ilmu pengetahuan: Tasman dan penemu-penemu Belanda lainnya telah memberikan sumbangan yang sangat berharga yaitu dengan peta yang ditinggalkan oleh Tasman yang telah menambah daratan Australia yang meliputi seluruh pantai utara, pantai barat dan sebagian pantai selatan..
• Adanya penemuan piring Hartog yang dianggap sangat berharga karena ini merupakan catatan tertua yang terdapat di Australia yang mengisahkan tentang kontak antara oran Eropa dengan Australia.
Bagi Inggris:
Dampak positif:
• James Cook berhasil mengamati transit of venus pada permulaan bulan Juni tahun 1769. dan pada bulan Oktober 1769 Cook berhasil mencapai New Zealand, ia berhasil mendarat di pantai Timur Nort Island dan berhasil meyaksikan periatiwa astronomi transit of mercury.
• Inggris berani mengkalim Australia sebagai wilayah daerah jajahan Inggris dengan memberi nama daerah itu New Wales atau New South Wales. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1770.
• James Cook dijuluki sebagai Columbus Australia dan sebagai tempat pembuangan narapidana di New South Wales.

3. Hambatan hambatan yang dihadapi Inggris dan Belanda (Prima):
Bagi Belanda :
i. Belanda semakin sadar bahwa mereka harus memiliki peta rute pelayaran dari dan ke Indonesia, jika mereka tidak mau kehilangan barang dan kapal. Cara mengatasi: mereka harus mempunyai peta rute pelayaran ke dan dari Indonesia, dan mempunyai seorang pelaut yang pandai seperti Abel Tasman
ii. Mendapatkan perlawanan dari penduduk Asli Australia mengenai kedatangan bangsa Belanda ke benua Australia. Buktinya : terbunuhnya anak buah William Jansz
Bagi Inggris
• Dalam pelayaran James Cook terjadi kegagalan karena adanya cuaca buruk di lautan lepas. Cara mengatasi James Cook memutar arah ke timur Australia dan ia mendarat di perbatasan New South Wales dengan Victoria sekarang, mereka mendarat diteluk yang bernama Stingray Harbour, kini diubah menjadi Botany Bay.

4. Bangsa Belanda tidak menjajah Australia. (Melorin)
Karena tanah di Australia (New Holland) terlalu gersang dan tidak menguntungkan bagi Belanda misalnya tidak adanya hasil bumi. Dan Belanda tidak beminat di New Holland untuk mengadakan pendudukan di Australia, karena tujuan Belanda sendiri datang ke dunia timur hanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya





5. Reaksi masyarakat Australia terhadap bangsa Belanda dan Inggris (Deci) Kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Australia tentunya mendapat reaksi dari penduduk asli, dengan melakukan perlawanan. Hal ini terbukti dengan terbunuhnya sembilan orang anak buah Wiliam Jansz di daerah itu (daerah pantai selatan Irian).

6. Yang membuat James Cook gagal dalam tujuan kedua (Rini)
Misi Cook yang kedua adalah melakukan pelayaran penemuan di Pasifik Selatan atau daratan samapai ke garis yang telah ditentukan yaitu garis lintang selatan 40 derajat. Tetapi tidak menemukan daerah yang di tuju. Hal ini karena adanya cuaca buruk sehingga pelayaran tersebut gagal dan Cook memutuskan untuk menyelidiki New Zealand.

Indonesia awal kemerdekaan sampai tahun 1950

Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan bahwa bangsa – bangsa yang dikuasai Jepang, termasuk daerah Hindia Timur (Indonesia), akan diperkenankan merdeka kelak. Penyebab keluarnya pernyataan tersebut adalah Jepang berharap rakyat bangsa – bangsa yang dijanjikannya itu bersedia membantu Jepang dalam mempertahankan daerahnya melawan pihak sekutu.
