BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu bentuk diawalinya pemerintahan demokrasi di Australia adalah adanya Australian Colonies Government Act. Dalam Undang-undang-undang ini setiap koloni diberi kebebasan untuk memilih sistem pemerintahan sesuai dengan keinginan masing-masing. Setiap koloni juga boleh menentukan sistem perwakilan yang mereka kehendaki, menetapkan batas-batas kewenangan dan kekuasaan Gubernur, menetapkan jenis pajak serta penggunaan uangnya.
Namun di sisi lain adanya Australian Colonies Government Act ini justru membuka peluang untuk timbulnya perpecahan diantar koloni itu sendiri. Kebebasan untuk mengatur sendiri pemerintahan koloni mereka jadikan untuk membuat pemerintahan sendiri. Negara pertama yang melakukan pemisahan diri adalah New South Wales pada tahun 1855. Kemudian disusul oleh Victoria pada tahun, Tasmania, dan Australia Selatan pada tahun 1856. pada tahun 1859, Queensland memisahkan diri dari New South Wales dan melaksanakan pemerintahan sendiri. Dan pada tahun 1890, Australia Barat melaksanakan pemerintahan sendiri. Sebelum memutuskan untuk membentuk pemerintahan sendiri ternyata koloni-koloni tersebut belum memikirkan secara matang, kesulitan ataupun masalah-masalah yang akan timbul sebagai konsekuensi dari otonomi tersebut. Namun semakin lama koloni-koloni itu berkembang sendiri semakin terasa pula kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pemerintahan yang otonom itu. Pada tahun 1847 Earl Grey ,menteri urusan jajahan pada saat itu menyadari perlunya penanganan kepentingan bersama di antara koloni-koloni yang pada akhirnya membentuk Commonwealth of Australia.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan, Yaitu
1. Apa faktor-faktor pendorong munculnya gerakan federasi?
2. Apa usaha pemerintah Australia dalam mewujudkan federasi Australia?
PEMBAHASAN
I. Faktor-faktor pendorong Gerakan Federasi
Ketika dikeluarkannya Australian Colonies Government Act, oleh pemerintah Inggris, di Australia telah berdiri empat koloni yang terpisah satu sama lain. Dengan dinyatakannya secara eksplisit bahwa Victoria dipisahkan dari New South Wales, maka jumlah koloni yang berdiri sendiri bertambah menjadi lima. Koloni-koloni yang berdiri sendiri ini sama sekali tidak memikirkan hubungan dengan koloni lainnya. Namun seiring berjalannya waktu mereka terpaksa untuk menyadari betapa pentingnya memikirkan kerjasama tersebut, yang secara eksplisit disebut federasi.
a Faktor Politik
Munculnya kekuatan Eropa lainnya di wilayah Pasifik, yaitu Jerman di Irian Timur Laut, kepulauan Marshall, Solomon, dan Mariana, serta Perancis di Hebrides dirasakan sebagai ancaman bersama oleh orang-orang koloni di Australia. Pada tahun 1883 Queensland bertindak atas wilayah Irian Timur bagian Tenggara karena takut didahului oleh Jerman. Seluruh koloni di Australia mendukung tindakan tersebut, walaupun Inggris pada mulanya tidak menyetujui tindakan tersebut. Dukungan koloni-koloni itu terhadap Queensland sudah menunjukkan bahwa mereka sudah mulai menyadari perlunya tindakan bersama atas munculnya musuh bersama.
b Faktor Sosial
Munculnya faktor sosial ini didorong oleh adanya faktor politik. Sebenarnya harus diakui bahwa ancaman langsung terhadap koloni-koloni itu tidak ada. Namun di koloni-koloni itu telah muncul Common inconveniences atau ketidaksenangan bersama. Sejak tahun 1850 hingga tahun 1900, common inconveniences itu semakin dirasakan. Tidak ada satupun koloni di Australia itu yang menghendaki terjadinya percampuran ras di koloni mereka. Mereka berpikiran bahwa Australia itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang berkulit putih. Pada tahun 1850-an terjadilah apa yang disebut Gold Rush, terutama di New south Wales dan Australia selatan yang menghendaki imigran Cina untuk keluar dari wilayahnya, namun kebijakan itu tidak konsisten sebab tidak lama setelah itu mereka memperbolehkan orang-orang Cina untuk masuk kembali ke wilayah mereka. Ketika Queensland melarang orang-orang Cina untuk masuk ke wilayah mereka maka Australia Selatan dan Australia Barat membutuhkan tenaga imigran Cina sebagai pekerja bagi pembangunan wilayah pedalaman.
c Faktor ekonomi
Dalam tahun 1880-an industri di Sidney dan Melbourne mulai mencari pasar di luar batas-batas wilayahnya. Industri makanan di Sydney memerlukan perluasan pemasaran di Melbourne, namun terhalang oleh ketentuan tentang tarif di Victoria. Begitu juga sebaliknya industri makanan dan tekstil di Melbourne juga memerlukan pasar di Sidney dan Adelaide, akan tetapi terpaksa dijual mahal di Sydney karena mahalnya harga ongkos angkut barang-barang Victoria yang menggunakan kereta api New South Wales. Hal ini menjadi inspirasi bagi munculnya pemikiran untuk melakukan gerakan federasi. Selain itu dorongan untuk bersatu juga datang dari organisasi para pekerja yang disebut Trade Union. Mereka menghendaki adanya keseragaman terhadap tenaga kerja Cina , jumlah jam kerja per hari, serta perlindungan atas hak-hak mereka.
II. Usaha Pemerintah dalam mewujudkan federasi Australia
Pada tahun 1870-an dan 1880-an dalam Intercolonial Conference yang diselenggarakan pada tahun 1880, Henry Parkes menyarankan pembentukan Federal Council untuk menghadapi semua masalah yang dihadapi koloni dan untuk memikirkan penyatuan semua koloni itu. Ide itu memberikan pengaruh yang kuat. Pada tahun 1885 pemerintah Inggris mengeluarkan satu Undang-undang yang mengijinkan keenam koloni di Australia bersama New Zealand dan Fiji membentuk Federal Council of Australia. Tiap koloni, dan New Zealand serta Fiji berhak mengirimkan satu wakil.
Henry Parkes sendiri tidak mendukung Federal Council tersebut bahkan mempengaruhi New South Wales agar tidak ikut melibatkan diri didalamnya. Parkes berpendapat bahwa dewan ini tidak memiliki kekuatan yang nyata dan hanya akan menghalangi pembentukan Parlemen Federal yang sesungguhnya. Henry Parkes kembali ke rencananya semula. Dalam pidato yang bersejarah di Tenterfield Parkes mengingatkan orang-orang Australia akan bahaya yang bisa timbul dari dalam maupun dari luar sebagai akibat terpecah-pecahnya Australia menjadi beberapa koloni yang berdiri sendiri. Parkes juga menyatakan bahwa sudah waktunya untuk membentuk parlemen dan Pemerintahan Australia. Sehingga pada tahun 1890 di adakan pertemuan kepala-kepala pemerintah dari seluruh koloni di Melbourne. Dalam pertemuan itu mereka memutuskan akan mengadakan konvensi federal Australia :
1. Konvensi pertama ( tahun 1891)
Dalam pertemuan ini setiap parlemen koloni akan mengirimkan utusan sebanyak tujuh orang termasuk parlemen New Zealand. Konvensi federal yang pertama ini ditugaskan menyusun sistem pemerintahan atau konstitusi Australia, lalu menyampaikan pada setiap koloni untuk pengesahan. Konvensi berhasil menyelesaikan tugasnya, namun ketika rancangan konstitusi itu disampaikan kepada parlemen masing-masing koloni, mulai timbul pertentangan-pertentangan yang cukup tajam. Victoria menolak kehadiran New Zealand dalam federasi. Dalam parlemen New South Wales pada waktu itu terdapat tiga kelompok yaitu kelompok yang menganut perdagangan bebas, kelompok proteksionis dan kelompok buruh. Kelompok-kelompok ini memperebutkan kekuasaan dan kemenangan program partai atau kelompoknya, sehingga masalah federasi Australia diabaikan. Dengan demikian pengesahan konstitusi federal hasil konvensi pertama ditangguhkan.