Pada tahun 1945 ada dua partai yang berdiri yaitu, partai politik yang berhaluan agama yang bernama Partai Kristen Indonesia (PARTINDO) yang dipimpin oleh Dr. Probowinoto dan gabungan partai politik berhaluan social-komunis yang bernama Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Rakyat Sosialis (PRS) yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin.
Pada tanggal 28 Mei 1945 Moh. Yamin, Supomo, dan Soekarno meresmikan Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Badan ini mulai merumuskan Undang – Undang Dasar, dimulai dengan persoalan dasar Negara.
Pada tanggal 29 Mei 1945 Moh. Yamin mengadakan sidang pertama BPUPKI yang mengemukakan lima gagasannya tentang dasar Negara, yaitu :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo membacakan gagasannya yang berisi :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat
Pada tanggal 01 Juni 1945 Soekarno mengemukakan gagasannya, yang diberi nama Pancasila. Oleh karena itu, hari ini dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Yaitu :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasonalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
BPUPKI sempat membentuk suatu panitia kecil yang bertugas menampung saran, usul, dan konsep – konsep yang diberikan. Panitia ini dipimpin oleh Soekarno yang terdri atas Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Subarjdo, A. A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wachid Hasjim, H. A. Salim, dan Abikunso. Panitia ini lebih dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan.
Pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang didalamnya terdapat rumusan dasar Negara setelah mengalami perubahan tujuh kata dalam dasar yang pertama.
Pada tanggal 10 Juli 1945 sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang – Undang Dasar, termasuk pembukaan atau preambulnya oleh Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno.
Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengemukakan tiga konsep yang telah menjadia hasil bahasannya. Ketiga konsep tersebut ialah pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Konsep – konsep ini diterima BPUPKI. Konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun dengan mengambil tiga alinea pertama Piagam Jakarta dengan sisipan – sisipan, terutama di alinea pertama dan kedua. Sementara tu, konsep pembukaan UUD hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat dan terakhir Piagam Jakarta. BPUPKI kemudian membentuk sebuah Panitia kecil perancang UUD yang diketuai oleh Supomo. Hasil rumusan Panitia Kecil ini disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Supomo.
Pada tanggal 06 Agustus 1945 kota Hiroshima selama Perang Dunia II merupakan pusat regional militer dan produsen peralatan perang. Hiroshima dijatuhi bom atom yang dijuluki “little boy” yang dilepaskan oleh pesawat B-29 Superfortness.
Pada tanggal 07 Agustus 1945 karena BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya, maka dibubarkan dan digantikan oleh Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai, yang beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dengan wakilnya Moh. Hatta dan penasihatnya Ahmad Soebardjo.
Pada tanggal 09 Agustus 1945 PPKI resmi. Didirikan di Dalat, Saigon, oleh Jendral Terauchi selaku penglima armada Jepang untuk Asia Tenggara.
Pada tanggal 09 Agustus 1945 pula kota Nagasaki menyusul dijatuhi bom atom yang dijuluki “fat man”.
Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena peritiwa tanggal 09 Agustus 1945 membuat kekuasaan Jepang semakin melemah.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 Sutan Sjahrir mendesak Ir. Soekarno dan Moh. Hatta untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang. Karena ia menganggap bahwa itu hanya tipu muslihat Jepang. Desakan ini dilakukannya dalam pertemuan dengan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tak lama kembalinya dari Dalat.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 pula di Laboratorium Bakteriologi (Jakarta Pusat) diadakan pertemuan antara beberapa pemuda dan mahasiswa. Chairul Saleh sebagai pemimpin pertemuan tersebut. Mereka sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Meraka juga sepakat bahwa kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat Indonesia sendiri yang tidak bergantung pada bangsa lain. Oleh karena itu, kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Para pemuda juga akan meminta Soekarano dan Moh. Hatta untuk memutuskan segala hubungannya dengan Jepang. Kemudian rapat memutuskan untuk mengirim Wikana dan Darwis kepada kedua tokoh tersebut untuk menyampaikan keputusan rapat para pemuda.
Wikana dan Darwis tiba di tempat kediaman Soekarno di Jalam Pegangsaan Timur, no. 56, Jakarta, sekitar pukul 21.00. keduanya menyampaikan hasil – hasil keputusan rapat. Mereka juga mendesak agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada tanggal pada keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada waktu itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Moh. Hatta, Iwa Kusumasumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Subardjo. Setelah berunding dengan tokoh – tokoh tersebut, Soekarno menyatakan bahwa mereka tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda. Soekarno menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945 sudah direncanakan akan diadakan sidang PPKI yang hendak membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Lewat tengah malam, para pemuda kembali mengadakan pertemuan di Asrama Baperpi (Badan Permusyawaratan Pemuda Indonesia) di Jl. Cikini, no.71, Jakarta. Mereka membahas sikap tokoh – tokoh politik, misalnya Soekarno dan Moh. Hatta. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan untuk bertindak tegas. Salah satunya adalah mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang.
Tempat yang dipilih untuk mengamankan Soekarno dan Moh. Hatta adalah Rengasdengklok, suatu kota kawedanan d Karawang. Tempat ini dipilih karena merupakan markas PETA (Pembela Tanah Air) di bawah Cudanco (Komandan Kompi) Subeno dan letaknya terpencil dari jalan raya Jakarta-Cirebon. Selain itu, Cudan Rengasdengklok berada di bawah Komando Daidan PETA Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan PETA Jakarta.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 usaha para pemuda tersebut untuk mengamankan Soekarno dan Moh. Hatta dilaksanakan pukul 04.00 dini hari. Chairul Saleh dan Muwardi ditugaskan untuk menjemput Soekarno, sedangkan Sukarni dan Jusuf Kunto menjemput Moh. Hatta.
Sekitar pukul 04.00 WIB, berangkatlah rombongan dari Pegangsaan Timur, no. 56, Jakarta. Rombongan ini dikawal oleh pasuka PETA di bawah pimpinan Cudanco Singgih.
Rombongan Soekarno dan Moh. Hatta tiba d Rengasdengklok dengan selamat pada pagi hari. Rombongan ini terdiri atas Sukarni, Jusuf Kunto, Sutjipto, dan Umar Bachsan. Sukarni menjelaskan maksud membawa kedua tokoh politik tersebut menyikir dari Jakarta. Soekarno dan Moh. Hatta diminta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Tetapi keadaan di Jakarta mulai genting. Jusuf kunto kembali ke Jakarta untuk melaporkan keadaan di Rengasdengklok kepada Ahmad Subardjo yang sedang mencari Soekarno dan Moh. Hatta. Akhrinya mereka mencapai kesepakatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kelompok kaigun sudah menyiapkan temapt yang aman, yaitu rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda.
Mereka menjemput Soekarno dan Moh. Hatta, kemudian meminta mereka segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kedua tokoh tersebut bersedia untuk menandantangani pernyataan kemerdekaan Indonesia, asalkan diadakan di Jakarta. Awalnya para pemuda menolak, tetapi Ahmad Subardjo memberikan jaminan. Akhrinya mereka pun setuju.
Sekitar pukul 23.00 WIB. Rombongan tiba di Jakarta. Sesampainya mereka di sana sudah menanti B. M. Diah dari surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Hokokai, Sayuti Melik. Iwa Kusumamantri, dan para anggota PPKI. Subardjo dan Iwa mendatangi tempat para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Tetapi mereka menolah karena tidak ada kesepakatan bahwa di sana ditandatanganinya. Subadjo menjelaskan karena mencegah gangguan dan halangan dari Kempetai Jepang. Para pemuda sepakat, tetapi hanya Chairul Saleh dan Sukarni yang datang sebagai wakil para pemuda. Anggota PPKI banyak yang datang.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 01.30 perundingan dimulai. Soekarno dan Moh. Hatta mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan ditandatangani keesokan harinya di hadapan sidang PPKI. Sukarni dan Chairul Saleh sebagai wakil kaum muda menolak usul tersebut. Sukarni kemudian membacakan teks yang sudah dipersiapkan oleh para pemuda, yang berisi pernyataan kemerdekaan, penekanaan bahwa rakyat akan merebut badan – badan pemerintahan yang dikuasai asing. Soekarno, Moh. Hatta, dan anggota PPKI lainnya, menganggap teks tersebut terlalu keras dan mereka menolaknya.
Soekarno dengan bantuan Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo kemudian meyiapkan teks dengan judul “Maklumat Kemerdekaan”, atas usul Iwa, kata maklumat diganti dengan istilah proklamasi sehingga berunyi “Proklamasi Kemerdekaan”. Keseluruhan rumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia teridir atas dua bagian pokok. Bagia pertama merupakan saran Ahmad Subardjo yang diambil dari rumusan BPUPKI. Sementara itu, bagian kedua merupakan buah pikiran Moh. Hatta.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari, barisan pemuda dan rakyat yang mendengar rencana kemerdekaan diproklamasikan berbondong – bondong datang ke lapang Ikada (sekarang lapang Monas, Jakarta Pusat). Infomasi yang mereka dapat itu tidak benar, padahal proklamasi di adakan di depan kediaman Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, no.56 Jakarta Pusat. Setelah mendengarnya mereka segera menuju kesana.
Menjelang upacara proklamasi terjadi ketegangan antara Bung karno dan Muwardi. Muwari mendesak Bung Karno untuk segera memulai upacara, tetapi Bung Karno baru memulai saat Bung Hatta muncul beberapa menit sebelum pukul 10.00 WIB.
Dalam suasana yang hening, Abdul Latief, Cudanco Peta, mengibarkan bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya yang secara spontan dinyanyikan oleh segenap hardirin. Kurang lebih lima belas menit setelah upacara, serdadu Jepang datang untk\uk mencegah, tetapi mereka terlambat. Rakyat sudah bertekad untuk mempertahankannya.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tetapi bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari para penjajah, melainkan awal dari pembentukan sebuah Negara yang demokratis, berdaulat, dan memiliki integritas di lingkungan internasional.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mencapai kesepakatan tentang beberapa hal yang mendasar, yang kemudian menjadi dasar terbentuknya system birokrasi di Indoensia, yaitu :
1. Menetapkan dan mengesahakan UUD RI 1945
2. Memilih dan mengangkat pimpinan tinggi Negara
3. Membentuk Komite Nasiona Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pada tanggal 19 Agustus 1945 sidang kedua PPKI berhasil membentuk 12 departemen dan 4 menteri Negara tanpa portofolio sebagai badan eksekutif.
Pada tanggal 22 Agustus 1945 KNIP yang baru saja dibentuk berwenang untuk membantu tugas kepresidenan menjadi actor yang secara aktif menjaga pemerintahan di Jakarta saat para pemuda bangsa melakukan hijrah pemerintahan ke Yogyakarta.
Pada tanggal 29 Agustus 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) berhasil dilantik atas prakarsa dari Sahrir sebagai perwakilan terkuat dari kelompok sosialis, dinyatakan perlunya dibuat sebuah badan pekerja untuk memaksimalkan pencapaian tugas – tugas dari KNIP.
Pada tanggal 02 September 1945 telah disusun kabinet yang pada dasarnya mencerminkan komposisi yang mewakili keragaman ideologi di Indonesia.
Pada tanggal 04 September 1945 hasli sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 diumumkan sebagai berikut.
1. Susunan 12 Departemen bentukan PPKI berserta nana – nama menterinya
No. Departemen Menteri
1 Menteri Dalam Negeri R. A. A. Wiranata Kusuma
2 Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo
3 Menteri Keuangan A. A. Marawis
4 Menteri Kehakiman Prof. Dr. Supomo
5 Menteri Perhubungan (ad interim) Abikusono Cokrosujono
6 Menteri Kemakmuran Ir. Surachman T. Adisurjo
7 Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo
8 Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara
9 Menteri Penerangan Amir Syarifuddin
10 Menteri Pekerjaan Sosial Abikusono Cokrosujono
11 Menteri Sosial Iwa Kusuma Mantri
12 Menteri Keamanan Rakyat Soeprijadi
2. Susunan 4 Menteri Negara tanpa portofolio
a. Dr. Amir
b. Wachid Hasyim
c. R. M. Sartono
d. Otto Iskandardinata

3. Susunan pembagian wilayah yang terbagi atas 8 provinsi beserta nama – nama gubernurnya

No. Provinsi Gubernur
1 Provinsi Sumatra Teuku Muhammad Hasan
2 Provinsi Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusumo
3 Provinsi Jawa Tengah R. Panji Suroso
4 Provinsi Jawa Timur I Gusti Ketut Pudja
5 Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara) J. Latuharhary
6 Provnsi Maluku Dr. G. S. S. J. Ratulangi
7 Provnsi Sulawesi Ir. Pangeran Muhammad
8 Provinsi Borneo Noer

Pada pertengahan bulan September 1945 tentara sekutu yang diboncengi Netherlands Indies Civil Administration (NICA) datang, para pemuda anggota badan – badan perjuangan BKR melakukan gerakan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dproklamasikan. Pemerintah RI kemudian menyadari bahwa BKR tidak cukup solid untuk menghadapi provokasi Belanda. Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dipanggil pemerintah untuk menyusun sebuah tentara nasional yang efektif.
Pada tanggal 05 Oktoer 1945 dikeluarkan Mkalumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dipimpin oleh Supriyadi, yang pernah memimpin pemberontakan PETA di Blitar. Namun Supriyadi menghilang dan tidak muncul kembali.
Pada tanggal 16 Oktober 1945 posisi wewenang KNIP yang dikukuhkan melalui Maklumat X, menetapkan bahwa KNIP memiliki kewenang eksekutif dan legislative yang setara dengan DPR untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang sebenarnya.
Pada tanggal 20 Oktober 1945 Oerip Soemohardjo Panglima KNIL diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR.
Pada tanggal 03 November 1945 kebijakan mengenai KNIP yang disetarakan dengan DPR tetapi hanya untuk waktu yang sementara yang ditandatangani oleh Wakil Presiden atas desakan dari Sahrir sebagai ketua Badan Pekerja-Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Isi maklumat tersebut sebagai berikut :
1. Pemerintah RI mgnhendaki munculnya partai – partai politik untuk menjadi media dalam menyalurkan dan mempresetasikan seluruh aliran dan faham yang terdapat di Indonesia.
2. Pemerintah RI menetapkan bahwa pembentukan partai – partai politik telah tersusun secara rapi sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilakukan awal Januari 1946.
Maklumat ini hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasikan suara rakyat yang majemuk. Meskipun partai – partai politik baru bermuculan, setelah dikeluarkannya Maklumat ini, kondisi keragaman ideolodi ini telah berperan besar dalam susunan lembaga kepresidenan Negara dan menetapkan kebebasan untuk membentuk partai politik sebagai sarana pembantu perjuangan.
Pada tanggal 07 November 1945 berdirinya partai politik berhaluan agama yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyum) yang dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo.
Pada tanggal 08 November 1945 berdirinya partai politik berhaluan sosial-komunis yang bernama Partai Buruh Indonesia (PBI) yang dipimipin oleh Nyono.
Pada tanggal 08 November 1945 pula berdirinya partai politik berhaluan sosial-komunis yang bernama Partai Rakyat Jelata yang dipimpin oleh Sutan Dewanis.
Pada tanggal 12 November 1945, TKR mengadakan konferensi di Yogyakarta. Dalam konferensi tersebut, Kolonel Sudirman dipilih sebagai pimpinan tertinggi TKR. Saat itu, Sudirman menjabat sebagai Panglima Divisi V Banyumas. Oerip Soemohardjo tetap menjabat sebagai kepala staf.
Pada tanggal 08 Desember 1945 berdirinya partai politik berhaluan agama yang bernama Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang dipimpin oleh I. J. Kasimo.
Pada tanggal 17 Desember 1945 berdirinya partai politik berhaluan sosial-komunis yang bernama Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) yang dipimpin oleh J. B. Assa.
Pada tanggal 18 Desember 1945 pemerintah secara resmi mengangkat Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jendral. Sementara itu, Kepala staf TKR dijabat oleh Oerip Soemohardjo dengan pangkat letnan jendral. Sejak itu, komando atau kesatuan – kesatuan bersenjata yang ada, sepert laskar – laskar, diintegrasikan ke dalam TKR.
Pada Januari 1946, TKR berubah menjadi Tentara Repubik Indonesia (TRI).
Pada awal tahun 1946 saat dimana Jakarta dalam keadaan yang genting. Contohnya rawan oleh terror dan intimidasi pihak asing.
Pada tanggal 04 Januari 1946 para petinggi bangsa harus memindahkan ibu kota Negara ke Yogyakarta untuk sementara waktu. Asalan pemilihan Yogyakarta adalah bahwa di kota ini terdapat markas besar tentara, pasukan Laskar Hizbullah Sabilillah, dan Laskar Mataram pmpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang siap sedia untuk bertempur apabila terjadi keadaan yang paling genting sekali pun.
Pada tanggal 29 Januari 1946 berdirinya partai politik berhaluan nasionalis yaitu PNI penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia, dan Gabungan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Sidik Djojosukarso. Menurut partai ini, kemandirian nasional mutlak untuk mecapai Negara berdaulat.
Pada tanggal 05 Juli 1946 sebagai wujud implementasi dari kebijakan ekonomi progresif, pemerintah Republik Indonesia menetapkan peraturan tentang pembentukan Bank Negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 02 Tahun 1946, Bank Negara Indonesia 1946 menjadi bank umum pertama milik pemerintah RI. Pemerintah menunjuk Margono Djojohadikusumo untuk menjabat sebgai pemimpin / kepala BNI 1946.
Pada tanggal 01 oktober 1946, pemerintah mengeluarkan UU No. 17 tahun 1946 yang berisi tentang pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). UU ini diperkuat dengan UU No. 19 tahun 1946 yang mengatur penukaran mata uang Jepang terhadap ORI. Berikut ini beberapa peraturan penukaran mata uang Jepang tersebut.
1. Di Jawa dan Madura, satu rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang.
2. Di luar Jawa dan Madura, satu rupiah ORI sama dengan 100 rupiah uang Jepang.
Pada awal tahun 1947 Indonesia membentuk sebuah lembaga perwakilan dagang di Singapura yang bernama Indonesia Office (Indoff). Lembaga ini bertugas menajalankan tugas diplomasi ekonomi sebagai sebuah strategi untuk mencapai kepentingan luar negeri Indonesia.
Strategi ini cukup efektif karena dua hal utama. Pertama, Negara – Negara yang berinteraksi dagang langsung dengan Indonesia mersa tidak nyaman dengan adanya blockade laut Belanda. Kedua, Negara – Negara partener dagang Indonesia aan secara langsung mendukung Indonesia untuk mencabut blokade laut Belanda berdasarkan alasan kelancaran kepentingan ekonomi dan perdagangan mereka terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia selanjutnya mengintensifkan kontak dagang dengan Negara – Negara yang mamberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia tersebut.
Pada tanggal 19 Januari 1947 keluar kebijakan keuangan dan ekonomi progresif dar pemerintah yang diresmikan bernama Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan perekonomian salam dua samapai tiga tahun. Sebagai hasilnya, Dr. A. K. Gani, Menteri Kemakmuran saat itu, mengajukan draf Rencara Pembangunan 10 tahun.
Kasimo yang menjabat sebagai Menteri Urusan Bahan Pangan, juga menggulirkan sebuah rencana untuk melakukan swasembada pangan keras. Rencana ini dikenal sebagai nama Kasimo Plan.
Pada tanggal 03 Juni 1947 presiden RI menetapkan TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pada tanggal 28 Juni 1947 Jendral Sudirman diangkat sebagai Panglima TNI dan dilantik di Yogyakarta.
Pada bulan September 1950 hingga April 1951 pemerintah RI di era awal kemerdekaan juga menyusun sebuah kebijakan perekonomian yang dinamakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, atau lebih dikenal dengan Program Benteng. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng adalah program ekonomi yang digagas oleh Dr. Sumitro Djojohadikusuma dan diterapkan pada masa kabinet Natsir.
Pada bulan April 1950 hingga 1953 Dr. Sumitro Djojohadikusumo menggagaskan sebuah sistem yaitu bahwa penataan kondisi ekonomi Indonesia harus diawali dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Para pengusaha nasional harus diberi prioritas untuk lebih berkembang dnegan pemberian bantusan modal dan pelantikan. Program ini dinamakan Program Bentang yang dimaksudkan untuk menghidupkan industri – industri kecil sebagai kekuatan utama perekonomian nasional.
Meski telah direncanakan dengan baik, program ini tidak berhasil mancapai tujuan. Para pengusaha ternyata justru semakin bergantung kepada pemerintah tanpa berusaha secara mandiri. Program ini dilanjutkan dengan kebijakan Indonesianisasi. Di bawah kebinet Ali Sastromidjojo, Menteri Perekonomian , Iskaq Tjokroadisuryo, berusaha mendorong kemali pengusaha – pengusaha kecil untuk berkembang.

Upaya – upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah mewajibkan perusahaan asing untuk melatih tenaga – tenaga Indonesia.
2. Pemerintah mendirikan perusahaan Negara
3. Pemerintah memberikan kredit bagi pengusaha nasional
4. Pemerintah memberikan perlindungan hukum yang jelas.
Berbagai kebijakan – kebijakan perekonomian dan keuangan yang digagas oleh tokoh pemikir Indonesia di awal kemerdekaan ini merupakan sebuah langkah awal dalam membangun ekonomi dan moneter Negara.
Pada tanggal 12 Juni 1951 hasil kinerja Panitia Nasionalis de Javasche Bank mulai terlihat. Pemerintah RI memberhentikan Dr. Houwink dari posisi presiden de Javasche Bank dan mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden de Javasche yang baru.
Pada tanggal 19 Juni 1951 pemerintahan Indonesia mengalami kesulitan dengan kondisi komposisi pegawai Nasionalis de Javasche Bank yang terdiri atas orang – orang Belanda. Karena kebijakan tersebut keuangan tidak dapat dikendalikan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Panita Nasionalisasi de Javasche Bank. Berfungsi untuk mempersiapkan pembentukan bank sentral Indonesia sebagai pengatur arus sirkulasi moneter Negara.
Pada tanggal 15 Desember 1951 pemerintah mengeluarkan UU No. 24 tahun 1951. Isinya menyangkut nasionalisasi de Javasche Bank N. V. menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di Indonesia. UU ini diperkuat dengan UU No. 11/1953 dan Lembaran Negara No. 40 yang berisi tentang restruktruisasi tatanan birokrasi pejabat keuangan dan moneter Indonesia. Sebagai bank sentral milik pemerintah Indonesia, Bank Indonesia terus menjalankan peranannya dalam mengatur sirkulasi moneter dan menjaga ketahanan moneter Negara hingga saat ini.