Melihat hal itu rakyat mulai ikut campur tangan diberbagai koloni kemudian terbentuk liga federal. Mereka melakukan suatu gerakan yang didukung oleh Australia Natives Association (ANA), yaitu organisasi orang-orang yang dilahirkan di Australia. Dr .John Quick, seorang anggota terkemuka dari liga federal itu berkampanye untuk penyusunan konstitusi baru dan mengusulkan agar konsep baru tersebut di putuskan oleh rakyat secara langsung. Ide Quick tersebut dijadikan sebagai pedoman, antara lain :
Dorongan kearah federasi itu hendaknya berasal dari rakyat
Konstitusi baru hendaknya disusun oleh suatu konvensi yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat.
Konsep ( Draft ) konstitusi itu selanjutnya diserahkan kepada rakyat untuk diterima atau ditolak.
Jika konstitusi itu telah di terima di dua atau lebih koloni, maka hendaknyalah konstitusi itu disahkan oleh parlemen Inggris (Imperial parlement ) sebagai hukum yang berlaku untuk seluruh koloni.
Lama kelamaan para politisi mulai tertarik lagi untuk melakukan gerakan federasi. Parkes yang pada saat itu telah berusia 80 tahun di gantikan oleh Edmund Barton sebagai pemimpin federasi tersebut. Sementara rakyat terus berjuang dan ahhirnya pemerintah tiap koloni menyetujui di adakannya konvensi kedua.
2. Konvensi kedua ( 1797-1798)
Konvensi ini dihadiri oleh wakil-wakil koloni yang setiap koloni kecuali Queensland, mengirim 10 orang. Dalam konvensi kedua ini, rancangan konstitusi yang disusun dalam konvensi pertama dilengkapi dan disempurnakan sehingga mencapai bentuk dan isi yang diharapkan pada masa itu. Masalah utama yang harus dipecahkan dalam konvensi ini adalah seberapa besar kekuasaan yang harus diserahkan kepada pemerintah sentral atau pemerintah federal.
Konvensi memutuskan sistem pemerintahan dimana pemerintah federal memegang kekuasaan atas hal-hal tertentu, yaitu pertahanan, bea dan cukai, hubungan luar negeri, perdagangan luar negeri, pos dan telegraf, imigrasi dan pelayaran. Konvensi juga menetapkan nama federasi yang akan dibentuk yaitu “Commonwealth of Australia”.
3. Mengadakan Referendum
Langkah selanjutnya adalah mengadakan referendum di seluruh koloni untuk meminta pendapat rakyat terhadap konstitusi yang telah diputuskan dalam konvensi kedua kecuali di New South Wales, untuk persetujuan hanya di butuhkan suatu mayoritas sederhana. Untuk New South Wales kondisi yang ditetapkan adalah persetujuan didukung oleh paling sedikit 80.000 suara.
a. Referendum Pertama (1898)
Pada tahun 1898 di selenggarakan referendum di Victoria, Australia Selatan, Tasmania, dan New South Wales. Queensland menunda pelaksanaan referendum.
Adapun hasil dari referendum tersebut adalah :
Nama koloni Suara yang setuju Suara yang menolak
Victoria
Australia selatan
Tasmania
New south Wales 100.520
35.800
11.797
71.595 22.099
17.320
2.716
66.228
Jumlah : 219.712 108.363
Dari tabel di atas dapat di tarik kesimpulan :
• Victoria , Australia Selatan menyetujui sistem pemerintahan sebagaimana digariskan dalam konsep konstitusi yang di hasilkan oleh konvensi kedua.
• Mayoritas rakyat di empat koloni menghendaki sistem pemerintahan baru dalam bentuk federasi.
• Sekalipun mayoritas dari ke empat koloni itu menghendaki sistem pemerintahan baru itu, namun referendum ini tergolong gagal karena New South Wales tidak berhasil mencapai jumlah dukungan yamg di tetapkan. New South Wales menginginkan beberapa amandemen terhadap konstitusi yang baru itu. New South Wales menuntut suatu janji bahwa Ibu kota commonwealth of Australia berada didalam wilayahnya. Koloni- koloni yang lain merasa bahwa federasi tanpa New South Wales adaah suatu yang masuk akal. Setelah amandemen di setujui kemudian di lakukan lagi referendum yang kedua pada tahun 1899.
b. Referendum Kedua ( 1899 )
Referendum kedua ini di hadiri oleh lima koloni , adapun hasilnya adalah sebagai berikut :
Nama Koloni Suara yang Setuju Suara yang menolak
Victoria
Australia Selatan
Tasmania
New South Wales
Queensland 13.437
65.990
152.653
107.420
38.488 791
17.053
9.805
82. 741
30.996
Jumlah 377.988 141.386
Hasil referendum kedua ini dapat di simpulkan :
• Mayoritas penduduk di lima koloni menyetujui federasi dengan konstitusi yang sudah mendapat amandemen
• Jumlah suara yang setujui di New South Wales melebihi jumlah yang di tentukan, sehingga referendum ini berhasil.
Tanpa menunggu Australia Barat, kelima kolompok mengirimkan rancangan konstitusi federasi itu ke Inggris untuk disahkan oleh parlemen Inggris. Undang-undang itu disebut Australian Commonwealth Act.
KESIMPULAN
Ketika dikeluarkannya Australian Colonies Government Act, oleh pemerintah Inggris, di Australia telah berdiri empat koloni yang terpisah satu sama lain. Dengan dinyatakannya secara eksplisit bahwa Victoria dipisahkan dari New South Wales, maka jumlah koloni yang berdiri sendiri-sendiri bertambah menjadi lima. Koloni-koloni yang berdiri sendiri ini sama sekali tidak memikirkan hubungan dengan koloni lainnya. Namun seiring berjalannya waktu mereka terpaksa untuk menyadari betapa pentingnya memikirkan kerjasama tersebut, yang secara eksplisit disebut federasi.
Pada tahun 1870-an dan 1880-an dalam Intercolonial Conference yang diselenggarakan pada tahun 18880, Henry Parkes menyarankan pembentukan Federal Council untuk menghadapi semua masalah yang dihadapi koloni dan untuk memikirkan penyatuan semua koloni itu. Ide itu memberikan pengaruh yang kuat. Pada tahun 1885 pemerintah Inggris mengeluarkan satu Undang-undang yang mengijinkan keenam koloni di Australia bersama New Zealand dan Fiji membentuk Federal Council of Australia. Tiap koloni, dan New Zealand serta Fiji berhak mengirimkan satu wakil.
Henry Parkes sendiri tidak mendukung Federal Council tersebut bahkan mempengaruhi New South Wales agar tidak ikut melibatkan diri didalamnya. Parkes berpendapat bahwa dewan ini tidak memiliki kekuatan yang nyata dan hanya akan menghalangi pembentukan Parlemen Federal yang sesungguhnya. Henry Parkes kembali ke rencananya semula. Dalam pidato yang bersejarah di Tenterfield Parkes mengingatkan orang-orang Australia akan bahaya yang bisa timbul dari dalam maupun dari luar sebagai akibat terpecah-pecahnya Australia menjadi beberapa koloni yang berdiri sendiri. Parkes juga menyatakan bahwa sudah waktunya untuk membentuk parlemen Australia dan Pemerintahan Australia. Sehingga pada tahun 1890 diadakan pertemuan kepala-kepala pemerintah dari seluruh koloni di Melbourne. Dalam pertemuan itu mereka memutuskan akan mengadakan konvensi federal Australia. Langkah selanjutnya adalah mengadakan referendum di seluruh koloni untuk meminta pendapat rakyat terhadap konstitusi yang telah diputuskan dalam konvensi kedua.kecuali di New South Wales, untuk persetujuan hanya dibutuhkan suatu mayoritas sederhana. Untuk New South Wales kondisi yang ditetapkan adalah persetujuan didukung oleh paling sedikit 80.000 suara.
DAFTAR PUSTAKA
Anggota IKAPI. 1989. Sejarah Australia. Bandung : TARSITO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar